HUMAN TRAFFICKING: - Kementerian Riset dan Teknologi

LAPORAN AKHIR 

PROGRAM INSENTIF PENELITI DAN PEREKAYASA LIPI 

TAHUN 2010 

HUMAN TRAFFICKING: 

POLA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERPADU 

TERHADAPPERDAGANGANPEREMPUAN 

PENELITI PENGUSUL : 

Ora . DTP. Kusumawardhani, M.Si 

ANGGOTA: 

Drs. Ujud Tahajuddin, MBA 

Sihol Farida Tambunan, S.S. M.Hum 

JENIS INSENTIF : TERAPAN 

BIDANG FOKUS : DINAMIKA SOSIAL 

PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

PMB- LIPI

HUMAN TRAFFICKING: 

Pola Pencegahan Dan Penanggulangan Terpadu 

Terhadap Perdagangan Perempuan 

(Laporan Penelitian Tahun II: Studi Kasus Pola Pencegahan Dan 

Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan 

Di Propinsi jawa Barat) ·

penanganan human trafficking. Bahkan selama ini ada tujuh (7) provinsi 

yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan 

Lampung yang tergabung dalam MPU (Mitra Praja Utama) yang telah 

melakukan koordinasi secara periodik setahun sekali. Namun jumlah 

provinsi yang telah beranjak sampai pada penandatanganan MoU yang 

lebih spesifik dalam bidang pemberdayaan perempuan baru 9 provinsi 

termasuk provinsi Jawa Barat Untuk dapat diimplementasikan MoU 

tersebut masih harus ditindaklanjuti dengan agreement atau perjanjian 

kerjasama yang lebih spesifik karena MoU tersebut sifatnya merupakan 

payung sajabahwa kesembilan provinsi tersebut memiliki komitmen yang 

sama terhadap pencegahan dan penanganan korban perdangan 

perempuan. Oleh karena itu provinsi Jawa Barat sedang membuat draft 

detail kerjasama tersebut dan dikomunikasikan denga provinsi yang telah 

menandatangani MoU tersebut. 

Dalam kaitan dengan kerjasama antar provinsi, pada tahun 2008 

pihak provinsi Kepulauan Riau pernah mengeluhkan tentang sulitnya 

melakukan koordinasi dengan provinsi Jawa Barat. Mereka menangkap 

kesan bahwa provinsi Jawa Barat cenderungan tidak mengakui 

banyaknya korban perdangan perempuan yang berasal dari Jawa Barat. 

Provinsi Jawa Barat tidak mau berbagi anggaran untuk pencegahan dan 

penanganan korban perdagangan perempuan, padahal sharing anggaran 

ini sangat krusial bagi provinsi Kepulauan Riau mengingat banyaknya 

jumlah korban yang harus ditangani. Praduga tersebut diakui benar oleh 

responden dari pemerintah provinsi Jawa Barat, karena pada saat belum 

ada anggaran khusus untuk penanganan masalah perdagangan 

perempuan. Namun sekarang sejak dibentuk BPPKB pada 1 Januari 

tahun 2009. pemerintah provinsi Jawa Barat sudah sangat proaktif dalam 

penanganan masalah perdangan perempuan dan kerjasama dengan 

provinsi Kepulauan Riau pun sudah mulai berjalan dengan baik. Dalam 

kerjasama tersebut antara lain mengatur bahwa ketika pihak provinsi 

Jawa Barat melakukan penjemputan korban perdangan perempuan yang 

berasal dari Jawa Barat, maka mulai saat penjemputan korban segala

iaya penanganan korban tersebut langsung ditanggung oleh APBD 

provinsi Jawa Barat karena APBD provinsi Kepulauan Riau yang tidak 

mungkin mencukupi untuk menanggung semua biaya penanganan korban 

yang jumlahnya ribuan. 

Di samping kerjasama dalam masalah penjemputan dengan daerah 

tujuan, provinsi Jawa Barat juga bekerja sama dengan provinsi-provinsi 

yang menandatangani MoU di dalam penyusunan data base. Hal ini 

dianggap penting agar jumlah orang yang menjadi korban perdangan 

perempuan yang berasal dari Jawa Barat dapat diketahui secara akurat. 

Dalam penanganan perdangan perempuan kerjasama juga perlu 

dilakukan di intra provinsi yang menjadi sending area, dalam artian baik 

kerjasama antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun antara 

kabupaten/kota itu sendiri. Hal ini diperlukan karena penanganan korban 

oleh provinsi hanya sepuluh hari sehingga belum mampu melakukan 

perubahan mind set korban yang sangat krusial untuk mencegah korban 

tidak kembali lagi ke pekerjaan lama atau daerah tujuan. Untuk mengatasi 

persoalan tersebut perlu dilakukan kerjasama yang sinergis dengan 

kabupaten/kota agar setelah para korban dikembalikan ke tempat asalnya, 

kabupaten/kota melakukan pembinaan dan monitoring lanjutannya. agar 

mereka tidak mengulangi perbuatannya kembali ke daerah tujuan. 

Penanganan perdangan perempuan di Jawa Barat sudah 

dimasukkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah) Provinsi Jawa Barat 2008 - 2013. Oleh karena itu 

dinas - dinas yang terkait berkewajiban menganggarkan kegiatan 

penanganan perdangan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Namun dalam masalah anggaran ini masih ada persoalan yang cukup 

mendasar karena sistem penganggaran untuk kegiatan penanganan 

human trafficking pada instansi terkait hanya mengacu pada tupoksi 

instansi. lmplikasinya, karena ada ego sektoral maka prioritas alokasi 

anggaran pun cenderung dialokasikan pada core competence instansi 

yang bersangkutan. Konsekuensinya anggaran kegiatan penanganan 

iii

perdangan perempuan relatif kecil dan tersebar di berbagai instansi, tidak 

fokus, dan kegiatannya antara satu instansi dengan instansi lainnya tidak 

sinergistik. 

Untuk efektivitas penanganan perdagangan perempuan dibutuhkan 

komitmen bersama pada semua leveL Dengan telah dibentuknya BPPKB 

dan Gugus Tugas secara kelembagaan menunjukkan sudah adanya 

komitmen terhadap penanganan masalah perdangan perempuan. Namun 

bila dilihat dari sisi anggarannya, besaran anggaran yang dialokasikan 

dapat dikatakan belum memadai sehingga belum mengindikasikan 

adanya komitmen yang kuat untuk penanggulangan masalah perdangan 

perempuan. Oleh karena itu perlu upaya ekstra untuk membangun 

komitrnen tersebut Dalam konteks hubungan kelembagaan antara 

provinsi dengan kabupaten/kota diperlukan adanya sinergi yang harmonis, 

baik dalam sisi peraturan perundangannya maupun kegiatan programnya. 

Untuk itu perlu dibuat MoU antara provinsi dengan kabupaten/kota agar 

ada pembagian tugas yang jelas antara provinsi dan kabupaten/kota. 

Dalam konteks koordinasi antar anggota Gugus Tugas tampak 

masih menghadapi kendala karena koordinasi yang dilakukan BPPKB 

tidak berangkat dari satu konsep perencanaan yang jelas yang menjadi 

payung besar dalam penanganan perdangan perempuan. Oleh karena itu 

BPPKB harus memiliki program yang jelas agar semua program yang 

dirancang dan dianggarkan di seluruh instansi terkait berjalan sinergis dan 

harmonis, serta tidak bersifat sektoral. 

Kelemahan dalam penanganan perdangan perempuan ini bukan 

terletak pada regulasi melainkan pada tataran implementasi. Oleh karena 

itu yang sangat krusial dilakukan adalah membangun kerja sama di antara 

berbagai stakeholders dari tingkat pusat sampai daerah. 

Langkah yang diambil korban perdangan perempuan ketika mereka 

berangkat dari desanya merupakan rational choice. Sebenarnya ketika 

membuat keputusan mereka telah mendapatkan berbagai informasi terkait

pekerjaannya sehingga banyak dari mereka yang telah mengetahui resiko 

yang akan dihadapinya. 

Mengacu pada berbagai penyebab perdangan perempuan, yang 

menjadi penyebab utama terjadinya trafficking terletak pada bidang 

pendidikan. Karena kondisi ekonomi keluarga korban unmumnya sangat 

miskin sehingga tidak memungkinkan untuk menyekolahkan anaknya 

pada pendidikan formal lanjutan. Oleh karena itu yang penting dalam 

upaya pencegahan perdangan perempuan ini adalah memberi 

pengetahuan yang memadai kepada masyarakat di desa-desa agar 

mereka mampu mengambil keputusan yang tepat untuk keluarga. Selain 

itu dibutuhkan dukungan atau komitmen dari masing-masing kepala 

daerah karena akan mer.entukan dalam keberhasilan penanganan 

perdangan perempuan ini. 

Selama ini pengawasan dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh 

pendidikan, tokoh agama dan sebagainya tidak mampu menahan 

terjadinya pergeseran nilai karena yang menjadi faktor pendorong utama 

yang memicu mereka mau bekerja ke luar daerah adalah kemiskinan. 

Oleh karena itu salah satu solusi yang perlu dikembangkan adalah usaha 

ekonomi pedesaan yang mampu memberikan peluang ekonomi bagi 

mereka. 

Berdasar pada berbagai temuan di atas maka pada kegiatan akhir 

dari kegiatan penelitian Tahun kedua ini, dihasilkannya Alternatif Model 

Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan 

Perempuan, yang sebelumnya lebih berbasis sektoral/ Departemental 

(sekarang Kementerian) menjadi Model yang berbasis prosesual (fokus 

pada Pra-TPPO, Saat terjadinya TPPO dan Purna-TPPO). Dengan 

demikian, penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan konsep strategi 

implementatif untuk pencegahan dan penanggulangan perdagangan 

perempuan yang terkoordinasi dan terintegrasi sehingga efisien dan 

efektif.

KATA PENGANTAR 

Dalam skala dunia, masalah "perdagangan perempuan" merupakan 

masalah yang cukup besar karena jangkauannya global dan adanya 

variasi sosial budaya yang turut berpengaruh di dalam kejahatan 

trafficking. Oleh karena itu korban perdagangan manusia relatif sulit untuk 

dipantau. Dalam upaya lebih memahami "human trafficking" ini maka 

diperlukan suatu penelitian yang komprehensif dengan pilihan metodologi 

yang kreatif dan akurat. 

Penelitian Tahun 2010 ini adalah penelitian Tahap II yang bertujuan 

untuk memformulasikan konsep strategi implementatif untuk pencegahan 

dan penanggulangan perdagangan perempuan yang terkoordinasi dan 

terintegrasi sehingga efisien dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi bagi pengambil 

kebijakan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak 

pidana perdagangan perempuan, sebagai suatu masalah sosial yang 

sangat penting mendapatkan prioritas perhatian. 

Mengacu pada tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan ini 

maka tidak dapat dipungkiti bahwa melalui kegiatan penelitian ini, Tim 

Peneliti telah melakukan suatu terobosan yang harus dihargai dalam 

rangka ikut serta berpartisipasi sebagai aktor intelektual dalam 

menciptakan upaya pencegahan dan penanganan perdagangan 

perempuan yang lebih baik. 

Sebenarnya komitmen Pemerintah untuk melakukan pencegahan 

dan penanggulangan perdagangan manusia khususnya perempuan dan 

anak telah sangat kuat, dan larangan praktek perdagangan orang sudah

- 

diatur dalam produk hukum nasional. Dalam konteks itu Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan ditunjuk sebagai leading sector dalam upaya 

pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia. Dalam 

operasionalnya, Kementrian ini membentuk Tim Gugus Tugas 

Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak (P3A) di masing 

masing daerah ataupun provinsi seluruh Indonesia, khususnya daerah 

sumber, daerah transit dan daerah perbatasan. 

Namun tampaknya pada tataran implementasi di lapangan, upaya 

pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia tersebut masih 

belum dapat berjalan secara efektif karena adanya keterbatasan setiap 

institusi baik secara kewenangan dalam hukum atau keahlian profesional. 

Oleh karena itu model pencegahan dan penanganan perdagangan 

perempuan yang diusulkan oleh Tim Peneliti dalam buku ini adalah Model 

Pencegahan dan Penanganan Terpadu Perdagangan Perempuan yang 

Berbasis Prosesual (Pra-TPPO; Saat terjadinya TPPO dan Purna TPPO}, 

sesuatu Model yang berbeda dengan apa yang selama ini telah dilakukan 

dan disebut oleh Tim Peneliti sebagai Model Pencegahan dan 

Penanganan Perdagangan Perempuan yang Berbasis lnstitusional/ 

Sektorat/ Departemental atau Kementerian. 

Terobosan yang dilakukan oleh Tim Peneliti ini sungguh patut 

dihargai. Namun demikian, sebagai aktor intelektual yang memanggul 

tanggung jawab akademis maka Tim Peneliti juga dituntut untuk 

melakukan Uji Coba atas temuan mereka sehingga lambat laun berbagai 

bentuk akurasi dan validitas Mode; Pencegahan dan Penanganan 

Perdagangan Perempuan yang diusulkan tersebut dapat menjadi Model 

yang patut untuk diperhitungkan untuk digunakan secara nasional. 

Hasil penelitian ini tentu saja tidak luput dari berbagai kekurangan. 

Untuk itu kami sangat menghagai bila mendapat masukan baik berupa 

saran maupun kritik terhadap isi buku ini. Akhir kata kami menghaturkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk 

kelancaran penelitian dan penulisan buku ini. Akhir kata, semoga Tim

Peneliti memiliki kesempat melakukan Penelitian Uji Coba sebagai salah 

satu rangkaian dari upaya memerangi perdagangan perempuan di negeri 

ini. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. 

Jakarta, November 2010 

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan 

Dan Kebudayaan - LIPI 

Ttd 

Drs. Abdul Rachman Patji, MA

APBD 

BAIS 

DAFTAR ISTILAH 

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

: Badan lntelijen Strategis 

BIN : Badan lntelijen Negara 

BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia 

BAP : Berita Acara Pemeriksaan 

BPPKB : Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga berencana 

CEDAW : Convention on the Elementation of All Forms of Discrimination 

Against Women 

Depdagri : Departemen Dalam Negeri 

Disnaker : Dinas Tenaga Kerja 

Diknas : Pendidikan Nasional 

Depsos : Departemen Sosial 

DPD : Dewan Perwakilan daerah 

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

IOM : International Organization for Migration 

ILO 

In pres 

KAT 

KDRT 

KJRI 

: International Labour Organization 

: lnstruksi Presiden 

: Koalisi Anti Trafficking 

: Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

: Konsulat Jenderal Republik Indonesia 

Keppres : Keputusan Presiden 

LSM/ NGO :Lembaga Swadaya Masyarakatl Non Government 

Organization 

Mabes Polri:Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 

Menkokesra:Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Perda 

Perpu 

PNS 

: Peraturan Daerah 

: Peraturan Pengganti Undang-Undang 

: Pegawai Negeri Sipil

P4TKI 

PJTKI 

PPTKIS 

POA 

Polda 

Pokja 

PPA 

PPT 

: Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia 

: Pengerah Jasa T enaga Kerja Indonesia 

: Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dulu PJTKI 

: Pengawasan Orang Asing 

: Kepolisian Daerah 

: Kelompok Kerja 

: Pelayanan Perempuan dan Anak 

: Pusat Pelayanan Terpadu 

Poltabes: : Kepolisian Kota Besar 

Prolegnas : Program Legislasi Nasional 

PT : Perseroan Terbatas 

PTPPO : Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

RAN : Rencana Aksi Nasional 

RPK : Ruang Perawatan Khusus 

RAN-P3A : Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan 

Perempuan dan Anak 

RUU : Rancangan Undang-Undang 

Satpol PP : Satuan Polisi Pamong Praja 

SKB : Surat Keputusan Bersama 

SOP/ SPM :Standard Operation Procedure 

SIPORA : Koordinasi Pengawasan Orang Asing 

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah 

SF : Screening Form 

TKI : Tenaga Kerja Indonesia 

TPI : Tempat Pemeriksaan lmigrasi 

TKIB : Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah 

TKW : Tenaga Kerja Wanita 

UNHCR : United Nations High Commissioner for Refugess (Kantor 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi) 

UIB : Universitas lnternasional Batam 

YMKK : Yayasan Mitra Kesehatan Keluarga

DAFTARISI 

Halaman 

RINGKASAN ................................................................................................................................... i 

KA TA PENGANTAR .......................... ............................................................................... vi 

DAFT AR ISTILAH ................................... .................................................................................................. ix 

DAFT AR lSI ............................................................................................................................... xxi 

BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 

1.1. Latar Belakang ............................................................................................................. 1 

1.2. Perumusan Masalah .................................................................................................. 3 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................................ 5 

2.1. Kerangka Konsep ........................................................................................................ 5 

2.1.1. Perdagangan Perempuan ........................................................................ 5 

2.1.2. Perdagangan Perempuan: Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Yang Serius ................... 7 

2.1.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan ........................................ 8 

2.1.4. Perbedaan Perdagangan Orang Dan Penyelundupan 

Manusia ........................................................................................................ 10 

2.1.5. Pelaku Perdagangan Perempuan ...................................................... 12 

2.1.6. Korban Perdagangan Perempuan ..................................................... 13 

2.1.7. Pola Rekrutmen Dan Modus Operandi ........................................... 14 

2.1.8. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terpadu ................... 18 

2.2. Kerangka Teori ......................................................................................................... 19 

2.3. Kerangka Pikir .......................................................................................................... 30 

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT ....................................................................................... 32 

3.1. Tujuan .......................................................................................................................... 32 

3.2. Manfaat ........................................................................................................................ 32 

3.3. Asumsi.. ........................................................................................................................ 32 

BAB 4 METODOLOGI ........................................................................................................... 34 

4.1. Metode Pengumpulan Data ................................................................................. 34 

4.2. Penetapan Lokasi .................................................................................................... 35 

BAB 5 PROFIL KORBAN, PROFIL PELAKU DAN MODUS OPERANDI 

PERDAGANGAN PEREMPUAN ............................................................................. 36 

5.1. Daerah Asal: Jawa Barat ....................................................................................... 36 

5.1.1. Profil Pelaku ............................................................................................... 37 

5.1.2. Profil Korban ............................................................................................. 53 

5.1.3. Proses Rekrutmen dan Modus Operandi. ...................................... 57 

5.2. Daerah Transit: Batam .......................................................................................... 60 

5.2.1. Profil Pelaku ............................................................................................... 60 

5.2.2. Profil Korban ............................. ................................................................ 64 

5.2.3. Proses Rekrutmen Dan Modus Operandi. ...................................... 73 

xi

BAB 6 KERANGKA HUKUM DAN NON HUKUM DALAM UPAYA 

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN 

PEREMPUAN ............................................................................................................. 89 

6.1. Kerangka Hukum ..................................................................................................... 89 

6.2. Strategi-Strategi Non Hukum Yang Efektif Dalam Memerangi 

Perdagangan Man usia ........................................................................................ 116 

BAB 7 Implikasi Teoritis Dalam Pembenaran Pencegahan Dan 

Penanggulangan Perdagangan Perempuan ............................................... 120 

BAB 8 UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DI 

INDONESIA SAAT INI .......................................................................................... 132 

8.1. Upaya Penanganan di Daerah Asal (Jawa Barat) .................................... 132 

8.1.1. Penanganan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana Provinsi Jabar ...................................... 132 

8.1.2. Penanganan Trafficking oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa 

Barat ........................................................................................................... 149 

8.1.3. Penanganan Trafficking oleh Dinas Pendidikan di 

Provinsi Jawa Barat. ............................................................................. 157 

8.1.4. Penanganan Trafficking oleh Biro Pengembangan Sosial 

Provinsi di Jawa Barat. ........................................................................ 160 

8.1.5. Penanganan Trafficking oleh Kantor Imigrasi Kelas I di 

Provinsi Jawa Barat. ............................................................................. 161 

8.1.6. Kabupaten Indramayu ........................................................................ 164 

8.1.7. Koordinasi Peran Bidang Terkait... ................................................ 189 

8.2. Upaya Penanganan di Daerah Transit: Batam .......................................... 205 

8.2.1. Penanganan Kepolisian ...................................................................... 205 

8.2.2. Penanganan Trafficking di Kejaksaan .......................................... 219 

8.2.3. Penanganan Trafficking Dalam Konteks Imigrasi ................... 220 

8.2.4. Penanganan Trafficking Oleh Pemerintah Propinsi 

Kepulauan Riau: Gugus Tugas ......................................................... 231 

8.2.5. Penanganan Trafficking Oleh Pemerintah Kota Batam ......... 236 

8.2.6. Partisipasi LSM dalam Penanganan Trafficking ....................... 246 

8.2.7. DPRD Kota Batam ................................................................................. 250 

8.2.8. Masalah Anggaran ................................................................................ 251 

8.2.9. Masalah Koordinasi Dalam Penanganan Trafficking ............. 254 

8.2.10. Keberadaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO) ......................................................................................... 264 

BAB 9 IMPLIKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

PERDAGANGAN PEREMPUAN .......................................................................... 266 

9.1. Kelemahan Hukum Positif Dalam Upaya Pencegahan dan 

Penanggulangan Perdagangan Perempuan ............................................... 266 

9.2. Praktek-Praktek Terbaik Internasional ...................................................... 282 

BAB 10 PENUTUP ................................................................................................................ 287 

10.1. Kesimpulan ............................................................................................................. 289 

10.2. Rekomendasi .......................................................................................................... 300 

10.3. Alur Perdagangan Perempuan dan Solusi. ................................................. 302 

10.4. Usulan Model Pencegahan dan Penanganan TPPO ................................ 305 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... 310

1.1. Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Perdagangan manusia, khususnya perempuan, dapat dikatakan 

sebagai salah satu kejahatan transnasional, karena sebagian kejahatan 

dilakukan dengan melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. 

Sedemikian krusialnya masalah perdagangan manusia diperlihatkan oleh 

PBB melalui Kantor Komisi Hak Asasi Manusia (Office of High 

Commissioner of Human Rigths) yang mengeluarkan Fact Sheet No. 14, 

Contemporary Forms of Slavery yang ditujukan untuk penanggulangan 

perdagangan manusia. 

Terkait dengan perdagangan manusia tersebut Indonesia menjadi 

salah satu sasaran utama dari para trafficker. Menurut IPEC (suatu 

organisasi di bawah International Labor Organization) jumlah total pekerja 

seks di Indonesia diperkirakan mencapai 650.000 orang perempuan 

dalam usia anak-anak di Indonesia dipekerjakan sebagai pekerja seks 

komersial. Anak-anak perempuan tersebut banyak diperdagangkan dan 

dipekerjakan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Selain itu 

fLO-/PEG juga mencatat tempat-tempat tujuan perdagangan anak 

perempuan ini adalah Batam, Bali dan Medan. Bahkan perdagangan anak 

perempuan ini juga dilakukan lintas negara seperti Taiwan, Singapura, 

Hongkong, Brunei dan lain-lain 1 . Sumber pasokan perdagangan anak 

perempuan lintas negara ini disinyalir paling banyak berasal dari 

lndonesia 2 . 

1 Kompas, 10 Oktober 2001. 

2 Suara Pembaharuan, 30 Mei 2001 .

Mengingat begitu seriusnya masalah perdagangan manus1a 

tersebut maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan 

perdagangan perempuan secara lebih efektif. Namun, berdasarkan hasil 

penelitian PMB-LIPI tahun 2009 dalam Penelitian Program lnsentif dan 

Perekayasa LIPI-DIKTI yang berjudul "Human trafficking: Upaya 

Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu Terhadap Perdagangan 

Perempuan, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan 

penanggulangan terhadap perdagangan perempuan di daerah tujuan dan 

atau transit belum terlaksana secara efektif, sehingga tindak 

perdagangan perempuan masih marak terjadi. Hasil penelitian tersebut 

memperlihatkan bahwa dalam menanggulangi perdagangan perempuan 

diperlukan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan terpadu antar 

institusi terkait, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional. 

Terkait dengan hal di atas, PMB-LIPI tahun 2009 telah melakukan 

penelitian tentang human trafficking di daerah transit dan atau daerah 

tujuan. Dari penelitian tersebut diperoleh beberapa temuan sebagai 

berikut: 

•:• Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki komitmen lebih 

serius dalam penanganan trafficking dibandingkan dengan upaya 

upaya penanganan trafficking di daerah Indonesia lainnya. Hal ini 

diindikasikan dengan lkut aktifnya Pemerintah Provinsi melaksanakan 

apa yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; 

telah membuat Perda Nomor 12 Tahun 2007 untuk mendukung 

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 di atas dan membuat tim 

khusus gugus tugas serta melakukan sosialisasi tentang human 

trafficking kepada masyarakat. 

•:• Sudah ada koordinasi yang relatif baik antara Pemerintah Daerah 

dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

serta Perguruan Tinggi setempat. 

•:• Anggota DPRD tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang 

pentingnya penanganan masalah trafficking yang berimbas pada 

2

minimnya alokasi anggaran yang diberikan DPRD kepada pemerintah 

daerah. 

•!• Di dalam penanganan kasus trafficking Kepolisian di wilayah Polda 

Kepulauan Riau masih mengalami kesulitan, karena tidak 

memadainya instrumen hukum yang dapat digunakan untuk 

menangani kompleksitas kejahatan trafficking. 

•!• Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam 

menghadapi kendala dalam melakukan koordinasi lintas 

provinsi/daerah (dengan pemerintah provinsi/daerah) di daerah 

pengirim (sending area) karena perbedaan komitmen dalam 

menangani masalah trafficking. 

•!• Karena tidak kunjung menurunnya kasus trafficking di Provinsi 

Kepulauan Riau, maka ada indikasi mulai adanya penolakan dari 

masyarakat lokal terhadap segala bentuk bantuan dan upaya Pemda 

untuk menangani masalah trafficking sebagai akibat merasa 

terabaikannya kepentingan masyarakat lokal. 

•!• Pemberiakuan otonomi daerah mengakibatkan sulitnya koordinasi 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan daerah karena 

munculnya ego sektoral. 

Berdasarkan temuan di atas, maka masih diperlukan suatu 

penelitian lanjutan di tingkat nasional (pusat) dan di daerah pengirim 

(sending area) untuk mendalami berbagai upaya yang telah dilakukan 

institusi terkait. Dengan begitu dapat menemukenali faktor-faktor yang 

menjadi kendala dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah 

human trafficking secara terpadu. Dengan demikian dari hasil penelitian ini 

dapat diharapkan menghasilkan suatu formulasi implementatif untuk 

pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan yang lebih 

holistik dan terintegrasi sehingga efisien dan efektif. 

1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian Human trafficking Tahun 2009 memperlihatkan bahwa 

dalam kaitan dengan trafficking, daerah tujuan dan atau transit hanya 

3

terimbas masalah, karena meskipun korban trafficking berangkat lewat 

daerah tersebut tetapi tidak pernah diberikan informasi mengenai 

keberangkatan mereka. Sedangkan setelah mereka bermasalah, mereka 

dikembalikan lewat Pemerintah daerah tujuan atau transit. Untuk itu 

koordinasi lintas daerah menjadi penting untuk membangun kepastian 

mekanisme masalah pengiriman. Dengan demikian dapat dilakukan 

tindakan pencegahan, karena pihak daerah tujuan dan atau transit tidak 

hanya tahu ketika sudah ada kejadian korban, melainkan sudah 

mengetahui sebelumnya. Namun hal tersebut tidak mudah untuk 

dilaksanakan karena dengan adanya otonomi daerah berimplikasi pada 

munculnya ego daerah. lmplikasinya, upaya pencegahan dan 

penanggulangan perdagangan perempuan belum terlaksana dengan baik 

karena belum berjalan secara terpadu, khususnya belum ada keterpaduan 

dalam skala nasional dan regional. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian 

yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam 

melakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu 

terhadap perdagangan perempuan? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh instansi terkait dalam 

melakukan pencegahan dan penanggulangan secara terpadu 

terhadap perdagangan perempuan? 

3. Bagaimana mekanisme dan koordinasi intra-lintas-nasional antar 

instansi terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan 

secara terpadu terhadap perdagangan perempuan? 

4. Bagaimana pola pencegahan dan penanggulangan secara terpadu 

terhadap perdagangan perempuan yang efisien dan efektif? 

4

- 

2.1. Kerangka Konsep 

BAB2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1. Perdagangan Perempuan 

Definisi perdagangan orang mengalami perkembangan sampai 

ditetapkannya Protocol to Provent, Suppres and Punish Trafficking in 

Perons Especially Women and Children Suplemeting the United Nation 

Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000. Dalam 

protokol tersebut yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah: 

(a).... The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of 

person, by means oh threat or use of force or other for more coercion, 

of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a 

position of vulneralibility or a person having control over another 

person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a 

minimum, the exploitation of the prostitution of others or other form of 

sexual explanation, forced labour services, slavery or practices similar 

to slavery, servitude or forced labour services, slavery or practices 

similar to slavery, servitude or the removal of organs. 

(Terjemahan bebas: " ... rekrutmen, transportasi, pemindahan, 

penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau 

penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, 

pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/ pemberian 

bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi yang 

minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk 

eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 

atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi illegal atau 

pengambilan organ-organ tubuh").

"Perdagangan perempuan (dan anak)" menurut Koalisi Anti 

Trafficking, didefinisikan sebagai pergerakan (manusia) lintas batas, 

mengandung konotasi pemaksaan, penipuan, dan perdagangan manusia. 

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Trafficking, khususnya "perempuan 

(dan anak perempuan)" untuk keperluan prostitusi dan kerja paksa, 

merupakan salah satu dari kegiatan kriminal internasional yang 

berkembang sang at cepat. 3 

"Perdagangan perempuan" mengandung arti sebagai pergerakan 

manusia meninggalkan daerah asalnya secara terpaksa (karena ada 

ancaman) maupun tidak (dengan penipuan melalui iming-iming pekerjaan) 

untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat eksploitatif, menekan 

dan menindas secara psikologis, fisik, seksual maupun ekonomi di tempat 

tujuan. Pelakunya meraup keuntungan luar biasa dari kegiatan ini, 

sementara korbannya mengalami penderitaan luar biasa dan tak jarang 

hidupnya berakhir secara tragis. Secara singkat, "perdagangan 

perempuan" adalah perdagangan manusia lintas batas di dalam maupun 

di luar negeri, termasuk penyelundupan manusia ke luar lintas batas 

negara. 

Para aktivis pembela buruh migran memasukkan persoalan buruh 

mig ran sebagai bag ian dari persoalan "perdagangan perempuan", karen a 

pola rekrutmen calon tenaga kerja yang berlangsung di Indonesia selama 

ini sampai pemberangkatan dan perlakuan di tempat tujuan mengandung 

semua unsur "perdagangan perempuan dan anak". 4 

3 Kompas Cyber Media, Kamis, 27 September 2001, "Trafficking" Kegiatan Kriminal, download 12 

Agustus 2005 pukul 08.00. 

4 Kompas Cyber Media, Sabtu, 2 Maret 2002 Nancy Ely-Raphel : Kami Tidak Bisa Bekerja Sendiri, 

download 12 Agustus 2005 pukul 08.00. 

6

2.1.2. Perdagangan Perempuan: Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Yang Serius 

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sifatnya sangat 

mendesak, hal ini disebabkan beberapa alasan berikut 5 : 

1. Perdagangan Orang dianggap sebagai "industri paling menguntungkan" 

dibanding dengan kejahatan terorganisir lainnya, seperti trafficking of 

drug and arms. Hal ini menyangkut manusia yang diperlakukan sebagai 

"komoditi yang bisa didaur ulang." Artinya, korban dieksploitasi, disiksa 

dan diperlakukan tidak manusiawi berulangkali untuk meningkatkan 

keuntungan pelaku. Tidak seperti narkoba yang sekali pakai habis. 

Dalam kasus eksploitasi prostitusi, korban bahkan dieksploitasi sejak 

berumur 15 tahun dan kemuian dicampakkan begitu saja setelah 

ianggap tidak mempunyai nilai jual (dikarenakan faktor usia atau 

menderita penyakit). Dalam kasus yang lain, pembantu rumah tangga 

bisa dijual ke puluhan majikan selama bertahun-tahun. 

2. Perdagangan Orang adalah "modern day slavery," artinya pelaku 

memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan yang lemah secara 

ekonomi, fisik maupun emosional. Pelaku menggunakan cara-cara 

modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak. TKW yang 

bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga dipaksa bekerja 

tanpa istirahat dan tanpa imbalan, dirampas paspornya sebagai cara 

untuk mengikat kebebasan bergerak korban dan ditempatkan dalam 

kondisi yang tidak manusiawi (tidur di lantai, sanitasi yang buruk dan 

sebagainya). 

3. Perdagangan Orang adalah bentuk "Pelanggaran Hak Asasi Manusia". 

Korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia, seperti hak 

untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk 

cukup pangan, sandang dan pagan, hak atas tingkat hidup untuk 

kesehatan dan kesejahteraan diri. 

5 International Organization for Migration (2008), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan 

Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal. 18. 

7

- 

4. Perdagangan Orang adalah "Kejahatan yang terorganisir dilakukan baik 

dengan cara-cara konvensional melaui bujuk rayu para sponsor 

(perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara yang modern, 

misalnya melalui iklan-iklan di meia cetak atau elektronik. Pelaku 

mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/ 

negara asal korban sampai ke daerah/ negara tujuan. Jaringan Pelaku 

memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah/ negara asal 

korban untuk menjerat korbannya. Kebiasaan 'ngenger' atau merantau, 

ketidaksetaraan jender, kemiskinan, gays hidup konsumtif dan bencana 

alam sering digunakan pelaku untuk menjerat korban keluar dari situasi 

tersebut dan dengan kekuasaan yang dimilikinya, pelaku mengimingi 

imingi korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban 

baik secara fisik maupun seksual. 

Negara bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan 

terhadap warga negaranya agar tidak menjadi korban atau dirugikan dari 

perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, kesadaran 

bersama seluruh penyelenggara negara, masyarakat dan aparat penegak 

hukum, untuk peduli terhadap orang yang menderita, terlanggar haknya, 

atau menjadi korban dari perbuatan sewenang-wewenang dan tidak 

manusiawi dari orang lain merupakan keharusan. 

2.1.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan 

Ada berbagai bentuk dari perdagangan orang termasuk 

perdagangan perempuan, di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Buruh migran, baik di dalam maupun di luar negeri yang tanpa 

perlindungan, sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, 

termasuk anak di bawah umur, bermigrasi tanpa sepengetahuan 

Departemen Tenaga Kerja, melalui jalur informal atau melanggar 

hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran secara signifikan. 

Buruh migran di eksploitasi sepanjang proses migrasi mulai dari 

perekrutan hingga proses pra-keberangkatan, selama bekerja dan 

setelah kembali. 

8

- 

- 

2. Pekerja/ Pembantu Rumah Tangga (PRT). PRT kerap menghadapi 

bahaya besar karena sifat pekerjaan mereka yang bertempat di rumah 

pribadi dan tertutup dari sorotan masyarakat umum. Sering terdengar 

laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. 

Ruang gerak PRT biasanya dibatasi. Mereka dibatasi kemana mereka 

mau pergi, dan biasanya mereka dikurung dirumah ketika majikan 

mereka pergi. Karena PRT masuk dalam sektor informal, profesi ini 

seringkali tidak iatur oleh pemerintah dan berada di luar jangkauan 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional. 

3. Perempuan atau anak yang dipekerjakan sebagai pelacur. 

Perekrutan untuk industri seks komersial sering berkedok perekrutan 

untuk dijadikan buruh migran. Banyak perempuan-perempuan yang 

telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan 

mereka pekerjaan di luar negeri atau di luar daerah, dan tidak 

mengetahui dari bentuk yang sebenarnya dari pekerjaan mereka 

sampai di tempat tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen 

mereka, dan mereka tidak berani mengadu kepada pihak yang 

berwenang karena takut akan dideportasi dan sebagainya. Perekrut 

mengunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar para 

perempuan tidak berani melarikan diri. Korban juga disekap secara 

paksa dan dijaga secara ketat. Perempuan-perempuan yang semuta 

direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran 

atau untuk pekerjaan di sektor hiburan kemuian dipaksa untuk bekerja 

dalam industri seks komersial. 

4. Kerja Paksa. Orang yang melakukan kerja yang bukan kehendak 

sendiri dan tanpa memperoleh imbalan yang tayak atau tanpa 

memperoleh imbatan sama sekali. 

5. Pengantin pesanan. Ada kecenderungan yang marak di kalangan laki 

laki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara 

berkembang atau sering disebut dengan pengantin pesanan seperti 

Taiwan, Hongkong, Jepang, Gina, Australia, Amerika Utara dan Eropa. 

Kebanyakan perempuan yang banyak dipesan berasal dari Asia 

9

Tenggara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Miskipun banyak kasus 

pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, namun di sisi lain banyak 

terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktek-praktek 

serupa perbudakan. Di mana seorang istri dibeli semata untuk 

melakukan pekerjaan PRT dan memberikan layanan seks. 

6. Pedofilia. Orientasi seksual yang obyeknya anak-anak. Orang 

dikatakan pedofil atau melakukan praktek pedofil bila melakukan 

hubungan seksual seperti sodomi, menyentuh, meraba, memainkan 

alat kelamin, berfantasi tentang anak-anak kecil. Beberapa aktifitas 

pedofilia yang masuk dalam kategori perdagangan anak, biasanya 

menjauhkan anak-anak dari orang tua maupun lingkungan keluarga 

dengan tujuan tertentu seperti eksploitasi seksual. 

7. Tenaga Penghibur. Orang yang bekerja di tempat hiburan malam yang 

menemani pengunjung sehingga pengunjung merasa terhibur. Banyak 

kasus terjadi di mana perempuan yang direkrut menjadi tenaga 

penghibur mengalami pelecehan seksual dan ancaman bila tidak mau 

melayani para pengunjung. 

8. Pengemis dan anak jalanan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia 

di mana anak-anak direkrut, diculik untuk dijadikan pengemis dan anak 

jalanan (anak yang bekerja di jalan). 

2.1.4. Perbedaan Perdagangan Orang Dan Penyelundupan 

Man usia 

Pengertian Penyelundupan Manusia dapat ditemukan dalam 

Protokol PBB Melawan Penyelundupan Manusia melalui Darat, Laut dan 

Udara, yang merupakan suplemen dari Konvensi Kejahatan 

Transnasional. 6 Disebutkan bahwa: 

"Penyelundupan Manusia" berarti segala usaha mendapatkan, 

memperoleh, secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan 

6 Indonesia pada tanggal 17 Pebruari 2009 telah meratifikasi Protokol PBB Melawan 

Penyelundupan Manusia melalui Darat, Laut dan Udara yang merupakan suplemen dari 

Konvensi Kejahatan Transnasional. 

10

- 

- 

finansial maupun material, dari memasukkan seseorang secara ilegal 

ke suatu negara di mana orang tersebut bukan merupakan warga 

negara atau penduduk tetapnya." 

"Masuk secara ilegal" berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi 

peraturan yang berlaku untuk masuk secara legal ke dalam Negara 

tujuan." 

yaitu: 

Jika disimpulkan, ada tiga komponen Penyelundupan Manusia, 

1. Aktivitas, pengangkutan atau pemindahan orang melintasi batas 

negara 

2. Cara, berdasarkan keinginan pribadi, biasanya pendatang ilegal 

tersebut yang mengontak pelaku penyelundupan manusia untuk 

mencapai tujuannya 

3. Tujuan, untuk keuntungan pribadi pelaku dengan cara melintas secara 

ilegal ke negara tujuan 

Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia sering 

disalahartikan sebagai sesuatu hal yang sama, padahal kedua-duanya 

sangat berbeda. Secara lebih jelas lihat tabel berikut: 

Tabel1. 

Perbedaan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia 7 

Peri hal Perdagangan Orang Penyelundupan Manusia 

Korban tidak menyadari akan Orang yang diselundupkan 

keseluruhan proses, atau apabila ia menyadari keseluruhan proses, 

Persetujuan menyadarinya, maka seringkali walaupun proses tersebut 

dikarenakan penipuan, atau melibatkan kondisi berbahaya dan 

ancaman kekerasan sangat memprihatinkan. 

Eksploitasi korban. Eksploitasi dapat 

berlangsung sejak korban berada Berakhir di tempat tujuan sesuai 

Tujuan dalam penampungan dan terus dengan keinginan orang yang 

berlangsung hingga korban sampai diselundupkan. 

di tempat tujuan 

Lokus 

(wilayah) 

Bisa terjadi di luar wilayah negara, 

atau bisa juga terjadi di dalam suatu Kejahatan lintas batas negara 

wilayah negara 

7 International Organization for Migration (2008), Pendahuluan Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban 

Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal. 13. 

11

2.1.5. Pelaku Perdagangan Perempuan 

Menurut Rosenberg 8 , pelaku perdagangan orang (trafficker) adalah: 

1. Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calo 

calonya di daerah, manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP 

dan paspor serta secara illegal menyekap eaton pekerja migran di 

penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang 

berbeda atau secara paksa memasukkan ke dalam industri seks. 

2. Agen atau calo-calo, bisa orang luar tetapi bisa juga seorang 

tetangga, ternan atau bahkan kepala desa, manakala dalam perekrutan 

mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan 

dokumen. 

3. Aparat pemerintah, manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, 

membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyebrangan 

melintasi perbatasan secara illegal. 

4. Majikan, apabila menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif 

seperti: tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan 

fisik dan seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja 

dalam lilitan utang. 

5. Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar pasal 289, 296 dan 

506 KHUP dapat ianggap melanggar hukum terlebih jika mereka 

memaksa perempuan bekerja di uar kemauannya, menjerat dalam 

Jibatan hutang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, 

tidak membayar gajinya, atau merekrut dan memperkerjakan anak (di 

bawah umur 18 tahun). 

6. Calo pernikahan, apabila pernikahan yang diaturnya telah 

mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa 

perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan 

tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan. 

7. Orang tua dan sanak saudara, apabila mereka secara sadar menjual 

anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan 

8 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang di 

Indonesia Tahun 2004-2005. 

12

-- 

di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima 

pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak 

mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan 

dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya 

dalam libatan utang. 

8. Suami. Jika ia menikahi perempuan tetapi kemuian mengirim isterinya 

ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, 

menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan 

prostitusi. 

Sementara itu, dari sisi peranannya, pelaku dalam perdagangan 

orang (trafficking) dibedakan ke dalam 3 (tiga) unsur, sebagai berikut: 

1. Pihak yang berperan pada awal perdagangan; 

2. Pihak yang menyediakan atau menjual orang yang diperdagangkan; 

3. Pihak yang berperan pada akhir rantai perdagangan sebagai penerima/ 

pembeli orang yang diperdagangkan atau sebagai pihak yang menahan 

korban untuk dipekerjakan secara paksa dan yang mendapatkan 

keuritungan dari kerja itu. 

