31.12.2012 Views

f™?Q - Aceh Books website

f™?Q - Aceh Books website

f™?Q - Aceh Books website

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BEBASKAN THAIB ADAMY<br />

Sidang Pengadilan Negeri Sigli tanggal 16 September 1963<br />

jang lalu telah mendjatuhkan hukuman pendjara selama 2 tahun<br />

dipotong masa tahanan dan diwadjibkan membajar ongkos perkara<br />

terhadap Kawan Thaib Adamy, Wakil Sekretaris Pertama<br />

Comité PKI Atjeh dan anggota DPRDGR Daerah Istimewa Atjeh.<br />

Hukuman ini didjatuhkan berdasarkan tuduhan bahwa Kawan<br />

Thaib Adamy dengan pidatonja dalam Rapat Umum PKI tanggal<br />

3 Maret 1963 di Sigli, dianggap telah melakukan kesalahan karena<br />

katanja telah „menjiarkan kabar bohong dan menghasut Rakjat<br />

sehingga dapat menimbulkan keonaran" dan „menghina aparat<br />

Pemerintah". Adapun landasan Undang- jang dipergunakan untufc<br />

memutuskan hukuman tersebut diatas, jalah : pasal 2<br />

14, 15 UU<br />

No. 1 tahun 1946 dan pasal 2<br />

154, 160 Kitab Undang 2<br />

Hukum<br />

Pidana (KUHP).<br />

Didaiam piuato tersebut Kawan Thaib Adamy telah mengupas<br />

pentingnja masalah menanggulangi kesulitan 2<br />

ekonomi dan men­<br />

sinjalir perbuatan 2<br />

kaum kapitalis birokrat jang melakukan salah­<br />

urus dan pentjolengan kekajaan negara serta mengutuk kaum<br />

kontra-revolusi.<br />

Tuduhan tersebut diatas telah dibantah setjara tepat oleh Kawan<br />

Thaib Adamy dan pembelanja Sdr. Sjahriar Sandan dan atas<br />

dasar itu pula Kawan Thaib Adamy dan pembelanja menolak<br />

hukuman jang didjatuhkan kepadanja serta memadjukan permohonan<br />

banding kepada Pengadilan Tinggi di Medan.<br />

Pasal 2<br />

KUHP jang dituduhkan pada Kawan Thaib Adamy<br />

adalah djustru pasal 2<br />

jang sudah tidak pantas lagi 'terdapat dalam<br />

KUHP dari sesuatu negara merdeka karena pasal 2<br />

tersebut chusus<br />

dimasukkan oleh Pemerintah Belanda kedalam Nederlandsch Indische<br />

Wetboek van Strafrecht untuk melawan gerakan kemerdekaan,<br />

berdasarkan pasal 2<br />

mana Hakim Hindia Belanda dulu dqngan<br />

gampang dapat mentjap tiap 2<br />

pernjataan jang melawan kolonialisme<br />

sebagai „permusuhan", sedangkan pasal 2<br />

14 dan 15 Undang 2<br />

No. 1 tahun 1946 adalah mengenai berita 2<br />

jang tidak benar dan<br />

tidak Iengkap.<br />

Mengingat bahwa peraturan hukum pidana jang bertentangan<br />

dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka<br />

sudah selajaknja dianggap tidak berlaku seperti jang dinjatakan<br />

oleh pasal 5 Undang 2<br />

No. 1 tahun 1946, maka pembelaan jang<br />

dikemukakan dalam Sidang tersebut adalah objektif serta sesuai<br />

dengan perasaan dan fikiran Rakjat Indonesia.<br />

126

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!