CAT TWK Tes Wawasan Kebangsaan

Recommendations

Info

Pasal 23 ayat (5. UUD Tahun 1945 rnenetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan keoada Dewan Perwakilan Rakyat. MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 mengembalikan Kedudukan BPK RI pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1971 dengan UU No 5 Tahun 19: 3 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal bidang Keuangal Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain rnenegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannva perlu lebih diman-tapkan sebagai lernbaga yang independen dan profesional. Untuk lebih mernantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalarn Perubandn Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang- Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu; • UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara. • UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. • UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Visi Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Misi Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan transparan. DIGITAL PROJECT #2201410001 III-27
Tujuan Strategis 1. Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan professional. 2. BPK mengedepankan nilai-nilai independensi dan profesionalisme dalam semua aspek tugasnya menuju terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. 3. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan BPK bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat pada umumnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemilik kepentingan atas penggunaan, pengelolaan, keefektifan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. 4. Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 5. BPK bertujuan menjadi pusat pengaturan di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkekuatan hukum mengikat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi BPK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. 6. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 7. BPK bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan standar yang efektif, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada pemilik kepentingan dan menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nilai-Nilai Dasar: 1. Independensi BPK RI adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya. 2. Integritas BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional. 3. Profesionalisme BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi. DIGITAL PROJECT #2201410001 III-28
Page 2 and 3: TWK Tes Wawasan Kebangsaan • Panc
Page 4 and 5: usulan pribadi yang dikemukakan dal
Page 6 and 7: 5. Dalam Mukadimah UUD Sementara Re
Page 8 and 9: Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu
Page 10 and 11: oleh pemuda perintis kemerdekaan pa
Page 12 and 13: Jawa Timur 4. Bandung Lautan Api, d
Page 14 and 15: Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur
Page 16 and 17: minyak dan batubara di sekitar Pale
Page 18 and 19: mengakui Indonesia merdeka pada tah
Page 20 and 21: Tugas Majelis Permusyawaratan Rakya
Page 22 and 23: meminta pejabat negara, pejabat pem
Page 24 and 25: DPR dan setiap tahun anggaran. Bale
Page 26 and 27: masa persidangan DPR berikutnya Per
Page 30 and 31: MAHKAMAH AGUNG (MA) Mahkamah Agung
Page 32 and 33: MK berwenang mengadili pada tingkat
Page 34 and 35: 6. Unsur nama orang, misalnya : Ami
Page 36 and 37: cobalah, apatah. 8. Partikel per di
Page 38 and 39: 5. Penulisan lambang bilangan yang
Page 40 and 41: ch ch e ea ee ei eo eu f gh gue i i
Page 42 and 43: c. Untuk memisahkan angka jam, meni
Page 44 and 45: Atas bantuan Agus, Susilo mengucapk
Page 46 and 47: . Untuk mengapit bagian keterangan
Page 48 and 49: Bentuk dasar adalah bentuk bahasa t
Page 50 and 51: kamar kecil jalan besar → kata ma
Page 52 and 53: Berikut imbuhan pembentuk kata kerj
Page 54 and 55: 1. Pronomina Persona Pronomina pers
Page 56 and 57: yang dibandingkan satu melebihi yan
Page 58 and 59: 2. Konjungsi Konjungsi atau kata sa
Page 60 and 61: d. (-tah) yang digunakan untuk misa
Page 62 and 63: Perubahan Makna Kata Berdasarkan ca
Page 64 and 65: Contoh: • Peluit kereta api menje
Page 66 and 67: menjadi inti frasa itu. Frasa endos
Page 68 and 69: substantif (yang dianggap sebagai k
Page 70 and 71: 2) Kalimat Tunggal Berpredikat Adje
Page 72 and 73: a. Kalimat Berita Kalimat berita ia
Page 74 and 75: Pada garis besarnya kalimat majemuk
Page 76 and 77: genting karena musuh akan melancark
Page 78 and 79:
4) Penghematan Penggunaan Kata Unsu
Page 80 and 81:
C. Sumber hukum D. Semua benar E. S
Page 82 and 83:
B. Sila ketiga C. Sila keempat D. S
Page 84 and 85:
6. Di bawah ini merupakan kewenanga
Page 86 and 87:
D. Masih berlaku di seluruh Indones
Page 88 and 89:
C. Menikmati hari libur tanggal 17
Page 90 and 91:
B. Mendengar dan menerima pendapat
Page 92 and 93:
Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 m
Page 94 and 95:
B. Mendirikan benteng-benteng perta
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
C. Hukum tidak tertulis D. Konvensi
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
E. Keputusan pemerintah 12. Kebijak
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
E. Bangsa Jepang dan bangsa Indones
Page 108 and 109:
memiliki perkembangan yang sangat m
Page 110 and 111:
E. Orang yang tingkatekonominya tin
Page 112:
Kunci Jawaban TWK: SEJARAH No Jawab
show all

CAT TWK Tes Wawasan Kebangsaan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?