2.1.6. Korban Perdagangan Perempuan 

Menurut "The Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of 

Crime and Abuse of Power", PBS (1985), yang dimaksud dengan korban 

(victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah 

mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik, mental, emosi, 

kerugian ekonomis atau pengurangan subtansial hak-hak asasi, melalui 

perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omissions) yang 

melanggar hukum. 10 

Sementara itu, pengertian Karban dalam UU Penghapusan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO), BAS I pasal 1 angka 3 adalah: 

"seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, 

9 Pigay, N. 2005. Migrasi dan penyelundupan manusia. http://www.nakertrans.go.id 

(27 /3/2007). 

10 Arif Gorsita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 46. 

13

ekonomi, dan/ atau sosial, yang iakibatkan tindak pidana perdagangan 

orang". Selain itu, UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Karban memberi pengertian korban sebagai seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang iakibatkan oleh 

suatu tindak pidana. 

Meski KUHAP tidak mendefinisikan 'korban' secara tegas, namun 

di dalamnya memuat sejumlah ketentuan berkaitan dengan posisi pihak 

yang dirugikan (pihak ketiga yang berkepentingan). lstilah "pihak yang 

dirugikan" dimaksudkan sebagai pihak korban yang telah mengajukan 

penggabungan gugatan ganti rugi perdata ke dalam perkara pemeriksaan 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 98-101 KUHAP. 11 

2.1.7. Pola Rekrutmen Dan Modus Operandi 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 

Especially Women and Children Suplementing the United Nation 

Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000, 

menyebutkan bahwa pola rekrutmen adalah salah satu unsur dari 

perdagangan orang. Disebutkan dalam protokol tersebut bahwa kegiatan 

perekrutan dapat saja menggunakan ancaman atau penggunaan 

kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, 

penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, ataupun penerimaan/ pemberian bayaran, atau manfaat sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

tersebut untuk dieksploitasi. 

Definisi ini diperluas dengan ketentuan yang berkaitan dengan anak 

di bawah umur (di bawah 18 tahun), bahwa 12 : 

11 /nternationa/ Organization for Migration (2008), Pedoman Untuk Perlindungan Saksi/Korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan 

Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hal. 34. 

12 Harkristuti Harkrisnowo, 2003. laporan Perdagangan Manusia di Indonesia. Sentra HAM 

Universitas Indonesia, Jakarta. 

14

The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child 

for the purpose of exploitation shall be considered "trafficking in 

persons" even if this does not involve any of the means set forth in 

subparagraph (a). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari 

perdagangan orang, adalah 13 : 

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan 

atau menerima. 

2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan 

paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, 

kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau 

pemberian/ penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas 

korban. 

3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi 

seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan 

organ tubuh. 

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur 

tujuan, karena kendati korban anak-anak tidak dibatasi masalah 

penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi. 

Selain itu, secara umum, modus operandi sindikat perdagangan 

perempuan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 14 : 

1. Dengan ancaman dan pemaksaan. Biasanya dilakukan oleh trafficker 

13 1bid. 

14 1bid. 

yang telah dikenal dekat dengan pelaku. Dalam hal tersebut pelaku 

menggunakan kedekatannya dan kedudukannya yang lebih superioritas 

dibanding korban, sehingga membuat korban berada dalam tekanan 

dan kedudukan tersubordinasi. Hal tersebut membuat korban tidak 

dapat menolak keinginan pelaku. 

15

2. Penculikan. Biasanya korban diculik secara paksa atau melalui 

hipnotis melalui anggota sindikat. Tak jarang juga korban diperkosa 

terlebih dahulu oleh anggota sindikat sehingga menjadi semakin tidak 

berdaya. 

3. Penipuan, kecurangan atau kebohongan. Modus tersebut 

merupakan modus yang paling sering dilakukan oleh sindikat trafficking. 

Korban ditipu oleh anggota sindikat yang biasanya mengaku sebagai 

pencari tenaga kerja dengan menjanjikan gaji dan fasilitas yang 

menyenangkan sehingga korban tertarik untuk mengikuti tanpa 

mengetahui kondisi kerja yang akan dijalaninya. 

4. Penyalahgunaan kekuasaan. Dalam perdagangan perempuan banyak 

aparat yang menyelahgunakan kekuasaannnya untuk membacking 

sindikat perdagangan perempuan. Pemalsuan identitas kerapkali 

dilakukan oleh aparat pemerintah yang berhubungan langsung dengan 

pengurusan data diri. Seperti pemalsuan KTP dan akta kelahiran. Di 

bagian imigrasi juga sering terjadi kolusi antara pelaku dengan pegawai 

imigrasi sehingga perdagangan perempuan yang ditujukan ke luar 

negeri dapat melewati batas negara dengan aman. 

Modus operandi rekrutmen terhadap kelompok rentan biasanya 

dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, 

menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan 

wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, 

menculik, menyekap atau memerkosa. Modus lain berkedok mencari 

tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang 

jasa di luar negeri dengan upah besar. lbu-ibu hamil yang kesulitan biaya 

untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan hutang 

supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun 

kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur 

dibujuk agar berseia melayani para pedofil dengan memberikan barang 

barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan. 

16

- 

Modus operandi kejahatan ini semakin kompeks dalam bentuk 

bentuknya maupun teknis operasionalnya, baik dilakukan secara 

perorangan, kelompok, maupun bersindikat. Sebagai gambaran, banyak 

anak perempuan Indonesia yang terperangkap di hotel-hotel di Tawau, 

Sabah, Malaysia, yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial 

(PSK). Beberapa modus operandi dalam serangkaian kegiatan yang 

diarahkan untuk perdagangan orang, sehingga bentuk perdagangan 

perempuan dan anak dapat dikelompokkan, antara lain 15 : 

1. Menjadikannya sebagai pembantu rumah tangga, akibat dan krisis 

ekonomi. 

2. Menjadikannya sebagai komoditas seksual (dilacurkan) dan 

pomografi. 

3. Menjadikannya sebagai tenaga perahan untuk pekerjaan-pekerjaan 

dalam kurungan, perbudakan, budak paksa atau tenaga kerja paksa 

antara lain: pekerja anak untuk, jermal, perkebunan. 

4. Menjadikannya sebagai pengemis, pengamen atau pekerjaan jalanan 

lainnya. 

5. Adopsi palsu dan/ atau penjualan bayi, yang seringkali ditemukan di 

daerah konflik atau daerah miskin. 

6. Menjadikannya sebagai isteri melalui pengantin pesanan (Mail Order 

Bride) yang kemudian dieksploitasi. 

7. Menjadikannya sebagai alat untuk melakukan perdagangan narkotika 

8. Dipekerjakan di perkebunan dan pabrik-pabrik atau tenaga kasar 

dengan upah sangat murah. 

9. Menjadikannya sebagai obyeklsasaran eksploitasi seksual oleh orang 

yang mengidap pedofilia, atau orang-orang yang mempunyai 

kepercayaan tertentu yang hanya mau melakukan hubungan seksual 

dengan anak-anak. 

10. Menjadikannya sebagai obyek percobaan di bidang ilmu pengetahuan 

atau obyek pencangkokan organ tubuh. 

15 Pigay, N. 2005. Opcit. 

17

11. Menjadikannya sebagai komoditi dalam pengiriman tenaga kerja 

imigran. 

12. Menjadikannya sebagai alat bayar hutang. 

13. Bentuk dan motif-motif lain yang hampir serupa dengan beberapa di 

atas. 

Modus operandi tersebut, bisa saja terjadi dengan melibatkan 

pihak-pihak mulai dari keluarga, kawan, calo, penyalur tenaga kerja 

(agen), oknum aparat, sindikat serta pengguna. Kejahatan ini juga 

merupakan kejahatan terorganisir dan terencana. Sebagai contoh, 

seorang anak perempuan d! lndramayu sudah dipersiapkan sejak kecil 

yang nantinya dapat diperdagangkan menjadi pelacur. Atau agen di desa 

sengaja menjebak keluarga miskin yang mempunyai anak perempuan 

untuk berhutang dengan bunga yang tinggi sehingga tidak dapat 

membayar, akhirnya menyerahkan anak perempuannya. Jebakan hutang 

ini tidak saja dilakukan di pedesaan, tapi juga terjadi di daerah-daerah 

miskin lainnya. 16 

2.1.8. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Terpadu 

Perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk 

tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya 

penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan 

pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan 

pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat 

penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan 

pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian 

terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun 

internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian 

profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. 

16 Farid, Muhammad. 2000. Perdagangan ("trafficking") anak dan perempuan : masalah definisi. 

Yogyakarta. 

18

Beberapa alasan mengapa perlunya kerjasama di antara semua 

pihak yang bergerak di dalam pencegahan dan penanggulangan 

perdagangan orang, khususnya perempuan , antara lain adanya 

keterbatasan setiap institusi, baik secara kewenangan dalam hukum atau 

keahlian profesional, dibutuhkannya penanganan kasus secara 

komprehensif dan terpadu bagi pencegahan dan penanganan 

perdagangan perempuan yang memang memiliki karakteristik yang 

kompleks (misalnya kejahatan lintas wilayah, lintas negara) sehingga 

membutuhkan penanganan yang tidak biasa (extraordinary). Oleh karena 

itu kebutuhan akan kerjasama tidak dapat dihindari. Kerjasama ini pada 

dasarnya juga bertujuan untuk memberikan kembali hak-hak korban yang 

direnggut dalam kasus perdagangan perempuan. 

Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus 

dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya 

pencegahan dan penaggulangan perdagangan perempuan secara 

terpadu. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan 

hak atas perlindungan dalam hukum. 

Dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum 

dapat memaksimalkan jaringan kerjasama dengan sesama aparat 

penegak hukum lainnya di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar 

informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama dengan aparat 

penegak hukum di negara tujuan bisa dilakukan melalui pertukaran 

informasi, atau bahkan melalui mutual legal assistance, bagi pencegahan 

dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara. 

2.2. Kerangka Teori 

Kejahatan perdagangan perempuan merupakan kejahatan yang 

terorganisir, di mana para pelaku kejahatan mempunyai peran yang 

berbeda satu dengan yang lainnya, disamping itu kejahatan "perdagangan 

perempuan" cakupannya mencapai luar negara. Ada beberapa hal yang 

perlu diyakini untuk sebuah jenis kejahatan terorganisir, yaitu: 

1. Bersifat global dan transnasional 

19

Againts Transnational Organized Crime pada tahun 2000, ditegaskan 

bahwa yang dimaksudkan dengan organized ciminal group merupakan 20 : 

" ... A structured group of three or more person, exiting for period of time 

and acting in concert with the aim of commiting one or more serious 

crime of offtence estabilished in accordance with this Convention, in 

order to obtain, directly or indirectly a financial or other material 

benefit ... " 

(Terjemahan bebas: "Sebuah kelompok yang terstruktur terdiri dari 

(tiga) orang atau lebih, dan ada untuk suatu periode waktu tertentu, 

bertindak bersama-sama dengan tujuan melakukan satu atau berbagai 

bentuk kejahatan atau pelanggaran yang serius yang ditetapkan oleh 

konvensi ini, dengan maksud untuk mendapatkan secara langsung 

maupun tidak, keuntungan finansial atau materi lainnya"). 

Dua bentuk kejahatan yang mendapat prioritas dalam konvensi ini 

adalah korupsi dan money laundering. Namun selain kedua kejahatan di 

atas, dapat dicatat berbagai kejahatan yang umumnya dilakukan dalam 

rangka transnational organized crime, seperti 21 : 

1. Penyelundupan migran (Migrant Smuggling) 

2. Pemutihan uang (Money Laundering) 

3. Perdagangan manusia (Human trafficking) 

4. Memproduksi dan memperjualbelikan senjata api secara ilegal (Licit 

Production & Trafficking in Fire Arm) 

5. Penipuan melalui kartu kredit (Credit Card Fraunds) 

6. Kejahatan yang berkenaan dengan perbankan (Bank-related Crimes) 

7. Perdagangan narkotika dan psikotripika serta obat terlarang lainnya 

(Drug Trafficking), dan 

8. Pelacuran serta pornografi (Prostitution and Phomography) 

Menurut Bunbongkarm, kejahatan transnasional adalah bentuk 

kejahatan yang harus memiliki elemen-elemen sebagai berikuf 2 : 

20 Ibid. 

21 Philips Jusario Vermonte, Transnational Organized Crime: lsu dan Permasalahannya. ANALISA 

CSIS, Tahun XXXI/2002, No. 1., hal. 45. 

22 1bid. 

21

1. Lintas batas, baik yang dilakukan oleh orang (penjahat, kriminal 

buronan atau mereka yang sedang melakukan kejahatan, atau korban) 

seperti dalam kasus penyelundupan manusia. 

2. Pengakuan internasional terhadap sebuah bentuk kejahatan. Pada 

tataran nasional, sesuai prinsip nul/urn crime, nul/urn peona since lege 

(tidak ada serangan, tidak ada saksi apabila tidak ada hukumnya). 

Kejahatan "perdagangan perempuan" tidak terjadi secara spontan, 

tetapi melalui berbagai pertimbangan yang matang oleh para pelaku, 

sehingga para pelaku mau melakukan perbuatan tersebut. Menurut Gary 

Becker, Rational Choice 23 adalah: 

"if the expected utility to him exceeds the utility he could get by using 

his time and other resources at other activity Some persons become 

'criminals', therefore, not because their basic motivation differs from that 

of other persons, but their benefit and cost differ". 

(Terjemahan bebas: "Rational Choice adalah jika manfaat yang 

diharapkan bagi dirinya melebihi manfaat yang ia dapat dengan 

menggunakan waktunya dan sumber-sumber lain pada kegiatan lain. 

Sebagian orang menjadi 'penjahat', bukan karen a motivasi dasar 

mereka berbeda dari motivasi dasar orang lain, tetapi yang berbeda 

adalah manfaat dan biayanya"). 

Sebenarnya penggunaan Rational Choice Theory bagi penjelasan 

peran pertimbangan seseorang melakukan suatu kegiatan tidak saja 

berlaku bagi pelaku trafficking, namun Rational Choice Theory tersebut 

juga dapat menjelaskan mengapa korban potensial dapat terjebak dalam 

kegiatan perdagangan perempuan yang dialaminya. Memperkuat 

pernyataan tersebut kita dapat merujuk pendapat Heath, Carling dan 

Coleman yang menjelaskan Rational Choice Theory dalam perannya 

menjelaskan pertimbangan-pertimbangan seseorang menentukan 

tindakannya, yakni: 

In rational choice theories, individuals are seen as motivated by the 

wants or goals that express their 'preferences'. They act within specific, 

given constraints and on the basis of the information that they have 

23 Cohen, Mark A. 1998. "Sentencing the Environmental Criminal." pp. 229 in Environmental 

Crime: Enforcement, Policy, and Social Responsibility. Gaithersburg, MD: Aspen Publications. 

22

about the conditions under which they are acting. At its simplest, the 

relationship between preferences and constraints can be seen in the 

purely technical terms of the relationship of a means to an end. As it is 

not possible for individuals to achieve all of the various things that they 

want, they must a/so make choices in relation to both their goals and 

the means for attaining these goals. Rational choice theories hold that 

individuals must anticipate the outcomes of alternative courses of action 

and calculate that which will be best for them. Rational individuals 

choose the alternative that is likely to give them the greatest 

satisfaction 24 

(Terjemahan bebas: "Di dalam teori pilihan rasional, individu dilihat 

sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang 

mengekspresikan pilihan mereka. Mereka bertindak di dalam batasan 

spesifik, diberi dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang 

kondisi-kondisi di mana mereka sedang bertindak. Pada kondisi yang 

paling sederhana, hubungan antara hambatan atau batasan dan pilihan 

dapat dilihat sebagai hal yang semata-mata teknis sifatnya, 

menyangkut hubungan dari suatu alat-alat bagi suatu akhir. Karena itu 

tidaklah mungkin bagi individu untuk mencapai semua hal-hal yang 

mereka inginkan. Mereka harus membuat aneka pilihan dalam 

hubungan dengan pencapaian tujuan mereka. Teori pilihan rasional 

berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil dari bermacam 

tindakan alternatif dan mengkalkulasi yang terbaik untuknya. lndividu 

secara rasional memilih alternatif yang mungkin dapat memberikan 

kepuasan yang terbesar bagi dirinya"). 

Pengertian Kejahatan "perdagangan perempuan" menurut peneliti 

adalah merupakan kejahatan terorganisir di mana kejahatan 

"perdagangan perempuan" sudah melampui lintas batas suatu negara dan 

peran para pelaku kejahatan terhadap perempuan mempunyai pembagian 

kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Modus 

operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan "perdagangan 

perempuan" sangat beraneka ragam, dari mulai mengiming-iming 

kehidupan yang lebih baik menjadi pekerja rumah tangga, memalsukan 

surat perjalanan ke luar negeri, berkedok panti pijat, berkedok salon 

kecantikan atau rambut, berkedok sebagai duta seni Indonesia sebagai 

24 Heath, A. 1976. Rational Choice and Social Exchange. Cambridge: Cambridge University Press; 

Carling, A. 1992. Social Divisions. London: Verso; Coleman, J. 1973. The Mathematics of 

Collective Action. London: Heinemann. 

23

penyanyi dan penari, bekerja di restoran sampai dengan pernikahan 

dalam bentuk pengantin pesanan, semua modus operandi ini dengan 

menggunakan serangkaian kata-kata bohong/ janji-janji atau keadaan 

palsu yang dilakukan oleh para pelaku kepada para korban. 

Merujuk kembali pada asumsi bahwa kejahatan "perdagangan 

perempuan" tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui berbagai 

pertimbangan yang matang, baik oleh para pelaku maupun korban, 

sehingga para pelaku ataupun korban mau melakukan perbuatan 

tersebut, maka dalam memahami mengapa para pelaku dan korban mau 

melakukan kegiatannya dalam "perdagangan perempuan" tentunya harus 

diletakkan pada konteks perseptual tentang pilihan perilakunya secara 

spasial. Konteks spasial ini jelas akan menjadi lingkup terjadinya kegiatan 

"perdagangan perempuan". Peran spasial ini, lebih jelasnya, akan menjadi 

wadah dimungkinkannya kegiatan "perdagangan perempuan" dalam hal 

bertemunya pelaku potensial dan korban potensial, tersedianya tempat 

berlangsungnya proses "perdagangan perempuan" (tempat terdapatnya 

korban potensial dan tempat berlangsungnya rekrutmen, transportasi dan 

transanksi). 

Adalah behavior-space perception yang kemudian menjadi salah 

satu faktor penentu seseorang mengambil keputusan dalam berperilaku 

secara spasial, seperti memunculkan kriteria jarak terdekat, meminimalisir 

waktu dan tenaga, meningkatkan estetika 25 • Persepsi perilaku-ruang 

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki seseorang dalam konteks kultural 

yang terproses dengan mendasarkan diri pada kenyataan-kenyataan fisik 

yang telah tersaring ke dalam kenyataan-kenyataan sosial. 26 Seperti yang 

dapat disimak pada gambar 1. berikut ini: 

25 Ibid., hal. 33-34. 

26 Holloway dan Hubbard, op.cit. hal. 42-43. 

24

Gambar 1. 

Lingkungan Perilaku 

Figure 3.2 The behavioural environment 

Source: After Kirk 1963 

Sumber: Holloway dan Hubbard, p. 43. 

8:1 Values 

D Facts 

-Decision 

Perilaku "perdagangan perempuan" merupakan akibat dari evolusi 

dari masyarakat, di mana perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian 

di pihak perempuan, baik secara fisik maupun psikis. Untuk menghambat 

atau menertibkan perilaku tersebut diperlukan suatu pranata hukum, 

sehingga perbuatan tersebut menjadi perilaku yang dilarang berdasarkan 

aturan hukum yang berlaku. 

Selain upaya represif, dibutuhkan juga upaya preventif dengan 

menggunakan metode pendekatan secara sosial (Sosia/ Crime 

Prevention) dalam upaya mencegah "perdagangan perempuan" seperti 

yang diungkapkan oleh M. Kemal Dermawan 27 , bahwa Social Crime 

Prevention adalah segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar 

penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan 

pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi atau pemberian 

27 Mohammad Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung : PT. Aditya Bakti, 

2000. 

25

• 

Kasus perdagangan orang seperti gunung es, banyak yang menjadi 

korban tetapi karena belum terlindunginya secara hukum, korban dan para 

saksi tidak berani melapor dan memberikan kesaksian. Perdagangan 

orang, khususnya perempuan dikategorikan sebagai kejahatan lintas 

negara. Berangkat dari realitas tersebut kita membutuhkan aturan 

(undang-undang) yang mempunyai keberpihakan terhadap korban dan 

saksi. Pada akhirnya bangsa Indonesia mempunyai UU Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(PTPPO) yang disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 April 2007 dan 

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. 

Namun paling tidak ada sedikit gambaran mengenai besarnya 

jumlah korban yang telah ada, antara lain: data dari International 

Organization On Migrant (10M) Indonesia melaporkan bahwa antara Maret 

2005 sampai Juli 2006 terdapat 1.231 WNI korban perdagangan orang 

yang telah berhasil diselamatkan, 89% adalah perempuan dan 11% 

adalah laki-laki. 77% korban adalah dewasa, 22% anak dan 1% bayi. 

Statistik penegakan kasus trafficking secara nasional tahun 2005 yang 

dihimpun 10M sebagai berikut: 

1. Ada 130 kasus dengan 198 orang pelaku pedagangan manusia yang 

telah diproses aparat hukum khususnya polisi. Dari kasus tersebut 

paling sedikit 715 orang telah menjadi korban. 

2. Penegakan hukum paling banyak terjadi di Kepulauan Seribu (27%), 

kemudian Sumut (15,5%) dan Jabar(12,5%). 

3. Dari data tersebut, 43% adalah kasus untuk trafficking pelacuran di 

dalam negeri, 13% untuk pelacuran keluar negeri, 12% untuk trafficking 

buruh migran dan 25 % untuk perdagangan bayi. 

Tindak perdagangan orang merupakan hal yang sangat kompleks, 

melibatkan banyak orang, banyak tempat, banyak cara, banyak tujuan, 

dan dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Untuk 

membuktikan sebuah kasus kejahatan perdagangan orang dapat difahami 

dari ciri-cirinya, yaitu adanya perekrutan, pengangkutan, transfer, 

penyembunyian, dan penerimaan orang (bisa disebut komponen "proses"- 

26

nya) dengan ancaman, atau menggunakan kekerasan atau bentuk 

pemaksaan lainnya, penculikan , pemalsuan , penipuan , penyalahgunaan 

kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan atau memberikan atau 

menerima pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan izin dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. 

Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran dari orang 

lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual , kerja atau pelayan paksa, 

perbudakan, atau pengambilan organ tubuh. Sudah banyak kasus terjadi 

bahwa kaum perempuanlah yang selalu menjadi korbannnya, hal yang 

paling menyedihkan dari kasus ini adalah proses pemulihan bagi para 

korban trafficking. Dan memang bukan hal yang mudah serta memerlukan 

waktu yang cukup panjang untuk pemulihannya. Pemulihan para korban 

tidak saja mempertimbangkan aspek-aspek fisik, tetapi juga perlu melihat 

psikis korban. Titik tekan dari letaknya korban trafficking sebagai subjek. 

Dengan pendekatan ini, korban kekerasan tidak saja mendapatkan 

penanganan pemulihan secara umum dan menjadi objek. Fenomena 

trafficking di Indonesia semakin mengerikan, terutama setelah krisis 

ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Modus yang 

digunakanpun semakin kreatif, antara lain dengan menjadi: pembantu 

rumah tangga domestik maupun migran. Hanya undocumented, adopsi 

anak, penjualan bayi, pengemis yang terorganisir, pengedar narkoba, 

pekerja di tempat hiburan, target pengidap pedofilia, prostitusi, pengantin 

pesanan, penjualan organ tubuh, umroh dan pengiriman delegasi 

kebudayaan. 

Dalam memahami masalah perdagangan perempuan, penjelasan 

terjadinya aksi "perdagangan perempuan" dalam konteks interaksi antara 

pelaku dan korban menjadi sangat signifikan. Penjelasan dalam konteks 

ini dapat pula memahami peran perempuan dalam posisinya menjadi 

korban kejahatan. Dalam khasanah kriminologi, konteks bahasan ini 

dimasukkan dalam kategori pemahaman viktimisasi kriminal, yang dapat 

menjelasakan dalam posisi seperti apa perempuan sebagai korban juga 

27

mempunyai peranan penting untuk mendorong timbulnya atau terjadinya 

kejahatan, baik disadari atau tidak disadarinya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Von Hentig dalam bukunya "The 

Criminal and His Victim" yang dikutip dari Arif Gosita: bahwa korban 

sangat berperan dalam hal timbulnya kejahatan, karena si korban tidak 

hanya menjadi sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas, tetapi juga 

memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran, dan 

mengerti masalah kejahatan, delikuensi dan deviasi 28 . 

Berkaitan dengan korban kejahatan ini John A. Mack 29 menulis, 

bahwa ada tiga tipologi keadaan sosial di mana seseorang dapat menjadi 

korban kejahatan yaitu: (a) calon korban sama sekali tidak mengetahui 

akan terjadi kejahatan, ia sama sekali tidak ingin jadi korban bahkan 

selalu berjaga-jaga atau waspada terhadap kemungkinan terjadi 

kejahatan; (b) calon korban tidak ingin menjadi korban, tetapi tingkah laku 

korban atau gerak-geriknya seolah-olah menyetujui untuk menjadi korban; 

(c) calon korban tahu ada kemungkinan terjadi kejahatan, dan ia sendiri 

tidak ingin jadi korban tetapi tingkah laku seolah-olah menunjukkan 

persetujuannya untuk menjadi korban. 

Jadi dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh si 

korban menentukan timbulnya kejahatan sebagai manifestasi dari sikap 

dan tingkah laku korban sebelum saat dan sesudah kejadian. Oleh karena 

itu pihak korban dapat berperanan dalam keadaan sadar atau tidak sadar 

secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, secara 

aktif maupun pasif yang bergantung pada situasi dan kondisi sebelum 

saat dan sesudah kejadian berlangsung. Secara logika, tidak akan ada 

orang yang mau menjadi korban dari suatu kejahatan. Tetapi kondisi 

kondisi tertentu dapat menyebabkan calon korban ikut berperan serta 

sehingga terjadilah kejahatan dan dia sendiri yang menjadi korban. 

28 Arif Gosita: 2004; 63 . Op.cit. 

29 John A. Mack 1974; 130 

28

Sepintas orang tidak dapat melihat peranan korban dalam hal 

terjadinya kejahatan. Bahkan si korban sendiri seringkali tidak menyadari 

bahwa dirinyalah yang sebenarnya memegang peranan penting pada saat 

ia menjadi korban kajahatan. Demikian juga Von Hentig telah lama 

menulis bahwa ternyata pada korbanlah yang kerap kali merangsang 

untuk melakukan kejahatan, membuat seseorang menjadi penjahat. 

Peranan korban dalam mempermudah terjadinya kejahatan (dalam 

konteks penelitian adalah perdaganagan orang) juga dapat dijelaskan 

melalui teori"Pertukaran Sosial". Teori pertukaran sosial pada jaman yang 

lebih modern dimotori oleh pekerjaan para sarjana sosiologi antara lain 

seperti Homans dan Blau. Model yang muncul untuk menjelaskan teori 

pertukaran sosial (social exchange theory), pada dasarnya terdiri atas lima 

unsur utama yakni 30 : 

1. Perilaku diprediksi di atas pikiran yang rasional. 

2. Hubungan menjadi dasar dalam sistem imbalan balasan. 

3. Pertukaran sosial didasarkan pada prinsip keadilan. 

4. lndividu akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan 

meminimumkan biaya mereka dalam hubungan pertukaran hubungan. 

5. lndividu mengambil bagian dalam suatu hubungan berdasarkan suatu 

perasaan kemanfaatan lebih dari pada paksaan timbal balik. 

Sementara itu, teori pertukaran sosial (social exchange theory) juga 

menjelaskan motivasi individu dalam mengejar partisipasi dalam suatu 

aktivitas tertentu. Teori pertukaran sosial menjelaskan empat bangunan 

yang mempengaruhi seorang individu untuk mempertahankan 

keterlibatan, yakni 31 : 

1. Partisipan akan berupaya untuk memelihara keterlibatan mereka jika 

mereka secara berlanjut menerima kepuasan kebutuhannya yang 

mereka cari sejak awal dan berkembang melalui partisipasinya. 

30 Mohammad Kemal Dermawan (2009), Disertasi: Potensi Pemolisian Komunitas Pada 

Masyarakat Perkotaan: Suatu Kajian Dari Aspek Kapasitas, Prinsip-prinsip Demokrasi, dan 

Pengawasan Sipil. Universitas Indonesia, Fakultas lmu Sosial dan llmu Politik, Program Studi 

Sosiologi, Depok. 

31 1bid 

29

2. Partisipan mencari pengalaman suatu perasaan imbalan balasan 

melalui keterlibatan mereka dalam pengejaran kepuasan dan 

kemanfaatan, dengan demikian, mereka berupaya untuk menerima 

sesuatu untuk keterlibatan mereka yang kira-kira sepadan dengan 

kontribusi mereka melalui aktivitas mereka. 

3. Peserta ingin memastikan bahwa mereka menerima imbalan yang 

layak untuk keterlibatan mereka dibandingkan dengan orang lain yang 

mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam kegiatan yang sama 

atau serupa. 

4. Peserta berupaya untuk meminimalisir biaya mereka sementara 

memaksimalkan imbalan mereka. Dengan begitu , berhenti 

berpartisipasi bisa dapat disebabkan oleh karena biaya finansial yang 

dikeluarkan tidak sebanding dengan imbalannya. 

Mengacu pada beberapa prinsip Teori "Pertukaran Sosial", di atas 

maka peran korban dalam pentas perdagangan manusia juga sangat 

signifikan. Para perempuan korban perdagangan perempuan bisa saja 

mengambil pilihan untuk masuk dalam pentas perdagangan perempuan 

ini dengan didasari oleh pikiran rasional dan kemanfaatan ekonomi. 

2.3. Kerangka Pikir 

Setelah Tim Peneliti menguraikan Kerangka Konsep dan Kerangka 

Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, maka pada bagian ini Tim 

Peneliti menampilkan Kerangka Pikir yang digunakan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

30

- 

Gambar 2.Diagram Kerangka Pikir 

Anak & Perempuan 

Transnasional- korporasi 

Kriminalisasi Proses 

yang bertujuan 

trafficking 

Kriminalisasi 

Pemalsuan ldentitas 

Kerjasama & Partisipasi 

Masyarakat 

31

3.1. Tujuan 

BAB3 

TUJUAN DAN MANFAAT 

Memformulasikan konsep strategi implementatif untuk pencegahan 

dan penanggulangan perdagangan perempuan yang terkoordinasi dan 

terintegrasi sehingga efisien dan efektif. 

3.2. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi solusi 

bagi pengambil kebijakan dalam melakukan pencegahan dan 

penanggulangan tindak pidana perdagangan perempuan, sebagai suatu 

masalah sosial yang sangat penting mendapatkan prioritas perhatian 

3.3. Asumsi 

Koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak yang bergerak 

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan 

sangat diperlukan. 

Keperluan membangun Koordinasi intra-lintas-nasional antar 

instansi, antara lain, karena (a) adanya keterbatasan setiap institusi baik 

secara kewenangan dalam hukum atau keahlian profesional, (b) 

dibutuhkannya penanganan kasus secara komprehensif dan terpadu bagi 

pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan yang memang 

memiliki karakteristik yang kompleks (misalnya kejahatan lintas wilayah, 

lintas negara) sehingga membutuhkan penanganan yang tidak biasa 

(extraordinary). 

Terwujudnya Koordinasi intra-lintas-nasional antar instansi tersebut 

dimungkinkan jika ada dukungan kesediaan dari segenap pelaku

pencegahan dan penaggulangan perdagangan perempuan yang telah 

ada, dukungan legal, serta dukungan dan fasilitasi yang memadai. 

33

4.2.Penetapan Lokasi 

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam waktu 10 bulan, 

dengan menetapkan lokasi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena selama 

ini Jawa Barat merupakan sending area terbanyak kedua setelah 

Kalimantan Barat yang menjadi target koordinasi dari pemerintah kota 

Batam sebagai daerah transit dan atau tujuan kegiatan perdagangan 

perempuan. 

Gambar 3.SKENARIO PENELITIAN 

Faktor2 / Sebab2 Human 

Trafficking 

Kompleksitas 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Diperlukan 

Kerangka 

Koordinatif 

35

BABS 

PROFIL KORBAN, PROFIL PELAKU DAN MODUS 

OPERANDIPERDAGANGANPEREMPUAN 

5.1. Daerah Asal: Jawa Barat 

Perdagangan orang yang bersangkutan dengan perempuan 

biasanya terjadi pada pengiriman TKI legal maupun illegal dan pengiriman 

para wanita ke luar daerahnya untuk diperkerjakan sebagai PSK (Pekerja 

Seks Komersial). Pengiriman TKI legal maupun illegal menjadi 

permasalahan human trafficking pada saat para TKI perempuan tersebut 

tidak menerima gaji yang seharusnya atau menerima perlakuan kasar dari 

majikannya.Pengiriman PSK ke luar negeri atau luar daerahnya biasanya 

dijanjikan bekerja di area yang tak melanggar norma moral namun setelah 

tiba di tempat tujuan biasanya dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks 

Komersial) Usia para wanita calon PSK yang direkrut oleh pelaku human 

trafficking biasanya sekitar 17 sampai 35 tahun. Biasanya para wanita ini 

terpaksa mau menerima pekerjaan tersebut karena tak memiliki pekerjaan 

lain dan ingin hidup berkecukupan secara materi. 

Dibawah ini akan diuraikan kisah hidup (life story) dari beberapa 

orang pelaku human trafficking asal Jawa Barat yang saat ini telah di 

penjara di lapas laki-laki dan wanita Sukamiskin. Bandung. Mereka adalah 

orang-orang yang melakukan perekrutan (penjemputan) korban untuk 

dibawa ke daerah tujuan sebagai TKI illegal dan juga para mucikari yang 

merekrut para calon PSK (Pekerja Seks Komersial) maupun mucikari yang 

menampungnya di daerah tujuan untuk bekerja sebagai PSK. Uniknya 

untuk kasus pengiriman TKI illegal, beberapa dari para perekrut tenaga 

kerja tersebut tidak menyadari bahwa mereka melakukan perdagangan 

orang karena mereka hanya berniat membantu orang yang mencarikan

pekerjaan. Mereka tak menyadari bahwa mereka telah terlibat pekerjaan 

yang melanggar hukum. Pada saat di pengadilan semua dari pelaku 

human trafficking yang diwawancara menyatakan bahwa mereka tidak 

didampingi oleh pengacara karena ketidaktahuan dan tidak mempunyai 

uang untuk membayarnya. 

Adapun korban dari perdagangan orang atau human trafficking 

yang berupa tenaga kerja biasanya baru mengetahui dirinya menjadi 

korban setelah merasa dirinya dirugikan oleh pihak yang mengirimnya, 

yang kemudian melaporkan nasibnya kepada polisi. Padahal pada awal 

keberangkatan ke luar negeri atau kota biasanya mereka sudah tahu 

bahwa agen yang mengirimkan mereka biasanya merupakan perusahaan 

illegal. 

Berikut ini akan diuraikan kisah hidup (life story) dari beberapa 

pelaku dan korban human trafficking menjadi TKI illegal maupun menjadi 

PSK (Pekerja Seks Komersial) yang saat ini menjadi narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita maupun laki-laki 'Sukamiskin' 

Bandung, Kelas lA. 

5.1.1. Profil Pelaku 

5.1.1.1. Kasus Pengiriman Pekerja Seks Komersial (PSK) asal 

Bandung ke Riau 

Ali Kurdi, 35 tahun (nama samaran), asal Banjaran, Jawa Barat, 

saat ini berada di penjara Sukamiskin Bandung sebagai narapidana 

dengan hukuman 5 tahun 4 bulan karena divonis sebagai pelaku human 

trafficking dengan korban bernama Eki (nama samaran). Sebelumnya ia 

dihukum di penjara Karawang di bersama Opon (nama samaran), salah 

seorang terdakwa lain kasus Eki, yang saat ini tetap berada di sana. Dia 

menjalani hukuman di penjara Sukamiskin, Bandung sudah dua tahun 

lebih. Ali Kurdi dengan pendidikan yang hanya smp dan pengetahuan 

yang minim, tidak menyadari bahwa penawaran pekerjaan yang 

ditawarkannya kepada Eki akan meyebabkan dia merasakan bagaimana 

37

dinginnya tembok penjara. Dia mengaku tidak mengerti apa itu human 

trafficking karena merasa bahwa dia hanya ingin menolong orang yaitu Eki 

untuk mencari pekerjaan. 

Sebelumnya Ali Kurdi bekerja di pabrik kertas Papirus di bagian 

gudang dan merupakan laki-laki yang cukup bahagia bersama ke dua 

orang anaknya dan istrinya yang tetap setia padanya sampai saat ini. Ia 

seorang lak-laki yang berperawakan lumayan menarik dengan kulit putih 

dan perperangai lembut. Badannya cukup atletis karena dia seorang 

olahragawan wushu. Temannya di perkumpulan wushu ini mempunyai 

adik bernama Lisa (nama samaran) yang saat ini juga menjadi nara 

pidana wanita di Sukamiskin dengan kasus yang sama dengan Ali Kurdi. 

Dari Lisalah Ali tahu bahwa ada pekerjaan untuk wanita untuk bekerja di 

cafe di Riau. Pada mulanya Ali menjawab bahwa dia tidak punya teman 

yang mau bekerja di luar pulau tersebut. Tetapi, inilah awal dari 

keterperosokannya ke penjara. Menurut pengakuannya ia menelpon Eki 

seorang janda adik temannya di pabrik kertas yang memang butuh 

pekerjaan. Eki ini adalah adik dari teman Ali di pabrik kertas. 

Ali dan Lisa juga punya teman yang bernama Neny alias ibu Dodi 

yang menurut Ali Kurdi merupakan seorang germo yang telah 

meberangkatkan sebanyak 20 orang untuk bekerja sebagai wanita 

penghibur ke luar kota Bandung seperti Riau. Nenylah yang menyediakan 

lowongan pekerjaan untuk bekerja di cafe di Riau tersebut dan kemudian 

mengantar sendiri para wanita tersebut kesana. Saat ini Neny atau ibu 

Dodi juga mendekam di penjara wanita Sukamiskin Bandung. Tidak lama 

kemudian menurut cerita Ali, ternyata Lisa bersama temannya Opon yang 

pada mulanya tidak mengenal Eki datang ke rumah Eki dan menawarkan 

pekerjan tersebut tanpa disertai oleh Ali. Pada mulanya Ali merasa bahwa 

dia hanyalah seorang saksi. Tetapi yang memberatkan adalah dia telah 

menerima uang 200.000 rupiah dari Lisa dan Opon teman Lisa, ke dua 

orng yang disuruh oleh Neny alias ibu Dodi sang germo untuk membagi 

bagi uang sebesar 500.000 rupiah. lbu korban Eki yang menyetujui 

anaknya bekerja sebagai . wan ita penghibur di Riau menerima 100.000 

38

upiah . Sisanya diterima oleh Lisa dan Opon yang masing-masing 

memperoleh uang sebesar 100.000 rupiah. Pad a saat Lisa dan Opon 

datang ke rumah Eka untuk memberikan uang tanda jadi kepada ibu Lisa 

agar anaknya berangkat ke Riau, Ali Kurdi tidak ikut serta. 

Eki dibawa oleh seorang mucikari bernama Nenen alias ibu Dodi ke 

Riau untuk bekerja di cafe di Riau . Eki tidak betah dengan pekerjaan 

tersebut dan menelpon ayahnya yang kemudian mengadukan perkara ini 

ke polisi. Tidak lama kemudian Ali ditahan dan divonis sebagai pelaku 

human trafficking dan saat ini ditahan di penjara Sukamiskin Bandung. 

Ali mengaku bahwa dia baru pertama kali melakukan pekerjaan ini. 

Ketidaktahuannya akan hukum menyebabkan dia tidak mengerti pada 

mulanya bahwa dia melanggar hukum karena dia hanya mencarikan 

pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. 

Neny alias ibu Dodi (nama samaran), wanita, 48 tahun. Neny 

alias ibu Dodi asal Bale Endah Bandung merupakan seorang wanita 

dengan 3 orang anak yang berperawakan sangat sederhana, berbadan 

gemuk dan murah senyum. Dia terlihat pasrah menjalani hukuman 

dipenjara wanita Sukamiskin walaupun menurut pengakuannya dia sudah 

bercerai dengan akibat kasus ini , dengan suaminya, mantan pegawai di 

sebuah lembaga keuangan. Ia terlibat kasus perdangangan orang karena 

membawa korban Eki ke Riau dari Bandung untuk bekerja sebagai wanita 

penghibur. Dia disuruh oleh majikannya di Riau untuk menjemput wanita 

muda tersebut sewaktu ia bekerja sebagai juru masak pada sebuah cafe 

di propinsi tersebut. Menurut pengakuannya dia bukan wanita yang biasa 

melakukan hal tersebut kecuali pada Eki. Padahal Menurut keterangan Ali 

Kurdi terdakwa dengan kasus yang sama, Neny alias Dodi merupakan 

seorang germo yang telah membawa 20 orang wanita muda ke luar kota 

Bandung. 

Sebelum bekerja di Riau dia bekerja pada tahun 2004 sebagai kuli 

di sebuah rumah makan kecil milik seorang haji di Padalarang. Kemudian 

dia membuka warung kecil sendiri di Padalarang yang menawarkan bir-bir 

39

kepada para pembeli. Pada tahun 2008, saat ia mengerjakan warung 

kecilnya , saat itulah dia bertemu dengan seorang wanita benama lmel 

bernama wanita lmel yang menawarkannya bekerja sebagai juru masak 

di cafe miliknya di Riau. (Herannya mengapa /mel ini terlepas dari jerat 

hukum padahal dia ada/ah pemilik cafe tempat PSK yang dikirim dari 

Bandung bekerja?) 

Setelah 2 bulan bekerja di Riau sebagai juru masak dia dengan 

perintah dari bosnya, lmel ia pergi ke Bandung menjemput seorang 

wanita bernama Eki (nama samara) yang tentu saja ditawarkannya 

kepada lmel untuk dapat bekerja di cafe tersebut. Neny tahu akan 

pekerjaan apa yang akan ditemui oleh wanita yang bernama Eki, tersebut 

adalah menjadi wanita penghibur. Untuk pekerjaan tersebut dia 

memperoleh uang sebanyak 500.000 rupiah. Biaya keberangkatan semua 

ditanggung oleh bosnya. Dengan menggunakan bis dia membawa Eki 

sang korban ke Riau untuk bekerja sebagai wanita penghibur di cafe milik 

lmel di Riau. 

Neny mengetahui akan wanita bernama Eki tersebut dari 

temannya Ali Kurdi yang menelponnya untuk meberitahukan bahwa ada 

wanita yang sudah biasa biasa keluar rumah malam hari bernama Eki 

yang mau bekerja. Kalau wanita baik-baik tidak akan dipekerjakan oleh 

Neny atau ibu Dodi. lbu Ekipun sudah tahu bahwa anaknya akan bekerja 

menjadi pelacur di Riau. 

Walaupun Eki yang tidak begitu berparas cantik tidak sempat 

menjadi wanita penghibur pada sebuah cafe di Riau, setelah 2 minggu 

berada di sana dia menelpon ayahnya untuk dapat kembali ke Bandung. 

Kemudian ayah Eki melaporkan peristiwa ini ke polisi dan terungkaplah 

kasus yang dianggap sebagai kasus human trafficking ini dengan Neny 

alias ibu Dodi sebagai pelakunya dengan korban bernama Eki. 

Lisa, 30 tahun (Nama samaran). Lisa ibu rumah tangga satu anak 

pendidikanan terakhir SMA, termasuk wanita yang mengaku tidak 

mengerti kenapa dia tidak bisa masuk ke penjara Sukamiskin. Dia divonis 

40

6 tahun 6 bulan . bulan tuduhan melakukan kegiatan sebagai perantara 

kegiatan perdagangan manusia atau human trafficking dengan korban 

bernama Eki (nama samaran). Dia sudah 2 tahun 6 bulan dihukum 

sebagai narapidana dan menurutnya satu tahun lagi bisa keluar lapas 

karena ada program pemberian pemotongan hukuman bagi narapidana 

termasuk dirinya. Suaminya bekerja di toko bahan bangunan milik 

mertuanya sebenarnya menunjukkan bahwa kondisi ekonominya cukup 

baik. Pergaulannya dengan Ali Kurdi dan seorang waria bernama Oponlah 

yang memperkenalkan dia kepada Neny alias ibu Dodi yang 

memperkenalkan, Neni alias ibu Dodi dan seorang bernama Oponlah 

yang membuat dia terlibat dengan kasus perdagangan orang dengan 

korban bernama Eki (Nama samaran). 

Setelah mengetahui dari temannya Ali Kurdi bahwa ada wanita 

yang bernama Eki yang membutuhkan pekerjaan, dia pergi ke rumah Eki 

bersama Opon dan memberikan uang sebesar 100.000 rupiah kepada 

ibu Eki sebagai tanda setuju anaknya bekerja sebagi PSK di sebuah cafe 

di Riau. Uang itu berasal dari Neny alias ibu Dodi yang juga memberikan 

kepad Lisa dan Opik masing-masing 100.000 rupiah dan taman Lisa yang 

merupakan orang pertama yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada 

Eka memperoleh 200.000 rupiah. 

Lisa tidak terlibat lagi dengan keberangkatan Eki ke Riau yang 

dibawa oleh Neny alias lbu Dodi. Kasus perdagangan orang ini terkuak 

karena ternyata setelah 2 minggu di Riau Eki tidak betah dan menelpon 

ayahnya agar bisa pulang ke Bandung. Ayah Eki kemudian melaporkan 

kasus anaknya ke Polda Riau agar bisa dipulangkan ke Bandung. 

Akhirnya terkuaklah kasus Eki ini sebagai kasus perdagangan orang 

dengan Lisa sebagai salah seorang tersangka pelaku. Dia tidak menduga 

sama sekali bahwa kegiatannya mencarikan pekerjaan kepada Eki akan 

membawa dia ke rumah Lapas sebagai nara pidana untuk beberapa tahun 

lamanya. Sebelumnya dia juga tidak mengerti apa itu human trafficking. 

Menurut Lisa dia disuruh polisi mengakui apa yang dituduhkan padanya. 

41

Pada saat disidang dia tidak menggunakan pengacara karena tidak 

memiliki uang untuk membayarnya. 

5.1.1.2. Kasus PSK di Rumah Bordil "Moro Seneng" Pangkal Pinang, 

Belitung 

Siti Aisyah (Nama Samaran). Siti Aisyah seorang wanita berusia 

35 tahun asal Sumedang yang telah menikah pada usia 15 tahun. 

Perawakannya gemuk dan berdada Iebar dengan gaya seronok. 

Suaminya bekerja pada perusahaan dealer motor.la terlibat kasus 

perdagangan orang karena dia merupakan orang yang mengirim 6 orang 

asal Jawa barat ke Pangkal Pinang Belitung untuk bekerja sebagai PSK di 

rumah bordil " Moro Seneng" milik Reni alias mami Chita (nama samaran) 

yang sekarang bersama Siti Aisyah menjadi penghuni penjara wanita 

Sukamiskin Bandung. Menurutnya, yang mengajaknya untuk ikut bisnis ini 

adalah ternan laki-lakinya Atar (nama samaran), yang saat ini berada di 

Penjara Kebon Waru Bandung dan juga Dede (nama samaran) salah 

seorang tersangka. 

Sebenarnya di Bandung Siti Aisyah pun sebelum tahun 2008 

bekerja sebagai germo yang disebut sebagi "mami" untuk wanita-wanita 

muda yang meminta mencarikan pekerjaan sebagai PSK kepadanya. 

Namun, pekerjaannya ini tidak dilakukannya pada tempat khusus seperti 

rumah bordil. Ia hanya melakukan pekerjaannya ini melalui tilpun atau 

handphone. Ia mengetahui bahwa pekerjaan ini tidak halal. Namun 

keinginannya untuk memiliki barang-barang mewah menyebabkan ia mau 

melakukannya. Dia merasa sering dihina orang karena miskin. 

Pekerjaannya sebagai germo membuat dia pernah mempunyai mobil yang 

saat ini sudah dijual dan warung yang sudah digerebek setelah polisi tahu 

dia seorang germo. Dia juga memiliki rumah dari pekerjaan sebagai PSK. 

Pekerjaan ini dilakukannya dengan para laki-laki, dapatnya dari seorang 

yang disebut sebagai papih yang merupakan germo laki-laki. Nomor HP 

Siti Aisyah sudah tersebar kemana-mana sehingga bisnis PSK nya bisa 

berjalan lancar. Dari setiap PSK yang mendapat pekerjaan darinya ia 

42

mendapatkan Rp. milik Mami Chita yang saat ini juga berada di penjara 

wanita Sukamiskin Bandung,50.000 rupiah yang dipotong dari honor PSK 

sebesar 200.000 rupiah per satu hidung belang yang dilayani oleh PSK 

tersebut. Usia para PSK itu menurut Siti Aisyah adalah sekitar 21-30 

tahun. 

Bukan bisnis PSKnya yang membawa dia ke penjara karena 

pekerjaan itu tidak terlalu banyak merugikan orang-orang sekitarnya 

termasuk tetangganya karena dia hanya melakukan pekerjaan itu melalui 

hand phone. Masalah baru datang kepadanya ketika seorang laki-laki 

bernama Ata memintanya memberikan pekerjaan kepada 6 orang wanita 

muda. Ke enam orang itu kemudian dibawa oleh Siti Aisyah ke Belitung 

untuk bekerja sebagai PSK di rumah Bordil Moro Seneng pada tahun 

2008 milik wanita yang berprofesi sebagai mucikari bernama Mami Chita 

yang saat ini juga dipenjara di Lapas wanita Sukamiskin bersamanya. Dia 

mendapat bayaran.2.000.000 rupiah per orang dari Mama Chita. 

Setelah ke 6 wanita muda itu bekerja di Rumah Bordil "Moro 

Seneng," Bangka Belitung ternyata ada keluarga dari salah seorang 

wanita yang bernama Korin melaporkan peristiwa itu ke Polda Jawa Barat. 

Tidak lama kemudian pihak kepolisian Jawa Barat berangkat ke Bangka 

Belitung untuk menjemput ke 6 wanita muda asal Bandung itu dan 

mengembalikannya ke rumah keluarganya. Siti Aisyahpun ditangkap dan 

dipenjara di Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani hukumannya. 

Dia mengaku akan bertobat dari kegiatan sebagai mucikari setelah keluar 

dari penjara. Namun menurut keterangan mami Chita yang menjadi ternan 

bisnisnya, suaminya masih melanjutkan bisnis terlarangnya. 

Reni alias Mami Chita, Mucikari di Bangka Belitung. Reni alias 

Mami Chita Ghani, 41 tahun,ibu satu orang anak usia balita asal Baturaja, 

Palembang, mengaku bahwa dia tidak begitu mengerti kenapa dia 

dianggap sebagai pelaku human trafficking atau perdagangan manusia 

dan bukan sebagai mucikari. Rumah bordilnya di Pangkal Pinang Belitung 

dibangun di daerah Paritnam dengan nama "Moro Seneng." Sebelum 

43

sebagai mucikari wanita di Bangka Belitung wanita yang berpendidikan 

SMU itu bekerja sebagai kepala di bagian ekspedisi atau pergudangan di 

Bandara Soekarno Hatta. Setelah 5 tahun bekerja di sana dia berhenti 

bekerja karena suaminya pada saat itu cemburu kepadanya. 

Penghasilannya pada saat itu cukup lumayan karena dia bisa membeli 

angkot dari pekerjaannya. Menurutnya suaminya yang sudah bercerai 

dengannya merupakan seorang yang suka berjudi. Akhirnya bisnis 

angkotnya gagal dan dia kemudian membuka usaha sebagai agen 

makanan yang juga gagal. 

Pada saat dia bepergian ke propinsi Bangka Belitung dia tertarik 

untuk membuka usaha rumah bordil disana dengan alasan karena merasa 

dilecehkan orang yang mengatakan bahwa dia tidak mampu membuka 

usaha itu yang modalnya sekitar 15 juta rupiah. Dengan alasan karena 

keegoisan hati karena merasa dilecehkan dianggap tidak mampu oleh 

temannya tersebut dia bertekad membuka rumah bordil tersebut di 

Bangka Belitung. Sebelumnya dia sudah melamar di bagian pergudangan 

Tanjung Periuk dan diterima bekerja disana. Kemudian Kemudian dia 

meminta uang kepada kakaknya sebesar 15 juta dengan alasan untuk 

bekerja di pergudangan Tanjung Periuk tersebut. Ternyata uang itu 

dipakai untuk membuka usaha rumah bordil di Pangkal Pinang, Bangka 

Belitung. 

Para PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diperkerjakan oleh Reni 

diperoleh dari orang-orang yang dipesankannya untuk mengirimkannya ke 

Bangka Belitung. Aisyah yang saat ini juga ditahan di penjara wanita 

Sukamiskin termasuk rekanannya. Menurut Reni dia hanya 

memperkerjakan anak buahnya sebgai PSK yang merupakan wanita di 

atas 20 tahun sampai 30 tahun atau 35 tahun. Reni atau Mami Chita 

ditangkap karena ada orang tua dari Korryn, salah seorang yang telah 

dipekerjakannya sebagai PSK di Bangka Belitung mengadukan anaknya 

ke Polda Jawa Barat. Dari keterangan BAP diketahui bhwa pada tahun 

2009 Reni atau mami Chita telah mempekerjakan 9 orang asal Jawa 

Barat di rumah bordilnya sebagai PSK. Para PSK itu dijanjikan akan 

44

memperoleh 5 juta rupiah pada saat direkrut oleh rekan kerja Mami Chita 

yaitu Siti Aisyah (nama samaran). 

Menurut Reni pada saat ia menelpon para PSK tersebut dia sudah 

memberitahukan jenis pekerjaan yang akan dihadapi mereka. Anak 

buahnya sudah pulang-pergi Bandung-Bangka Belitung. Oleh karena itu 

dia tidak begitu mengerti mengapa dia dituduh sebagai pelaku 

perdagangan orang dan bukan mucikari. 

Pada saat diadili Reni alias mami Chita tidak menggunakan 

pengacara seperti yang juga terjadi pada para pelaku perdagangan orang 

yang lain. Menurutnya dia sudah pernah memberikan uang kepada jaksa 

atas kasusnya tersebut.Tetapi jaksa tersebut tidak mengembalikan 

semua uang yang pernah diberikannya. Reni menyadari bahwa 

tindakannya mepekerjakan para wanita itu di rumah bordilnya merupakan 

perbuatan yang melanggar norma-norma. Tetapi keegoisan hatilah yang 

membuat dia membuka usaha rumah bordil itu karena ada orang yang 

menganggap dia tidak mampu melakukannya. Keegoisan hati pula yang 

membuat dia memilih mendirikan rumah bordil daripada bekerja secara 

baik-baik di pergudangan tanjung priuk yang sudah menerima lamarannya 

untuk bekerja d itempat itu. Hukuman Reni selama 7 tahun dan sudah 

dijalani selama 3 tahun. Menurutnya apabila dia keluar kelak dia akan 

membuka bisnis yang akan dilakukan antara Riau dan Bandung tapi dia 

masih merahasiakan bisnisnya. Dia berjanji tidak akan melakukan 

pengiriman wanita ke rumah bordil lagi apabila keluar dari penjara. Saat 

ini dia masih ditahan di lapas wanita Sukamiskin. Di penjara ini dia bisa 

menelpon anaknya melalui wartel dan dia sempat kecewa karena tidak 

diijinkan bertemu dengan anaknya pada saat anaknya mengunjunginya di 

penjara. 

5.1.1.3. Kasus Pengiriman TKI Illegal ke Perkebunan Kelapa Sawit 

Malaysia 

Epin Sunandar. berusia 67 tahun. Saat ini Epin sedang 

menghabiskan masa hukumannya yang tinggal sekitar setahun lagi. Ia 

45

dihukum dengan ancaman pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2007 jo pasal 55 ayat (1) KUHP .yang disebabkan tuduhannya "telah 

membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik 

Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara 

Republik Indonesia." Dia dihukum dengan pidana penjara selama 4 tahun 

6 bulan dengan dendan sebesar 60.000.000 rupiah yang dapat diganti 

dengan pidana kurungan 3 bulan. 

Pada mulanya, menurut pengakuannya, dia tidak menyadari bahwa 

dia merupakan pelaku human trafficking karena dia hanya mencarikan 

kerja kepada saudara-saudaranya dan juga anaknya yang bernama 

Bagas. Pada mulanya dia mempunyai anak wanita yang bekerja di 

Malaysia yang bernama Lilies Suryani yang sekarang menjadi narapidana 

di lapas Sukamiskin. Lilies pulang ke Jawa Barat setelah dia berhasil 

bekerja di Malaysia selama 2 tahun lebih di pasar swalayan. Dia pulang ke 

Indonesia melalui jalan darat di Pontianak dan Entikong yang merupakan 

gerbang perbatasan Malaysia-Indonesia ia bertemu dengan Angga (nama 

samaran), kelahiran Bima yang bekerja di Pontianak. Rupanya keduanya 

mempunyai ketertarikan. Setelah Lilies pulang ke Bandung, Angga terus 

menerus menelpon Lilies. Angga mengutarkan niatnya agar Lilis 

mencarikan tenaga kerja untuk bekerja di Malaysia di perkebunan kelapa 

sawit. Lilies menceritakan niat Angga itu ke pada ayahnya Epin. Angga 

mengatakan bahwa perusahaan yang akan mengirim para TKI yang 

dimintanya itu resmi. Tetapi memang Epin tidak melihat adanya surat 

surat dari perusahaan tersebut yang menyatakan bahwa perusahaan itu 

legal. Karena mengetahui banyak yang menganggur di daerah tempat 

tinggalnya di Bandung dia menyetujui mencarikan para pekerja yang 

dibutuhkan Angga tersebut. Angga kemudian datang ke Bandung dan 

mengontrak rumah selama dua minggu di sekitar tempat tinggal pak Epin 

Lilies di daerah Bale Endah Bandung. Disaksikan ketua RT dan ketua 

RW. Angga mengatakan bahwa dia ditugaskan oleh kakaknya yang 

bernama Sule (nama samaran) yang mempunyai PT PPTKIS di 

Pontianak. Sayangnya, pak Epin tidak menyelidiki surat-surat mengenai 

46

esmi tidaknya PPTKIS yang berada tersebut. Angga ditugaskan oleh 

kakaknya untuk mencari tenaga kerja laki-laki sekitar 70 orang untuk 

bekerja di perkebunan sawit di batu Niah, Malaysia. Pekerjaannya antar 

lain menyabit rumput dan menyemprot hama pada pohon kelapa sawit. 

Biaya pemberangkatan bisa ditanggung oleh perusahaan lebih dahulu 

apabila mereka tak memiliki uang. Menu rut Angga, biaya yang dibutuhkan 

untuk berangkat ke Malaysia adalah sekitar 4 juta untuk biaya perjalanan, 

makan dan minum serta pengurusan paspor yang akan diurus di 

Pontianak. 

Akhirnya berangkatlah 9 orang dari Bale Endah ke Malaysia 

dengan menggunakan kapal laut melalui Entikong dengan tidak 

membayar serupiahpun karena dibiayai oleh Sule, kakak ipar Angga yang 

merupakan pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja yang ada di 

Pontianak. Kesembilan orang itu merupakan kerabat dekat dari pak Epin, 

antara lain keponakannya dan juga anaknya sendiri yang bernama Bagas. 

Mereka berusia antar 20an sampai 60an tahun. Setelah mereka tiba di 

Pontianak mereka menumpang di rumah Sule sambil mengurus paspor. 

Setelah satu minggu mereka berangkat ke Batu Niah Malaysia untuk 

bekerja di perkebunan kelapa sawit. Penghasilan yang dapat mereka 

peroleh dengan bekerja pada satu hektar lahan pohon kelapa sawit yang 

memiliki 50 pohon adalah 35 ringgit kalau kerja dari jam 7 pagi sampai 

jam 5 sore. 

Setelah ke 9 orang asal Bandung tersebut satu bulan setengah 

bekerja di Malaysia, pak Epin mendapat berita melalui telepon dari 

mereka bahwa pekerjaan mereka di Malaysia tidak sesuai dengan 

perjanjian. Para TKI asal Bandung itu mengatakan bahwa mereka bekerja 

di hutan menebang kayu dan bukan di kebun kelapa sawit. Epin 

mempertanyakan keadaan ini kepada Angga melalui telepon. Angga 

mengatakan bahwa yang berbohong adalah ke 9 orang pekerja itu . 

Keluarga ke 9 orang itupun di Bandung menjadi resah. Akhirnya pak Epin 

pergi ke Enitkong untuk melihat siapa yang benar. Epin juga resah karena 

anaknyapun yang bernama Sagas ikut bekerja di situ. Dengan uang 

47

sekitar 6 juta rupiah ia berangkat ke Pontianak. Dia diterima dengan baik 

di rumah Sule yang memiliki perusahaan para TKI itu. Setelah mengurus 

paspor satu minggu kemudian dia berangkat ke Batu Niah Malaysia 

tempat perkebunan kelapa sawit yang dimaksud. Ternyata, benar 

memang ke 9 orang itu bekerja di kebun kelapa sawit dan bukan di hutan 

dengan menebang kayu sebagaimana kabar yang pak Epin terima dari 

dari ke 9 TKI itu sewaktu di Bandung. Pak Epin mempertanyakan alasan 

mereka berbohong. Ternyata mereka tak betah bekerja di perkebunan 

kelapa sawit tersebut. Menurut pak Epin memang beberapa dari 9 orang 

tersebut sudah terbiasa menganggur dan minum2an yang memabukkan. 

Padahal setelah mereka kerja sekitar 2 bulan mereka sudah dapat 

memiliki paling sedikit 140 ringgit perorang dengan s potongan sedikit. 

Pada waktu mereka menandatangani kontrak mereka memperoleh sektar 

4 juta rupiah per bulan selama dua tahun dan kontrak harus selesai.Tetapi 

sekarang mereka tetap memutuskan mau pulang dengan cara melarikan 

diri ke Bandung sekalipun pak Epin sudah datang kesana dan meminta 

mereka agar mereka tetap bertahan bekerja di perkebunan kelapa sawit 

tersebut.Mereka harus memiliki uang sekitar 3500 ringgit untuk lari dari 

Batu Niah ke Pontianak. Pada saat itu uang yang terkumpul dari 9 orang 

itu baru 1500 ringgit dan masih kurang sekitar 2000 ringgit. Pak Epin 

menambahkan uangnya sekitar 280 ringgit yang masih ada tapi tetap tak 

mencukupi biaya untuk semuanya lari ke Pontianak. Apabila disatukan 

dengan uang hasiil kerja ke 9 orang tersebut baru ada sekitar 1850 ringgit. 

Untuk itu mereka masih harus bekerja beberapa bulan lagi untuk 

mendapakan tambahan uang untuk pulang ke Indonesia. Kalau sudah 

terkumpul sekitar 4000 ringgit baru mereka dapat lari ke Indonesia. 

Akhirnya salah seorang dari pekerja tersebut, Endang Wahyudi, tetangga 

pak Epin mengusulkan untuk meminjam dahulu ke pemilik perkebunan 

kelapa sawit tersebut dengan janji akan mengembalikannya. 

Akhirnya Pak Epin bertemu dengan pemilik perkebunan, yaitu pak 

Akfali (nama samaran) yang sangat baik padanya karena dia diajak 

bekeliling melihat perkebunannya di Malaysia dan berkeliling sambil 

48

errekreasi ke kota Kuching dan Serawak. Dia kemudian mengutarakan 

permohonannya agar pak Akfali pemilik perkebunan tersebut 

meminjamkan uang untuk dibawanya ke keluarga ke 9 orang pekerja 

tersebut pada saat dia pulang beberapa hari lagi. Pak akfali mengatakan 

bahwa ia menyetujui memberikan uang yang akan dipinjam tersebut tetapi 

pada waktu itu bank utup karena hari sabu . Dia baru bisa memberikan 

pada hari Senin. Karena pak AEpin sudah akan pulang dia mengatakan 

supaya uang itu diberikan saja kepada anak-anak pekerja yang 9 orang 

tersebut karena hari Selasa berikutnya dia sudah mau ke Pontianak untuk 

pulang ke Jawa Barat. Sesampai di Serawak dia diberikan uang untuk 

pulang dengan bis ke Batu Niah. Dia ikut pulang dengan Angga yang ikut 

dalam rombongan tersebut. Tetapi setelah pak Epin kembali ke Pontianak 

yang diharapkan hari Selasa sudah ada ditangannya ternyata tidak ada. 

Pak Akfali pemilik perkebunan itu tak pernah mengirimkan uang yang 

dijanjikannya. Pak Epinpun kembali ke Bandung. Setelah dua minggu dari 

keberangkatan pak Epin ke Pontianak ternyata ke 8 orang dari 9 orang itu 

itu sudah dapat melarikan diri dengan waktu yang berbeda. Yang tinggal 

bertahan di bekerja di perkebunan kelapa sawit tersebut hanya satu 

orang yang bernama Dudin (nama samaran) karena ia ingin memperoleh 

uang sisa hasil pekerjaannya. Uang yang sudah dikumpulkan oleh para 

TKI itu pegang oleh Endang Wahyudin yang membawa kabur uang 

terebut. Anak pak Epin yang bernama Sagas yang ikut lari bertemu 

dengan Entas (nama samara) yang merupakan salah seorang temannya 

yang lari dari perkebunan kelapa sawit di Malaysia itu. Akhirnya dia 

bekerja lagi di perusahaan abasia. Sudah ada 5 orang pekerja pelarian 

yang tiba di Pontianak. Mereka tak cukup uang lagi untuk kembali ke 

Bandung. Pak Epin bersama Angga harus bertanggung jawab atas 

kepulangan tesebut. Pak Epin menjual kambing ayam dan kursi untuk 

mendapat uang 3.400.000 rupiah yang dibutuhkan. 

Pada saat dia mau mengurus kepulangan ke para pekerja yang lari 

tersebut kakak dari pak Epin anaknya ikut rombongan kerja ke Malaysia 

itu sudah melaporkan permasalahan ini ke polisi. Tidak lama setelah para 

49

pekerja itu pulang ke Bandung, dia ditangkap dan dibawa ke Polda. 

Anggapun yang sedang berada di Bandung ikut ditangkap.Ternyata 

Angga bekerja pada PJTKI illegal karena dia tak bisa menunjukkan surat 

surat perusahaannya. Pak Epin dituduh melakukan kejahatan human 

trafficking. Pak Epin tak begitu mengerti akan tuduhan tersebut tetapi dia 

pasrah. Dia merasa hanya mencarikan pekerjaan pada orang-orang yang 

merupakan keluarganya karena anaknya sendiripun ikut dalam dalam 

pekerjaan tersebut. Dia tak menyanggka dituduh memperdagangkan 

orang apalagi anaknya semdiri. Apakah dia dapat dikatakan 

memperdagangkan anaknya sendiri? 

Di pengadilan dia tak disertai oleh pengacara. Berkas masalahnya 

diproses setelah dia mendekam hampir 5 bulan di tahanan. Padahal 

karena dia tidak tahu hukum dia tak bisa menutut bahwa masalah itu 

cacat hukum karen a dia telah ditahan lebih dari 100 hari dan tak bisa 

diproses lagi. Dia tetap disidang selama 21 kali sebelum menjalani 

hukumannya. 

Anaknya telah menggadaikan rumahnya senilai 10 juta dan ia 

meminjam uang 2 juta untuk mengurus perkaranya. lstrinya memberikan 

kepada hakim 2 juta dan jaksa 4 juta rupiah. Pada mulanya pak Epin 

dipenjara di lapas Kebon Waru. Disana dia harus memberikan uang 

kepada ketua kamar yang disebut pak RT apabila hendak tidur di tempat 

yang agak nyaman Akhirnya dia mengurus kepindahannya ke lapas 

Sukamiskin. Menurut keterangan dia akan keluar pada tahun 2011 bulan 

11 dari penjara. Dia tidak tahu akan tinggal di mana karena rumahnya 

sudah digadaikan. 

Akibat dari pelaporan kakaknya ke polisi terungkaplah bahwa 

perusahaan PJTKI milik pak Sule tempat Angga bekerja mencarikan TKI 

itu ternyata merupakan PJTKI tak resmi karena tak ada surat-suratnya. 

lnilah yang menjadi kesalahan pak Epin. Karena pendididikannya yang 

rendah dia tak begitu memperhatikan legal apa tidak. Karena ingin 

50

menolong orang mencari pekerjaan dia dipenjara sebagai pelaku human 

trafficking. 

Anaknya Lilis Suryani (nama samaran) yang merupakan kekasih 

Angga dan yang pertamakali memberikan informasi akan adanya 

pekerjaan ke Malaysia tersebut pun ikut dipenjara di lapas Sukamiskin. 

Pak Epin merasa mengkhianati hati nuraninya karena dia tak merasa 

menjual anak sendiri karena kejahatannya disebut sebagai perdagangan 

manusia. Pak Epin belum pernah dipenjara sebelumnya. Pada waktu di 

persidangan pak Epin tak mengerti mengapa anak kakaknya waktu 

disumpah dengan al quran tak mengakui dia sebagai pamannya.Yang 

melaporkan perkara itu ke polisi adalah kakaknya. Pak Epin tidak mengerti 

kenapa kakaknya melaporkan karena sebenarnya anggota keluarga dari 

kakaknya tersebut sudah keluar dari Malaysia dan berada di Pontianak 

pada waktu dia melaporkan perkara ini ke polisi. 

Lilis Suryani binti Epin Sunandar (nama samaran). Eulis 

Suryani wanita, 28 tahun adalah anak dari pak Epin Sunandar ( 67 tahun) 

yang saat ini menjadi narapidana di penjara pria Sukamiskin Bandung. 

Euis saat ini berada di penjara wanita Sukamiskin Bandung dengan vonis 

4 tahun subsider 3 bulan sejak tahun 2008. Wanita ini sejak tahun 2006 

sudah berstatus janda. Ia menikah pada usia 19 tahun. Dahulu suaminya 

adalah seorang pekerja di PLN bagian bubut. 

Lilis Suryani pernah bekerja di Kuching, Malaysia sebagai pegawai 

restoran. Dia berangkat dengan menggunakan pesawat ke Kuching dari 

Jakarta. Permasalahan hukumnya tak bersangkutan secara langsung 

dengan pekerjaannya ini karena dia berangkat sebagai TKI legal melalui 

PPTKIS resmi. Disana dia sebelum bekerja mendapat pelatihan kerja 

selama 3 bulan untuk mengetahui barang-barang berbahasa Melayu. 

Sebelumnya dia juga mendapat pelatihan kerja selama 2 minggu di 

Jakarta. Gajinya pertamanya 250 ringgit kemudian naik menjadi 400 dan 

500 ringgit. 

51

Setelah 2 tahun bekerja di Kuching dia pulang ke Indonesia melalui 

jalan darat ke Entikong Kalimantan Barat. Agensi yang mengantarnya 

Entikong di Malaysia masih sama. Tetapi di Entikong dia diterima oleh 

agensi yang berbeda dengan yang memberangkatkannya dahulu. 

Kemudian dia dibawa ke Pontianak untuk menunggu keberangkatannya 

ke Bandung. Agensi yang menampungnya di Pontianak ini milik Sule 

(nama samara) yang memiliki memiliki ipar bernama Angga.Lilis Suryani 

kemudian berpacaran dengan Angga seorang yang berasal dari Sima 

NTB. 

Agen yang mengirim Lilis a pulang ke Entikong di Malaysia 

memang sama dengan yang menjemputnya dahulu pada saat dia tiba di 

Malaysia. Tetapi setelah tiba di Entikong agensi Indonesia yang 

menjemputnya di Entikong berbeda dengan yang mengantarkannya 

dahulu ke Malaysia. Dari Entikong dia dibawa k Pontioanak oleh Angga 

dari Agensi milik Sule, ipar Angga. Beberapa hari kemudian Lilis Suryani 

diberangkatkan dengan kapal laut ke pelabuhan Tanjung Periuk Jakarta. 

Keluarganya menjemputnya di Tanjung Priuk dan membawanya ke 

Bandung. 

Sebenarnya Lilis Suryanis tak akan menemukan permasalahan 

hukum kalau Angga tidak sering menelpon dia. Angga yang sudah tertarik 

pada Lilis sering menghubungi Liliss lewat tilpun sambil mengajak Lilis 

mencarikan TKI yang mau bekerja di perkebunan kelapa sawit di 

Malaysia. Lilismemberitahukan niat Angga ini kepada ayahnya pak Epin 

Sunandar (nama samaran). Pak Epin tanpa mengerti apa itu human 

trafficking menawarkan pekerjaan ini kepada keluarganya di Bandung. 

Akhirnya, berapa keluarganya antara lain sepupunya atau anak dari 

uwaknya Lilis, Menantu uwaknya, adiknya dan bebearapa orang lainnya 

sebanyak 9 orang mau bekerja ke perkebunan kelapa sawit tersebut. 

Sebenarnya Lilis bertanya-tanya mengenai surat-surat dari agensi 

mengenai kegiatan tersebut kepada Angga. Tetapi Angga mengatakan 

bahwa lebih baik mereka berangkat dahuku ke Pontianak baru kemudian 

52

diurus surat-suratnya. Mereka berangkat bersama Angga ke Pontianak 

dan Lilistak menyadari tindakannya mencarikan pekerjaan bagi anggota 

keluarganya ini melangar hukum. Ternyata surat-surat yang dimaksud 

oleh Angga hanyalah paspor dan bukan surat resmi dari Agensi yang 

memperlihatkan status Agensi. Lilis dan bapaknya dijanjikan uang 

sebanyak 300.000 rupiah tapi tak pernah diberikan dengan alasan agensi 

dari lndoneisa bahwa uangnya belum cair dari agensi Malaysia. Pada saat 

pemberangkatan tersebut Liliss ikut ke Pontianak bersama Angga yang 

kemudian ikut juga mengantarkannya pulang ke Bandung dengan biaya 

dari Angga. Dia berada hampir satu bulan di Pontianak di rumah Sule 

yang mempunyai 2 istri, satu di Entikong satu di Pontianak. Ternyata 

setelah ia tiba di Bandung ia bersama Anggadan juga anaknya ditangkap 

oleh polisi dengan tuduhan melakukan perdagangan orang atau human 

trafficking yang sma sekali tidak dimerngertinya. Sekarang hubunganya 

sudah putus dengan yang dipenjara di penjara Kebun Waru dengan 

hukuman. 

5.1.2. Profil Korban 

5.1.2.1. Kasus Pengiriman Pekerja Seks Komersiall (PSK) asal 

Bandung ke Riau 

Eki ( nama samaran), wanita, 24 tahun. Keterangan mengenai 

korban seorang wanita bernama Eki (nama samaran), 24th. diperoleh dari 

Ali Kurdi (nama samaran) narapidana di Lapas laki-laki Sukamiskin 

Bandung, tersangka pelaku kasus human trafficking atau perdagangan 

orang dengan Eki sebagai korbannya dan Neny alias ibu Dodi (nama 

samaran) yang saat ini ditahan dipenjar wanta Sukamiskin Bandung. Eki 

dan Ali sama-sama berasal dari desa Banjaran Jawa Barat. Eki 

merupakan janda yang telah 2 kali bercerai dan memiliki satu orang anak. 

Ia bercerai dengan mantan suaminya yang kedua, seorang supir, karena 

suaminya kawin lagi. Kebutuhan ekonomi membuat ia menerima tawaran 

pekerjaan dari Ali Kurdi untuk bekerja di sebuah cafe di Riau yang belum 

pernah dikunjunginya. Menurut Ali Kurdi, ia juga memperingatkan Eki 

53

akan tempat pekerjaannya yang jauh dari kampung halaman dan tidak 

usah langsung menerima pekerjaan tersebut. Eki sebenarnya tidak terlalu 

kenai dengan Aan, yang merupakan teman kakaknya Tini yang sama-sma 

bekerja di pabrik kertas Papirus bagian gudang. Tini jadi saksi di 

pengadilan pada saat perkara ini disidangkan. Setelah penawaran 

pekerjaan tersebut Ali Kurdi menyatidakan tidak lagi menghubungi Eki. 

Ternyata tidak lama kemudian menurut Ali Kurdi, Eki sudah 

berangkat ke Riau setelah ditampung dahulu di Cibaduyut Bandung , 

melalui Jakarta. Orang yang kemudian mendatangi Eki untuk pekerjaan 

tersebut adalah adalah seorang wanita bernama Willi yang sudah bisa 

bekerja di cafe-cafe. Sebelumnya dua orang yang bernama Opon( Nama 

Samaran) dan Lisa (nama samaran) , teman dari Ali Kurdi mendatangi Eki 

dan memberikan uang tanda jadi kepada Eki yang setuju berangkat ke 

Riau. Orang tua Eka sudah bercerai. Dia bekerja atas sepengetahuan 

ibunya dan bukan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya. lbu Eki 

memperoleh uang sebanyak 100.000 rupiah dari Lisa dan Opon , orang 

orang yang diutus Neny alias ibu Dodi sang germo, karena telah 

menijinkan anak perempuannya bekerja ke Cafe di Riau . Dengan 

demikian ibu Eki sebenarnya mengetahui jenis pekerjaan sebagai wanita 

penghibur yang akan diambil oleh anaknya. 

Neny alias ibu Dodi, si mucikari kemudian membawa Eki ke Riau 

untuk bekerjadi cafe di Riau. Ternyata, setelah 2 minggu Eki tidak betah 

bekerja di cafe tersebut. Menurut keterangan Ali Kurdi, bahkan dia belum 

sempat melayani laki-laki hidung belang karena penampilannya memang 

tidak begitu menarik sehingga belum ada laki-laki yang menawarnya. 

Kemudian Eki menelpon ayahnya di Bandung yang tidak setuju dengan 

pekerjaan anaknya tersebut. Eki kembali ke Bandung setelah ayahnya 

kemudian melaporkan peristiwa ini ke Polisi di Bandung dan kasus 

menyangkut perdagangan orang ini terungkap. 

54

5.1.2.2. Kasus PSK di Rumah Bordil "Moro Seneng" Pangkal Pinang, 

Belitung 

Korry, nama samaran (17 tahun). Korry, seorang wanita muda 

berumur 17 tahun, pendidikan terakhir asal Bandung merupakan salah 

satu wanita dari 9 orang wanita muda asal Bandung yang berhasil dikirim 

oleh seorang wanita bernama Siti Aisyah untuk dikirim bekerja ke Pangkal 

Pinang, propinsi Bangka Belitung sebagai wanita PSK. Pada bulan 

Desember 2009. Korry beserta teman-temannya dijanjikan akan 

mendapatkan uang 5 juta rupiah dari pekerjaannya di restoran di Bangka 

Belitung. Korry dan korban lainnya diantar oleh Siti Aisyaha berangkat 

dari Bandung ke Bandara Soekarno Hatta untuk naik pesawat ke Pangkal 

Pinang propinsi Bangka Belitung. Di Pangkal Pinang mereka dijemput 

oleh Reni alias Mami Chita yang ternyata merupakan pengusaha rumah 

bordil "Moro Seneng" di Pangkal Pinang, Di sana ke 9 wanita tersebut 

ditinggal oleh Siti Aisyah untuk diserahkan kepada Reni sebagai anak 

buahnya yang ternyata bekerja di sebagai PSK dan bukan pegawai 

restoran. 

lbu Korry yang bernama Wati (nama samaran) kemudian 

melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polda Jabar. 

Sebelumnya ia mengijinkan anaknya Korry bekerja di Palembang. Tetapi 

setelah diselidiki oleh saudaranya yang ada di Palembang Korry tidak ada 

di sana. lbu Korry kehilangan kontidak dengan anaknya Korry. Sekitar 2 

bulan kemudian Korry mengirimkan sms kepd ibunya yang mengatakan 

bahwa dia berad d itempat prostitusi didaerah Paritenam Pangkal Pinang 

dan bekerja sebagai wanita PSK di rumah bordil "Moro Seneng."Tidak 

lama kemudian kasus ini terbongkar setelah polisi datang menjemput 

sendiri para korban perdagangan orang atau human trafficking yang 

melibatkan wanita di bawh umur menjadi korban perbuatan cabul dari 

para pelaku perdagangan orang. Para pelaku kemudian ditangkap dan 

saat ini berada di lapas Bandung. Korry dan teman-temannya kembali ke 

keluarganya setelah mengalami proses rehabilitasi dari instansi yang 

menangani program tersebut. 

55

5.1.2.3. Kasus Pengiriman TKI Illegal ke Perkebunan Kelapa Sawit 

Malaysia 

Sagas binti Epin Sunandar (nama samaran). Bagas merupakan 

anak dari Epin Sunandar yang saat ini menjadi penghuni lapas laki-laki 

Sukamiskin Sandung karena disangka menjadi pelaku perdagangan orang 

kasus TKI illlegal. Dia tidak menyangka bahwa keberangkatannya ke 

Malaysia untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit atas tawaran seorang 

agen PPTKIS illegal bernama Angga. Dia berangkat bersama 8 orang 

kerabatnya untuk bekerja di perkebunan kepala sawit Malaysia. 

Sebenarnya penghasilan yang didapatnya cukup lumayan yaitu sekitar 3 

juta sebulan dengan bekerja sebagi penyabit rumput dan penyemprot 

hama. Tetapi karena dia bersama 8 orang kerabatnya tidak biasa bekerja 

keras di perkebunan mereka berniat untuk lari dari perkebunan tersebut. 

Niat itu dilakukan dengan mengirim berita bohong kepada ayahnya pak 

Epin dengan mengatakan bahwa mereka bukan bekerja di perkebunan 

kelapa sawit melainkan bekerja menebang kayu di hutan. Ternyata 

setelah ayahnya datang sendiri untuk menyaksikan kebenaran pekerjaan 

mereka diketahui bahwa Sagas dan ke 8 orang pekerja lainnya 

berbohong, Mereka memang bekerja di kebun kelapa sawit di Malaysia. 

Tetapi walaupun demikian mereka tetap melarikan diri ke Pontianak 

kecuali satu orang ternan Bagas yang tetap bertahan karena ingin 

memperoleh uang dari pekerjaan tersebut. Dari sini terlihat bahwa Sagas 

dan keluarganya yang pergi bekerja ke Malaysia di perkebunan kelapa 

sawit itu memang tidak begitu memiliki keinginan untuk berjuang 

memperbaiki penghasilan di negeri orang. Mereka lebih suka bekerja di 

Sandung walaupun tidak banyak menghasilkan uang. Bagas setelah lari 

dari perkebunan kelapa sawit sempat bekerja di perkebunan abasia di 

Malaysia, ia tetap memilih pulang ke Bandung dan bekerja di pasar 

sebagai petugas kaki lima. Kebohongan yang dilakukannya bersama 

teman-temannya yang mengirimkan kabar ke Bandung bahwa mereka 

tidak bekerja di perkebunan kelapa sawit tetapi menebang kayu di hutan 

telah menyebabkan keresahan kepada kakak dari ayahnya (uwaknya) 

56

yang memiliki anak dan menantu yang juga bekerja bersama Bagas di 

Malaysia. Kakak dari ayah Bagas ini kemudian melaporkan kejadian ini 

ke polisi. Terungkaplah kasus pengiriman TKI illegal dengan ayahnya 

sebagai perekrutnya dan juga Angga yang merupakan perekrut yang 

mewakili agensi pengiriman TKI yang berada di Pontianak yang 

mengirimkan mereka bekerja di sana. Ternyata setelah polisi 

mempertanyakan surat-surat dari perusahaan tempat Angga bekerja di 

Pontianak Angga tidak dapat menunjukkannya Akhirnya pak Epin dan 

Angga pun ditangkap polisi dan mereka dihukun sebagai narapidana 

kasus tersangka perdagangan orang Tenaga Kerja Illegal. 

5.1.3. Proses Rekrutmen dan Modus Operandi 

Dari kisah hidup (life story) para narapidana yang menjadi 

tersangka kasus perdagangan orang di atas terlihatlah bahwa modus 

operandi kegiatan perdagangan orang dilakukan oleh sekelompok orang 

yang memang telah mepunyai bisnis dalam merekrut tenaga kerja baik itu 

TKI illegal yang akan dikirim ke luar negeri maupun pekerja seks 

komersial yang akan dikirim ke luar wilayah tempat asalnya di dalam 

maupun luar negeri. Dari uraian mengenai kisah hidup di atas lihat bahwa 

perekrutan yang dilakukan atas para calon TKI dan calon PSK untuk 

bekerja diluar kota dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki 

hubungan kerja dengan orang-orang di tempat tujuan. Para TKI yang akan 

dipekerjakan di Malaysia maupun para wanita muda asal Bandung untuk 

dikirim sebagai pekerja seks komersial di Pekan Baru, Riau dan di 

Pangkal Pinang, Bangka · Belitung dilakukan oleh orang-orang yang 

merupakan sponsor dari pemilik tempat usaha yang akan 

mempekerjakannya. Dengan kata lain pemilik itu tidak datang sendiri ke 

tempat para pencari kerja. Para sponsor atau perekrut itu juga merupakan 

orang yang akan membawa para pencari kerja ke tempatt pemilik usaha di 

tempat tujuan. ltulah sebabnya banyak pemilik usaha seperti lmel ( kasus 

Neny alias ibu Dodi) pemilik cafe di Riau yang memesan wanita muda 

untuk bekerja sebagai wanita panggalan di Riau tidak dihukum. Sule yang 

57

memiliki perusahaan PPTKIS illegal di Pontianak yang memesan para TKI 

melalui sponsor atau perekrut yang dikirimnya ke tempat calok korban 

human trafficking, lolos dari hukuman. Padahal tersangka Neny alias ibu 

Dodi ( Kasus Eki) merupakan orang yang dikirim oleh lmel untuk mencari 

wanita muda yang mau bekerja di cafenya di Riau dan Angga tersangka 

kasus TKI illegal, merupakan orang yang dikirim Sule, pemilik 

perusahaan TKI illegal di Pontianak. Akan halnya Reny alias mami Chita 

yang memesan 9 wanita muda melalui Siti Aisyah untuk bekerja sebagai 

PSK di rumah bordil "Moro Seneng" miliknya yang ada di Pangkal Pinang 

Belitung saat ini ikut dihukum di penjara wanita Sukamiskin Bandung 

bersama dengan Siti Aisyah. Penyebabnya adalah peristiwa pengiriman 9 

wanita muda asal Bandung yang di pekerjakan di rumah bordil di Pangkal 

Pinang Bangka Belitung itu sangat menarik perhatian para aparat 

pemerintahan Jawa Baraat di Bandung. Tak heran kalau ke 9 orang 

wanita muda asal Bandung itu dijemput sendiri oleh kepala polisi Dit 

Reskrim unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polisi Daerah 

Jawa Barat. Tak heran kalau Reny alias mama Chita ikut dihukum 

bersama dengan Siti Aisyah orang yang diutusnya untuk merekrut para 

korban.Rumah Bordil milik Reni di Pangkal Pinang, Bangka Belitungpun 

sudah tak beroperasi lagi. 

Pada kasus perekrutan korban untuk menjadi PSK, biasanya para 

korban tidak langsung diberi tahu bahwa pekerjaannya adalah sebagai 

PSK. Mereka biasanya ditawarkan pekerjaan di cafe atau di restoran oleh 

para perekrut. Tetapi dari awal penjemputan mereka sudah ditawarkan 

gaji yang cukup tinggi.Korban Korry dan ke 8 orang wanita muda lainnya 

yang di rekrut oleh Siti Aisyah dijanjikan memperoleh gaji 5 juta sebulan 

untuk bekerja di restoran. Tentu saja jumlah itu tak lumrah kecuali kalau 

jenis pekerjaannya lebih dari sekedar pelayan restauran. Menurut Siti 

Aisyah maupun Reni, wanita-wanita yang bekerja di rumah bordil "Moro 

Seneng" di Paritnam Pangkal Pinang biasanya adalah wanita-wanita nakal 

yang biasa berkeliaran di Bandung pada malam hari. Usia para wanita 

yang mereka rekrut menurut mereka umumnya 20 - 35 tahun dan bukan 

58

wanita di bawah umur. Menurut Reny, Korry yang dilaporkan keluarganya 

ke polisi karena direkrut oleh Siti Aisyah ke Pangkal Pinang sebagai PSK 

sebenarnya menurut Reni sudah berusia 21 tahun. Tetapi setelah kasus 

ini terkuak menurut Reni, ktp Korry dirubah keluargaya yang ada di 

Palembang dari 21tahun menjadi 17 tahun. 

Biasanya para perekrut wanita yang akan dipekerjakan sebagai 

PSK memperoleh uang sekitar Rp.500.000 ,--. (seperti yang diperoleh 

oleh Neny alias Mami Dodi). Tetapi ada juga yang memperoleh sekitar 

Rp.2000.000,-- per kepala (seperti yang diterima Siti Aisyah dari Reni 

alias Mami Chita). Biasanya para perekrut itu dibantu oleh orang-orang 

yang telah mereka kenai didaerahn temapt asal korban yang 

memberitahukan dimana ada wanita muda yang dapat dikirim ke luar kota 

untuk dapat dipekerjakan sebagai PSK. Perekrut yang bernama Neny 

alias mami Dodi, misalnya, meskipun ia seorang germo di Bandung ia 

tetap memiliki mitra kerja bernama Ali Kurdi yang bertugas mencarikan 

wanita muda tersebut. Ali Kurdi ini mengatakan bahwa dia tak merasa 

peekrjaannya terlarang karena dia hanya menolong korban Eki untuk 

mencari pekerjaan. Setelah korban didapat biasanya perekrut utama 

seperti Neny membagikan uang yang diperoleh dari pemesan wanita 

muda di Riau sebesar Rp. 500.000 ,--. kepada beberapa orang yang 

membantunya. Biasanya para perekrut PSK seperti Neny dan Siti Aisyah 

memiliki hubungan kerja dengan pemesan pekerja PSK tersebut. Neny 

merupakan juru masak milik lmel yang ada di Riau yang membawa Eki 

wanita asal bandung untuk bekerja di cafe Riau. Siti Aisyah yang merekrut 

9 wanita untuk bekerja sebagai PSK di Pangkal Pinang Bangka Belitung 

merupakan seorang germo yang biasa melakukan bisnisnya melalui 

telpon genggam termasuk dalam berhubungan dengan Reni alias Mami 

Chita. 

Pada kasus pengiriman TKI illegal ke luar negeri, biasanya para 

perekrut seperti Angga, tersangka kasus pak Epin di atas merupakan 

pegawai tetap dari para pemesan TKI atau pegawai tidak tetap namun 

telah mempunyai hubungan ikatan kerja dengan perusahaan 

59

pemesannya.Biasanya mereka meperoleh uang sampai jutaan rupiah 

perkepala dari pemesan TKI illegal itu . Biasanya para perekrut itu 

mendapat 2 juta rupiah per TKI yang sudah berpengalaman yang akan 

dikirim ke Timur Tengah (dulu bahkan pernah 4 juta rupiah). Sedangkan 

bagi para TKI yang akan dikirim ke Asia Pasifik biasanya mendapat 

500.000 rupiah per kepala. 

Setelah sampai di tempat tujuan pada kasus PSK biasanya sang 

korban menerima saja pekerjaan yang diberikan kepadanya walaupun 

mereka merasa telah ditipu dengan jenis pekerjaan yang mereka terima. 

Biasanya mereka merahasiakan jenis pekerjaan terlarang yang mereka 

alami kepada keluarganya karena diancam akan dihukum oleh bos baru 

mereka. Namun, setelah pihak keluarga tahu bahwa anggota keluarga 

mereka bekerja secara tak hala di luar daerah mereka, merekapun 

melaporkan permasalahan tersebut ke polisi tempat mereka tinggal. 

Pengiriman PSK maupun TKI illegal ke luar daerah asal mereka 

baik keluar pulau maupun keluar negeri biasanya dilakukakan dengan 

menggunakan bis, kapal laut bahkan pesawat udara pada pengiriman TKI 

illegal ke luar negeri seperti Malaysia. Biasaya para perekut korban ikut 

mengantar mereka sampai ke tempat tujuan. Pada saat pencarian korban 

para perekrutpun biasa menginap atau bahkan mengontrak rumah di 

daerah tempat dia mencari para pekerja yang akan dicarinya seperti yang 

dilakukan oleh Angga pada kasus pak Epin yang mencai pekerja TKI 

illegal. 

5.2. Daerah Transit: Batam 3 Z 

5.2.1. Profil Pelaku 

Dari hasil penelitian terungkap bahwa para pelaku perdagangan 

orang (trafficking) biasanya melibatkan banyak pihak dengan beragam 

bentuk. Seperti misalnya agen perekrut buruh migran yang membayari 

32 Hasil Penelitian Tahun I, Tahun 2009. "Studi Kasus Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan 

Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan Di Propinsi Jawa Barat 

60

para agen/ calo/ sponsor bergerilya ke pelosok-pelosok. Para agen 

perekrutan ini yang mengeluarkan dana untuk pengelolaan penampungan, 

pengurusan beragam dokumen (sampai kepada pemalsuan dokumen). 

Perpanjangan tangan dari agen perekrutan ini adalah para agen/ 

calo/ sponsor yang terjun langsung ke desa dan biasanya melakukan lobi 

ke aparat desa, tokoh masyarakat agar lebih mempermudah dalam 

mendapatkan mangsa. Para agen/ calo/ sponsor ini bisanya mendapatkan 

upah dari setiap calon buruh migran yang bisa direkrut. 

Para agen perekrutan dan agen/ calo/ sponsor ini bisanya berkedok 

perusahaan pengerah jasa tenaga kerja (bisa legal/ilegal perusahaannya). 

lndikasi utama jika terlibat perdagangan manusia bisa ditelusuri dari 

pemalsuan dokumen, penempatan yang tidak sesuai perjanjian, sampai 

memberangkatkan calon buruh migran di bawah umur. 

Gambar 4. 

Pelaku 

Trafficking 

Sea rang rekruter yang sedang 

menunggu von is pengadilan ketika 

diwawancara peneliti di rumah tahanan 

Kemudian pelaku perdagangan manusia juga melibatkan para 

pemilik dan pengelola rumah bordil. Hal ini mengingat para pekerja rumah 

bordil umunya dibatasi ruang geraknya dan tidak mempunyai kebebasaan. 

Bahkan sudah menjadi kelaziman bagi para pemilik dan pengelola rumah 

bordil untuk memaksa seorang perempuan bekerja di luar kemauan dan 

kemampuannya. 

61

Hal yang paling meyedihkan adalah para pelaku perdagangan 

manusia yang justru melibatkan orang-orang terdekat. Mulai dari orang 

tua yang tega menjual anaknya (misalnya demi pelunasan hutang, 

mendapatkan pinjaman hutang dengan jaminan anaknya harus bekerja 

sesuai kemauan sang pemberi hutang), suami yang memaksa istrinya 

bekerja dan mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi semata 

(misalnya memaksa istrinya bekerja di tempat pelacuran). 

Menurut hasil penelitian yang diperoleh, secara umum karakteristik 

rekruiternya adalah sebagai berikut: 

1. Rekruiter biasanya berasal dari daerah sekitar. 

2. Rekruiter di daerah asal umumnya orang-orang terdekat. Kebanyakan 

dari mereka adalah kerabatnya dalam arti tidak hanya saudara akan 

tetapi orang yang sudah dikenal. Misalnya, menurut korban, ia sudah 

mengenal orang yang mengajaknya karena di kampungnya ia sudah 

terkenal sebagai calo TKW. 

3. Orang yang menjadi sponsor biasanya berasal dari daerah asal sekitar 

tempat tinggal korban tapi memiliki relasi di Batam. 

4. Pelaku/sponsornya ada yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat. Dan yang paling banyak pelakunya berasal dari Jawa 

Tengah. 

5. Rata-rata orang yang menjadi trafficker berusia antara 35 - 40 tahun 

dan adakalanya berusia lebih. 

6. Pengguna/pemesannya ada yang berasal dari orang lokal seperti untuk 

dipekerjakan di tempat karaoke, ada juga dari luar negeri. 

7. Mereka tidak selalu berstatus sebagai pengusaha. Namun ada juga 

yang memang menjadi pengusaha seperti pengusaha karaoke, atau 

mengelola tempat di lokalisasi Sintai, Batam. 

62

5.2.2. Profil Korban 

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan 

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban dirampas hak 

asasinya dan diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, 

dipindahkan dan dijual kembali bahkan terkadang berisiko pada kematian. 

Gejala ini berkembang dan berubah dalam berbagai bentuk 

kompleksitasnya, tetapi bagaimanapun bentuknya tetap sebagai 

perbudakan. 

Selama ini banyak masyarakat menganggap bahwa perdagangan 

orang hanya terbatas pada bentuk prostitusi saja, pada hal dalam 

kenyataannya mencakup banyak bentuk lain dari kerja paksa. Oleh 

karena itu isu perdagangan orang ini sekarang menjadi isu besar yang 

menarik perhatian masyarakat luas baik regional maupun internasional. 

Konsep dasar perdagangan orang adalah perekrutan pemindahan 

manusia dari suatu tempat ketempat lain, baik antar wilayah dalam satu 

negara atau atar negara untuk tujuan eksploitasi dengan cara-cara 

penipuan, paksaan, pengunaan kekerasan, penculikan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau memanfaatkan posisi kerentanan seseorang. 

Dari hasil penelitian 33 terlihat bahwa korban perdagangan orang 

seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, bekerja pada 

tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh 

perkebunan, pekerja di jermal, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, 

tenaga penghibur, buruh anak, pengemis jalanan dan lain-lain. 

Kebanyakan korban diambil dari keluarga miskin, dari pedesaan, 

masyarakat yang patriarki (sistem kemasyarakatan yang menentukan 

ayah sebagai kepala keluarga) dengan status pendidikan yang rendah. 

33 Rangkuman yang berasal dari penuturan berbagai lnforman penelitian dari kelompok 

pelaku/para narapidana (ditemui di LP Batam) dan tahanan (ditemui di Poltabes Barelang, 

Batam) dalam kasus trafficking dan korban trafficking (ditemui di mana), mencakup pula 

penuturan narasumber penelitian dari kelompok pejabat pemerintah yang relevan (Dinas Sosial 

Pemda Kepulauan Riau), anggota DPRD Kota Batam, Kapoltabes Batam, serta dari kelompok 

Akademisi (Dosen dan peneliti UIB (Universitas lnternasional Batam) yang menggeluti masalah 

Perdagangan Perempuan. 

64

Perempuan dan anak yang menjadi buruh migran dan berasal dari 

kelompok masyarakat pinggiran atau kelompok suku minoritas memiliki 

resiko lebih besar untuk terjerat perdagangan orang, biasanya perempuan 

dan anak berusia muda dan belum menikah, perempuan dan anak korban 

perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di kota atau di luar negeri 

dan umumnya sebagian penghasilannya deberikan kepada keluarganya. 

Kasus perdagangan orang (trafficking) di Batam biasanya 

melibatkan korban yang diperdagangkan dan dikirim ke Malaysia atau 

Singapore, tetapi ada pula yang diperdagangkan di tempat-tempat hiburan 

di Batam. Karban datang ke Batam biasanya untuk transit dan dijanjikan 

untuk pekerjaan yang lain dan ternyata dijual. Ada juga PSK yang 

berangkat sendiri dari Batam dan dikelola oleh satu germo di sana. Baru 

ketika dia tidak dibayar kemudian lapor ke kedutaan sehingga masuk 

kasus perdagangan orang (trafficking). 

Dari Hasil penelitian juga terungkap, bahwa selain itu, sekarang ini 

diduga banyak sekali TKI yang bekerja secara ilegal seperti antara lain, 

buruh yang bekerja di kilang-kilang atau kebun-kebun kelapa sawit yang 

masih terbuka peluangnya. Dan kalau si pemilik kebun tidak mau 

membayar gaji mereka, dengan mudah ia akan melaporkannya ke polisi 

Malaysia dan kemudian diusir tanpa harus membayar gajinya sehingga 

mereka menjadi korban perdagangan orang (trafficking). 

Gambar 6. 

Karban 

Trafficking 

Beberapa korban perdagangan 

perempuan mengantri 

kepulangan dan sedang di 

rumah shelter. Berpose 

bersama Koordinator Peneliti 

Menurut responden dari Universitas lnternasional Batam (UIB), 

korban perdagangan orang (trafficking) yang ada di Kepulauan Riau tidak 

65

hanya korban yang datang dari luar (TKI bermasalah) saja karena posisi 

segitiga kedekatan Batam, Singapore dan Malaysia, ternyata di dalam pun 

perdagangan orang (trafficking) terjadi kepada anak-anak di Kepulauan 

Riau. Hal ini terjadi karena tuntutan perubahan pola konsumsi dari 

masyarakat Kepulauan Riau yang mengarah pada penggunaan barang 

yang lebih Hi- Tech seperti HP dan sebagainya. Untuk mengikuti tuntutan 

kebutuhan konsumsi ataupun gaya hidup seperti itu, maka anak-anak 

terpaksa diperdagangkan oleh pihak-pihak tertentu. Perdagangan orang 

(trafficking) ini terjadi juga karena ada pembiaran dari aparat (wawancara 

dengan narasumber dari UIB, 24 Juli 2009, di Fakultas Hukum Universitas 

lnternasional Batam). 

Sementara itu, korban perdagangan orang (trafficking) terlibat 

dalam 2 jenis pekerjaan, yakni TKI dan Prostitusi. Perdagangan orang 

(trafficking) ini tidak akan mudah terjadi bila saja aparat tidak melakukan 

pembiaran (wawancara dengan narasumber dari DPRD kota Batam, 29 

Juli 2009 di Kantor DPRD Batam). 

Selanjutnya, menurut informan tersebut (wawancara narasumber 

dari DPRD kota Batam, 29 Juli 2009, di Kantor DPRD Batam), 

berdasarkan kasus yang ditangani berbagai instansi terkait di Batam, 

korban perdagangan orang (trafficking) umumnya memiliki karakteristik 

sebagai oerikut, yaitu: 

1. Karban berasal dari daerah minus yang mungkin memiliki pendapatan 

per kapita di bawah rata-rata. Mereka umumnya berasal dari keluarga 

dengan latar belakang ekonomi yang kurang atau golongan ekonomi 

lemah; 

2. Mereka adalah orang-orang yang ingin membantu mengurangi beban 

ekonomi keluarganya; 

3. Usia korban, pada umumnya, berada dalam rentang usia produktif, 

yakni antara 18 sampai 30 tahun bahkan 40 tahun tetapi secara fisik 

masih menarik. Senada dengan penjelasan dari informan ini, informan 

dari Yayasan Setara (wawancara dengan Direktur Eksekutif, tanggal 

25 Juli 2009, di Batam), mengatakan bahwa jumlah korban 

66

perdagangan orang (trafficking) relatif tidak mengalami perubahan. 

Pada tahun 2006 korban perdagangan orang (trafficking) yang paling 

besar adalah 33 % berumur 31 sampai 45 tahun. 49 % berumur 19 

sampai 30 tahun, dan 18% berumur 1 sampai 18 tahun. 

4. Korban umumnya memiliki tingkat pendidikan rendah. Sekitar 65 % di 

antaranya berpendidikan SO dan SMP dan selebihnya berpendidikan 

SL TA atau tidak sekolah. Sementara untuk mereka yang berpendidikan 

tinggi ketika menjadi korban perdagangan orang (trafficking) biasanya 

karena penipuan dan sangat kasuistik. 

5. Dari sisi etnis, mereka umumnya berasal dari suku Jawa dan Nusa 

Tenggara Barat. Korban yang berasal dari suku Melayu (Kepulauan 

Riau/Batam) sangat jarang. Mungkin hal tersebut dikarenakan orang 

Melayu sudah lebih mengetahui kondisi sebenarnya dari para TKI yang 

dikirim ke luar daerah atau luar negeri karena mereka sering melihat 

langsung para TKI dan korban perdagangan orang (trafficking) yang 

ada di Batam dan atau Kepulauan Riau. 

6. Daerah asal korban umumnya dari NTB, Jatim, Jateng, Jabar, Jakarta; 

asal tempat tinggalnya bisa dari perkotaan ataupun pedesaan; 

7. Selama ini yang relatif banyak korbannya adalah dari NTB, terutama 

dari Lombok. Sementara dari Sumbawa dan Bima relatif jarang. 

Kemudian dari wilayah Jatim terutama berasal dari Jember, 

Probolinggo, dan sektor yang paling ujung lainnya, sementara dari 

Surabayanya sendiri relatif sedikit. Dari Jawa Tengah, kebanyakan 

berasal dari Semarang, Brebes, dan sedikit dari daerah lainnya tetapi 

bukan daerah sentra pengiriman. Sementara, di Jawa Barat yang 

menjadi daerah sentra pengiriman adalah lndramayu, Kerawang, 

Cirebon, Sukabumi, Cianjur. Tidak ada korban yang berasal dari 

Bandung. 

8. Untuk korban kasus perdagangan orang (trafficking) yang terkait 

dengan aktivitas seksual, biasanya berasal dari daerah tertentu dan 

latar belakang pekerjaan sebelumnya sebagai PSK. Mereka ingin 

67

memperbaiki hidup dengan mengikuti iming-iming yang ditawarkan 

pelaku perdagangan orang (traffickel). 

Sementara itu, hal yang sangat memprihatinkan ditemui dalam 

penelitian ini, adalah bahwa mereka yang menjadi korban perdagangan 

orang (trafficking) ada yang berumur antara 14 tahun sampai dengan 17 

tahun. Pada umumnya, identitas mereka selalu disamarkan. Mereka 

dijanjikan untuk bekerja di kedai, tetapi kemudian setibanya di Batam 

disekap beberapa hari, lalu langsung disuruh memberikan pelayanan seks 

kepada tamu. 

Gambar 7. 

Kompleksitas Penyebab Perdagangan Orang 

Namun demikian, kasus korban perdagangan orang (trafficking) 

yang di bawah umur tidak terlalu banyak. Anak tersebut antara lain ada 

yang direkrut dari anak jalanan. Anak-anak yang sedang ngamen, 

misalnya di rumah makan, kemudian didekati dan ditawari kerja. Anak 

jalanan tersebut mau menerima tawaran kerja tersebut karena, karakter 

dasarnya memang nakal sehingga mau saja ketika diajak oleh pelaku 

perdagangan orang (traffickel). Untuk anak di bawah umur yang menjadi 

korban perdagangan orang (trafficking), misalnya umur 10 atau 11 tahun, 

kebanyakan dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit dan sarang burung 

walet, di Malaysia. T eta pi yang lebih ban yak adalah mereka yang 

dipekerjakan di sarang burung walet karena tempatnya tertutup di dalam 

68

uangan, sehingga tidak diketahui oleh orang lain bila usaha tersebut 

mempekerjakan anak di bawah umur. 

Menurut responden dari UIB (wawancara dengan narasumber dari 

UIB, 24 Juli 2009, di Fakultas Hukum Universitas lnternasional Batam), 

Sekarang ini ditengarai ada beberapa pihak yang mencari anak-anak 

remaja di Batam atau Tanjung Pinang untuk diperdagangkan. Sebagai 

contoh, belum lama ini terungkap ada 9 orang remaja SMP yang diperjual 

belikan yang konon katanya hanya untuk menemani om-om duduk di 

kamar hotel, tapi ternyata sampai melakukan hubungan seksual dengan 

dijanjikan akan diberi uang sebesar 200 sampai 300 ribu rupiah. 

Pengguna jasanya pun tidak hanya mereka yang datang dari luar negeri 

seperti Singapore, tetapi juga orang-orang yang datang dari pusat 

(Jakarta). Jadi masalah perdagangan orang (trafficking) ini tidak hanya 

meliputi kegiatan lintas negara tetapi perdagangan orang (trafficking) di 

dalam negeripun harus diwaspadai. 

Dengan kerentanan korban, yaitu miskin dan ketidaktahuan akan 

kepastian pekerjaan, menjadi potensi yang besar akan terjadinya 

perdagangan orang (trafficking). Kerentanan korban perdagangan orang 

(trafficking) tersebut ditambah motivasi mereka untuk memperoleh uang 

bagi kelangsungan hidup mereka akan membuat mereka mudah terjebak 

dalam pentas perdagangan orang (trafficking). Atas dasar temuan 

penelitian ini, maka besar kemungkinan yang menjadi persoalan 

maraknya perdagangan orang (trafficking) adalah menyangkut persoalan 

kesulitan ekonomi dan kebodohan dan hal tersebut lebih pada persoalan 

dalam negeri. 

Dari sisi korban perdagangan orang (trafficking) itu sendiri, maka 

tampak bahwa banyak di antara mereka yang memiliki pola pikir bahwa 

mengikuti keinginan pelaku perdagangan orang (trafficker) adalah salah 

satu jalan terakhir dan pamungkas untuk melakukan perubahan 

kehidupan. Jadi untuk mengurangi perdagangan orang (trafficking) ini 

69

salah satunya adalah harus ada upaya untuk merubah pola pikir seperti 

itu. 

Mengacu pada mudahnya para korban perdagangan orang 

(trafficking) terjebak dalam pentas perdagangan orang (trafficking) 

tersebut maka tidaklah mustahil bahwa jumlah kasus perdagangan orang 

yang terjadi di Indonesia cukup tinggi. Meskipun belum ada angka-angka 

yang tepat tentang jumlah korban sesungguhnya, namun laporan dari 

kepolisian dan beberapa lembaga yang menangani korban menunjukkan 

jumlah kasus yang didampingi cukup tinggi. 

Sulitnya mendapatkan angka yang sesungguhnya terjadi 

dikarenakan kasus perdagangan orang merupakan fenomena gunung es. 

Hal ini karena selain masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang 

kejahatan perdagangan orang, juga kondisi korban yang tidak 

memungkinkan untuk melapor atas kasus yang dialaminya. Berbagai 

alasan dikemukakan korban tentang tidak dilaporkannya kasus yang 

dihadapi seperti berada dalam ancaman, tidak tahu harus melapor ke 

mana, pertimbangan keluarga, gangguan psikis yang membuat korban 

selalu dalam ketakutan, menyalahkan diri, menutup diri, dan hilang 

kepercayaan diri, serta respon masyarakat dan lingkungan yang tidak 

mendukung korban. 

Data korban perdagangan orang yang didampingi International 

Organization for Migration (10M) medio Maret 2005- April 2008 sebanyak 

3.127 korban dengan proporsi 25,6% orang adalah katagori anak (laki-laki 

dan perempuan), 67,6% adalah katagori perempuan dan 6,7% adalah 

katagori laki-laki usia dewasa (Laporan 10M Indonesia, 2008). Sedangkan 

jumlah korban perdagangan orang berdasarkan daerah asal yang terdata 

di Batam dapat dilihat pada tabel berikut: 

70

Tabel2. 

Jumlah Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Daerah Asal 

Pengiriman yang Terdata di Batam, Kepulauan Riau 

12. DKI Jakarta 42 orang 

Sumber: Diolah dari Laporan /OM Indonesia, 2008. 

Sementara dilihat dari daerah atau negara tujuan mereka 

diperdagangkan adalah selain di dalam negeri, sebagian besar ke 

Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, Jepang, Syria, Kuwait, Taiwan dan 

Iraq. 

Berdasarkan berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Rl 

tentang proses penanganan saksi dan I atau korban perdagangan orang 

adalah sebagai berikut: 

71

Tabel3. 

Data Kasus TPPO 2004 - 2008 

Sumber: Badon Reserse Kriminal, Polisi Republik Indonesia 2008. 

Sedangkan data anak-anak yang dieksploitasi secara seksual 

terutama anak yang dilacurkan juga tinggi. Menurut hasil studi Hull dkk 

(1997) dan Farid (1999), anak yang dilacurkan mencapai sekitar 30 

persen dari total prostitusi (40.000-70.000 atau bahkan lebih). Biasanya 

proses pelacuran paksa melalui modus perdagangan orang. 

Berbagai dampak ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan 

orang (trafficking) ini seperti dampak fisik mulai luka ringan, 

kerusakan/gangguan alat reproduksi, sampai pada kematian. Dampak 

fisik ini biasanya juga diiringi oleh dampak psikis mulai dari trauma ringan 

sampai berat. 

Khusus untuk perdagangan orang yang menggunakan cara 

kekerasan dan tujuan eksploitasi seksual biasanya menyebabkan trauma 

berkepanjangan dan menyebabkan gangguan mental. Data korban yang 

didampingi International Organization for Migration (10M) menunjukkan 

bahwa rata-rata korban mendapatkan masalah kesehatan fisik dan 

terinfeksi penyakit seksual menular. Catatan dampingan 10M juga 

menunjukkan banyak korban mengalami gangguan psikis yang sering 

dialami korban mulai gejala stres pasca trauma, gejala depresi, masalah 

pskiatri, gejala kecemasan berlebihan, penggunaan obat/alkohol/rokok 

yang berhubungan dengan depresi, dan merasa harga diri/kepercayaan 

diri rendah. 

72

5.2.3. Proses Rekrutmen Dan Modus Operandi 

Perdagangan orang saat ini sudah menjadi bisnis global, yang 

memberikan keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan 

obat-obatan terlarang. Perdagangan orang merupakan sindikat 

internasional yang terorganisir. Di Indonesia ada dua lingkup wilayah 

tujuan perdagangan orang, yaitu antar daerah/pulau dan antar negara. 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 33 propinsi, 17.504 

pulau dan ratusan suku dan kelompok budaya, sehingga sangat 

memudahkan terjadinya perdagangan orang dalam lingkup domestik. 

Ada banyak propinsi di negara ini di mana seseorang dapat 

diperdagangkan ke tempat yang tidak dikenal dan tidak diperbolehkan 

untuk mendapatkan bantuan agar bisa kembali ke rumah. Sebagai contoh, 

banyak perempuan muda yang belum menikah dari Jawa Barat direkrut 

untuk dipekerjakan di kawasan industri di Kepulauan Riau. Sampai di 

tempat tujuan, justru mereka ditempatkan di lokasi-lokasi hiburan sebagai 

pekerja seks, dan mereka tidak bisa melepaskan diri karena harus 

membayar uang dalam jumlah besar yang dibebankan pada mereka 

sebagai biaya rekrutmen dan transportasi. Dari beberapa propinsi di mana 

kasus perdagangan domestik terjadi di tempat-tempat wisata atau propinsi 

yang berbatasan dengan negara lain, seperti Riau (Batam dan Tanjung 

Balai Karimun), Kalimatan Barat, serta Bali, Jakarta dan Surabaya 

merupakan daerah tujuan. Di tingkat internasional biasanya disamarkan 

dalam proses penempatan tenaga kerja buruh migran atau untuk 

pengantin pesanan. Perempuan lokal biasanya dibujuk oleh calo yang 

menawarkan gaji tinggi atau dalam bentuk perkawinan yang menjanjikan 

hidup mewah. Negara-negara yang menjadi tujuan perdagangan manusia 

lnternasional dari Indonesia umumnya adalah Taiwan, Korea Selatan, 

Malaysia, Singapura, Jepang dan sebagian besar negara Timur Tengah. 

Definisi perdagangan orang mengalami perkembangan sampai 

ditetapkannya Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons Especially Women and Children Suplementing the United Nation 

73

- 

Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Dalam 

protokol tersebut yang dimaksudkan perdagangan orang adalah 

rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan 

seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk 

bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan , 

atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun 

penerimaan/pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh 

persetujuan orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk 

dieksploitasi, yang secara minimal termasuk ekspolitasi lewat prostitusi 

atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lain, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau 

pengambilan organ-organ tubuh. 

Dengan alasan menyediakan lapangan pekerjaan menjadi jalan 

mulus buat mereka mendapatkan mangsa. Agen dan calo perdagangan 

manusia mendekati korbannya di rumah-rumah perdesaan, di keramaian 

pesta-pesta pantai, mal, kafe atau di restoran. Para agen atau calo ini 

bekerja dalam kelompok dan sering menyaru sebagai remaja yang 

sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja. 

Korban yang direkrut dibawa ke tempat transit atau ke tempat 

tujuan sendiri-sendiri atau dalam rombongan, menggunakan pesawat 

terbang, kapal atau mobil bergantung pada tujuannya. Biasanya agen 

atau calo menyertai mereka dan menanggung biaya perjalanan. Untuk ke 

luar negeri, mereka dilengkapi dengan visa turis, tetapi seluruh dokumen 

dipegang agen termasuk penanganan masalah keuangan. 

Sering perjalanan dibuat memutar untuk memberi kesan bahwa 

perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit kembali. Jika muncul 

keinginan korban untuk pulang, mereka ditakut-takuti atau bahkan 

diancam. 

Di tempat tujuan, mereka tinggal di rumah penampungan untuk 

beberapa minggu menunggu penempatan kerja yang dijanjikan. Akan 

74

tetapi, kemudian mereka dibawa ke bar, pub, salon kecantikan , rumah 

bordil dan rumah hiburan lain, dan mulai dilibatkan kegiatan prostitusi. 

Mereka diminta menandatangani kontrak yang tidak mereka 

mengerti isinya. Jika menolak, korban diminta membayar kembali biaya 

perjalanan dan tebusan dari agen atau calo yang membawanya. Jumlah 

yang biasanya membengkak itu menjadi utang yang harus ditanggung 

korban. 

Di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai daerah sumber 

dalam perdagangan orang. Berdasar pada berbagai studi, ditengarai 

bahwa ada beberapa propinsi di Indonesia yang utamanya merupakan 

daerah sumber, tapi ada beberapa kabupaten/kota di propinsi itu yang 

juga diketahui sebagai daerah penerima atau yang beriungsi sebagai 

daerah transit. Lampung termasuk salah satu di dalamnya. 

Selain menjadi negara sumber, baru-baru ini muncul indikasi bahwa 

Indonesia mungkin juga menjadi negara penerima dan atau transit untuk 

perdagangan orang internasional. 

Dalam bisnis perdagangan orang ini dikenal beragam modus 

operandi. Umumnya modus operandi yang dipergunakan adalah: bujuk 

rayu dengan iming-iming tertentu, pemaksaan/kekerasan dan intimidasi, 

penculikan, pengiklanan secara bertingkat dan terus menerus melalu 

beragam media massa, pemalsuan identitas/dokumen pribadi, sampai 

kepada "penjualan" yang justru dilakukan oleh orang-orang terdekat 

(orangtua, kerabat-saudara, tetangga, ternan). 

Perdagangan orang menjadi kejahatan berat bagi kemanuisaan. 

Mengingat korban dari perdagangan manusia akan mengalami kerugian 

yang luar biasa baik secara psikis maupun fisik. Bahkan masa depannya 

hilang begitu saja. Perdagangan orang saat ini menjadi hantu di siang 

bolong yang memburu anak-anak Indonesia terutama yang keluarganya 

termasuk golongan miskin. 

75

Gambar 8. 

Alur Perekrutan Perdagangan Orang 

Sumber: Diolah dari www.bppkb.ntbprov.gov.id 

Dalam penelitian ini terlihat bahwa modus operandi yang paling 

utama adalah penipuan dengan mengiming-imingi kehidupan yang lebih 

baik. Dari pengakuan korban yang paling sering didengar, awalnya adalah 

ditawari bekerja di Batam ataupun Malaysia dan Singapore. Para trafficker 

umumnya memberi iming-iming pekerjaan kepada para calon korbannya 

dengan gaji yang tinggi, mencapai 4 - 5 juta rupiah per bulan. 

Betapa efektifnya upaya rekrutmen yang dilakukan dapat terlihat 

dari contoh kasus di mana ada korban perdagangan orang (trafficking) 

yang sebelum menjadi korban sebenarnya ia sudah bekerja di mall 

dengan gaji 1 juta rupiah per bulan. Namun karena diiming-imingi dengan 

gaji yang tinggi oleh seorang pelaku perdagangan orang (trafficker) , maka 

ia pun tergoda untuk keluar dari tempat kerjanya ikut dengan pelaku 

perdagangan orang (trafficker) tersebut. Apa yang terjadi kemudian 

adalah bahwa ia dipekerjakan sebagai PSK di Sintai (pulau Pandan). 

Dalam banyak kasus, mereka setelah bekerja juga tidak pernah menerima 

uang dari pelanggan karena alasan terjerat hutang selama proses 

rekrutmen. 

76

Pola rekrutmen dalam menjanng korban biasanya dengan 

menggunakan sistem sponsor. Yang dimaksud dengan sponsor adalah 

orang yang merekrut korban di daerah asal korban dan mempersiapkan 

seluruh keperluan untuk proses pemberangkatan, termasuk penginapan 

korbannya. Persoalannya, yang menjadi calo ini tidak hanya satu orang 

melainkan berantai, sehingga banyak tangan yang terlibat. Jadi di daerah 

asal saja bisa terjadi korban berpindah tangan dari calo yang satu ke calo 

yang lainnya. Kemudian diaper lagi ke calo di Jakarta atau Surabaya. Lalu 

dibawa atau dikirim ke Batam, Tanjung Pinang, Bintan ataupun Karimun. 

Selanjutnya mereka diberangkatkan ke negara tetangga naik 

pompong/perahu kecil dan di sana sudah ada yang menampung, yaitu 

tekongnya. 

Pihak korban biasanya langsung direkrut oleh sponsor dari tempat 

asal kemudian di bawa ke Batam dan dijanjikan untuk dipekerjakan. 

Pekerjaan yang ditawarkan antara lain, misalnya, untuk bekerja di salon 

atau kerja di restoran di Malaysia, dan sebelum berangkatkan transit dulu 

di Batam. 

Selain itu, dalam merekrut korbannya para sponsor tersebut 

biasanya juga melakukan pendekatan terhadap orang tua korban di 

kampung-kampung. Mereka mengatakan bahwa anaknya akan diberi 

pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi dan untuk meyakinkan 

terhadap orang tua tersebut mereka memberikan sejumlah uang. Dengan 

demikian tentu saja orang tua korban cukup percaya terhadap apa yang 

dikatakan si sponsor bahwa anaknya akan dipekerjakan antara lain di mal, 

di restoran di Batam, dan sebagainya. Namun kenyataannya antara yang 

dijanjikan dengan apa yang dilaksanakan berbeda. 

Selain memberikan uang kepada orang tua korban, pihak sponsor 

juga menanggung semua biaya seperti untuk transportasi, akomodasi, 

konsumsi, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu 

pihak korban pun terbuai karena untuk mendapatkan pekerjaan tersebut 

dia tidak perlu mengeluarkan biaya. Celakanya, setelah sampai di tempat 

77

tujuan barulah korban diberitahu bahwa keseluruhan jumlah uang yang 

telah dikeluarkan oleh sponsor tersebut, dari awal pengeluaran di 

kampung sampai di tempat tujuan pada akhirnya dikalkulasi sebagai 

hutang si korban dan harus dilunasi selama menjalankan pekerjaannya. 

Selama hutang tersebut belum dilunasi maka korban tidak diperbolehkan 

berhenti kerja dan harus mengikuti aturan dari trafficker yang 

bersangkutan. 

Selain melakukan rekrutmen secara face to face di daerah 

pedesaan, ada pula para sponsor di perkotaan yang menjaring korbannya 

dengan memasang iklan di media cetak. Sebagai ilustrasi, Linda (bukan 

nama sebenarnya), gadis keturunan Sumatera yang tinggal di Bekasi 

adalah anak tunggal dan ayahnya sudah meninggal. Ia direkrut di 

belakang Carefour Cileduk melalui iklan di koran Pos Kota dengan iming 

iming penghasilan 30 juta per bulan. Ketika melamar dia diterima untuk 

bekerja di Singapore. Sebelum diberangkatkan, dia menginap (ditampung) 

dulu beberapa malam di rumah sponsornya, dan ternyata di sana sudah 

banyak orang datang silih berganti. Kemudian dia diberangkatkan 

bersama 2 orang temannya dari bandara Cengkareng ke Batam dan 

semua surat-suratnya sudah dibuatkan dan disiapkan oleh sponsornya. 

Meskipun Linda kelahiran tahun 1984, tetapi dalam pasportnya dipalsukan 

oleh rekruter menjadi kelahiran 1986. 

Meskipun ia berangkat bersama, bertiga, namun mereka memiliki 2 

bos yang berbeda, karena 2 orang akan dikirim ke Singapore dan 1 orang 

untuk ke Malaysia. Sesampainya di bandara Hang Nadiem, Batam, dia 

dijemput oleh ajudan bosnya yaitu seorang enci dan satu engkoh serta 

anak kecil dan dibawa ke salah satu hotel. Di sana sudah menunggu 

seseorang (orang Cina) yang menjadi bosnya dan dia pun diajak 

menginap dulu di situ. Sebelum nantinya diperdagangkan, di situ dia 

diminta untuk memberikan pelayanan seks dulu oleh bosnya. Baru 

keesokan harinya dia berangkat dari pelabuhan dengan kapal Batam Fast 

ke Singapore. 

78

Setibanya di Singapore, dia ditempatkan di suatu apartemen dan di 

sana sudah ada beberapa perempuan lain. Selama di sana , dia sempat 

diperdagangkan di Iorang 12 Singapore selama sekitar 6 hari. Pertama 

kali dia sempat menolak ketika akan dipakai oleh ternan bosnya. Tetapi 

tamu tersebut kemudian melaporkan kepada bosnya. Akibatnya, meski 

tidak disiksa secara fisik, dia dimarahi dan disuruh melayani temannya 

tersebut. Setiap bulan dia ditarget harus menyetor 120 kong (melayani 

120 tamu) atau rata-rata 6 - 7 tamu per hari. Bila tamunya kurang dari 

jumlah tersebut maka dia akan ditegur "bagaimana kamu mau melunasi 

utangmu kalau hanya dapat tamu segitu?". Seluruh penghasilan dari 

melayani tamu tersebut diserahkan kepada bosnya. Kalau bulan pertama 

tidak dapat mencapai target tersebut, maka harus melunasinya pada 

bulan kedua. Bulan berikutnya (kedua) ditarget 65 kong. Dalam 

melakukan pekerjaannya korban di rolling antara Singapore, Bali dan 

Batam setiap 15 hari sekali. 

Beberapa hari berselang, dari apartemen itu ada 2 perempuan 

korban yang kabur. Pada saat itu dia dan teman-temannya sempat 

diancam oleh bosnya bahwa bila dia atau siapapun yang kabur, maka 

ketika di Jakarta pasti akan dicari, karena mereka harus melunasi uang 

yang sudah dikeluarkan bos sebesar $ Sing. 1.000. Namun karena 

merasa dieksploitasi, akhirnya korban inipun kabur bersama seorang 

temannya. Dalam pelariannya dia pergi dan menginap di hotel 81 dengan 

membayar secara patungan, masing-masing $ Sing. 30. Dari situ dia pergi 

ke Harbour, tetapi berpisah dengan temannya karena dia mau pulang 

sendiri, sementara korban melalui pertolongan temannya yang dikontak 

melalui telepon pergi meminta pertolongan ke embassy. Setelah 

menginap semalam di embassy kemudian diberangkatkan dengan naik 

kapallaut ke Batam. 

Rekruter di Jakarta mendapat fee sebesar $ Sing. 1.000 dari 

bosnya untuk setiap perempuan yang bisa direkrut dan bisa dikirimkannya 

ke Singapore. tetapi seluruh biaya penginapan, makan, transport, dan 

dokumen seluruhnya dibiayai oleh rekruter di Jakarta. Jadi diperkirakan 

79

dari setiap anak perempuan yang bisa dikirimkan dia akan mendapatkan 

keuntungan sekitar 4 juta rupiah. 

Sebenarnya bila mau ditelusuri Janngannya, relatif jelas dan 

memang dapat ditelusuri kendati tersendat-sendat pula. Rekruter di 

Jakarta pernah berkata bahwa kenalannya banyak bahkan sampai 

dengan jenderal. 

Modus operandi dengan jebakan hutang ini tampaknya menjadi 

satu modus utama yang digunakan oleh semua trafficker dan cukup 

effektif dalam mengendalikan korbannya. Jeratan hutang dimanfaatkan 

untuk mengikat korban agar tidak kembali ke daerah asal dan terus 

bekerja di lokasi yang sudah diatur oleh pelaku perdagangan orang 

(trafficker). Hutang yang dibebankan kepada korban perdagangan orang 

(trafficking) berdasarkan kalkulasi pengeluaran yang telah dikeluarkan 

untuk kepentingan pemberangkatan korban dari daerah asal ke daerah 

tujuan. Jadi, misalnya, dari mulai sponsor meninggalkan sejumlah uang 

buat orang tua korban, memberi uang untuk rekruter lokal, ditambah lagi 

dengan biaya perjalanan, penginapan di jakarta, tiket pesawat, dan 

sebagainya akan dikalkulasi sebagai hutang korban . 

Kemudian ketika sampai ditempat tujuan mereka baru diberitahu 

bahwa korban memiliki hutang sejumlah tersebut, dan untuk 

membayarnya ia diharuskan bekerja terus sampai hutangnya lunas. 

Padahal ketika mereka melayani tamu , apa yang dia peroleh tidak 

diterima secara penuh karena harus dipotong oleh berbagai potongan, 

sehingga apa yang diterimanya sangat minimal. Oleh karena itu mau tidak 

mau mereka harus berutang lagi kepada bosnya untuk menutup 

kekurangan hidupnya seperti untuk makan, kosmetik, dan sebagainya. 

Akibatnya dia terjebak ke dalam lingkaran atau jebakan hutang sehingga 

sulit untuk ke luar dari dunia prostitusi tersebut. 

Mengacu pada uraian pengalaman beberapa korban perdagangan 

orang (trafficking) di atas, maka adalah benar bahwa jeratan hutang 

adalah salah satu sarana bagi orang atau kelompok orang untuk 

80

menguasai seseorang untuk tujuan mempunyai kendali atau kontrol atas 

seseorang, atau untuk memaksakan kehendak atau kepentingan , atau 

untuk eksploitasi. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Anti 

Slavery lnternatioal /Anti Kemiskinan lnternasional 34 , bahwa: 

" seseorang masuk ke dalam jeratan hutang jika tenaga kerja atau 

kerjanya dipakai sebagai alat untuk melunasi hutang atau uang yang 

sudah diberikan di muka. Biasanya orang tertipu atau terjebak daiam 

kerja tanpa upah atau dengan upah yang sangat sedikit (untuk 

melunasi hutang tersebut), dengan kondisi kerja yang melanggar HAM. 

Umumnya pula, nilai tenaga atau kerja yang dilakukan oleh pekerja 

yang terejerat hutang melebihi jumlah uang yang dipinjam atau 

diberikan dimuka tersebut." 

Sedangkan dalam Konvensi Tambahan PBB tentang Penghapusan 

Perbudakan, Perdagangan Budak dan lnstitusi serta Trafficker- Trafficker 

Serupa Perbudakan (1956) 35 , Jeratan Hutang didefinisikan sebagai: 

"Jeratan Hutang, yaitu: status atau kondisi yang timbul dari suatu janji 

oleh penerima prnJaman berkenaan dengan jasa yang akan 

diberikannya secara pribadi atau oleh seseorang yang berada di bawah 

kekuasaanya sebagai jaminan untuk hutang tersebut, dan jika nilai dari 

jasa tersebut secara taksiran yang masuk akal tidak diterapkan dalam 

hal pelunasan hutangnya atau lamanya waktu serta sifat jasa tersebut 

tidak dibatasi dan tidak didefinisikan" (Pasal. 1 a) 

Sementara itu, Jeratan Hutang dalam penjelasan International 

Labour Organization (ILO) /Organisasi Buruh lnternasional mengenai 

Jeratan Hutang dan Buruh ljon, adalah 36 ; 

"Terjadi saat seseorang dijadikan jaminan terhadap hutang atau 

pinjaman. lnilah hal yang membedakan antara kerja paksa dan 

perbudakan. Seseorang yang dimaksudkan harus melakukan sebagian 

atau keseluruhan dari suatu pekerjaan untuk membayar hutang yang 

telah timbul. Dalam banyak kasus, hutang ini tercipta karena pada satu 

sisi, pekerjaan atau jasa yang dilakukan dinilai sangat rendah 

sedangkan pada sisi lain manjikan menyediakan makanan, dan tempat 

34 Konferensi Nasional "Jeratan Hutang dalam Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia" 

oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Rl, ACILS, ICMC, USAID. 

35 1bid. 

36 1bid. 

81

tinggal dengan harga yang sangat tinggi sehingga membuat pekerja 

sulit melepaskan diri dari hutang tersebut. Hutang juga dapat timbul dari 

proses perekrutan dan transportasi, yang pada akhirnya mempengaruhi 

tingkat kebebasan dalam suatu hubungan kerja." 

Lebih lanjut, dijelaskan oleh ILO dalam bahasannya tentang 

"Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Kerja Paksa 2005" 37 , hutang dapat 

disebut atau digolongkan jeratan hutang atau hutang yang menjerat jika 

memenuhi unsur-unsur berikut: 

Seseorang yang berhutang atau orang lain yang mempunyai 

hubungan dengan yang berhutang dijadikan sebagai jaminan terhadap 

hutang /pinjaman; 

Seseorang yang berhutang tersebut melakukan sebagian atau 

keseluruhan pekerjaan untuk melunasi hutang dengan tingkat bunga yang 

sangat tinggi; 

Hutang segaja diciptakan untuk memberikan kesulitan pekerja 

untuk melepaskan diri dari hutang karena pekerjaan atau tenaga kerja 

dinilai sangat rendah dan makanan, tempat, transportasi dan akomodosi 

lain disediakan oleh majikan atau germo atau mucikari atau pemilik rumah 

dan sebagainya dengan harga sangat tinggi; 

Hutang yang muncul dari proses perekrutan atau transportasi 

mempengaruhi tingkat kebebasan dalam hubungan kerja; 

Terjadi penipuan tentang hak dan kondisi kerja, lnformasi kontrak 

kelihatan resmi tetapi majikan mendapatkan keuntungan finansial atau 

keuangan atau jasa atas dasar penipuan, yang disemua negara ianggap 

melanggara hukum. 

Dengan jeratan hutang tersebut maka akan tercipta kondisi di mana 

para pihak yang meminjamkan tetap dapat mengambil keuntungan 

secara finansial atau keuangan dari orang atau pihak yang berhutang 

yang antara lain menyebabkan seseorang yang berhutang tetap terus 

bekerja untuknya karena mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari 

37 Ibid. 

82

hutang atau dari pekerjaanya, terus melayani kebutuhan atau 

kepentingan-kepentingan dengan tanpa bayaran atau dengan bayaran 

yang sangat rendah kepada orang yang memberi pinjaman atau hutang 

sehingga pada gilirannya mereka tidak melawan atau tunduk dibawah 

kontrol penguasaan orang yang memberi hutang atau pinjaman tersebut. 

Dalam kasus-kasus jeratan hutang, biasanya hutang sudah timbul 

sejak orang memulai proses perpindahanya ke daerah lain untuk tujuan 

mencari atau bekerja. Tidak hanya masalah korban tidak mempunyai 

uang untuk membayar semua biaya untuk keperluan bekerja, melainkan 

para korban juga dikondisikan untuk mempunyai hutang kepada pelaku 

dengan jumlah yang besar. Seperti dompet dan uang dirampas, korban 

dijanjikan bekerja dengan biaya gratis atau ditanggung pelaku sehingga 

korban tidak perlu memikirkan atau mempersiapkan biaya. 

Keperluan-keperluan yang membutuhkan biaya tersebut antara lain 

seperti biaya imigrasi, transportasi, makan dan minum, pakaian 

(akomodasi lain), dokumen atau administrasi perjalanan, biaya pelatihan, 

biaya penampungan atau penginapan, dan sebagainya. Biaya-biaya yang 

dijanjikan gratis tersebut kemudian dibebankan kepada korban di tempat 

kerja atau di tempat tujuan ditambah bunganya sehingga korban 

mempunyai hutang yang besar dan harus diangsur dengan cara dipotong 

atau ditahan atau dirampas gajinya. 

Situasi tersebut menjadikan pelaku perdagangan orang (trafficker) 

mempunyai kendali penuh terhadap diri korban. Sehingga para pelaku 

mudah memaksakan kehendak dan kepentingannya kepada korban. 

Sementara korban tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti 

kehendak para pelaku. Akibatnya para korban mengalami kesulitan untuk 

keluar atau melepaskan diri dari situasi yang mengeksploitasi mereka. 

Modus perdagangan orang (trafficking) yang akhir-akhir ini marak 

adalah dengan menghilangkan dokumen ketika korban sudah sampai di 

tempat tujuan, supaya mereka masuk lagi ke Indonesia melalui jalan-jalan 

tikus. Hanya saja ketika mereka tertangkap biasanya tidak diproses 

83

hukum oleh polisi karena merasa kasihan menjadi korban , selain 

pertimbangan bahwa mereka merupakan warga Indonesia. Kalaupun 

tertangkap, mereka hanya diberi pengarahan bahwa apa yang 

dilakukannya salah dan dijelaskan mengenai pentingnya dokumen bagi 

mereka. Mereka biasanya akan diinapkan di kantor polisi semalam atau 

diserahkan ke Dinas Sosial, yang biasanya kemudian dipulangkan oleh 

Dinas Sosial secara gratis dengan menggunakan kapal laut. Atau bila 

mereka mau membiayai kepulangannya sendiri, maka polisi membantu 

pengurusannya untuk pulang langsung ke daerah asalnya. Bantuan 

tersebut diperlukan agar mereka tidak dijadikan sasaran pemerasan oleh 

tekong-tekong di sini. Karena kadang-kadang mereka dikenakan paket 

biaya pulang mulai dari carter mobil menuju ke pesawat, biaya pesawat, 

biaya kapal, dan sebagainya. Bila dirata-rata, untuk kepulangan tersebut 

mereka bisa menghabiskan 5 juta rupiah. Meskipun mereka sebenarnya 

tidak begitu mempermasalahkan, karena yang penting bisa sampai di 

tujuan. 

Modus lainnya yang banyak terungkap dalam penelitian ini adalah 

adalah perkawinan palsu. Modus ini terungkap dari kasus yang dilakukan 

oleh orang Malaysia yang melakukan pernikahan dengan orang Indonesia 

dan tercatat dilakukan di Bekasi. Namun ketika keabsahan pernikahan 

tersebut- dicek di KUA Bekasi, ternyata buku nikahnya fiktif (bodong) 

karena tidak tercatat di KUA. 

Karban pernikahan bodong yang pernah diproses hukum mencapai 

13 orang. Menurut para korban mereka memang tidak menikah di depan 

KUA melainkan hanya dilakukan secara siri saja. Umur korban bervariasi 

tidak semuanya di bawah umur, ada yang umur 17, 18, 25 , tetapi rata-rata 

sudah cukup umur. Asal daerah para korban pun bervariasi seperti dari 

Cirebon, lndramayu, Lampung dan sebagainya. Jadi pernikahan tersebut 

sebenarnya hanya sebagai modus trafficking yang dilakukan untuk 

mengelabui petugas penegak hukum, karena realitanya mereka yang 

menjadi korban pernikahan ini akhirnya dijual ke Malaysia. Rata-rata 

perempuan korban tersebut tidak mengetahui akan dipekerjakan di 

84

Malaysia. Menurut para korban yang ditemui dalam penelitian ini , pelaku 

perdagangan orang (trafficker) tersebut mengaku memiliki usaha restoran 

sehingga mereka terkena rayuannya dengan harapan masa depannya 

menjadi lebih terjamin. 

Ada juga modus di mana orang Nigeria mengawini secara resmi 

perempuan Indonesia yang masih produktif tetapi membutuhkan finansial. 

Kemudian setelah hamil dan melahirkan, mereka di bawa ke luar negeri. 

Selanjutnya perempuan tersebut diberi ongkos untuk pulang ke Indonesia 

tetapi anaknya ditinggal di luar negeri. Tetapi kebanyakan ibu-ibu tersebut 

mau melakukan hal tersebut. Hal semacam itu juga banyak terjadi di 

daerah Pontianak dan Samarinda yang banyak orang Cinanya, tetapi 

umumnya mereka menikah dengan orang Taiwan. Kemudian setelah 

memiliki anak mereka dibawa ke Taiwan. Ketika sampai di Taiwan, 

suaminya membolehkan istrinya pulang ke Indonesia tetapi anaknya tidak 

boleh dibawa pulang. 

Pola jaringan trafficking yang dikembangkan dalam pengiriman 

korban, biasanya sponsor di daerah asal sudah mengontak pihak 

penerima atau traffickerdi daerah tujuan. Ia memberi tahu bahwa ia sudah 

mendapat beberapa klien dan pihak penerima tinggal menunggu di 

Bandara Batam. Dalam proses pengirimannya, sebelum diberangkatkan 

ke daerah tujuan kebanyakan para korban tersebut ditampung dulu di 

Jakarta. Dari sana baru kemudian diberangkatkan ke Batam. 

Adapun pola awal yang digunakan para pelaku perdagangan orang 

(trafficker) dalam pengiriman korban, pihak sponsor turut mendampingi 

mengantar korban mulai dari kampung atau daerah asalnya sampai di 

Batam atau tempat tujuan. Dalam proses ini bos traffickemya hanya 

mentransfer sejumlah uang kepada pihak sponsor untuk membiayai 

berbagai pengeluaran yang dibutuhkan sponsor. Sementara bos pelaku 

perdagangan orang tinggal menunggu dan menerima korban di tempat 

yang diinginkannya. Namun sekarang ini pola pengiriman semacam itu 

telah ditinggalkan atau berubah. Perubahan tersebut terjadi karena pola 

85

semacam itu seringkali dapat dideteksi dan ditangani oleh polisi. Bahkan 

karena polisi sudah paham dengan pola tersebut, ada trafficker yang 

pernah tertangkap dan disidangkan sebanyak 2 kali . 

Pola pengiriman yang sekarang berkembang adalah , pihak sponsor 

hanya mengantar sampai Jakarta dan korbannya kemudian 

diberangkatkan sendiri dari bandara Cengkareng ke bandara Hang 

Nadiem di Batam tanpa diantar ataupun didampingi oleh anggota jaringan 

trafficker. Karban yang diberangkatkan tersebut hanya diberi petunjuk, 

misalnya, setelah sampai di bandara Batam ia disuruh ke luar dan 

mencari toilet atau musholla, dan diberitahu nanti akan ada orang yang 

menjemputnya di situ. Selanjutnya, di Batam sudah ada orang lain dari 

anggota jaringan trafficker yang bertugas menjemput korban dan 

membawanya ke bos trafficker atau pengguna/pemesan. Jadi mata 

rantainya cukup panjang bisa sampai 4 atau 5 tangan , dari mulai sponsor 

kampung yang kemudian dioperkan kepada beberapa perantara yang 

saling tidak mengenal. Kota yang dijadikan tempat transitnya pun sekitar 4 

atau 5 tempat. Setibanya di Bandara Hang Nadiem pun korban masih 

dipindah tangankan. Sehingga korban tidak mengetahui lagi siapa saja 

yang membawanya dan tidak pernah melihat lagi siapa yang 

membawanya dari jakarta. Ia hanya mengetahui sebatas sponsor 

kampungnya saja. Modus ini dikembangkan oleh para pelaku 

perdagangan orang (trafficker) untuk memutus jaringan, sehingga tidak 

jarang sponsor yang melakukan rekruitmen di daerah asal tidak 

mengetahui lagi siapa yang menjadi bosnya di Batam. 

Dalam menghadapi pola jaringan yang dikembangkan pelaku 

perdagangan orang (trafficker) tersebut pada awalnya sempat membuat 

pihak aparat keamanan kesulitan untuk mendeteksi apakah di Bandara 

tersebut ada yang menjadi korban trafficking atau tidak. Tetapi, menurut 

informan dari LSM, sekarang ini pihak petugas polsek bandara sudah 

lebih responsif dalam mendeteksi para korban trafficking. Ketika petugas 

melihat orang yang diduga menjadi korban perdagangan orang 

(trafficking) maka akan segera diidentifikasi dan ditanya kemana 

86

- 

tujuannya dan sebagainya sehingga dapat segera ditangani sebagaimana 

mestinya. 

Dalam proses penyidikan , modus operandi dengan memutus 

jaringan semacam itu seringkali menyulitkan polisi, karena ketika polisi 

tengah melakukan penyidikan biasanya pelaku utamanya sudah kabur 

atau bos traffickemya tidak terlacak. Hal ini terjadi karena mereka yang 

ada dalam mata rantai jaringan trafficking tersebut tidak mengenal satu 

sama lain, bahkan mungkin ia tidak menyadari bahwa apa yang 

dilakukannya termasuk dalam jaringan trafficking. Sebagai ilustrasi 

bagaimana seseorang terperangkap dalam model jaringan yang terputus 

tersebut tampak dari kisah seorang narapidana perdagangan orang 

(trafficking) berikut ini. 

Kiki (bukan nama sebenarnya) berasal dari Medan dan pernah 

tinggal di Batam selama 10 tahun karena memiliki usaha jasa membantu 

pengurusan pembuatan pasport. Namun bisnis pembuatan pasport 

tersebut sudah lama ditinggalkan sejak pindah ke Singapore. Selama ini ia 

telah lama tinggal di Singapore bersama anak-anak dan suami yang 

berkewarganegaraan Singapore yang bekerja sebagai tour guide. 

Pada saat penelitian dilakukan, ia menjadi tahanan di Rutan Batam 

karena terlibat kasus perdagangan orang (trafficking), khususnya terlibat 

dalam membantu pembuatan pasport. Berdasarkan penuturannya, pada 

saat itu ia kebetulan sedang ke Batam untuk menjemput anaknya yang 

berlibur di Medan dan akan pulang ke Singapore. Namun ketika ia berada 

di Batam ada seorang temannya (ibu rumah tangga) yang meminta 

bantuan untuk dibuatkan pasport dengan imbalan 500 ribu rupiah 

sehingga Kiki pun membantu membuatkannya. 

Kiki tidak mengerti bahwa ia terlibat masalah perdagangan orang 

(trafficking) karena dulu pekerjaan sehari-harinya adalah pembuat 

pasport. Pada saat itu ia membantu membuatkan pasport asli yang 

dikeluarkan oleh lmigrasi. Ia tidak tahu bahwa pasport tersebut akan 

digunakan untuk perdagangan orang (trafficking) . Ia ditangkap karena ada 

87

orang Singapore yang tertangkap di pelabuhan ketika ia memberikan 

uang tunjuk kepada korban. 38 

88 

Kiki tidak begitu paham kenapa ia 

ditangkap polisi, karena ia merasa membuatkan pasport asli yang 

dikeluarkan secara resmi oleh intansi pemerintah, sementara yang 

mengeluarkan pasportnya (imigrasi) tidak ikut ditahan. Menurut pihak 

kepolisian, ia dilibatkan dalam kasus perdagangan orang (trafficking) 

karena ianggap turut memudahkan terjadinya trafficking tersebut. Selain 

itu ia mengambil keuntungan yang lebih besar dari pembuatan pasportnya 

dari yang biasanya 300 ribu rupiah menjadi 500 ribu rupiah sehingga 

memudahkan keluarnya pasport. Dalam hal ini polisi mengacu kepada 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang antara lain menyatakan bahwa 

kendati ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya untuk kegiatan 

perdagangan orang (trafficking) (seperti yang membujuk orang di 

kampung untuk bekerja), namun bila ternyata ujung-ujungnya 

mengakibatkan adanya korban perdagangan orang (trafficking) maka ia 

dapat dijerat oleh hukum. 

38 Di Batam banyak yang memberikan pinjaman uang tunjuk sekitar 500 sampai 1000 dolar 

dengan bunga 10% kepada orang yang mau bekerja di Singapore. Uang itu di berikan di Batam 

ketika mau berangkat dan iambil kembali ketika sampai di Singapore oleh orang yang sudah 

menunggu di sana. Jadi ada orang yang memberikan uang di Batam dan sudah ada orang yang 

menunggu di Singapore. Orang yang memberikan pinjaman memberikan ciri-ciri orang yang 

diberi pinjaman kepada orang kepercayaannya di Singapore sehingga ia dapat mengenali siapa 

yang harus ditagih. Namun kebanyakan orang yang meminjamkan uang tersebut turut 

berangkat dengan si peminjam. Jadi sebenarnya mereka tidak berniat untuk melakukan 

trafficking, melainkan untuk mencari untung dengan mendapatkan bunga uang.

BAB6 

KERANGKA HUKUM DAN NON HUKUM DALAM UPAYA 

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN 

6.1.Kerangka Hokum 

PERDAGANGANPEREMPUAN 

Maraknya praktik perdagangan orang tidak dapat dipungkiri lagi 

sebagai suatu kenyataan yang telah lama ada. Tingginya data korban 

perdagangan orang seperti yang telah diidentifikasi dan dibantu oleh 

International Organization for Migration (10M) sepanjang Maret 2005 - 

Juni 2010 (lihat tabel 4) disebabkan kurangnya kesadaran maupun 

ketanggapan dari masyarakat dan belum adanya ketentuan yang 

komprehensif bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya apatur 

pemerintah terhadap praktik perdagangan orang. 

Tabel4. 

Korban Perdagangan Orang 

Perempuan 150 218 368 

Sumber: Data Karban Trafficking, /OM Tahun 2010. 

Mayoritas korban perdagangan orang yang telah dibantu oleh 10M 

sepanjang empat tahun tersebut adalah perempuan, dan lebih dari 20% 

di antaranya tergolong anak-anak yang memang paling rentan untuk 

diperdagangkan. 

Data di atas tentu saja tidak mencerminkan jumlah korban yang 

sesungguhnya, bagaikan fenomena gunung es, karena perdagangan 

orang adalah jenis underreported crime. Mengapa demikian? Hal ini 

89

disebabkan karena banyak korban yang tidak mempunyai kesempatan 

untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian atau merasa takut melaporkan 

kasus yang menimpanya, bahkan merasa tabu untuk mengungkapkan 

kasus yang dialaminya demi menjaga martabat diri dan keluarganya. 

Indonesia selama ini tidak hanya dikenal sebagai negara pengirim, 

namun juga sebagai negara transit dan penerima. Artinya beberapa 

daerah di Indonesia, dikenal sebagai daerah korban berasal dan ada 

beberapa daerah yang menjadi tempat korban dieksploitasi. Mereka tidak 

hanya diperdagangkan dalam wilayah Indonesia namun juga ke luar 

wilayah negara. Sepuluh propinsi tujuan terbesar dari perdagangan orang 

dalam wilayah Indonesia adalah Kepulauan Riau, DKI, Jawa Timur, 

Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Bangka 

Belitung, Riau dan Sulawesi Tengah. Sedangkan sepuluh negara tujuan 

terbesar perdagangan orang dari Indonesia, adalah Malaysia, Saudi 

Arabia, Singapore, Jepang, Kuwait, Sirya, Iraq, Jordania, Suriname dan 

Mauritsia. 39 

Sebenarnya, komitmen Pemerintah untuk melakukan pencegahan 

dan penanggulangan perdagangan orang telah sangat kuat dan larangan 

praktek perdagangan orang sudah diatur dalam produk hukum nasional. 

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke 4, 

Pancasila, Sila kedua yaitu: "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab," 

menunjukan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan 

pasal 28 (1) negara menjamin "hak untuk tidak diperbudak" (amandemen 

Ke-2, tanggal 18 Agustus 2000). 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 297: 

"perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup 

umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". 

Meskipun pada kenyataannya korban perdagangan orang tidak hanya 

39 Ana Sakreti, International Organization for Migration (10M), Upaya Pencegahan dan 

Penanganan Perdagangan Orang. Disampaikan dalam Rakornas Gugus Tugas Pencegahan dan 

Penanganan TPPO, Hotel Horison, Bekasi, 29 September- 1 Oktober 2010. 

90

- 

perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, melainkan orang-orang 

yang berada dalam posisi rentan , baik perempuan , laki laki, dewasa dan 

anak-anak. Selain itu KUHP pasal 297 ini juga memberikan sanksi yang 

terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban 

akibat kejahatan perdagangan orang . 

Pasal 324 KUHP: "Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya 

orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan 

perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau 

tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam 

dengan pidana penjara paling lama 12 tahun". 

Pasal 324 KUHP mengatur "Perniagaan budak belian" 

(Siavenhandel), tetapi Perbudakan di Indonesia menurut hukum 

berdasarkan pasal 169 "lndische Staatsregeling" pada tanggal 1 Januari 

1860 telah dihapus dengan pertimbangan bahwa , perbudakan tidak akan 

pernah terjadi di zaman modem in i. Tetapi ternyata asumsi tersebut keliru 

karena justru di era globalisasi ini "Siavenhandel" marak kembali dalam 

wujud yang lebih canggih dan lebih berani serta dilakukan secara terang 

terangan maupun terselubung. Perempuan pekerja domestik sering 

diperlakukan layaknya sebagai budak, dipekerjakan tanpa mendapatkan 

upah sama sekali, tidak diberikan tempat istirahat yang layak dan 

dirampas kebebasan bergeraknya. Tarif yang ditetapkan oleh agen 

perekrut tenaga kerja kepada calon majikan, seolah memberikan 

kekuasaan kepada majikan atas pekerja domestik yang telah dibelinya. 

Sehingga untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sebesar 

besamya dari pekerja domestik, majikan mengeksploitasi korban secara 

terus menerus. Larangan perbudakan juga diatur dan tercantum dalam 

pasal 10 Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950. 

Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Setiap anak 

berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 

91

pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai 

bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya". 

Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

yang juga mengkriminalisasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual 

terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 88. 

Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Setiap orang 

yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri 

atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 

(enam puluh juta rupiah)". Sementara itu pada pasal 88 menyebutkan 

bahwa: "Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)". 

Perilaku "perdagangan perempuan" merupakan akibat dari evolusi 

dari masyarakat, di mana perilaku tersebut dapat mengakibatkan kerugian 

di pihak perempuan baik secara fisik maupun psikis. Untuk menghambat 

atau menertibkan perilaku tersebut diperlukan suatu pranata hukum, 

sehingga perbuatan tersebut menjadi perilaku yang dilarang berdasarkan 

aturan hukum yang berlaku. 

Beberapa peraturan hukum yang dapat menjerat para pelaku 

kejahatan antara lain tertuang dalam: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1996 

tentang KUHP pasal 324, pasal 333 ayat 1-4, pasal 297, Pasal 324, 

yang menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya 

orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan 

perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau 

92

tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". 

Pasal 333, yang menyatakan bahwa:(1) Barang siapa dengan 

sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau 

meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan 

pidana penjara paling lama delapan tahun; (2) Jika perbuatan itu 

mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan 

pidana paling lama sembilan tahun; (3) Jika mengakibatkan mati diancam 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (4) Pidana yang 

ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan 

sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan 

kemerdekaan. 

Pasal 297, yang menyatakan bahwa:'Perdagangan wanita dan 

perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana 

penjara paling lama enam tahun". 


Tentang Keimigrasian, Pasal 55 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang 

yang dengan sengaja: a.Menggunakan surat perjalanan Republik 

Indonesia sedangkan ia mengetahui/sepatutnya menduga bahwa surat 

perjalanan itu palsu/dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 tahun/denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah); b Menggunakan surat perjalanan orang lain/surat perjalanan 

Republik Indonesia yang sudah dicabutldinyatakan batal atau 

menyerahkan kepada orang lain surat perjalanan Republik Indonesia yang 

diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, 

dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 

Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah); c. Memberikan data yang tidak sah 

atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh surat perjalanan 

Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 

Rp.1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); d. Memiliki atau menggunakan 

93

secara 2 atau lebih surat perjalanan Republik Indonesia yang semuanya 

berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda 

paling banyak Rp.1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". 

Pasal 56, yang menyatakan bahwa : "Dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); a.Setiap orang yang dengan 

sengaja melawan hukum, mencetak, mempunyai, menyimpan blanko 

surat perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; 

b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, 

mempunyai /menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan surat 

perjalanan Republik Indonesia /dokumen keimigrasian40. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan bahwa : " Dipidana dengan pidana 

penjara paling sing kat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan I atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) 

dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), setiap 

orang yang: a. Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di 

luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4; b.Menempatkan TKI 

tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, atau c. Menempatkan 

calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan 

nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dalam pasal 

30". 

Sementara pada Pasal 103 ayat (1) dinyatakan bahwa : "Dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu 

milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar 

rupiah) setiap orang yang :a.Mengalihkan atau memindahkan tangankan 

SIPP TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 19; b.Mengalihkan atau 

memindahtangankan SIP kepada pihak lain, sebagaimana dimaksud 

40 UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, Sinar Grafindo, Jakarta, hal. 19. 

94

dalam pasal 33; c.Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35; d.Menempatkan TKI 

yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 45; e.Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan 

kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50; 

f.Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 51 ; g.Menempatkan TKI di luar negeri tanpa 

perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68; 

atau h. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi 

selama masa di penampungan dimaksud dalam pasal 70 ayat (3)", 

Pasal 104 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Dipidana dengan 

pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) 

tahun dan I atau denda paling sedikit Rp.1 00.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap 

orang yang:a. Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana 

dipersyaratkan dalam pasal 24; b. Menempatkan TKI di luar negeri untuk 

kepentingan perusahaan sendiri tanpa ijin tertulis dari menteri 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, ayat (1 ); c. Mempekerjakan calon 

TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal46; d.Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak 

memiliki KTKLN sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 64; atau e. Tidak 

memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan 

perlengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 Ayat 2 ; f. 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan 

tindak pidana pelanggaran". 41 


Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 74 ayat (1), yang menyatakan bahwa: 

"Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan 

pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Segala pekerjaan dalam bentuk 

41 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri 

95

perbudakan atau sejenisnya; b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan 

menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran , produksi 

pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian ; c. Segala pekerjaan yang 

memanfaatkan, menyediakan /melibatkan anak untuk produksi dan 

perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat aditif 

lainnya; d.Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, 

keselamatan/moral anak". 

Pasal 74 ayat (2), yang menyatakan bahwa: "Jenis-jenis pekerjaan 

yang membahayakan kesehatan, keselamatan/ moral anak sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri". 

Pas a I 183 ayat (1 ), yang menyatakan bahwa: "Barang siapa 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 dikenakan 

sanksi penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

dan /atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp . 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)". 

Pasal 183 ayat (2) , yang menyatakan bahwa : "Tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana 

kejahatan". 42 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5, menyatakan 

bahwa: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: a. 

Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; d. 

Penelantaran rumah tangga. Sementara itu dalam Pasal 8, dinyatakan 

bahwa: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c 

meliputi: a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b.Pemaksaan 

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan 

tertentu". Pasal 46, menyatakan bahwa: "setiap orang yang melakukan 

42 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

96

perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf 

a dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau denda paling 

banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)". Pasal 47, 

menatakan bahwa: "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap 

dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda 

paling sedikit Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) atau denda paling 

banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)". 43 

Selain upaya represif, dibutuhkan juga upaya preventif dengan 

menggunakan metode pendekatan secara sosial ( Sosia/ Crime 

Prevention) dalam upaya mencegah "perdagangan perempuan" seperti 

yang diungkapkan oleh M. Kemal Dermawan 44 , bahwa Social Crime 

Prevention adalah segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar 

penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan 

pelanggaran. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi atau pemberian 

informasi, peningkatan pendidikan, peningkatan lapangan kerja dan 

mengurangi kemiskinan. 

Sikap Pemerintah Rl untuk memerangi perdagangan orang 

dipertegas kembali dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

88 Tahun 2002 45 

tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan 

43 UU Rl No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2004, hal. 9, 10, 29. 

44 Mohammad Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung : PT. Aditya Bakti, 

2000. 

45 Pengertian Perdagangan Perempuan dan Anak menurut Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 

2002, adalah segala tindakan perilaku trafiking yang mengandung salah satu atau lebih 

tindakan perekrutan pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, 

pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, 

perempuan dan anak. Dengan cara ancaman penggunaan kekerasan verbal dan fisik, 

penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika 

seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lainlain), 

memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan di mana perempuan dan akan 

digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedofilia), buruh migran 

legal maupun ilegal; adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah 

tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, 

serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. 

97

Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), serta pengajuan 

Rencana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang sebagai usul inisiatif Pemerintah ke DPR Rl pada tahun 2004. RUU 

ini pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 berada pada 

urutan 22 dari 55 RUU yang akan dibahas oleh DPR Rl Hasil Pemilu 

2004. 

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan 

dan Anak (RAN-P3A) merupakan rencana aksi yang terpadu lintas 

program dan lintas pelaku pusat maupun daerah, tidak saja untuk upaya 

pencegahan, penegakan hukum dan perlindungan kepada korban, tetapi 

juga terintegrasi dengan penanggulangan akar masalahnya. lmplementasi 

RAN-P3A dibarengi dengan langkah-langkah nyata di bidang 

penanggulangan kemiskinan, kesehatan dan peningkatan kualitas 

pendidikan baik formal, non-formal maupun informal (pendidikan dalam 

keluarga), serta kegiatan pemberdayaan lainnya yang relevan. 

Upaya penghapusan perdagangan orang meliputi tindakan 

tindakan pencegahan (prevention), menindak dan menghukum 

(prosecution) dengan tegas pelaku perdagangan orang (trafficker), serta 

melindungi (protection) korban melalui upaya repatriasi, rehabilitasi, 

konseling, pendidikan dan pelatihan keterampilan, termasuk menjamin 

hal-hal yang berkaitan dengan HAM-nya agar mereka bisa mandiri dan 

kembali berintegrasi ke masyarakat. Mengingat bahwa perdagangan 

orang berkaitan dengan kejahatan terorganisir lintas negara, maka 

kerjasama antar negara baik secara bilateral maupun regional serta 

kerjasama dengan badan-badan dan LSM internasional akan terus dibina 

dan dikembangkan. 

Tujuan umum RAN-P3A adalah: "Terhapusnya segala bentuk 

perdagangan perempuan dan anak". Sedang tujuan khusus adalah: 

1.Adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku 

perdagangan perempuan dan anak. 

98

- 

- 

2.Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban 

perdagangan perempuan dan anak yang dijamin secara hukum. 

3.Terlaksananya pencegahan segala bentuk praktek perdagangan 

perempuan dan anak di keluarga dan masyarakat. 

4.Terciptanya kerjasama dan koordinasi dalam penghapusan 

perdagangan perempuan dan anak antar instansi di tingkat 

nasional dan internasional. 

Adapun Sasaran RAN-P3A adalah: 

1) Teratifikasinya konvensi kejahatan terorganisir antar negara dan 

dua protokol tentang perdagangan manusia dan anak (The Optional 

Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of 

Children, Child Prostitution and Child Pornography, dan Prococol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women 

and Children [1989]). 

2) Disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan 

Perdagangan Perempuan dan Anak, Undang-Undang tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Perlindungan 

Buruh Migran dan aturan-aturan pelaksanaannya. 

3) .Adanya harmonisasi standar internasional berkaitan dengan 

dengan perdagangan orang ke dalam hukum nasional melalui revisi 

terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang 

Keimigrasian dan Undang-Undang Peradilan HAM. 

4) Diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus 

kejahatan perdagangan perempuan dan anak. 

5) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pusat Pelayanan Krisis 

untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan 

perempuan dan anak terutama di daerah beresiko. 

99

Eselon I dari 16 lnstitusi Pemerintah, Kepala Badan Narkotika Nasional, 

Direktur Reserse Pidana Umum MABES POLRI, serta 10 orang dari unsur 

LSM, Organisasi Wanita Keagamaan, Organisasi Pengusaha Wanita, 

Kamar Dagang dan lndustri dan Persatuan Wartawan Indonesia. 

Adapun tugas dari Gugus Tugas RAN-P3A adalah: 

1) Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan 

perdagangan (trafiking 46 ) perempuan dan anak yang dilakukan oleh 

pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau 

kualifikasi masing-masing. 

2) Advokasi dan sosialisasi trafiking dan RAN-P3A pada pemangku 

kepentingan (stakeholders). 

3) Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil 

serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN 

P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan 

penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku. 

4) Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah 

langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan 

perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. 

5) Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan 

perdagangan perempuan dan anak kepada Presiden dan masyarakat. 

Sesuai dengan tujuannya, Gugus Tugas memfokuskan diri pada upaya 

penghapusan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, 

sementara untuk menanggulangi akar masalahnya: kemiskinan (dalam 

berbagai bidang kehidupan), kesehatan dan kurangnya pendidikan, 

dilaksanakan secara lintas sektor, pusat dan daerah, di bawah koordinasi 

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 

46 Trafiking adalah istilah dari Trafficking yang sudah dibakukan oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan sejak keberadaan Gugus Tugas RAN-P3A dalam rangka Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO) sejak tahun 2007. 

101

Selain Gugus Tugas RAN-P3A, juga ada gugus tugas yang lain 

yang masih berkaitan dengan penghapusan perdagangan orang seperti 

misalnya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk bagi Anak (Keputusan Presiden Rl No. 12 Tahun 2001), Gugus 

Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak (Keputusan Presiden Rl No. 87 Tahun 2002}, Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (Keputusan Presiden Republik I No. 77 

Tahun 2003}, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 

(Keputusan Presiden Rl No. 181 Tahun 1998), Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (dimandatkan oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia), dan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Keputusan Presiden Rl 

No. 1 Tahun 2004). 

Dalam era otonomi, di tingkat propinsi dan kabupaten/kota telah 

dibentuk pula gugus tugas serupa yang akan menyusun rencana aksi 

daerah. Menteri Dalam Negeri telah memberikan dukungan melalui Surat 

Edaran Departemen Dalam Negeri No. 560/1134/PMD/2003, yang 

ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia. 

Dalam surat edaran tersebut diarahkan bahwa sebagai focal point 

pelaksanaan penghapusan perdagangan orang di daerah, dilaksanakan 

oleh unit kerja di jajaran pemerintah daerah yang mempunyai 

kewenangan menangani urusan perempuan dan anak, melalui 

penye!enggaraan pertemuan koordinasi kedinasan di daerah dengan 

tujuan: 

1 )Menyusun standar minimum dalam pemenuhan hak-hak anak 

2)Pembentukan satuan tugas penanggulangan perdagangan orang 

di daerah 

3)Melakukan pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja 

4 )Mengalokasikan dana APBD untuk keperluan tersebut. 

Daerah sumber, daerah transit dan daerah perbatasan merupakan 

tempat-tempat yang dipriotaskan untuk segera dibentuk gugus tugas 

102

- 

penghapusan perdagangan orang tingkat daerah. Di beberapa propinsi 

dan kabupaten/kota, gugus tugas yang dibentuk seringkali tidak 

mengkhususkan diri pada masalah penghapusan perdagangan 

perempuan dan anak, tetapi juga menangani masalah penghapusan 

eksploitasi seksual komersial anak, penghapusan bentuk-bentuk 

pekerjaan terburuk bagi anak, dan hal-hal lain yang berkaitan. 

Di beberapa propinsi dan kabupaten/kota, misalnya, Pemerintah 

Propinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Orang 

Khususnya Perempuan dan Anak, dan melalui Surat Keputusan Gubernur 

Nomor 130 Tahun 2004 membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan 

Orang Khususnya Perempuan dan Anak. 

Pemerintah Propinsi Sumatera Utara juga telah mengeluarkan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Perdagangan Perempuan dan Anak, dan membentuk Gugus Tugas RAN 

P3A Sumatera Utara. 

Sementara itu di Propinsi Riau, Pemerintah Kota Dumai Propinsi 

Riau, bulan Januari 2005 telah membentuk Gugus Tugas Penghapusan 

Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak dan sedang dalam 

tahapan menyusun Rencana Aksi Daerah. 

Begitu pula halnya dengan Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan 

Riau pada tanggal 15 April tahun 2009 telah mengeluarkan SK Nomor 

218.a Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas 

Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak (P3A). 

Pemerintah Daerah Khusus lbukota (DKI) Jakarta melalui Surat 

Keputusan Gubernur Nom or 1099 Tahun 1994 telah mengeluarkan 

Peraturan Pelaksanaan tentang Peningkatan Kesejahteraan bagi Pekerja 

Rumah Tangga di DKI Jakarta. Tahun 2004, Pemerintah DKI Jakarta 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang 

Ketenagakerjaan yang pasal-pasal di antaranya mengatur tentang buruh 

anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. 

103

Selain itu, Pemerintah Propinsi Jawa Barat melalui Surat 

Keputusan Gubernur Nomor 43 Tahun 2004 telah membentuk Komite 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, dan 

menyusun Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk bagi Anak, Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak. Rencana Aksi tersebut yang namanya menjadi Rencana 

Aksi Daerah Penghapusan BPT-ESKA-PPA Provinsi Jawa Barat Tahun 

2004-2008 telah selesai disusun dan menghasilkan dokumen dalam 

bentuk buku. 47 Adapun landasan penyusunan RAD Penghapusan BPT 

ESKA-PPA Provinsi Jawa Barat yang telah terbentuk tersebut adalah 

amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 

Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang 

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta 

merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 

tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keputusan Presiden Nomor 87 tentang 

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 88 tentang Rencana 

Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. 

Penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk bagi Anak, Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat juga 

diikuti pula oleh Pemerintah Kabupaten yang berada dalam wilayahnya, 

antara lain Pemerintah Kabupaten lndramayu menyusun Rencana Aksi 

Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak; 

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah membentuk Komite 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak; Pemerintah 

Kota Bandung membentuk Komite Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 

47 Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 

Untuk Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Perdagangan Perempuan dan Anak adalah 

suatu strategi dan program untuk mencegah dan menghapuskan segala situasi dan bentuk 

kegiatan yang mengganggu kelangsungan, pertumbuhan dan perkembangan anak. 

104

agi Anak dan menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak 

(Agustus, 2004). 

105 

DPRD Kota Bekasi bulan Mei 2004, juga telah mengesahkan 

Peraturan Daerah tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila sebagai 

perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 1998. 

Peraturan Daerah ini menjelaskan secara rinci definisi pelacur, pelacuran 

dan tempat pelacuran yang ditengarai menjadi salah satu pendorong 

terjadinya perdagangan orang. 

Propinsi Jawa Tengah melalui Pemerintah Kabupaten Cilacap 

Propinsi Jawa Tengah telah menyusun draft Peraturan Daerah tentang 

Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri. Pemerintah 

Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Aksi 

tentang Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan 

Anak. 

Sementara itu, Pemerintah Daerah lstimewa Yogyakarta telah 

menyusun draft Peraturan Daerah tentang Hubungan Kerja antara Pekerja 

Rumah Tangga dengan Majikan di Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta. 

Pemerintah Propinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan 

Gubernur No. 188/145/ KPTS/013/2003 telah membentuk Gugus Tugas 

Penghapusan Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual Komersial Anak 

dan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Draft 

Peraturan Daerah tentang Penghapusan Perdagangan Orang Khususnya 

Perempuan dan Anak telah disusun dan dalam proses pengesahan oleh 

DPRD. 

Rencana Aksi Propinsi Jawa Timur tentang Penghapusan 

Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak, Rencana Aksi 

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Rencana Aksi 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak tahun 2004- 

2008 direncanakan akan ditetapkan bulan Februari 2005. 

Di beberapa tempat lainnya di Propinsi Jawa Timur, seperti 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Surat Keputusan Bupati

Nomor 844 Tahun 2004 membentuk Komisi Perlindungan Anak. 

Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Pekerja Migran, juga telah menyusun Rencana Aksi 

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang akan ditetapkan 

bulan Februari 2005. Pemerintah Kota Ponorogo mengeluarkan Peraturan 

Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran. Pemerintah Kabupaten 

Blitar mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja 

Indonesia Blitar dan Anggota Keluarganya. Masih di Propinsi Jawa Timur, 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk Komite Perlindungan 

Anak berkaitan dengan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 

Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Perdagangan Anak. 

Sementara itu, Propinsi Kalimantan Barat melalui Pemerintah 

Kabupaten Sambas mengeluarkan Peraturan Daerah tentang 

Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Praktek-praktek 

Perdagangan Orang. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur melalui Surat 

Keputusan Gubernur No. 350/ K.36/2004 tanggal 25 Maret 2004 

membentuk Koalisi Anti Trafiking (KAT) Kalimantan Timur dan melalui 

Surat Keputusan Gubernur No. 463/K.214/2004 membentuk Komite Aksi 

Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Di Propinsi 

Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengeluarkan 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan 

Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Sumbawa. 

Aksi pembentukan Gugus Tugas terus berkembang dan dilakukan 

oleh Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di 

Indonesia. Hingga saat ini telah ada Gugus Tugas Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebanyak 18 di tingkat 

Propinsi dan 60 di tingkat Kabupaten/Kota. 

Sementara itu , Penindakan hukum kepada pelaku perdagangan 

perempuan, sesuai dengan kewenangannya diselenggarakan oleh yang 

berwajib (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) , akan tetapi mengingat 

perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang beroperasi diam- 

106

diam, kepada masyarakat umum, lembaga kemasyarakatan dan LSM, 

disosialisasikan agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap 

kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang 

jika melihat, menyaksikan atau mengindikasi adanya kegiatan 

perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus kepada 

terjadinya kejahatan itu. Pihak Kepolisian di seluruh wilayah telah 

membuka hot-fine yang dapat diakses oleh masyarakat yang ingin 

melaporkan adanya tindak kejahatan, dan pihak Kepolisian akan segera 

menanggapi dan menindaklanjuti informasi yang diberikan. 

Selain beberapa produk Undang-Undang di atas, masih ada lagi 

beberapa produk Undang-Undang yang memperlihatkan komitmen 

Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan 

perempuan. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan 

Kepala Kepolisian Negara Rl (Oktober 2002) mengenai Pelayanan 

Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan 

komitmen pemerintah untuk menjalin kerjasama lintas sektoral yang 

sinergis, terpadu, dan terkoordinasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, termasuk menyediakan anggaran yang 

memadai. 

Produk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, selain yang sudah disebutkan beberapa 

pasal terdahulu (pasal 83 dan pasal 88) adalah: 

Pasal 13, ( 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, 

wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, 

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) 

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) 

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) 

perlakuan salah lainnya; (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh 

107

anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1 ), maka pelaku dikenakan pemberantasan hukuman. 

Bab XII. Ketentuan Pidana, Pasal 77: Setiap orang yang dengan 

sengaja melakukan tindakan: (a) diskriminasi terhadap anak yang 

mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril 

sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau (b) penelantaran terhadap 

anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik 

fisik, mental, maupun sosial, (c) dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling ban yak Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan 

anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak 

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan 

terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 

anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 

narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak 

korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban 

kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut 

memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pasal 80: (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan 

atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau 

denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

Pasal 81 : (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); (2) 

108

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain. 

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling 

sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

Pasal 83: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau 

menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 

paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual 

anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). 

Pada tahun 2007, Indonesia akhirnya mengesahkan Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 No. 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 4720) yang mengamanatkan tentang upaya-upaya 

penegakan, perlindungan, pemulihan terhadap saksi dan atau korban. 

Dalam Bab II Undang-Undang tersebut, Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, tersedia pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku perdagangan 

orang, yaitu: 

Pasal 2: (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

109

seseorang 

penculikan, 

dengan ancaman kekerasan , penggunaan kekerasan, 

penyekapan, pemalsuan , pen1puan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran 

atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp .120.000.000,00 (seratus dua puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp . 600.000.000,00 (enam ratus juta 

rupiah); (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 6: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam 

atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak 

tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp . 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp . 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 

Pasal 9: Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain 

supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana 

itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). 

Pasal 1 0: Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan 

untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 

4, Pasal 5, dan Pasal 6. 

Pasal 11 : Setiap orang yang merencanakan atau melakukan 

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang , 

110

dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 

Pasal 12: Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan 

korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan 

persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana 

perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan 

orang untuk meneruskan trafiker eksploitasi, atau mengambil keuntungan 

dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang 

sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 

dan Pasal6. 

Sebelum lahir Undang-Undang No. 21 , penanganan hukum 

masalah trafficking banyak sekali dipertanyakan oleh aparat penegak 

hukum, karena selama ini dalam menangani kasus trafficking tidak 

memiliki payung hukum yang kuat. Dalam prakteknya para penegak 

hukum hanya menggunakan KUHAP dan Undang-undang Tenaga Kerja 

yang tidak diyakini apakah traffickemya dapat dijerat dengan pasal hukum 

yang bersangkutan atau tidak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

21 aparat penegak hukum sudah mulai menggunakannya dalam 

penanganan kasus trafficking. lmplikasi lainnya adalah bahwa dalam 

Undang-Undang nomor 21 juga diamanatkan untuk membentuk gugus 

tugas nasional, propinsi , dan kabupaten/kota. Dengan begitu cukup 

memperjelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing institusi. 

Hanya saja yang lebih penting sekarang ini adalah sosialisasi dari 

Undang-Undang nomor 21 tersebut di kalangan penegak hukum karena 

sejauh ini belum ada kesamaan persepsi di antara mereka. Pada tingkat 

nasional hal tersebut sudah ada inisiasi, seperti di Kejaksaan Agung 

sudah dibentuk task force trafficking yang tugasnya mungkin melakukan 

sosialisasi ke kejaksaan kabupaten/kota. Demikian juga dengan 

Bareskrim Kepolisian sudah ada task forcenya. Namun pada tingkat 

daerah seperti Batam belum ada pembentukan task force semacam itu. 

Yang paling penting Mahkamah Agung harus juga mempunyai task force 

untuk melakukan sosialisasi kepada para hakim dan pengadilan, karena 

111

dalam Undang-undang 21 ada salah satu pasal yang mengatakan 

'dibolehkan saksi korban bersaksi di bawah sumpah dan tidak harus 

datang di persidangan' tapi pemahaman di antara mereka sendiri tidak 

seragam. Sebagai contoh kasus, seorang anak harus di datangkan 

kembali dari kampungnya di Jawa Barat oleh Yayasan Setara Kita untuk 

bersaksi di persidangan. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup 

mahal termasuk keamanannya. Padahal dalam pasal itu jelas 

diperbolehkan tidak hadir. Keberadaan task force tersebut di MA sangat 

krusial karena sudah biasa terjadi di Indonesia di mana untuk 

memperbaiki kondisi aparat penegak hukum terbawah pun harus ada 

instruksi (fatwa) dari yang paling tinggi. Bila yang mengatakan atau 

mempersepsikan hukum tersebut dari kalangan lain, meskipun dibuka dan 

dibacakan pasal dalam Undang-Undangnya maka tidak akan dihiraukan, 

kecuali kalau hal tersebut sudah diterjemahkan dan disosialisasikan 

secara jelas oleh jenjang yang paling atas. 

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuklah Gugus 

Tugas dari tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Di 

tingkat Pusat dibentuk Gugus Tugas Nasional, berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden; di tingkat Propinsi berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BupatiNValikota. Dilihat 

dari susunan organisasinya, Gugus Tugas Nasional diketuai oleh Menteri 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat dengan Ketua Harian Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan beranggotakan 

14 orang Menteri 48 , Kepala Polisi Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan 

Agung, Kepala Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja 

48 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian 

Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Perhubungan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan 

lnformasi, Kementerian Perencanaan/Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olah Raga. 

112

Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian 

Pendidikan nasional, yang bertugas: 

1) Melakukan pemetaan kasus tindak pidana perdagangan orang 

2) Membuat pengembangan model pencegahan tindak pidana 

perdagangan orang 

3) Melaksanakan pendidikan masyarakat tentang ketahanan 

Keluarga 

4 )Memfasilitasi terwujudnya partisipasi anak dalam pencegahan 

tindak pidana perdagangan orang 

-Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan, dikoordinasikan oleh 

Kementerian Kesehatan, diketuai oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan 

Masyarakat, Kementerian Kesehatan, yang bertugas: 

1) Membuat pengembangan pusat pelayanan terpadu 

2) Melakukan standarisasi pelayanan rehabilitasi kesehatan 

3) Melakukan pengembangan kapasitas 

4) Melaksanakan pengalokasian anggaran 

5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan 

-Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan 

Reintegrasi, dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, diketuai oleh 

Direktur Jenderal Pelayanan rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, yang 

bertugas: 

1) Membuat pengembangan rumah perlindungan sosial anakl 

perempuan, Pusat Krisis/Trauma 

2) Melakukan standarisasi sistem repatriasi, rehabilitasi sosial dan 

reintegrasi 


4) Melaksanakan pengalokasian anggaran 

5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan 

114

-Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, 

dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

diketuai oleh Direktur JenderaiPeraturan Perundang-Undangan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang bertugas: 

1) Membuat pengembangan norma hukum baru 

2) Meratifikasi dan menyusun peraturan perundang baru yang 

terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang 

3) Melakukan diseminasi informasi ke seluruh komponen penegak 

hukum 

4) Melaksanakan harmonisasi peraturan perundangan terkait tindak 


5) Mengadakan kerjasama internasional terkait dengan tindak 


-Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, dikoordinasikan oleh 

BARESKRIM di bawah Kapolri, diketuai oleh Kepala Badan Reserse dan 

Kriminal, Mabes Polri, yang bertugas: 

1) Melaksanakan penegakan hukum dan pengawasan peradilan 

2) Melakukan diseminasi informasi ke seluruh komponen bangsa 

3) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan oleh 

masyarakat 

4) Melakukan penguatan perlindungan saksi dan/atau korban tindak 

pidana perdagangan orang 

5) Melakukan pengembangan Unit Pelayanan Perempuan dan 

Anak (Unit PPA) 

6) Melakukan standarisasi pelayanan penegakan hukum 


8) Melakukan monitoring dan evaluasi dan pembinaan 

115

-Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama, dikoordinasikan 

oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesra, diketuai oleh Deputi Bidang 

Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang bertugas: 

1) Melakukan pengembangan kerjasama internasional baik yang 

bersifat bilateral, regional maupun multilateral 

2) Melakukan pengembangan kerjasama antar wilayah dan nasional 

Dalam salah satu kegiatan Rakornas Gugus Tugas Pencegahan 

dan Panggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2010 di 

Bekasi (29 September - 1 Oktober 201 0) dengan peserta dari seluruh 

instansi pemerintah dan non pemerintah di tingkat nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota, telah dilakukan penandatangan kerjasama dalam upaya 

TPPO di antara sembilan propinsi, antara Gubernur Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur, Lampung dan Bangka Belitung, yang disaksikan oleh 

Wakil Presiden Republik Indonesia. Kerjasama tersebut dibuat untuk lebih 

memudahkan pengungkapan sindikat perdagangan orang maupun dalam 

rangka pemulangan korban apabila berada di salah satu wilayah propinsi 

akibat terjadinya perdagangan orang. 

6.2.Strategi-Strategi Non Hukum Yang Efektif Dalam 

Memerangi Perdagangan Manusia 

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil posisi tegas 

melawan usulan-usulan untuk melegalisir prostitusi karena prostitusi 

secara langsung memberikan kontribusi pada perbudakan modern dan 

merendahkan martabat manusia. Saat pelaksanaan hukum mentolerir 

atau saat masyarakat melegalisasi prostitusi, kelompok-kelompok 

kejahatan terorganisir lebih bebas untuk memperdagangkan manusia. 

Saat prostitusi dilegalisasi, biaya pelayanan seksual meliputi sewa rumah 

pelacuran, pemeriksaan medis, dan biaya pendaftaran. Sebagian 

disebabkan oleh biaya-biaya ini, membuat pelacuran terselubung (illegal) 

116

menjadi tumbuh subur di tempat-tempat yang melegalisir prostitusi karena 

para pelanggan cenderung mencari seks yang lebih murah. 

117 

Apabila ada negara di mana prostitusi bersifat legal, justru terdapat 

tiga hingga sepuluh kali lipat jumlah perempuan yang tidak terdaftar 

sebagai pekerja seks daripada yang tedaftar. Banyak dari perempuan 

yang tidak terdaftar ini adalah orang asing yang telah diperjualbelikan. 

Tidak ada bukti bahwa legalisasi di negara manapun telah mengurangi 

jumlah korban perdagangan, dan LSM yang bekerja di bidang ini mencatat 

bahwa jumlah korban perdagangan seringkali meningkat. Singkatnya, di 

mana prostitusi dilegalisir, sebuah "pasar gelap" dalam perdagangan 

manusia muncul karena para pelaku eksploitasi mencoba untuk 

memaksimalkan keuntungan dengan menghindari pemeriksaan dan biaya 

wajib pasar prostitusi legal. Dengan demikian, prostitusi yang dilegalisir 

adalah perisai terbaik para pelaku perdagangan manusia, yang 

membolehkan mereka melegalkan perdagangannya dalam perbudakan 

seks, dan membuat kita semakin sulit mengenali para korban 

perdagangan. 

Kondisi demikian bukan berarti akan melemahkan upaya 

pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia. 

Terkait dengan hal di atas maka sangat diperlukan strategi untuk 

memerangi perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan 

dan anak. Strategi anti perdagangan manusia yang efektif harus mecakup 

tiga aspek perdagangan: segi persediaan, para pelaku perdagangan, dan 

segi permintaan. 

Pada segi persediaan, kondisi-kondisi yang memicu perdagangan 

harus diarahkan dengan program-program yang mendidik masyarakat 

untuk waspada akan bahaya perdagangan, memperbaiki kesempatan 

pendidikan dan sistem sekolah, menciptakan kesempatan ekonomis, 

mempromosikan persamaan hak, mendidik masyarakat yang menjadi 

sasaran mengenai hak-hak hukum mereka dan menciptakan kesempatan 

hidup yang lebih baik dan lebih luas. Demikian pula perlu dilakukan

penyebar luasan tentang bahaya perdagangan manusia melalui poster 

dan media massa secara lntens agar masyarakat lebih menyadarinya. 

Pada level pelaku perdagangan, program-program pelaksanaan 

hukum harus mengenali dan menghalangi jalur-jalur perdagangan; 

mengklarifikasikan definisi-definisi hukum dan mengkoordinasi kan 

tanggung jawab pelaksanaan hukum; menuntut para pelaku perdagangan 

dan mereka yang membantu dan bersekongkol dengannya; dan 

memerangi korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang memfasilitasi 

dan mengambil keuntungan dari perdagangan manusia, yang mengikis 

peranan hukum. 

Pada segi permintaan, orang-orang yang mengeksploitasi orang 

orang yang diperjualbelikan harus dikenali dan dituntut. Nama Para 

majikan kerja paksa dan para pelaku eksploitasi terhadap korban yang 

diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual harus disebutkan dan dibuat 

malu. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus 

dilakukan di negara-negara tujuan untuk membuat perdagangan semakin 

sulit disembunyikan atau diacuhkan. Masyarakat harus ditarik dari situasi 

perbudakan dan dikembalikan ke keluarga dan masyarakatnya. 

Program Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain : 

1) Melakukan sosialisasi Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak 

(PESA) di lingkungan Pariwisata dan dalam rangka Hari Anak 

Nasional (HAN) 

2) Kampanye Pencegahan ESA di destinasi pariwisata ASEAN 

yang bebas ESA; 

3) Melakukan pencegahan ESA di lingkungan Pariwisata. 

Program Kementerian dalam Negeri bertugas antara lain 

menerapkan sistem satu identitas berupa NIK Nasional (Single Identity 

number) yang dapat berlaku secara nasional agar kontrol identitas 

seseorang dapat terbangun di seluruh jaringan pemerintah. Adapun 

tahapan pelaksanaan Tahun 2010 ; (1) pemutakhiran data kependudukan 

118

di semua Kab/Kota melalui anggaran dekonsentrasi; (2) Penerbitan NIK di 

329 Kab/Kota. Sedangkan untuk Tahun 2011 : (1) Penerbitan NIK di 168 

Kab/Kota; (2) Penerapan e-KTP di 197 Kab/Kota. Tahun 2012, program 

yang akan dicapai adalah Penerapan e-KTP di 300 Kab/Kota 

Program Kementerian Pendidikan Nasional, bertugas : 

1.Menyusun rencana aksi tindak pidana perdagangan orang dan 

partisipasi anak 

2.Perluasan pendidikan dasar dan menengah bagi TKI melalui 

program keaksaraan dan kesetaraan 

3.Perluasan akses program kecakapan hidup bagi calon TKI 

Rintisan PKBM sentra TKI 

4.Mengembangkan model kapasitas pencegahan sug Gugus Tugas 

di 10 daerah pengirim (Jabar, Jateng, Jatum, Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Klimantan 

Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. 

S.Menyususn bahan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap pencegahan TPPO dan partisipasi anak 

6.Meningkatkan layanan pendidikan abgi anak marjinal, yaitu anak 

jalanan perempuan, anak perempuan korban ESA dan anak 

laki-laki yang dipekerjakan di perkebunan 

119

BAB7 

Implikasi Teoritis Dalam Pembenaran Pencegahan 

Dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan 

Berjuta-juta korban diperdagangkan di dalam negaranya sendiri. 

Didorong oleh unsur-unsur kriminal, penderitaan ekonomi, pemerintahan 

yang korup, kekacauan sosial, ketidakstabilan politik, bencana alam, dan 

dan bahkan mungkin konflik bersenjata yang beberapa saat lalu terjadi di 

Indonesia, ataupun perbudakan abad 21 menjawab kebutuhan dunia akan 

tenaga kerja yang murah dan rentan. Selain itu, keuntungan yang didapat 

dari perdagangan orang (trafficking), termasuk perdagangan perempuan 

(women trafficking) mendanai sindikat kejahatan internasional, membantu 

perkembangan korupsi pemerintah, dan meruntuhkan peranan hukum. 

Banyak pihak memperkirakan bahwa keuntungan dari perdagangan orang 

(trafficking), termasuk perdagangan perempuan (women trafficking) 

merupakan salah satu dari tiga sumber pendapatan teratas bagi kejahatan 

terorganisir setelah perdagangan narkotika dan perdagangan senjata. 

Perbudakan modern merupakan ancaman multidimensi bagi semua 

bangsa. Selain penderitaan individu akibat pelanggaran hak asasi 

manusia, keterkaitan antara perdagangan orang (trafficking), termasuk 

perdagangan perempuan (women trafficking) dengan kejahatan 

terorganisir serta ancaman-ancaman keamanan yang sangat serius 

seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan senjata, menjadi semakin 

jelas. Begitu pula kaitannya dengan Kepulauan Riau keprihatinan 

kesehatan masyarakat yang serius, karena banyak korban mengidap 

penyakit, baik akibat kondisi hidup yang miskin maupun akibat dipaksa 

melakukan hubungan seks, dan diperdagangkan ke komunitas-komunitas 

baru. Sebuah negara yang memilih untuk memposisikan masalah

perdagangan orang (trafficking) , termasuk perdagangan perempuan 

(women trafficking) sebagai prioritas rendah, membahayakan bangsanya 

sendiri. 

Korupsi pemerintah merupakan rintangan utama dalam memerangi 

perdagangan orang (trafficking), termasuk perdagangan perempuan 

(women trafficking) di banyak negara, termasuk di Indonesia. Skala 

korupsi pemerintah yang terkait dengan perdagangan orang (trafficking), 

termasuk perdagangan perempuan (women trafficking) dapat meliputi 

perdagangan yang dilokalisir hingga yang bersifat pembiaran bahkan 

"pendukungan". Negara-negara yang menghadapi korupsi seperti itu perlu 

membangun alat-alat yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. 

Beberapa praktek anti korupsi yang telah digunakan secara efektif oleh 

negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur untuk mendukung 

perlawanan terhadap perdagangan orang (trafficking), termasuk 

perdagangan perempuan (women trafficking) 49 

Para korban perdagangan orang (trafficking), termasuk 

perdagangan perempuan (women trafficking) mengalami banyak hal yang 

mengerikan. Luka fisik dan psikologis, termasuk penyakit dan 

pertumbuhan yang terhambat, seringkali meninggalkan pengaruh 

permanen yang mengasingkan para korban dari keluarga dan 

masyarakat mereka. Para korban perdagangan orang (trafficking) , 

termasuk perdagangan perempuan (women trafficking) seringkali 

kehilangan kesempatan penting mereka untuk mengalami perkembangan 

sosial, moral, dan spiritual. Dalam banyak kasus eksploitasi pada korban 

49 Mencakup: melaksanakan pengujian psikologis terhadap para pegawai pelaksanaan hukum, 

termasuk tes-tes untuk stabilitas, inteligensi, karakter, etika, dan kesetiaan; mewajibkan 

menggunakan etika yang diperintahkan; mengeluarkan lencana identifikasi standar; 

melaksanakan tes integritas secara acak; menyebarkan dan menggunakan manual mengenai 

upaya-upaya terbaik; memeriksa kepemilikan dan uang tunai pribadi para pejabat secara acak; 

menerbitkan tajuk wacana anti korupsi tanpa nama ; memutar para personil, khususnya di pospos 

pemeriksaan perbatasan bervolume tinggi; meningkatkan upah; memberikan penghargaan 

insentif kinerja; memberikan pelatihan untuk membantu personil agar memahami pentingnya 

pekerjaan mereka dengan lebih baik; mewajibkan pengambilan sumpah jabatan; dan 

mengadakan pemeriksaan administratif secara rutin, misalnya pada catatan-catatan 

keimigrasian. 

121

perdagangan orang (trafficking), termasuk perdagangan perempuan 

(women trafficking) terus meningkat: seorang perempuan yang 

diperjualbelikan dari satu kerja paksa dapat terus diperlakukan dengan 

kejam di tempat lain, para anak gadis yang direkrut untuk bekerja di 

pabrik-pabrik, hotel-hotel, dan restoran kemudian dipaksa untuk bekerja di 

industri seks, perempuan termasuk usia anak-anak yang awalnya 

berimigrasi atau direkrut untuk hotel dan industri pariwisata, seringkali 

berakhir dengan terjebak di dalam rumah-rumah pelacuran. Suatu 

kenyataan kejam mengenai perdagangan budak modern adalah para 

korbannya seringkali dibawa dan dijual. Kita simak salah satu kasus yang 

dijumpai dalam penelitian ini: 

"Tina, seorang anak berusia belasan tahun dari desa pedalaman 

Indonesia, berhutang ratusan dolar untuk selama empat bulan 

mengikuti pelatihan pembantu rumah tangga dan tinggal selama lebih 

dari empat bulan di sebuah pusat tenaga kerja Indonesia. Dari sana, 

Tina, seperti kebanyakan gadis Indonesia lainnya, diangkut ke Malaysia 

dengan keyakinan akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga bagi 

pasangan Malaysia. Dipaksa untuk bekerja hingga 15 jam sehari dalam 

bisnis keluarga dimana ia tidur di lantai, Tina diberitahu bahwa gajinya 

akan ditahan hingga ia menyelesaikan dua tahun kontraknya. Setelah 

berkali-kali diperlakukan dengan kejam secara fisik, ia mencari tempat 

perlindungan di penampungan korban milik LSM Malaysia. Tina telah 

melaporkan kasusnya kepada polisi dan ia telah diberi perpanjangan 

visa imigrasi supaya dapat melanjutkan kasusnya melawan majikannya 

di Malaysia". 

Jika kita cermati beberapa kasus perdagangan orang (trafficking), 

termasuk perdagangan perempuan (women trafficking) di atas 50 , tampak 

bahwa kejahatan "perdagangan perempuan" tidak terjadi secara spontan, 

tetapi melalui berbagai pertimbangan yang matang oleh para korban, 

sehingga para korban mau melakukan perbuatan tersebut, maka teori dari 

Gary Becker, tentang Rational Choice sungguh dapat menjelasakan 

fenomena empiris yang diperoleh Tim Peneliti adalah: 

50 Juga beberapa kasus terjeratnya koraban dalam pentas perdagangan orang (trafficking), 

termasuk perdagangan perempuan (women trafficking) yang dijelaskan dalam bab-bab 

terdahulu dalam laporan penelitian ini. 

122

Penggunaan Rational Choice Theory bagi penjelasan peran 

pertimbangan korban perdagangan orang (trafficking), termasuk 

perdagangan perempuan (women trafficking) bersedia menerima 

pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang tanpa kejelasan dan kepastian 

terlebih dahulu sangat mungkin didasari oleh pertimbangan bahwa 

mereka, dalam upaya untuk memperoleh pekerjaan bagi peningkatan 

kehidupan mereka, harus mengantisipasi hasil dari bermacam tindakan 

alternatif dan mengkalkulasi yang terbaik untuknya. 

123 

lndividu secara rasional memilih alternatif yang mungkin dapat 

kepuasan yang terbesar bagi dirinya. Seseorang, dalam konteks 

penelitian ini ada perempuan, dalam memilih untuk mengikuti ajakan 

orang lain bekerja tanpa kepastian dan kejelasan, sehingga akhirnya 

terjebak dalam kegiatan perdagangan perempuan, terlebih dahulu didasari 

oleh pertimbangan ekonomi. Mengacu pada penyebab seorang 

perempuan menjadi korban perdagangan orang (trafficking), yang pada 

umumnya adalah mencari pekerjaan untuk menaikkan tarat hidup mereka, 

maka besar kemungkinan alternatif terbaik yang diambil oleh mereka 

adalah "pokoknya dapat pekerjaan", "kapan lagi dapat pekerjaan", "di 

desapun melarat". Kalau kemungkinan ini benar maka pertimbangan 

rasional ini lebih pasti mengantarkan mereka sebagai korban potensial 

dari aktivitas perdagangan ora11g (trafficking). 

Pertimbangan pilihan rasional dalam diri korban yang 

mengantarkan korban dalam pentas perdagangan orang (trafficking) ini 

kemudian dapat dijelaskan oleh pendapat Von Hentig dalam bukunya 

"The Criminal and His Victim" yang dikutip dari Arif Gosita, bahwa korban 

sangat berperanan dalam timbulnya kejahatan karena korban juga 

memainkan peranan penting dalam terjadinya kejahatan (pen: 

perdagangan orang [trafficking]) 51 • 

Jadi dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pengaruh si 

korban menentukan timbulnya kejahatan sebagai manifestasi dari sikap 

51 Arif Gosita: 2004; 63. Op.cit.

dan tingkah laku korban sebelum saat dan sesudah kejadian. Oleh karena 

itu pihak korban dapat berperanan dalam keadaan sadar atau tidak sadar 

secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, secara 

aktif maupun pasif yang bergantung pada situasi dan kondisi sebelum 

saat dan sesudah kejaian berlangsung. Secara logika tidak akan ada 

orang yang mau menjadi korban dari suatu kejahatan. Tetapi kondisi 

kondisi tertentu dapat menyebabkan calon korban ikut berperan serta 

sehingga terjadilah kejahatan dan ia sendiri yang menjadi korban. 

Rational Choice Theory ini tidak hanya menjelaskan mengapa 

korban potensial dapat terjebak dalam kegiatan perdagangan orang 

(trafficking) saja tetapi juga menjelaskan pilihan dari pelaku perdagangan 

orang (trafficker). Di dalam Rational Choice Theory, individu dilihat 

sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang 

mengekspresikan pilihan mereka. Mereka harus membuat aneka pilihan 

dalam hubungan dengan pencapaian tujuan mereka. Rational Choice 

Theory berpendapat bahwa individu harus mengantisipasi hasil dari 

bermacam tindakan alternatif dan mengkalkulasi yang terbaik untuknya. 

lndividu secara rasional memilih alternatif yang mungkin dapat kepuasan 

yang terbesar bagi dirinya". Jika kita simak lebih mendalam, juga berdasar 

pada berbagai referensi dan hasil penelitian ini, baik korban maupun 

pelaku perdagangan orang (trafficking) sangat mungkin adalah orang 

orang yang berasal dari kelompok ekonomi rendah. Mereka adalah orang 

orang yang tidak dapat masuk secara normal ke dalam ruang ekonomi 

konvensional, sektor formal ataupun sektor riil. Mereka tereksklusi secara 

sosial dari ruang-ruang ekonomi produktif sehingga mereka akan 

cenderung menciptakan ruang-ruang ekonomi produktif mereka sendiri, 

tak terkecuali dalam wujud ekonomi ilegal. Dalam hal ini, perdagangan 

orang (trafficking) adalah wujud dari ruang ekonomi ilegal yang mereka 

ciptakan sendiri, sebagai suatu resistensi dari eksklusi sosial yang mereka 

ala mi. 

124

125 

Mengacu pada berbagai ura1an di atas , maka implikasi Rational 

Choice Theory dalam menjelaskan masalah terjadinya perdagangan 

orang (trafficking) adalah bahwa: 

Salah satu sebab yang signifikan dalam terjadinya perdagangan 

orang (trafficking) adalah masalah kemiskinan yang membelit korban 

karena tereksklusinya mereka secara sosial dari ruang-ruang ekonomi 

formal, seperti kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, 

kehilangan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, kehilangan hak 

untuk memperoleh jaminan kesejahteraan sebagai warga negara, dan 

sebagainya. 

Dengan proses yang sama dan namun dalam intensitas yang 

berbeda, masalah kemiskinan dan eksklusi sosial ini juga menjadi salah 

satu sebab signifikan bagi pelaku (trafficker) melakukan kegiatan 

perdagangan orang. 

Dengan mengetahui salah satu penyebab signifikan dari 

perdagangan orang (trafficking) ini, maka dalam melakukan pencegahan 

dan penanggulangannya kita tidak dapat mengabaikan masalah non 

hukum atau hanya mengandalkan penegakan hukum saja. 

Pengertian Kejahatan "perdagangan perempuan" menurut peneliti 

adalah merupakan kejahatan terorganisir di mana kejahatan 

"perdagangan perempuan" sudah melampui lintas batas suatu negara dan 

peran para pelaku kejahatan terhadap perempuan mempunyai pembagian 

kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Modus 

operandi yang dilakukan para pelaku kejahatan "perdagangan perempuan 

dan anak" sangat beraneka ragam, dari mulai mengiming-iming kehidupan 

yang lebih baik menjadi pekerja rumah tangga, memalsukan surat 

perjalanan ke luar negeri, berkedok panti pijat, berkedok salon kecantikan 

atau rambut, berkedok sebagai duta seni Indonesia sebagai penyanyi dan 

penari, bekerja di restoran sampai dengan pernikahan dalam bentuk 

pengantin pesanan, semua modus operandi ini dengan menggunakan

serangkaian kata-kata bohong/ janji-janji atau keadaan palsu yang 

dilakukan oleh para pelaku kepada para korban. 

Temuan penelitian di atas senada dengan pendapat Mardjono yang 

menyinggung bahwa "perdagangan perempuan" juga diduga terkait erat 

dengan masalah kejahatan terorganisir (organized crime) yang mengacu 

pada suatu organisasi "rahasia" juga bersifat global dan transnasional 

melibatkan jaringan yang luas dan sistematik; memanfaatkan teknologi 

tinggi (high tech) termasuk information communication tech. Jelas bahwa 

perdagangan orang, mencakup perdagangan perempuan adalah suatu 

bentuk Kejahatan Terorganisir. Seringkali bahwa keuntungan-keuntungan 

dari perdagangan manusia menjadi sumber dana bagi kegiatan kriminal 

lainnya. Menurut PBB, perdagangan manusia adalah perusahaan kriminal 

terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar 9.5 juta USD 

dalam pajak tahunan menurut masyarakat intelijen AS. Perdagangan 

manusia juga merupakan salah satu perusahaan kriminal yang paling 

menguntungkan dan sangat terkait dengan pencucian uang (money 

laundering), perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen, dan 

penyelundupan manusia. Bahkan keterkaitannya dengan terorisme juga 

telah didokumentasikan. Di mana kejahatan terorganisir tumbuh subur, 

pemerintah dan peranan hukum justru melemah (Uchida, E. (2002a, June 

15). 

Menurut laporan Francis T Miko dari Congressional Research 

Service USA, satu hingga dua juta manusia setiap tahun diperkirakan 

diperdagangkan di seluruh dunia untuk industri seks dan perbudakan, 

50.000 orang di antaranya dilakukan di Amerika Serikat. Perdagangan 

manusia disinyalir merupakan sumber keuntungan ketiga terbesar bagi 

organisasi kriminal di dunia setelah bisnis narkoba dan senjata. Laporan 

itu juga menyatakan korban terbesar dari perdagangan gelap itu berasal 

dari negara-negara Asia, yaitu lebih dari 225.000 orang dari Asia 

Tenggara dan 150.000 dari Asia Selatan (Media Indonesia, 11 Mei 2001 ). 

126

Selain itu harus disadari pula bahwa para korban perdagangan 

perempuan yang dipaksa dalam perbudakan seks seringkali dibius 

dengan obat-obatan dan menderita kekerasan yang luar biasa. Para 

korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera 

fisik dan emosional akibat kegiatan seksual yang belum waktunya, 

diperlakukan dengan kasar, dan menderita penyakit-penyakit yang 

ditularkan melalui hubungan seks termasuk HIV/AIDS. Beberapa korban 

menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka. Selain itu, 

korban biasanya diperdagangkan di lokasi yang bahasanya tidak mereka 

pahami, yang menambah cedera psikologis akibat isolasi dan dominasi. 

lronisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang amat 

buruk dan terampasnya hak-hak mereka bahkan membuat banyak korban 

yang dijebak terus bekerja sambil berharap akhirnya mendapatkan 

kebebasan. 

Mengacu pada uraian di atas maka hakekatnya, perdagangan 

perempuan adalah bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pada 

dasarnya, perdagangan manusia, mencakup pula perdagangan 

perempuan, melanggar hak asasi universal manusia untuk hidup, 

merdeka, dan bebas dari semua bentuk perbudakan. Perdagangan anak 

anak merusak kebutuhan dasar seorang anak untuk tumbuh dalam 

lingkungan yang aman dan merusak hak anak untuk bebas dari kekerasan 

dan eksploitasi seksual. 

Selanjutnya, perlu dipahami pula bahwa perdagangan manusia 

meningkatkan kerusakan sosial. Hilangnya jaringan dukungan keluarga 

dan masyarakat membuat korban perdagangan sangat rentah terhadap 

ancaman dan keinginan para pelaku perdagangan, dan dalam beberapa 

cara menimbulkan kerusakan pada struktur-struktur sosial. Perdagangan 

merenggut anak secara paksa dari orang tua dan keluarga mereka, 

menghalangi pengasuhan dan perkembangan moral mereka. 

Perdagangan mengganggu jalan pengetahuan dan nilai-nilai budaya dari 

orang tua kepada anaknya dan dari generasi ke generasi, yang 

membangun pilar utama masyarakat. Keuntungan dari perdagangan 

127

seringkali membuatnya mengakar di masyarakat-masyarakat tertentu , 

yang kemudian dieksploitasi secara berulang-ulang sebagai sumber yang 

siap menjadi korban . Bahaya menjadi korban perdagangan seringkali 

membuat kelompok yang rentan seperti anak-anak dan perempuan muda 

bersembunyi dengan dampak merugikan bagi pendidikan dan struktur 

keluarga mereka. Hilangnya pendidikan mengurangi kesempatan 

ekonomis masa depan para korban dan meningkatkan kerentanan mereka 

untuk diperdagangkan di masa mendatang. Para korban yang kembali 

kepada komunitas mereka seringkali menemui diri mereka ternoda dan 

terbuang/terasing, dan membutuhkan pelayanan sosial secara terus 

menerus. Mereka juga berkemungkinan besar menjadi terlibat dalam 

tindak kejahatan serta menunjukkan perilaku yang kejam. 

Lalu mengapa mereka bisa terbujuk untuk terlibat dalam kegiatan 

perdagangan orang? Suatu persoalan yang menarik mengingat mereka 

juga memutuskan untuk masuk dalam kancah perdagangan orang ini 

diyakini telah melewati proses pertimbangan rasional. Membahas hal ini 

akan mengingatkan penulis pada Teori Pertukaran Sosial yang mengkaji 

peranan korban dalam mempermudah terjadinya kejahatan (dalam 

konteks penelitian adalah perdagangan orang). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses terlibatnya korban dalam pentas 

perdagangan orang, mencakup perdagangan perempuan dan anak ada 

yang senada dan ada yang berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh 

teori pertukaran sosial melalui lima unsur utamanya. Hanya unsur ke tiga, 

yakni pertukaran sosial didasarkan pada prinsip keadilan yang tidak 

senada dengan temuan penelitian. Unsur yang senada adalah bahwa: 

keikursertaan korban dalarn pentas perdagangan perempuan telah 

melalui pertimbangan yang mendalam secara rasional. 

hubungan kerja yang dijanjikan, termasuk imbalan kerja yang 

diiming-imingkan menjadi dasar bagi keputusan untuk menerima ajakan 

pelaku. 

128

korban akan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan mereka 

dan meminimumkan biaya mereka dalam hubungan pertukaran 

hubungan. 

korban mengambil bagian dalam suatu hubungan berdasarkan 

suatu perasaan kemanfaatan lebih dari pada paksaan timbal balik. 

Sementara itu, teori pertukaran sosial (social exchange theory) juga 

menjelaskan motivasi individu dalam mengejar partisipasi dalam suatu 

aktivitas tertentu. Teori pertukaran sosial menjelaskan empat bangunan 

yang mempengaruhi seorang individu untuk mempertahankan 

keterlibatan. Temuan penelitian justru bertolak belakang dengan apa yang 

dikatakan oleh teori pertukaran sosial. Sebab utamanya adalah bahwa 

hubungan kerja dan hubungan sosial antara korban dan pelaku tidaklah 

setara. Hubungan yang terjadi justru merupakan hubungan yang timpang 

dan eksploitasi. Dengan demikian: 

Karban tidak akan dapat berupaya untuk memelihara keterlibatan 

mereka karena pertimbangan mereka secara berlanjut menerima 

kepuasan kebutuhannya yang mereka cari sejak awal dan berkembang 

melalui partisipasinya. 

Karban tidak akan pernah berkesempatan untuk menerima sesuatu 

untuk keterlibatan mereka yang kira-kira sepadan dengan kontribusi 

mereka melalui aktivitas mereka. 

Karban tidak akan memiliki akses untuk memastikan bahwa mereka 

menerima imbalan yang layak untuk keterlibatan mereka dibandingkan 

dengan orang lain yang mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam 

kegiatan yang sama atau serupa. 

Karban tidak akan dapat berupaya untuk meminimalisir biaya 

mereka sementara memaksimalkan imbalan mereka. 

Perdagangan orang juga menghilangkan Sumber Daya Manusia 

Banyak Negara. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada 

pasar tenaga kerja, yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya 

129

manusia yang tidak dapat diperoleh kembali. Beberapa dampak 

perdagangan manusia mencakup upah yang kecil, hanya sedikit individu 

yang tersisa untuk merawat orang tua yang jumlahnya semakin 

meningkat, dan generasi yang terbelakang dalam hal pendidikan. 

Dampak-dampak ini selanjutnya mengakibatkan hilangnya produktifitas 

dan kekuatan pendapatan di masa mendatang. Memaksa anak-anak 

untuk bekerja 10 hingga 18 jam per hari di usia-usia awal, menghalangi 

mereka mendapat pendidikan dan memperkuat putaran kemiskinan dan 

buta huruf yang memperlambat perkembangan emosional. 

Perdagangan orang diyakini pula dapat merusak Kesehatan 

Masyarakat. Para korban perdagangan seringkali mengalami kondisi 

yang kejam yang mengakibatkan trauma fisik, seksual dan psikologis. 

lnfeksi-infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, penyakit 

inflammatori pelvic, dan HIV/AIDS seringkali merupakan akibat dari 

prostitusi yang dipaksakan. Kegelisahan, insomnia, depresi dan penyakit 

pasca traumatis stres adalah wujud psikologis umum di antara para 

korban. Kondisi hidup yang tidak sehat dan sesak, ditambah makanan 

yang miskin nutrisi, membuat korban dengan mudah mengalami kondisi 

kesehatan yang sangat merugikan seperti kudis, TBC, dan penyakit 

menular lainnya. Anak-anak menderita masalah pertumbuhan dan 

perkembangan dan menanggung derita psikologi kompleks dan syaraf 

akibat kekurangan makanan dan hak-haknya serta mengalami trauma. 

Kekejaman yang paling buruk seringkali ditanggung oleh anak-anak 

yang lebih mudah dikendalikan dan dipaksa menjadi pelayan rumah, 

dilibatkan dalam konflik bersenjata, dan bentuk lain pekerjaan. Anak-anak 

dapat menjadi sasaran eksploitasi yang progresif, misalnya dijual 

beberapa kali dan menjadi sasaran pertunjukan kekerasan fisik, seksual 

dan mental. Kekerasan ini memperumit rehabilitasi psikologis dan fisik 

mereka dan membahayakan reintegrasi mereka. 

Perdagangan orang dapat pula menumbangkan wibawa 

pemerintah. Banyak pemerintah yang berjuang untuk melaksanakan 

130

kendali penuh atas teritori nasional mereka, khususnya dimana korupsi 

merupakan hal yang umum. Konflik-konflik bersenjata, bencana alam, dan 

perjuangan politik serta etnis seringkali menciptakan populasi besar 

orang-orang yang telantar. Para pelaku Perdagangan Manusia lebih 

lanjut merusak usaha-usaha pemerintah untuk menggunakan 

wewenangnya, mengancam keamanan penduduk yang rentan. Banyak 

pemerintah tidak dapat melindungi wanita dan anak-anak yang diculik dari 

rumah dan sekolah mereka atau dari kamp penampungan. Selain itu, 

uang suap yang dibayarkan oleh para pelaku perdagangan menghalangi 

kemampuan pemerintah untuk memerangi korupsi yang dilakukan di 

antara para petugas penegak hukum, pejabat imigrasi, dan pejabat 

pengadilan. 

Perdagangan manusia memakan biaya ekonomi yang sangat 

besar. Ada manfaat ekonomis besar sekali yang akan diperoleh dengan 

terhapusnya perdagangan manusia. Organisasi Buruh lnternasional 

(International Labor Organization/ ILO) baru-baru ini menyelesaikan 

sebuah studi mengenai biaya dan keuntungan dari penghapusan bentuk 

bentuk terburuk kerja paksa pada anak-anak - yang definisinya meliputi 

perdagangan anak. ILO menyimpulkan bahwa perolehan ekonomis dari 

penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja paksa pada anak-anak sangat 

besar (puluhan jutaan dolar pertahun) karena pertambahan kapasitas 

produktifitas pada generasi tenaga kerja masa mendatang akan diperoleh 

dari peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang membaik. 

Dampak sosial dan kemanusiaan dari perdagangan manusia seringkali 

mencerminkan bentuk-bentuk terburuk kerja paksa pada anak-anak 

terse but. 

131

BAB8 

UPAYA PENANGANAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DI 

INDONESIA SAA T INI 

8.1. Upaya Penanganan di Daerah Asal (Jawa Barat) 

8.1.1. Penanganan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana Provinsi Jabar 

Jumlah korban trafficking dari daerah Jawa Barat merupakan yang 

terbesar, namun bila ditelaah secara lebih detail banyak juga korban 

trafficking yang sebenarnya bukan orang Jawa Barat tapi memiliki KTP 

Jawa Barat sehingga dianggap sebagai korban dari Jawa Barat. Hal ini 

ditenggarai terjadi karena market demand terhadap perempuan yang 

berasal dari Jawa Barat adalah yang terbesar, khususnya untuk 

dipekerjakan di cafe-cafe, di tempat hiburan malam, atau warung remang 

remang. Menurut berbagai informan, besarnya permintaan ini karena 

perempuan dari Jawa Barat umumnya dikenal memiliki paras yang cantik, 

berkulit putih, berperilaku sopan, tidak banyak menuntut dan sebagainya, 

sehingga disukai oleh para tamu yang datang ke tempat hiburan ataupun 

kedai minuman. 

8.1.1.1. Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Trafficking 

Dalam konteks kerjasama antar daerah provinsi untuk pencegahan 

dan penanganan masalah human trafficking, sejauh ini sudah ada 

kerjasama antara 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Bali, NTI, NTB, dan Lampung yang tergabung dalam MPU (Mitra Praja 

Utama). Di antara ketujuh provinsi ini sudah lama ada kerjasama, tidak 

saja dalam bidang pemberdayaan perempuan tetapi meliputi juga

eberapa bidang lainnya seperti bidang kesehatan , pendidikan, 

kehutanan, pertanian , dan sebagainya. Salah satu bidang di antaranya 

adalah mengenai penanganan dan pencegahan tindak pidana 

perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak. Selama ini koordinasi 

di antara 7 provinsi ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara 

periodik yakni setahun sekali. Baru 2 tahun terakhir ini kerjasama ini 

beranjak pada kerjasama yang lebih spesifik dalam bidang pemberdayaan 

perempuan. Di samping itu pihak yang berpartisipasi dalam kerjasama 

tersebut pun bertambah dengan empat provinsi yang selama ini menjadi 

daerah tujuan, yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, 

dan Kalimantan Barat. Untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan 

human trafficing tersebut pad a akhir September 2010 telah dibuat MOU 

antara 9 provinsi dan sudah ditandatangani oleh 9 gubernur (termasuk 

Jabar) dengan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Rl. 

Meskipun sudah ada penandatanganan MOU, namun pada 

dasarnya MOU tersebut sifatnya masih berbentuk komitmen atau 

gentlemen agreement yang merupakan payung bahwa kesembilan 

provinsi tersebut memiliki komitmen terhadap pencegahan dan 

penanganan korban trafficking. Oleh karena itu untuk dapat 

diimplementasikan MOU tersebut masih harus ditindaklanjuti dengan 

agreement atau perjanjian kerjasama yang lebih spesifik. Dalam konteks 

itu provinsi Jawa Barat sekarang ini tengah membuat draft detail 

kerjasama dan dikomunikasikan melalui email kepada provinsi yang telah 

menandatangani MOU tersebut. Perjanjian kerjasama yang lebih spesifik 

ini penting dikomunikasikan karena masing-masing provinsi tentunya 

memiliki kebutuhannya berbeda. Misalnya provinsi kepulauan Riau, 

karena korban trafficking yang ada di provinsi ini mencapai ribuan 

jumlahnya, maka tidak mungkin korban yang berasal dari seluruh provinsi 

tersebut ditanggung sendiri oleh APBD provinsi Kepulauan Riau. Oleh 

karena itu berdasarkan MOU yang telah disepakati tersebut kemudian 

dibuat perjanjian kerjasama yang lebih rinci dan teknis. Dalam perjanjian 

kerjasama tersebut meliputi hak dan kewajiban yang menentukan aturan 

133

main dalam implementasi kerjasamanya. Dalam kerjasama tersebut 

antara lain mengatur bahwa ketika ada korban trafficking yang berasal 

dari Jawa Barat, maka pihak provinsi Jawa Barat melakukan 

penjemputan. Terkait keterbatasan APBD provinsi Kepulauan Riau yang 

tidak mungkin mencukupi untuk menanggung semua biaya penanganan 

korban yang jumlahnya ribuan, maka dalam kerjasama tersebut pihak 

provinsi Kepulauan Riau menghendaki bahwa mulai saat penjemputan 

korban segala biaya penanganan korban tersebut langsung ditanggung 

oleh APBD provinsi Jawa Barat. Namun tentunya tidak serta merta, 

melainkan dititipkan dulu di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak) yang ada di propinsi yang 

bersangkutan. Setelah korban tersebut dititipkan di shelter milik provinsi 

Kepulauan Riau, baru kemudian dijemput oleh pihak provinsi Jawa Barat. 

Hal ini dimungkinkan karena di setiap provinsi membentuk semacam 

rumah aman atau shelter atau tempat pelayanan terpadu terhadap korban 

kekerasan perempuan dan perlindungan anak. 

Dalam kaitan dengan masalah kerjasama antara provinsi Jawa 

Barat dan provinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2008 pihak provinsi 

Kepulauan Riau pernah mengeluhkan tentang sulitnya melakukan 

koordinasi dengan provinsi Jawa Barat. Ketika mereka melakukan 

audiensi ke Jawa Barat saat itu, mereka menangkap kesan bahwa 

terdapat kecenderungan dari pihak Jawa Barat untuk tidak mengakui 

bahwa banyak korban trafficking yang berasal dari Jawa Barat, oleh 

karena itu pihak provinsi Jawa Barat tidak mau mengalokasikan anggaran 

untuk penanganan trafficking yang sangat diharapkan oleh pihak provinsi 

Kepulauan Riau . Ketika kesan ini dikonfirmasi oleh peneliti, kondisi 

tersebut diakui benar oleh responden dari pemerintah provinsi Jawa Barat. 

Alasan yang dikemukakan adalah bahwa pada saat itu kegiatan program 

untuk penanganan masalah trafficking ini memang belum dianggarkan 

secara khusus. Namun sekarang ini kesulitan tersebut tampaknya sudah 

mulai terpecahkan yakni setelah pemerintah provinsi Jawa Barat yang 

baru membentuk BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

134

Keluarga Berencana) pada 1 Januari tahun 2009. Bahkan sekarang ini 

tampak sekali bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat sangat proaktif 

dalam penanganan masalah trafficking dan kerjasama dengan provinsi 

Kepulauan Riau pun sudah mulai berjalan dengan baik. 

Mengenai kerja sama dengan provinsi Kalimantan sekarang ini 

masih dalam tahap diskusi mengenai pengaturan anggarannya, apakah 

mereka sanggup menanggung biaya penanganan korban selama 

seminggu atau 5 hari, atau lainnya sehingga masih belum ada keputusan. 

Di samping kerjasama dalam masalah penjemputan dengan daerah 

tujuan , provinsi Jawa Barat juga bekerja sama dengan provinsi-provinsi 

yang menandatangani MOU di dalam penyusunan data base. Hal ini 

dianggap penting agar jumlah orang yang menjadi korban trafficking yang 

berasal dari Jawa Barat dapat diketahui secara akurat. Melalui data base 

tersebut dapat diketahui berapa orang yang sudah diberikan assessment, 

berapa orang yang sudah dipulangkan/dikembalikan ke kabupaten/kota 

setelah mereka diassessment, berapa orang yang diberikan counceling 

hukum dan agama, berapa yang dimedica/ check up, berapa orang yang 

sudah dibuatkan berita acara oleh Unit PPA Polda Jabar, berapa yang 

diberikan pembekalan pelatihan seperti tata boga, tata busana, dan 

keterampilan lain seperti menyulam. 

Selain pentingnya dilakukan kerjasama antar pemerintah provinsi, 

dalam penanganan trafficking kerjasama juga perlu dilakukan di intra 

provinsi yang menjadi sending area, dalam artian baik kerjasama antara 

provinsi dengan kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota itu 

sendiri. Hal ini diperlukan karena penanganan korban trafficking masih 

menyisakan persoalan. Pertama, setelah dilakukan assessment oleh 

provinsi terhadap korban selama 10 hari di shelter, ternyata hasilnya 

belum mencukupi untuk melakukan perubahan mind set. Padahal 

perubahan mind set ini sangat substansial dalam mencegah korban agar 

tidak kembali lagi ke pekerjaan lama atau daerah tujuan. Perubahan mind 

set ini dirasakan menjadi problem utama bagi BPPKB dalam penanganan 

135

- 

korban trafficking. Kesulitan yang dihadapi terutama menyangkut para 

korban trafficking yang sudah merasa enjoy dengan penghasilan yang 

diperolehnya selama ini yang nilainya mencapai an tara 7 sampai 10 juta 

rupiah per bulan. Hal ini antara lain terbukti ketika 72 korban yang baru 

baru ini dijemput dan ditangani oleh provinsi Jawa Barat, ternyata 11 

orang di antaranya sudah kembali lagi ke daerah tujuan (Batam/Kepri). 

Hal kedua yang menjadi kendala adalah, kadangkala alamat korban 

trafficking tidak jelas karena yang bersangkutan tidak mau terus terang. 

Atau, kadang ada orang tua yang tidak mau menerima kembali anaknya 

sehingga harus dikembalikan kepada kakak atau sanak familinya yang 

tentu saja menjadi persoalan tersendiri bagi mereka. Untuk mengatasi 

persoalan tersebut, tampaknya perlu dilakukan kerjasama yang sinergis 

dengan kabupaten/kota. Dengan begitu setelah para korban diberikan 

assessmentlcounceling selama 1 0 hari oleh provinsi dan mereka 

dikembalikan ke tempat asalnya, maka pembinaan dan monitoring 

lanjutannya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Yang perlu 

digarisbawahi, dengan adanya otonomi daerah maka kewenangan untuk 

menjaga warga masyarakat berada di tangan kabupaten/kota. Selain itu di 

sana juga sudah ada gugus tugas sendiri yang menangani masalah 

trafficking. Dalam kaitan ini kabupaten/kota perlu melakukan berbagai 

upaya untuk melindungi warganya yang menjadi korban trafficking dan 

sudah dipulangkan oleh provinsi ataupun daerah tujuan agar mereka tidak 

mengulangi perbuatannya kembali ke daerah tujuan. Untuk itu 

kabupaten/kota , antara lain, harus melakukan pencatatan dan 

pengawasan terhadap korban trafficking yang sudah dipulangkan. 

8.1.1.2. Kendala Sistem Penganggaran Program 

Sebenarnya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang 

sudah ditangani oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di tingkat 

provinsi. Penanganan korban tersebut diposisikan di situ karena 

penanganan korban kekerasan ini sifatnya kuratif dan Dinas Sosial 

memang memiliki dan mengelola panti-panti yang berfungsi untuk 

136

merehabilitasi korban, baik dari kesehatannya maupun trauma yang 

dialaminya. Namun dengan dibentuknya BPPKB provinsi Jawa Barat di 

awal tahun 2009, maka penanganan korban trafficking tersebut mulai 

dianggarkan di BPPKB. Dalam penganggaran ini di BPPKB tidak ada 

prioritas penganggaran apakah itu pada program preventif atau kuratif 

karena disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam RPJMD, selain 

memang keduanya memang penting untuk dilakukan. Dalam konteks ini 

BPPKB bertindak sebagai koordinator gugus tugas, selain itu juga 

menangani langsung masalah pemulangan korban. Akan tetapi karena 

BPPKB sifatnya lebih regulatif, maka anggaran penanganan human 

trafficking juga dialokasikan di dinas-dinas yang terkait. Misalnya, di 

bidang pendidikan non-formal pada Dinas Pendidikan dianggarkan untuk 

kegiatan pendidikan life skill. Demikian pula di Dinas Sosial penanganan 

human trafficking tersebut dianggarkan di bagian panti rehabilitasi. 

Kemudian di Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil (KUMKM) 

dianggarkan untuk kegiatan UMK-UMK perempuan, dan sebagainya. 

Yang terpenting terkait dengan masalah anggaran ini adalah bahwa 

penanganan trafficking di Jawa Barat sudah dimasukkan ke dalam 

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi 

Jawa Barat 2008- 2013. Di sana telah dimasukkan masalah Penanganan 

dan Pencegahan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak. lmplikasi 

dari dimasukkannya masalah human trafficking ke dalam RPJMD maka 

secara otomatis dinas - dinas yang terkait harus menganggarkan 

berdasarkan rencana kegiatannya. Misalnya, BPPKB menganggarkan 

dalam rangka penjemputan dan pemulangan korban; P2TP2A 

menganggarkan untuk political actionnya karena merupakan 

pelaksananya dan di sana sudah ada SOPnya; Biro hukum 

mengganggarkan untuk kegiatan advokasinya, Dinas Pendidikan 

menganggarkan pendidikannya; Dinas Kesehatan mengalokasikan 

anggaran untuk medical check upnya. Di dalam melaksanakan 

pekerjaannya dinas kesehatan bekerja sama dengan RS. Polri Santika 

Asih. 

137

Dalam konteks hubungan kelembagaan antara provinsi dengan 

kabupaten/kota untuk menangani trafficking ini diperlukan adanya sinergi 

yang harmonis, baik dalam sisi peraturan perundangannya maupun 

kegiatan programnya. Sejauh ini kendala utamanya terletak pada masalah 

keterbatasan anggaran. Pihak provinsi menyatakan bahwa bila 

penanganan trafficking ini hanya mengandalkan pada anggaran APBD 

provinsi maka masalah trafficking ini tidak mungkin dapat tertangani 

dengan baik. Oleh karena itu dalam membangun kerjasama antara 

provinsi dengan kabupaten/kota tersebut perlu juga dibuat MOU yang 

mencakup baik dalam hal pencegahannya maupun penanganannya, 

sebagaimana kerjasama yang dilakukan antar provinsi. Dengan demikian 

diharapkan dalam penanganan masalah trafficking tersebut terdapat 

pembagian tugas yang jelas antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan 

adanya kerjasama yang sinergis dan harmonis tersebut diharapkan dapat 

mencegah para korban yang sudah dipulangkan kembali lagi ke daerah 

tujuan. 

Terkait dengan masalah anggaran, tampaknya ada persoalan yang 

cukup mendasar pada tataran pemerintahan kabupaten/kota. Dikatakan 

demikian karena sejauh ini sistem penganggaran untuk kegiatan 

penanganan human trafficking pada instansi terkait di tingkat kabupaten 

hanya mengacu pada tupoksi dari masing-masing instansi. lmplikasinya, 

karena terdapat berbagai kepentingan atau prioritas anggaran yang harus 

dialokasikan pada berbagai tupoksi yang menjadi core competence dari 

instansi yang bersangkutan, maka dapat diduga bahwa dalam 

mengalokasikan anggarannya akan cenderung diarahkan pada kegiatan 

yang bersifat ego sektoral. Artinya bila masalah human trafficking hanya 

menjadi sub kegiatan yang relatif kecil pada instansinya, maka anggaran 

yang dilokasikan untuk itu pun jumlahnya akan relatif kecil, atau mungkin 

tidak dialokasikan anggarannya. lmplikasi lainnya adalah bahwa anggaran 

kegiatan untuk penanganan trafficking tersebut menjadi berserakan di 

berbagai instansi dan tidak terfokus atau kegiatan penanganan trafficking 

antara satu instansi dengan instansi lainnya tidak sinergistik. 

138

Kondisi yang kurang lebih sama pada dasarnya juga terjadi pada 

level propinsi Jawa Barat. Artinya setiap instansi terkait yang masuk 

dalam gugus tugas mengalokasikan anggaran kegiatan penanganan 

trafficking pada masing-masing institusinya. Sistem pengalokasian 

anggarannya pun hanya mengacu pada tupoksi dari masung-masing 

instansi tersebut. lmplikasinya, tidak ada prioritas anggaran yang 

dialokasikan khusus untuk kegiatan penanganan trafficking selain kepada 

tupoksinya. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran pun menjadi tidak fokus 

dan kegiatannya tidak mudah untuk disinkronkan. Meskipun demikian 

pada level propinsi kondisinya sudah lebih baik dibandingkan dengan 

tingkat kabupaten. Dikatakan demikian karena pada tingkat provinsi Jawa 

Barat sudah mulai ada upaya untuk melakukan sentralisasi anggaran 

kegiatan untuk penanganan trafficking yakni pada BPPKB. Walaupun hal 

tersebut tidak dalam artian sentralisasi anggaran penuh pada BPPKB, 

melainkan porsi terbesar anggaran untuk penanganan korban trafficking 

dialokasikan di BPPKB, sementara pada instansi terkait lain porsi 

anggarannya relatif kecil disesuaikan dengan tupoksinya. 

Untuk mencapai efektivitas dalam penanggulangan masalah human 

trafficking ini memang dibutuhkan komitmen bersama pada semua level. 

Dalam konteks itu pada tingkat kabupaten/kota sudah dibentuk BPPKB 

dan Gugus Tugas sehingga secara kelembagaan menunjukkan sudah 

adanya komitmen terhadap penanganan masalah trafficking. Namun bila 

dilihat dari sisi anggarannya, besaran anggaran yang dialokasikan dapat 

dikatakan belum memadai sehingga belum mengindikasikan adanya 

komitmen yang kuat untuk penanggulangan masalah trafficking. 

Komitmen tersebut nampaknya masih harus dibangun dan diterjemahkan 

bersama sehingga dapat dituangkan ke dalam bentuk kegiatan program 

dan alokasi anggaran yang memadai. Dengan demikian dapat dilakukan 

sinkronisasi program baik pada level provinsi maupun pada level 

kabupaten/kota. Memang hal ini tidak mudah untuk dilakukan karena akan 

sangat tergantung pada besaran masing-masing APBD dan prioritas 

pembangunan daerah. Namun bukan pula menjadi sesuatu yang tidak 

139

mungkin untuk membangun kesepakatan bersama antar daerah provinsi 

dan kabupaten/kota di dalam penanganan human trafficking ini. 

8.1.1.3. Koordinasi Gugus Tugas Provinsi Jabar 

BPPKB selama ini didukung penuh oleh ketua tim penggerak PKK 

yaitu istri Gubernur yang cukup aktif dalam penanganan trafficking dan 

memiliki konsep yang kuat tentang human trafficking serta memiliki 

perspektif utuh tentang perempuan dan anak. Selain itu Gubernur dan 

Wakilnya pun concern terhadap masalah empowering woman. BPPKB 

dalam kapasitasnya sebagai pelaksana harian Gugus Tugas provinsi 

sudah melakukan rapat koordinasi baik pada internal provinsi maupun 

dengan jajaran kabupaten di bawahnya. Dengan adanya rapat koordinasi 

tersebut diharapkan bahwa pihak-pihak yang terkait, baik pada level 

provinsi maupun kabupaten membuat rencana kegiatan dan 

menganggarkan untuk kegiatan penanganan human trafficking tersebut. 

Namun tampaknya eselonisasi pejabat yang menangani trafficking ini 

tidak sama di seluruh daerah. Hal ini nampak ketika dilakukan rapat 

koordinasi, perwakilan dinas daerah yang datang pada rapat koordinasi 

tersebut bervariasi eselonnya, ada yang eselon 4, ada yang eselon 3, ada 

juga yang hanya staff. Kondisi ini tentunya menjadi kendala karena 

dengan level eselonisasi yang relatif rendah tentunya tidak memiliki 

kewenangan untuk mengambil keputusan bila dalam rapat koordinasi itu 

diperlukan adanya pembuatan keputusan ataupun kesepakatan bersama, 

baik itu menyangkut perencanaan dan implementasi program maupun 

penganggarannya. 

Dalam konteks koordinasi, kesekertariatan Gugus Tugas ada di 

BPPKB, tetapi anggotanya tersebar di beberapa instansi terkait, yakni 

dinas-dinas/badan yang memiliki bidang/bagian yang menangani masalah 

trafficking. Terkait dengan hal ini seharusnya Gugus Tugas sudah memiliki 

SOP, namun saat ini SOP Gugus Tugas tersebut diakui masih sederhana 

yakni hanya sebatas menjemput, merujuk dan mengevaluasi. Logikanya, 

BPPKB harus sudah memiliki program yang jelas yang kemudian 

140

diakomodir oleh masing-masing instansi terkait sehingga semua program 

yang dirancang dan dianggarkan di seluruh instansi terkait berjalan secara 

sinergis dan harmonis. Namun bila dilihat dari pelaksanaan rapat 

koordinasi yang kami ikuti, tampaknya yang terjadi hanya 

menginventarisasi apa yang dilakukan oleh masing-masing instansi, 

dalam artian tidak berangkat dari satu konsep perencanaan yang jelas 

yang menjadi payung besar dalam penanganan human trafficking. 

Meskipun begitu pihak BPPKB tetap menganggap bahwa koordinasi ini 

penting untuk penyamaan persepsi. 

Diakui responden dari BPPKB provinsi Jawa Barat bahwa sekarang 

ini koordinasi masih menghadapi kelemahan terutama didata base di 

mana terdapat variasi jumlah korban antara catatan data suatu instansi 

dengan instansi lainnya. Hal ini terjadi selain karena adanya perbedaan 

sistem pencatatan, mungkin juga karena adanya perbedaan dalam 

pengertiannya. Sebagai contoh , BPPKB Jawa Barat pernah melakukan 

penjemputan ke kota Batam, ternyata yang ditemui adalah TKI illegal, 

bukan korban trafficking. Dikatakan demikian karena ternyata dalam kasus 

ini belum terjadi eksploitasi terhadap korban sehingga dia tidak termasuk 

kategori korban trafficking. Miskomunikasi semacam itu dapat dipahami 

karena perbedaan antara korban trafficking dengan TKI ilegal realitanya 

tipis sekali. lmplikasinya, dengan adanya perbedaan pemahaman tersebut 

menjadi tidak heran bila terjadi perbedaan jumlah dalam pendataan yang 

dilakukan antar instansi. Bahkan PBB mencatat korban perbudakan 

modern dari Indonesia ini mencapai sekitar 3 juta orang yang jumlahnya 

sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan fakta lapangan yang 

tercatat di instansi di Jawa Barat dengan jumlah yang hanya mencapai 

ribuan orang saja. Dalam pendataan dan identifikasi korban pihak BPPKB 

Jabar mengaku pernah dilatih oleh 10M yang memang sudah memiliki 

lembar screening baku dalam hal itu. Tapi identifikasi tersebut lebih pada 

tindakan kuratif. Sementara untuk masalah preventif 10M juga tidak bisa 

berbuat banyak. Untuk mengatasi itu sekarang ini Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan sedang melakukan training mengenai sistem 

141

pendataan yang harus dilakukan oleh anggota gugus tugas di daerah 

Jabar. 

Adanya kelemahan dalam masalah koordinasi juga dirasakan oleh 

perangkat daerah kabupaten. Sebagai contoh, dalam konteks pembuatan 

paspor untuk mereka yang akan berangkat keluar negeri seharusnya 

mendapat rekomendasi dari daerah asal korban. Namun, menurut 

pengakuan responden, meskipun daerah yang bersangkutan tidak 

memberikan rekomendasi ternyata korban yang bersangkutan dapat 

memperoleh paspor baik dari daerah lain atau bahkan dari Jakarta. 

Terkait dengan kasus semacam itu daerah merasa dirugikan karena 

ketika pembuatan pasport dan pemberangkatan korban dilakukan oleh 

Jakarta, tapi ketika ada permasalahan maka korban trafficking tersebut 

diserahkan kepada daerah. Terkait dengan kasus seperti itu bahkan wakil 

gubernur Jawa Barat pernah mengungkapkan perlunya pembenahan 

dalam keimigrasian untuk lebih memudahkan pengawasan dan 

penanganan korban trafficking lintas negara. Dengan begitu secara 

tersirat wakil gubernur Jawa Barat pun merasakan masih ada 

permasalahan dalam koordinasi antar instansi dalam penanganan 

trafficking ini. 

Kelemahan dalam penanganan trafficking ini bukan terletak pada 

regulasi, karena menurut responden berbagai regulasi yang dikeluarkan 

mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah sudah memadai atau bahkan 

sudah optiomal. Persoalannya justru pada tataran implementasi. Oleh 

karena itu yang sangat krusial dilakukan adalah membangun kerja sama 

di antara berbagai stakeholders dari tingkat pusat sampai daerah. 

I 

8.1.1.4. Penyeba _,....Traffickin 

Sebenarnya yang menjadi penyebab utama terjadinya korban 

trafficking adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dengan diposisikannya 

Diknas sebagai leader dalam Gugus Tugas memberikan kesan bahwa 

pendidikan merupakan faktor sentral yang diharapkan untuk 

mengeliminasi munculnya korban trafficking, namun sejauh mana hal 

142

tersebut diterjemahkan ke dalam perencanaan dan implementasi kegiatan 

pendidikan yang lebih sistematis, seperti misalnya memasukkan materi 

human trafficking ke dalam kurikulum sekolah, masih perlu dipertanyakan. 

Oleh karena itu peran pengarusutamaan gender dijadikan strategi 

pembangunan pemberdayaan perempuan karena untuk itu harus ada 

PPRG (Perencanaan Responsif Gender), selain itu juga harus menyusun 

anggaran yang responsif gender. Hal ini penting karena bila diperhatikan, 

misalnya, rata-rata lama pendidikan laki-laki lebih tinggi daripada 

perempuan, oleh karena itu dengan pengarusutamaan gender tersebut 

pendidikan perempuan diupayakan ditingkatkan. Hal ini penting karena 

orang yang hanya lulus pendidikan dasar/rendah akibat kemiskinan akan 

cenderung mencari pasangan hidup yang berpendidikan rendah pula yang 

pada gilirannya hanya bergulat dengan kemiskinan. Terkait dengan itu 

pemerintah provinsi Jawa Barat memiliki data bahwa ternyata banyaknya 

masyarakat yang putus sekolah, khususnya hanya sampai tingkat SD, 

selain akibat kemiskinan juga karena kurangnya ruang kelas untuk 

pendidikan tingkat menengah pertama. Oleh karena itu provinsi Jawa 

Barat membuat terobosan dengan membangun ruang kelas untuk tingkat 

SMP di 26 kabupten di bawahnya. 

Namun bila diamati dari karakteristik korban, ternyata penyebab 

trafficking ini tidak independent. Artinya dia tidak semata-mata karena 

kurang pendidikan atau kemiskinan, tetapi juga karena ada pergeseran 

nilai yang mungkin terkait dengan perkembangan media cetak. Selain itu 

ada faktor sosial budaya yang turut berperan. Sebagai contoh yang terkait 

sosial budaya, di daerah pantura khususnya di lndramayu, banyak anak 

anak di bawah umur yang sudah menjadi janda. Di samping itu ada 

kebanggaan dari orang tuanya bila kemudian anaknya bekerja di provinsi 

lain. Mungkin karena gengsi ibunya juga merasa bangga ketika anaknya 

bisa mengirim uang kepadanya sekitar 1 - 2 juta rupiah. Sering kali orang 

tua tidak sadar bila dia sudah memperdagangkan anaknya. Contoh lain 

yaitu terkait dengan pergeseran nilai, ketika BPPKB menjemput korban, 

penampilan mereka yang menjadi korban banyak yang sudah berubah 

143

seperti rambut yang dicat merah, menggunakan contact tense warna 

warni, menggunakan cat kuku, merokok sehingga tampilan mereka seperti 

artis. 

Namun sebenarnya bila ditelaah lebih seksama langkah yang 

diambil mereka ditenggarai merupakan rational choice karena sebenarnya 

ketika membuat keputusan mereka telah mendapatkan berbagai informasi 

terkait pekerjaannya, baik itu dari kawannya yang pernah menjadi korban 

maupundri sumber lainnya, sehingga sebenarnya banyak dari mereka 

yang mengetahui resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu tidak 

mengherankan meskipun mereka sudah dipulangkan, diobati, dan 

direhabilitasi tetapi masih juga kembali ke daerah tujuan. Ketika mereka 

melakukan pekerjaannya mereka dapat memiliki penghasilan antara 7 juta 

sampai dengan 10 juta rupiah per bulan, kemudian ketika dipulangkan dan 

dibina mereka disuruh membuat payet kerudung, menyulam yang 

penghasilannya tentu tidak seberapa. Tentu saja mereka tidak mau 

melakukan hal itu. Bahkan dari wawancara dengan korban ketika mereka 

dijemput oleh petugas pemerintah, mereka biasanya sadar dan faham 

bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan dosa 

besar. Bahkan mereka pun sadar bahwa dia tidak ingin memiliki anak 

yang melakukan pekerjaan seperti dirinya Namun demikian biasanya 

mereka masih ingin melanjutkan pekerjaannya, dengan berbagai alasan 

seperti rumah ibunya belum dikeramik sehingga dia membutuhkan uang 

untuk membantu orang tuanya, dan sebagainya. Ketika BPPKB Jabar 

diundang oleh BPPKB Bangka Belitung dan bertemu dengan para PSK 

asal Jabar di tempat lokalisasi, pihak BPPKB Jawa Barat pernah 

menawarkan untuk memfasilitasi bila di antara mereka ada yang ingin 

kembali ke Jawa Barat dan bekerja di tempat yang "benar", namun 

kenyataannya sampai saat ini tidak pernah ada yang menghubungi 

BPPKB. 

144

8.1.1.5. Penanganan Masalah Human trafficking 

Selama ini penanganan human trafficking terkesan lebih terfokus 

pada tindakan kuratif dari pada preventif, oleh karena itu permasalahan 

trafficking ini sebenarnya merupakan fenomena gunung es. Menanggapi 

hal ini responden memandang bahwa hal tersebut "better than nothing", 

karena daripada tidak ada upaya sama sekali, paling tidak ada upaya 

untuk mengurangi korban trafficking. Tetapi bila dilihat dari karakteristik 

korban yang antara antara lain banyak yang berada dalam usia sekolah 

(belum cukup umur), maka mungkin perlu ada upaya yang lebih bersifat 

preventif. Bahkan upaya yang dilakukan harus meliputi upaya preventif, 

preemptif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. 

Namun sejak dibentuknya BPPKB, maka mulai diupayakan 

kegiatan yang terarah pada tindakan preventif/pencegahan yang 

dilakukan melalui kegiatan promotif seperti sosialisasi, membuat program 

yang betul-betul sampai kepada masyarakat seperti membuat leaflet, 

brosur yang kesemuanya berisikan tentang bahaya perdagangan orang 

dan himbauan agar masyarakat tidak tergoda oleh iming-iming yang 

berakibat pada terjadinya korban trafficking. Materi yang disosialisasikan 

mencakup berbagai hal termasuk panduan, regulasi, ancaman tindak 

pidana, dan sebagainya. BPPKB lebih memilih membuat program 

kegiatan seperti itu ketimbang menyelenggarakan kegiatan sepert loka 

karya, seminar yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Pada 

prinsipnya setiap anggaran harus berdampak kepada peningkatan 

kesadaran masyarakat. Selama ini sosialisasi dilakukan lintas sektoral, 

artinya ketika melakukan sosialisasi BPPKB secara berjenjang melibatkan 

instansi terkait lainnya seperti Unit PPA Polri (Polda/Polres), Dinas 

Koperasi, Dinas Pendidikan, dan sebagainya sesuai dengan materi yang 

disosialisasikan. Pemprov Jabar juga melakukan penyadaran melalui 

masyarakat ketika melakukan sosialisasi ke daerah baik pada tataran 

pemda kabupaten maupun langsung kepada masyarakat di desa. Untuk 

mencegah terjadinya korban trafficking yang kedua kali (kembali lagi), 

selama ini BPPKB dalam kapasitasnya sebagai Gugus Tugas Provinsi 

145

sudah melakukan sosialisasi undang-undang kepada 1.300 kepala desa. 

Hal ini dianggap penting karena pemalsuan data mulai dari sana seperti 

misalnya terjadinya mark up umur dalam KTP dan surat rekomendasi 

untuk bekerja di luar dikeluarkan oleh kepala desa. Sehingga sosialisasi 

kepada kepala desa menjadi penting. Jadi kehati-hatian dimulai dari 

pendataan awal mau bekerja. Contoh, dalam undang-undang kalau 

pelakunya tertangkap bahkan bila ada aparat yang ikut terlibat sebagai 

pelaku secara tidak langsung, maka menurut UU no. 21 Tahun 2007 yang 

bersangkutan dihukum antara 3 sampai 6 tahun. Selain itu dia juga 

dikenakan denda antara 300 juta sampai dengan 600 juta. Dan apabila si 

korban yang dipulangkan mengalami kekerasan fisik maka hukumannya 

ditambah lagi sepertiganya. Supaya ada penjeraan maka BPPKB dibantu 

oleh Unit PPA Polda Jabar, LSM Yayasan Bahtera, LSM Jari, 10M 

melakukan sosialisasi. Sosialisasi semacam ini penting untuk 

menyadarkan masyarakat bahwa hal ini merupakan masalah kita semua. 

Sedangkan dalam upaya preemptif BPPKB membuat regulasi yang 

sungguh-sungguh dalam rangka pencegahan dan penanganan korban 

trafficking. Untuk tindakan kuratif dan rehabilitatif dilakukan melalui 

assesment korban selama di shelter yang dikelola oleh P2TP2A milik 

BPPKB. Di sini meliputi pemberdayaan korban trafficking yang 

didefinisikan sebagai penyelamatan dan penyadaran. Namun pada tahap 

ini pihak provinsi baru sampai pada tahap penjemputan dan assessment, 

setelah itu korban dipulangkan ke kabupaten/kota. Oleh karena itu 

penyadarannya diharapkan dilakukan oleh pihak kabupaten yang 

berwenang mengawasi korban yang sudah dipulangkan. 

8.1.1.6. Penanganan Korban Trafficking 

Penjemputan korban biasanya dilakukan berdasarkan laporan dari 

daerah tujuan, bisa disampaikan melalui Polda, BPPKB, ataupun LSM. 

Namun bila informasinya berasal dari LSM, maka pihak BPPKB Jabar 

akan melakukan cross check kepada BPPKB Kepri karena sesama 

instansi pemerintah dan kebijakannya harus satu pintu. Persoalan- 

146

persoalan yang melekat pada korban, misalnya korban dari Bangka 

Belitung ada yang terkena IMS (lnfeksi menengah sex), HIV, ada juga 

yang hamil. Di sana ada sekitar 200 orang PSK yang berasal dari Jawa 

Barat 

Ketika mereka dijemput dan dimasukkan ke P2TP2A, biasanya 

orang tua mereka dipanggil. Ada memang di antara orang tersebut yang 

sama sekali tidak mengetahui pekerjaan anaknya yang menjadi korban 

trafficking, namun ada juga yang sudah mengetahuinya. Dan yang lebih 

miris, banyak dari korban yang tingkat pendidikannya hanya setingkat SO. 

8.1.1. 7. Alternatif Solusi 

Kondisi yang memprihatinkan tersebut tentunya menjadi tugas 

pemerintah untuk melindungi warganya. Bila mengacu pada berbagai 

penyebab trafficking, tampaknya yang menjadi kunci utama dalam konteks 

pencegahannya terletak pada bidang pendidikan. Dikatakan demikian 

karena korban trafficking umumnya berasal dari desa-desa sehingga 

tingkat pendidikan sampai tingkat menengah pun dianggap cukup. Oleh 

karena itu yang penting dalam upaya pencegahan trafficking ini adalah : 

Memberi pengetahuan yang memadai kepada masyarakat di desa 

desa agar mereka mampu mengambil keputusan yang tepat untuk 

keluarga, karena bila mereka harus mengikuti pendidikan formal kondisi 

ekonominya sudah sangat miskin sehingga tidak memungkinkan untuk 

menyekolahkan anaknya. 

Selain faktor pendidikan, dukungan atau komitmen dari masing 

masing kepala daerah juga sangat menentukan dalam keberhasilan 

penanganan human trafficking ini. 

Selama ini pengawasan dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh 

pendidikan, tokoh agama dan sebagainya tidak mampu menahan 

terjadinya pergeseran nilai karena yang menjadi faktor pendorong utama 

yang memicu mereka mau bekerja ke luar daerah adalah kemiskinan. 

Sejauh ini umumnya korban bukan berasal dari lingkungan pesantren 

147

sehingga tidak ada peran tokoh pesantren/agama yang turut mengawasi 

perubahan nilai yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu bila 

pencegahannya mengandalkan pada peranan mereka menjadi kurang 

efektif, meskipun peran mereka tetap dibutuhkan. 

Mengingat berbagai masalah di atas, dalam penanganan trafficking 

tidak cukup oleh pemerintah saja tetapi diperlukan kebersamaan dari 

seluruh stakeholders. Apalagi jumlah penduduk Jawa Barat merupakan 

yang tertinggi yang mencapai sekitar 42.500.000 jiwa. Anggap saja 

misalnya 49,90 persen adalah perempuan dan berdasarkan data BKKBN 

400.000 di antaranya adalah buta aksara, selain itu mereka juga diliputi 

oleh kemiskinan. 

Bila dilihat dari potensi sumberdaya stakeholders yang ada, 

sebenarnya Jawa Barat sangat potensial. lndikasinya tampak jelas seperti 

perguruan tinggi yang terbaik ada di Jawa Barat; kemudian BUMN-BUMN 

strategis juga ada di Jawa Barat. Harusnya mereka memiliki kepedulian 

dalam menangani masalah penanganan human trafficking. Sayangnya 

selama ini belum terlihat kontribusi dari mereka dalam menangani 

masalah sosial seperti human trafficking. Dalam kaitan ini BPPKB 

mengharapkan adanya peran CSR atau Bina Mitra Lingkungan yang 

dijalankan mereka dalam menangani masalah sosial ekonomi di 

masyarakat. Sejauh ini belum ada kerjasama penanganan CSR dengan 

BPPKB karena selama ini kerjasama CSR dilakukan melalui MOU dengan 

Gubernur. Dan kerjasama yang terjadi pun justru dengan instansi lain 

seperti dengan KUMKM. Sekarang ini BPPKB sudah mencoba mengirim 

surat langsung untuk membangun kerjasama dengan beberapa 

perusahaan besar yang ada. Namun kendalanya pihak perusahaan 

umumnya belum dapat memberikan keputusan dengan alasan harus 

berkonsultasi dulu dengan kantor pusat perusahaan. Sejauh ini BPPKB 

memasukkan programnya kepada instansi lain yang mendapatkan 

program CSR dari perusahaan. Selain peran serta perusahaan dan 

perguruan tinggi, tentunya diharapkan adanya peran yang lebih dominan 

148

dari para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, orang 

tua. 

Oari hasil Rakornas kemarin ada inspirasi untuk bekerjasama 

dengan PGRI apakah materi sosialisasi ini bisa dimasukkan ke dalam 

kurikulum pendidikan, karena sekarang ini sudah mulai marak hubungan 

sex dilakukan juga oleh anak perempuan SO dengan laki-laki dewasa. Hal 

ini dipicu oleh kebutuhan material anak, misalnya anak yang bersangkutan 

memiliki Hp tapi dia tidak punya pulsa, akhirnya dia berupaya 

mendapatkan uang atau pulsa dengan cara berhubungan dengan laki-laki 

dewasa. Fenomena seperti ini sudah terjadi di mana-mana seperti di 

Medan, Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini 

kuncinya adalah pendidikan dan juga law enforcement. 

8.1.2. Penanganan Trafficking oleh Dinas Sosial Propinsi 

Jawa Barat 

Penduduk Jawa Barat dapat dikatakan yang terbanyak yakni 

mencapai 43,19 juta jiwa yang terbagi dalam 26 kabupaten/kota. 

Sehingga tidak heran bila jumlah korban trafficking merupakan salah satu 

yang terbanyak. Meskipun kadang korban yang dijemput sebenarnya 

bukan orang Jawa Barat tetapi memiliki KTP Jawa Barat. Hal ini terjadi 

mungkin karena perekrutnya dari Jawa Barat. Salah satu daerah yang 

menjadi kantong pengiriman buruh migran adalah lndramayu sehingga 

banyak korban trafficking yang berasal dari lndramayu. Banyaknya korban 

trafficking yang berasal dari daerah lndramayu antara lain karena 

budayanya cukup permisif. Misalnya kawin-cerai sudah menjadi hal yang 

dianggap wajar di sana. Kemudian perkawinan dini pun sudah menjadi 

hal biasa, sehingga seorang anak misalnya cukup sampai tamat SO 

kemudian membantu orang tua dan diupayakan untuk segera dinikahkan. 

Sekarang ini Bupati Jndramayu sudah mulai mengarahkan masyarakatnya 

melalui pendekatan agama (islam) melalui dinas instansi di bawahnya. 

Oaerah kantong lainnya adalah Sukabumi, Karawang, Cianjur, dan 

kabupaten Cirebon. 

149

- 

Proses pengusulan pembentukan Gugus Tugas provinsi Jawa 

Barat yang khusus menangani trafficking sudah dimulai pada bulan Juni 

2008, dan pada bulan Agustus tahun 2009 diikuti oleh keluarnya 

Peraturan Gubernur tentang pencegahan dan penanganan korban 

perdagangan orang di Jawa Barat. Pembentukan susunan personalia 

gugus tugas pun sudah dituangkan dalam dokumen tertanggal September 

2009 tetapi pada saat itu baru mencantumkan nama instansi/lembaganya 

saja, belum orangnya. Oleh karena itu pembentukan gugus tugas secara 

real baru terjadi pada sekitar pertengahan tahun 2010 yang ditandai 

dengan permohonan data pegawai relawan Gugus Tugas pada 11 

Agustus 2010, dan rapat-rapat konsolidasinya baru dimulai akhir 

September 2010. Tugas Dinas Sosial bersama instansi terkait lainnya 

dalam gugus tugas tersebut meliputi pemulangan, rehabilitasi, dan 

integrasi sosial, namun realitanya di antara anggota gugus tugas yang 

menangani materi tersebut belum pernah duduk bersama untuk 

mengkomunikasikan apa yang akan dilakukan oleh masing-masing 

instansi terkait. Rapat antar instansi dalam Gugus Tugas tersebut baru 

dilakukan sekali pad a bulan Oktober 2010 dan itu pun relatif banyak yang 

tidak hadir. Tampaknya proses pembentukan Gugus Tugas ini waktunya 

relatif bersamaan dengan pembentukan BPPKB yang baru dibentuk pada 

tahun 2008. Meskipun pembentukan BPPKB dan Gugus Tugas tersebut 

relatif baru tetapi penanganan korban trafficking di provinsi Jawa Barat 

sudah dijadikan model untuk penanganan korban trafficking pada tingkat 

nasional. Diduga hal ini terjadi karena istri gubernur Jawa Barat turut 

berpartisipasi aktif secara langsung dan bahkan memiliki pemahaman dan 

konsep yang jelas terkait dengan masalah human trafficking, dan 

didukung oleh kepemilikan data yang relatif lengkap tentang korban 

trafficking, baik untuk skala Jawa Barat maupun nasional. Dia pun sangat 

aktif menyuarakan tentang pentingnya penanganan human trafficking 

sehingga banyak didengar para pembuat keputusan. Sementara itu baru 

ada tiga kabupaten yang memiliki gugus tugas, akibatnya anggaran 

penanganan trafficking tidak teralokasikan dengan baik. 

150

Terkait dengan anggaran, Dinas Sosial provinsi Jawa Barat pada 

tahun 2010 tidak mendapat alokasi anggaran untuk penanganan 

trafficking, padahal Dinas Sosial memiliki seksi yang menangani 

KTK/korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang salah satu 

bagiannya meliputi masalah human trafficking. Tidak adanya alokasi dana 

yang dikhususkan untuk penanganan trafficking ini bukan disebabkan oleh 

adanya sentralisasi anggaran trafficking oleh BPPKB. Dikatakan demikian 

karena keterlibatan Dinas Sosial dalam gugus tugas baru terjadi pada 

tahun 2010, yakni sejak dibentuknya gugus tug as pad a tahun 2010. Selain 

itu lndikasinya juga terlihat dari proporsi alokasi anggaran dimana 

sebelum adanya BPPKB alokasi anggaran APBD untuk Dinas Sosial 

secara keseluruhan sebesar 0,3 persen, dan sekarang setelah adanya 

BPPKB anggarannya malah lebih besar menjadi 0,6 persen dari APBD. 

Mungkin ketiadaan alokasi anggaran penanganan human trafficking 

tersebut karena kesalahan Dinas Sosial. Eksplanasinya, ketika telah 

dilakukan penyusunan anggaran untuk kegiatan tahun 2009 dan siap 

untuk dilaksanakan, tiba-tiba ada kebijakan pengurangan anggaran yang 

diberlakukan kepada setiap OPD dan anggaran Dinas Sosial berkurang 

sebesar 15 milyar. Merespon kebijakan tersebut mungkin anggaran 

human trafficking menjadi salah satu mata anggaran yang dicoret, dengan 

pertimbangan bahwa anggaran penanganan trafficking yang relatif besar 

sudah dialokasikan di BPPKB yang menempati posisi sebagai ketua 

harian gugus tugas dan mengkoordinir teknis penanganan Gugus Tugas. 

Sementara Dinas Sosial hanya menempati posisi wakil ketua Gugus 

Tugas. lmplikasi dari ketiadaan alokasi anggaran tersebut, Dinas Sosial 

tidak mungkin melakukan tugas pemulangan korban ataupun melakukan 

kegiatan rehabilitasi. 

Menghadapi kondisi alokasi anggaran tersebut Dinas Sosial pernah 

melakukan pembicaraan dengan BPPKB dan diketahui bahwa anggaran 

dana untuk penjemputan, pemulangan, dan rehabilitasi korban trafficking 

sudah dialokasikan di BPPKB. Pengalokasian anggaran yang hanya di 

BPPKB tentu menjadi kendala untuk kelancaran penanganan human 

151

trafficking yang dilakukan Dinas Sosial. Dikatakan demikian, karena 

meskipun bisa saja kegiatannya dilaksanakan di Gugus Tugas, tetapi 

mengingat peraturan anggaran APBD, maka pelaksananya pasti harus 

ada di Dinas yang bersangkutan. Oleh karena itu ketika misalnya harus 

melakukan penjemputan korban, maka pihak Dinas Sosial lebih bersifat 

menunggu diajak BPPKB tanpa mengetahui anggaran siapa atau apa 

yang digunakan untuk membiayainya. Bahkan jumlah orang yang 

diikutsertakan dalam kegiatan itupun ditentukan oleh instansi lain 

(BPPKB). lmplikasinya penanganan trafficking yang dapat dilakukan oleh 

Dinas Sosial sangat terbatas mengingat tidak memiliki anggaran 

tersendiri. Memang di Dinas Sosial dialokasikan dana on call untuk 

pemulangan orang terlantar, namun besar alokasinya jauh dari 

mencukupi. Dana ini bisa digunakan untuk pemulangan orang terlantar 

dengan syarat ada keterangan dari polisi yang menyatakan bahwa dia 

terlantar dan ingin pulang, tetapi tidak secara khusus dialokasikan untuk 

menangani konsumsi, rehabilitasi korban trafficking. Besarnya bantuan 

untuk mereka yang di Jawa Barat sebesar 100 ribu rupiah, untuk antar 

propinsi lain lagi 

Sementara ini peran Dinas Sosial dalam implementasinya di Gugus 

Tugas adalah ikut menjemput korban trafficking di beberapa tempat. 

Pemulangan dan penjemputan tersebut menggunakan anggaran dari 

gugus tugas. Penjemputan ini biasanya dilakukan bila ada laporan dari 

keluarga korban atau ada berita dari daerah tujuan mengenai korban 

trafficking melalui hubungan antar Polda, atau ada korban yang melarikan 

diri kemudian lapor ke Polda. Bila hal itu terjadi maka pihak Gugus Tugas 

melakukan penjemputan terhadap korban trafficking tersebut dan korban 

tersebut selanjutnya dimasukkan ke shelter P2TP2A. Penanganan di 

shelter dilanjutkan dengan pemeriksaan untuk proses hukum terkait 

dengan perekrut, penampung dan sebagainya, juga dilakukan medical 

check up, dan pemberian keterampilan. Keseluruhan proses di shelter ini 

memakan waktu maksimal 10 hari. Selama ini waktu pembinaan di shelter 

selama 10 hari tersebut dirasakan cukup, karen a korban umumnya ingin 

152

segera dipulangkan. Bagi mereka yang ingin pulang sebelum waktunya 

maka terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari psikolog yang 

menanganinya di shelter. Setelah itu barulah korban dipulangkan ke 

daerah asalnya yang dilakukan melalui shelter ataupun instansi yang 

berwenang di daerah. Prosedur pemulangan seperti itu penting karena 

pemantauan lanjutan terhadap korban yang bersangkutan dilimpahkan ke 

pemerintah daerah asal korban. Pemantauan ini penting agar korban tidak 

kembali lagi atau menjadi korban untuk kedua kalinya. Apa lagi korban 

yang dijemput tersebut ada yang merasa menjadi korban, tapi ada juga 

yang tidak merasa menjadi korban . lmplikasinya tentu berbeda karena 

untuk mereka yang merasa menjadi korban akan merasa traumatik 

sehingga kapok dan tidak mau kembali lagi. Sementara untuk mereka 

yang dijemput tetapi sebenarnya dia merasa pekerjaannya sebagai profesi 

maka penanganannya lebih sulit karena akan banyak kebohongan dan 

cenderung untuk kembali lagi ke tempat pekerjaannya. 

Penjemputan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan langsung oleh 

kepala dinas tetapi cukup seksi yang menanganinya, tapi karena kadang 

yang mengajak penjemputan itu langsung istri gubernur maka biasanya 

yang berangkat menjemput langsung adalah kepala dinas. Namun untuk 

yang lainnya seperti ketika melakukan penjemputan korban trafficking di 

provinsi Bangka Belitung, yang berangkat menjemput adalah kepala seksi 

yang menangani trafficking. Anggaran untuk penjemputan tersebut 

menggunakan SPPD kepala dinas yang sebenarnya tidak dialokasikan 

untuk kegiatan penanganan trafficking. Selain kegiatan itu juga ikut terlibat 

dalam melakukan rehabilitasi para korban trafficking bersama LSM atau 

yayasan yang menangani korban, tetapi tidak khusus trafficking karena 

termasuk juga orang yang terlantar. 

Jumlah yayasan yang ada di Jawa Barat sekitar 1.200 yayasan dan 

yang khusus menangani anak sekitar 700 yayasan. Selebihnya ada yang 

menangani lanjut usia, orang cacat, anak nakal, dan sebagainya. Tetapi 

yang negeri atau milik pemerintah baik pusat atau provinsi jumlahnya 

hanya sedikit. Sementara kabupaten/kota belum ada yang memiliki panti 

153

penampungan seperti itu, meskipun dalam undang-undang 32 hal tersebut 

merupakan kewenangan wajib. Sebagian panti yang ada di 

kabupaten/kota merupakan milik swasta. Yayasan yang sering kerja sama 

dengan Dinas Sosial provinsi adalah yayasan Puspita Cipasung di 

Tasikmalaya yang banyak menangani KDRT. Sementara untuk masalah 

buruh migran dikoordinir oleh kabupaten kota karena provinsi tidak 

memiliki shelter, kecuali di kabupaten lndramayu. Sedangkan untuk di 

kota Bandung adalah yayasan Jari Uaringan relawan independen) yang 

dikelola oleh para dokter. Sedangkan yayasan Bahtera fokusnya ke 

pendidikan anak jalanan. 

Meskipun Dinas Sosial provinsi Jawa Barat tidak memiliki anggaran 

khusus untuk penanganan masalah human trafficking namun sudah 

memiliki rumah singgah/shelter. Kondisi rumah singgah tersebut sekarang 

sedang direnovasi/dibangun dengan menggunakan dana dari APBD 

provinsi Jawa Barat. Nantinya rumah singgah ini akan difungsikan sebagai 

trauma center sehingga tidak hanya digunakan untuk menampung korban 

trafficking melainkan bisa juga untuk korban lainnya seperti anak terlantar, 

KDRT dan lain-lain. Karban yang ditangani di rumah singgah tersebut 

selanjutnya akan dirujuk lagi ke panti yang seharusnya menampung. Oleh 

karena itu tugas rehabilitasi korban trafficking yang menjadi tugas Dinas 

Sosial pelaksanaannya untuk sementara :ni ditunjuk P2TP2A yang 

mengelola shelter milik BPPKB sebagai pelaksananya. Shelter P2TP2A ini 

dibangun atau diupayakan kepemilikannya oleh istri gubernur untuk 

menangani korban trafficking yang ditangani Gugus Tugas. Sebelum ada 

shelter P2TP2A ini , penampungan dan rehabilitasi korban trafficking 

biasanya dimasukkan ke shelter milik PKK yaitu RP3A (rumah 

perlindungan perempuan dan anak). 

Program penanganan trafficking dari Dinas Sosial ke depannya 

akan mengikuti kebijakan di Gugus Tugas, dalam artian akan dibuat 

program khusus untuk penanganan human trafficking. Oleh karena itu 

untuk kegiatan tahun 2011 sudah diusulkan program kegiatan 

penanganan di shelter seperti bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan 

154

untuk pengurus yayasan-yayasan dengan mengambil nara sumber dari 

Departeman dan STKS, serta gugus tugas. Selain itu juga sudah 

diusulkan kegiatan untuk rehabilitasi sosial!pemulihan, bimbingan bantuan 

keterampilan usaha ekonomi produktif. Bentuk implementasinya nanti 

tergantung pada bakat dan minat, karena program ini ditujukan kepada 

korban KDRT dan pekerja migran baik ke luar negeri (TKI) atau antar 

daerah. Dalam konteks ini trafficking merupakan bagian dari pekerja 

migran. Adapun pesertanya adalah para korban yang terlebih dahulu 

diseleksi oleh kabupaten kota. Kegiatan lainnya yang diusulkan untuk 

2011 adalah kegiatan pencegahan seperti sosialisasi kepada masyarakat 

ietapi pelaksananya adalah kabupaten/kota. 

Banyak dari para korban trafficking yang sebenarnya pergi dan 

masuk ke wilayah pekerjaan yang potensial menjadi korban trafficking 

malakukannya secara sadar dan tanpa ijin baik dari keluarga, orang tua, 

atau suami, ataupun pemerintah. Tetapi kemudian ketika menjadi korban 

trafficking dia melapor. Namun ada pula yang diijinkan atau bahkan 

disuruh oleh keluarga, orang tua, atau suami. Bila dilihat akar 

penyebabnya diduga kuat adalah kemiskinan, meskipun sebenarnya 

penyebabnya tidak tunggal karena banyak juga orang miskin yang tidak 

melakukan pekerjaan seksual. Jadi yang lebih dominan kemungkinan 

penyebabnya adalah kebodohan baik dari sisi pendidikan formal maupun 

agama. Untuk mengurangi jumlah korban perlu pengawasan yang lebih 

ketat terhadap yayasan pengirim tenaga kerja dan memberi sangsi yang 

berat bila mereka melakukan pelanggaran. 

Hal yang positif dari adanya Gugus Tugas adalah memberi 

kejelasan tugas kepada masing-masing sub-gugus tugas. Agak berbeda 

dengan tim koordinasi karena tim ini akan menghasilkan sinergi, 

komunikasi, kerjasama. Jadi yang menghawatirkan dari gugus tugas 

adalah terjadinya ego sektoral karena hanya semata- mata fokus kepada 

tugasnya masing-masing, sehingga kurang ada kerjasama. Untuk 

menghindari kemungkinan tersebut maka dibutuhkan dukungan kebijakan 

dari pimpinan instansi yang sudah diberikan tugas, dukungan Kemensos, 

155

Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kendala lain adalah adanya 

perbedaan kepangkatan atau eselon dari aparat yang mewakili 

instansinya di gugus tugas. lmplikasinya gugus tugas tidak bisa 

mengambil satu keputusan dengan cepat bila harus melibatkan adanya 

keputusan dari dinas atau instansi yang menjadi anggota gugus tugas, 

karena personal yang mewakilinya tidak memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan. Dia harus melapor dulu ke kepala dinasnya, baru 

bisa diputuskan. Memang diharapkan adanya penyelesaian lebih spesifik 

terhadap korban trafficking. Hal ini mungkin bisa diatasi bila Gugus Tugas 

diberi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama dinas/instansi 

yang menjadi anggotanya. Namun hal ini tentunya membutuhkan 

peraturan khusus yang mendukung pemberian kewenangan tersebut. 

Keberadaan gugus tugas merupakan hal yang positif karena 

penanganan trafficking tidak bisa ditangani satu dinas karena akan ada 

konflik kepentingan. Misalnya Dinas Sosial terus menangani rehabilitasi, 

sementara Dinas Tenaga Kerja terus menerus melakukan pengiriman TKI 

maka permasalahannya tidak pernah selesai. 

Meskipun Gugus Tugas tersebut telah melakukan sosialisasi 

secara spesifik menangani masalah trafficking dan relatif lebih merata 

sampai ke tingkat desa, namun untuk langkah pencegahannya 

sebenarnya tidak bisa hanya terfokus kepada masalah trafficking. 

Dikatakan demikian karena sifat penanganannya harus menyeluruh 

mengingat bahwa masalah ini menyangkut berbagai aspek seperti 

kebodohan, kemiskinan, dan sebagainya. Namun demikian sosialisasi 

perda perlu terus menerus dilakukan sampai ke tingkat desa agar dapat 

diimplementasikan secara menyeluruh. Untuk mengefektifkan 

penanganan trafficking, yang penting semua dinas/instansi yang menjadi 

anggota gugus tugas harus mendukung program yang dicanangkan oleh 

BPPKB. Artinya instansi terkait perlu membuat program yang dapat 

dilakukan instansinya guna mendukung BPPKB karena anggaran untuk itu 

ada di BPPKB. 

156

Menyangkut pekerja migran, maka pihak-pihak yang terkait dalam 

penanganannya harus ada Gugus Tugas tersendiri baik di tingkat pusat 

maupun provinsi, karena yang menjadi penyebabnya ada di pekerja 

migran yang jumlahnya mencapai jutaan orang dan scopenya sampai ke 

luar negeri. Gugus tugas tersebut lah yang harus menyeleksi secara ketat 

mereka yang akan bekerja ke luar negeri, sehingga tidak hanya mengikuti 

keinginan calon pekerja migran tersebut bekerja di luar negeri. Dalam 

proses seleksinya perlu juga dilihat hal lainnya dengan analisis yang lebih 

mendalam terkait dengan buruh migran. Karena bila yang bersangkutan 

misalnya ingin cepat kaya maka dia diduga punya kecenderungan untuk 

mengerjakan apa saja termasuk menjual diri yang pada gilirannya menjadi 

korban trafficking. Pengetatan dalam konteks pencegahan pun harus 

menyeluruh antar daerah karena, misalnya, seseorang dicegah berangkat 

di suatu daerah, maka dia bisa saja berangkat dari daerah lain yang lebih 

longgar proses seleksinya dengan cara membuat KTP di daerah tersebut. 

Selain itu pelatihan yang dilakukan PPTKIS pun perlu disesuaikan dengan 

skill yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan di luar negeri. Untuk 

itu pelatihan yang diberikan perlu melihat kepada job ordernya. 

8.1.3. Penanganan Trafficking oleh Dinas Pendidikan di 

Provinsi Jawa Barat 

Masalah human trafficking di Dinas Pendidikan masuk dalam 

Bidang Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat. Penanganan masalah 

trafficking di bidang ini khususnya masuk dalam Sektor Pendidikan 

Masyarakat, yakni bagaimana mengubah mind set masyarakat supaya 

berfikiran yang lebih baik. Jadi pendidikan mengenai trafficking ini tidak 

secara langsung masuk dalam pembelajaran namun disisipkan dalam 

pembelajaran keaksaraan fungsional yang diarahkan untuk memberantas 

penduduk yang masih buta aksara. Kemudian juga dilakukan melalui 

kegiatan penguatan litteracy melalui penguatan taman bacaan masyarakat 

(TBM) yang ada di Jawa Barat, artinya buku-buku tentang trafficking 

didistribusikan ke TBM tersebut. Penanganan masalah trafficking juga 

157

dimasukkan dalam penyelenggaraan paket A (SO), B (SMP), C (SMA) 

yakni dengan cara memfasilitasi masyarakat yang putus sekolah untuk 

kembali melanjutkan pendidikannya .. 

Dalam konteks Gugus Tugas pada tingkat provinsi Bidang 

Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat ini menjadi anggota gugus tugas 

penanganan trafficking di Jawa Barat. Bahkan secara struktural polanya 

mengikuti pola di tingkat pusat yang memposisikan Dinas Pendidikan 

sebagai leading sector di bidang pencegahan. Dinas ini menjadi leading 

sector karena pendidikan diharapkan menjadi sektor utama dalam 

mengubah mind set. Dalam implementasinya yang sudah dilakukan Dinas 

Pendidikan provinsi Jawa Barat adalah melakukan sosialisasi ke sekolah 

sekolah, atau paling tidak melakukan sosialisasi ke lembaga pendidikan 

non formal (seperti pusat kegiatan belajar masyarakat dan 

sanggar kegiatan belajar dan lembaga lain yang menyeleggarakan satuan 

pendidikan non formal). Sosialisasi melalui pendidikan non formal tersebut 

diasumsikan tepat sasaran karena kondisi realnya permasalahan 

trafficking tersebut melekat pada masyarakat grass root, sementara untuk 

masyarakat kelas menengah ke atas kondisinya sudah cukup baik 

sehingga derajat kepentingan melakukan sosialisasi tentang trafficking 

pada level tersebut lebih rendah daripada masyarakat grass root. 

Dilihat dari materi sosialsasinya sebenarnya sosialisasi yang 

dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) ini bersifat umum seperti 

memfasilitasi masyarakat yang putus sekolah, jadi tidak fokus pada 

masalah trafficking. Padahal untuk skala Diknas sudah memiliki program 

khusus yang terkait langsung dengan masalah trafficking yang langsung 

ditangani Dirjen PNFI (pendidikan non forma informal!). 

Meskipun masuk dalam Gugus Tugas, Dalam melakukan 

sosialisasi tersebut implementasinya dilakukan sendiri-sendiri atau tidak 

bekerja sama dengan instansi lain seperti BPPKB, Polisi, dan sebagainya. 

Hal ini terjadi karena ada perbedaan prioritas dalam programnya. Dalam 

hal ini BPPKB dan Kepolisian cenderung pada penanganan trafficking 

158

yang bersifat kuratif, meskipun mereka menjalankan juga program 

kegiatan yang bersifat preventif, sementara Dinas Pendidikan lebih 

dominan pada tindakan preventif, meskipun juga ada kegiatan yang 

sifatnya kuratif seperti misalnya ketika ada korban di satu daerah maka 

korban tersebut coba diarahkan masuk ke lembaga pendidikan non 

formal. Contoh aktualnya ketika ada korban di lndramayu yang masih 

dalam usia sekolah, maka Dinas Pendidikan melakukan tindakan kuratif 

dengan berupaya memasukkan korban kembali ke sekolah. Selain itu 

perbedaan tersebut juga terjadi karena perbedaan kementerian yang 

menjadi induk instansinya. Sebagai contoh , Dinas Pendidikan menginduk 

ke Kementerian Pendidikan Nasional sedangkan BPPKB menginduk ke 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan. lmplikasinya cenderung 

memunculkan ego sectoral sehingga masing-masing menjalankan 

program yang diturunkan dari masing-masing kementeriannya. 

Sinkronisasi program di antara anggota gugus tergantung pada 

tupoksi instansi masing-masing. Misalnya Dinas Pendidikan maka 

fokusnya di dunia pendidikan bagaimana implementasi tentang negatifnya 

trafficking terhadap dunia persekolahan baik itu formal maupun non 

formal , sementara instansi lain juga menggarap hal yang sama namun 

dengan sasaran yang berbeda. Jadi koordinasinya hanya berdasarkan 

pada tupoksi masing-masing instansi, tidak ada satu rancangan program 

besar bersarria yang menjadi payung kegiatan anggota gugus tugas. 

Namun demikian setiap kegiatan yang dilakukan oleh OPD 

dikomunikasikan kepada tim gugus tugas sehingga instansi lain yang 

menjadi anggota gugus tugas mengetahui apa yang sedang dilakukan 

oleh instansi lain terkait dengan penanganan trafficking. 

Hal yang perlu dicermati barangkali implikasi dari kondisi koordinasi 

program semacam itu menyebabkan kegiatan penanganan trafficking 

menjadi bersifat sektoral karena akan sangat tergantung pada interest dari 

masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah). Yang terjadi 

mungkin hanya mencoba mengaitkan masalah trafficking ini dengan 

tupoksi yang existing, sehingga sifatnya tidak langsung meskipun itu 

159

diakui bermanfaat dalam konteks penanganan trafficking. lmplikasi lainnya 

adalah tidak memungkinkan adanya program evaluasi yang menyeluruh 

terhadap kegiatan penanganan trafficking yang dilakukan oleh berbagai 

instansi di tingkat pemda provinsi Jawa Barat. lnformasi yang diperoleh 

dari Biro Bangsos memang dalam konteks kebijakan trafficking 

dikoordinasikan Assisten Bangsos, namun implementasinya diserahkan 

kepada tupoksi masing-masing dinas daerah/OPD. Oleh karena itu 

evaluasinya hanya dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan 

tupoksinya. Kalau saja bisa dibentuk program besar yang menjadi payung 

bersama maka mungkin penanganan trafficking ini dapat lebih tajam. 

Dalam sisi anggaran untuk penanganan trafficking tidak ada 

sentralisasi anggaran di BPPKB, Dinas Pendidikan menggunakan 

anggaran sendiri sesuai dengan tupoksi. Namun demikian bila ada korban 

maka Disdik merasa berkewajiban untuk turut menanganinya sejauh 

terkait dengan pendidikan. 

Secara organisasional Dinas Pendidikan Provinsi ini memiliki garis 

koordinasi dengan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten, sebagaimana 

juga dari kementrian kepada provinsi sifatnya koordinatif. Oleh karena itu 

keberhasilan program pada dasarnya tergantung pada pemerintah 

kabupaten/kota sebagai pemilik kewenangan yang otonom di daerah. 

8.1.4. Penanganan Trafficking oleh Biro Pengembangan 

Sosial Provinsi di Jawa Barat 

Menurut informan dari Biro Pengembangan Sosial Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro Bangsos tidak secara spesifik 

menangani masalah human trafficking karena sifat penanganannya di sini 

lebih makro, yakni pemberdayaan perempuan yang salah satu elemennya 

adalah human trafficking. lni pun hanya terkait dalam pembuatan 

kebijakannya saja sehingga lebih mengarah pada pembinaan, pemberian 

pedoman, dan sebagainya terhadap OPD yang terkait baik tingkat provinsi 

maupun kabupaten. Sosialisasi yang diberikan terkait dengan PerGub 

160

tentang trafficking. Sementara untuk pelaksanaan teknisnya ada di 

BPPKB. Evaluasi yang dilakukan terkait dengan program trafficking 

dilakukan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan tupoksinya, 

demikian pula pemberdayaan perempuan di Biro Bangsos ini. Yang 

menarik dari keterangan responden tersebut adalah bahwa Biro Bangsos 

tidak terlibat langsung dalam penanganan masalah human trafficking, 

padahal bila merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang 

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang 

jelas dinyatakan bahwa Kepala Biro Pengembangan Sosial Sekretariat 

Daerah Provinsi Jawa Barat diposisikan sebagai salah satu wakil ketua 

harian dari Gugus Tugas tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa 

masalah koordinasi dan kesamaan persepsi menjadi kendala yang relatif 

besar di dalam Gugus Tugas. Untuk itu upaya perbaikan koordinasi, 

penyamaan persepsi, sinkronisasi kegiatan, dan komunikasi alokasi 

anggaran merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Gugus Tugas 

agar lembaga ini dapat berjalan lebih effektif. 

8.1.5. Penanganan Trafficking oleh Kantor Imigrasi Kelas I di 

Provinsi Jawa Barat 

Selama satu tahun terakhir ini belum ada kasus trafficking yang 

terungkap oleh pihak lmigrasi ketika ketika proses pembuatan pasport. 

Hanya pada tahun 2009 ada 1 kasus yang terungkap yang kemudian 

pembuatan passportnya dibatalkan. 

Dalam konteks penanganan human trafficking beberapa informasi 

yang disampaikan para responden mengindikasi adanya permasalahan 

yang terkait dengan keimigrasian. Masalahnya sebagaimana telah 

diungkapkan terdahulu, di bagian Koordinasi Gugus Tugas Provinsi Jabar, 

pada beberapa kasus daerah pengirim seperti lndramayu tidak merasa 

mengeluarkan rekomendasi kepada orang tertentu yang ditenggarai akan 

menjadi korban trafficking untuk pembuatan pasport, namun ternyata 

pasportnya dapat dikeluarkan oleh kantor imigrasi pusat. lmplikasinya 

pihak daerah kabupaten/kota merasa bahwa upaya yang mereka lakukan 

161

dalam mencegah terjadinya korban traffiking menjadi sia-sia atau tidak 

effektif karena koordinasi yang sudah dicoba dibangun melalui gugus 

tugas tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Ketika permasalahan ini dikonfirmasikan kepada pihak imigrasi, 

diperoleh jawaban bahwa bagi pihak imigrasi apa yang dilakukannya 

sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) yakni 1. 

lmigrasi merupakan tempat di mana orang minta dibuatkan pasport. Dan 

undang-undang negara menyatakan bahwa semua orang berhak 

mendapatkan pasport terkecuali ada pencegahan karena undang-undang. 

2. lmigrasi tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengakui tentang 

tujuan dia pergi ke luar negeri. Hal inilah menyebabkan imigrasi selalu 

dipertanyakan mengapa meloloskan orang bekerja di luar negeri, padahal 

pihak imigrasi sudah melakukan wawancara terhadap pemohon pasport 

tersebut. Di sisi lain, pihak imigrasi pun tidak bisa berbuat banyak bila, 

misalnya, orang yang diwawancarainya tidak menyatakan tujuan yang 

sebenarnya dia pergi ke luar negeri. Sebagai contoh bisa saja orang yang 

diwawancarai tersebut hanya mengatakan mau jalan-jalan atau menemui 

saudaranya di luar negeri, padahal sebenarnya dia mau bekerja di luar 

negeri. Memang bisa saja ketika melakukan wawancara pihak imigrasi 

mencurigai kemungkinan adanya korban trafficking, tetapi bila tidak ada 

unsur yang dapat membuktikannya maka pihak imigrasi pun tidak bisa 

berbuat apa-apa, karena bila mengambil tindakan, seperti misalnya, tidak 

mengeluarkan pasportnya maka bisa dicomplain oleh pihak pemohon. 

Sementara itu setelah yang bersangkutan berada di luar negeri kemudian 

ternyata dia bekerja di sana, maka pihak imigrasi pun tidak memiliki 

kewenangan lagi untuk mengambil tindakan.. lmigrasi bisa mengambil 

tindakan dengan tidak menerbitkan pasport hanya bila ada persyaratan 

yang tidak dipenuhi pemohon, misalnya ketika ada persyaratan tambahan 

seperti keterangan dari Depnaker dan sebagainya yang tidak dilampirkan 

oleh pemohon. Untuk para TKI yang memohon pasport harus dilengkapi 

dengan rekomendasi dari PPTKIS dan melengkapi surat-surat dari 

BNP2TKI, dan ada permohonan dari perusahaannya, barulah dapat 

162

dibuatkan passport TKI 24 lembar. Persyaratan itupun hanya berlaku bila 

ada orang yang diberangkatkan melalui perusahaan pengerah tenaga 

kerja. Sementara untuk perorangan tidak ada undang-undang yang 

melarang seseorang untuk mendapatkan pasport. Untuk individu yang 

melakukan perjalanan wisata diberikan passport 48 lembar. Pendeteksian 

melalui pemeriksaan jumlah uang yang dimiliki dalam accaunt pemohon 

mungkin bisa digunakan walaupun belum tentu akurat, namun realitanya 

pihak lmigrasi pun tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa accaunt 

pemohon pasport. Pendeteksian yang lebih tajam mungkin dilakukan bila 

dalam wawancara yang dilakukan, pihak pemohon pasport sempat salah 

bicara (misalnya tercetus mau bekerja di luar) yang menimbulkan 

kecurigaan, barulah pihak imigrasi mendalami informasi dari pihak 

pemohon tersebut dengan melakukan berbagai cross check 

Secara institusional pihak lmigrasi sudah memiliki concern untuk 

melakukan pencegahan agar tidak terjadi korban trafficking, dalam artian 

sudah ada kebijakan dari tingkat pusat untuk mewaspadai terjadinya 

korban trafficking. Kebijakan ini diimplementasikan ketika melakukan 

wawancara kepada para pemohon pasport. Untuk itu orang yang diberi 

kewenangan untuk melakukan wawancara pun dipilih secara ketat karena 

dia akan menjadi motor yang mampu mendeteksi terjadinya trafficking. 

Dari sisi peraturan perundang-undangan ataupun kewenangan 

yang dimiliki imigrasi dirasakan sudah memadai, tidak perlu ada 

penambahan peraturan khusus untuk penanganan traffiking karena 

kalaupun akan ditambah peraturannya maka ditenggarai akan 

menyulitkan bagi orang lainnya, mengingat bahwa suatu peraturan itu 

akan berlaku umum. Kalaupun mau ditingkatkan efektivitasnya, yang 

diperlukan adalah peningkatan kemampuan dalam mewawancarai 

pemohon pasport sehingga mampu mengungkap indikasi adanya unsur 

trafficking. Namun demikian upaya itupun perlu ditimbang lagi karena 

selama ini sudah ada pendidikan dan pelatihan bagi pejabat teknis, 

termasuk pewawancara/teknik interogasi. Selain itu, prosedurnya hasil 

wawancara yang dilakukan aparat pelaksana juga masih disaring lagi oleh 

163

pejabat yang berwenang di kantor imigrasi yang disebut Ajudikapol untuk 

mengevaluasi akurasi dari hasil wawancara tersebut. Artinya teknik dan 

prosedur wawancara tersebut sudah dilakukan secara ketat, tidak perlu 

ada penambahan. 

Terkait dengan keluhan dari daerah pengirim seperti lndramayu 

yang merasa tidak mengeluarkan rekomendasi tetapi ternyata kepada 

yang bersangkutan dikeluarkan passportnya, kemungkinan itu terjadi 

karena manipulasi atau merubah tujuan keberangkatan yang 

bersangkutan dari tujuan bekerja menjadi TKI menjadi tujuan wisata, 

sehingga kepada yang bersangkutan diberikan passport 48 lembar. 

Karena untuk passport TKI mutlak harus dilampiri oleh surat rekomendasi, 

sehingga tanpa itu tidak mungkin keluar passport 24 lembar tersebut. 

Mengapa diberikan passport 24 lembar karena umumnya kontrak kerja 

dari TKI adalah 2 tahun dan passport tersebut hanya berlaku 3 tahun, 

sementara yang 48 lembar berlaku 5 tahun. 

8.1.6. Kabupaten Indramayu 

8.1.6.1. Penanganan Trafficking oleh BPPKB di Kabupaten lndramayu 

Penanganan korban trafficking di lndramayu cukup responsif 

karena Bupati yang kini sedang menjabat memiliki karakter spontan, 

artinya bila ada permasalahan maka harus segera ditangani tidak boleh 

menunggu-nunggu. Selain itu kebetulan bupati juga sangat peka terhadap 

permasalahan human trafficking. Karakteristik lain yang mendukung 

adalah adanya keinginan bupati selalu menemukan gagasan-gagasan 

aktual dalam melakukan tugasnya, oleh karena itu salah satu kegiatannya 

adalah melakukan RKB atau rakyat ketemu bupati yang dilakukan setiap 

hari Jumat yang dihadiri oleh OPD-OPD terkait. Pesertanya adalah rakyat 

miskin. Kegiatan semacam ini juga diwajibkan kepada kecamatan di 

bawahnya untuk melakukan hal yang sama dalam upaya menyelesaikan 

persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakatnya seperti masalah 

pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Dalam pertemuan 

164

tersebut kepada masyarakat peserta pertemuan biasanya diberikan 

sembako dan uang transport, serta diberi kesempatan untuk 

memanfaatkan pelayanan yang ada di kabupaten. 

Secara kelembagaan di kabupaten lndramayu ada 2 OPD 

(organisasi perangkat daerah) yang menangani trafficking baik langsung 

maupun tidak langsung yaitu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dan BPPKB. Namun karena BPPKB ini merupakan lembaga 

baru yang dibentuk sekitar 2 tahun yang lalu, maka kewenangan BPPKB 

dalam penanganan korban trafficking tidak sejauh Dinas Sosial. Sebagai 

contoh, rumah singgah untuk penanganan korban trafficking dan 

pemberian keterampilan bagi mereka diposisikan di lingkungan Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tetapi tugas fasilitasi dan 

koordinasi ada dalam kewenangan BPPKB karena BPPKB menjadi 

leading sector dalam Gugus Tugas penanganan trafficking. Gugus tugas 

ini terdiri dari dinas-dinas terkait, termasuk melibatkan kejaksaan dan 

kepolisian serta LSM. LSM yang aktif menangani trafficking antara lain 

LSM Kesuma Bongas di kecamatan Bongas dan LSM Assakinah yang 

berdomisili di kecamatan Sliyeg yang merupakan binaan dari ibu Sinta 

Nuriah mantan ibu negara dan pernah memberikan bantuan dana abadi 

sebesar 50 juta rupiah kepada LSM tersebut. BPPKB sejauh ini merasa 

terbantu oleh keberadaan LSM-LSM. 

Dalam konteks kewenangan, pihak BPPKB kabupaten lndramayu 

melihat bahwa penanganan trafficking di tingkat provinsi dilakukan oleh 

satu lembaga yakni BPPKB, sehingga ada keinginan dari BPPKB 

lndramayu agar masalah trafficking di lndramayu pun ditangani satu 

lembaga juga. Oleh karena itu BPPKB kabupaten lndramayu masih 

memandang perlu adanya kejelasan dalam kewenangan penanganan 

trafficking ini. 

Contoh lainnya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 

setiap Senin malam dan Kamis malam melakukan razia terhadap 

penampung pengirim TKI. Dalam kegiatan ini pihak BPPKB menyatakan 

165

ahwa lembaganya tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut. 

Dikemukakan bahwa BPPKB baru dilibatkan dalam penanganan hasil 

razianya, khususnya dalam kegiatan pemberian pencerahan agar mereka 

yang terjaring tidak terperangkap lagi, sementara untuk pemberian 

keterampilannya dilakukan oleh Dinas Sosial. 

Terkait penanganan korban yang terkena razia tersebut, responden 

dari BPPKB lndramayu mengatakan bahwa kadang menimbulkan 

kebingungan kepada petugas pelaksananya terkait dengan apa yang 

harus dilakukan untuk penanganan lanjutan yang harus dilakukan 

terhadap para korban tersebut. Masalahnya, bila mereka dimasukkan ke 

panti rehabilitasi di Palimanan maka tidak mungkin dapat tertampung 

semua karena ada kuota yakni sekitar 30 orang per kabupaten. Selain itu 

penanganannya akan memerlukan biaya yang besar yang tidak tersedia 

dalam anggarannya. Untuk mengatasi itu pihak kabupaten mengharapkan 

adanya bantuan pusat untuk pembangunan panti sosial guna menangani 

hasil razia. 

Terkait masalah anggaran, sistem penganggaran program 

penanganan trafficking yang berlaku adalah bahwa setiap instansi terkait 

menganggarkan kegiatan penanganan human trafficking hanya 

berdasarkan tupoksi masing-masing. Jadi meskipun mereka bekerja untuk 

gugus tugas, tetapi sebenarnya mereka melaksanakan tupoksinya sendiri. 

lmplikasinya tentu saja dalam alokasi anggaran tersebut akan lebih 

mengutamakan ego sektoral sehingga bisa saja program yang dijalankan 

menjadi tidak kompatibel antara kegiatan di satu instansi dengan instansi 

lainnya. Untuk mengatasi kelemahan yang mungkin terjadi , maka BPPKB 

lndramayu melakukan rapat koordinasi gugus tugas yang dilakukan 

secara periodik 3 bulan sekali. Persoalan lain terkait dengan anggaran 

adalah bahwa jumlah anggaran daerah yang dialokasikan untuk 

penanganan trafficking sekarang ini relatif terbatas. Untuk mengatasinya 

pihak BPPKB lndramayu mengharapkan adanya limpahan dana bantuan 

dari tingkat provinsi karena meskipun provinsi memiliki anggaran 

penanganan trafficking namun realitanya dengan otonomi daerah ini 

166

kewenangan pelaksanaan pembangunan ada di tingkat kabupaten/kota 

sebagai pemilik wilayah. lmplikasinya dana yang dibutuhkan daerah 

kabupaten/kota untuk implementasi penanganan korban trafficking pun 

lebih akan lebih besar. Sementara ini yang terjadi justru terbalik di mana 

bila instansi provinsi melakukan kegiatan program penanganan trafficking 

di daerah kabupaten, maka pihak pemerintah daerah diminta 

partisipasinya yang tentunya berimplikasi pada pengeluaran anggaran dari 

instansi lokal yang anggarannya relatif kecil. 

Dalam rangka membuat MOU pencegahan dan penanganan 

trafficking, BPPKB kabupaten lndramayu dengan dinas yang terkait di 

lndramayu seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas 

Koperasi dan UKM pernah pergi ke kota Batam pad a bulan Juli 2010 

untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk 

BPPKB, kota Batam, provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan karena 

pihak BPPKB kabupaten lndramayu merasakan bahwa penanganan 

human trafficking yang telah dikakukan selama ini kurang efektif. Salah 

satu contoh kasus yang menunjukkan ketidak efektifan tersebut dapat 

dilihat ketika LSM di kecamatan Bong as (Kesuma Bongas) menangani 10 

orang korban yang dipulangkan dari daerah tujuan. Kepada mereka 

kemudian diberikan bantuan modal yang disesuaikan dengan keinginan 

korban. Sebagai contoh ada korban yang ingin dibelikan sawah, kemudian 

dengan menggunakan bantuan dana dari Jepang ia pun dibelikan sawah. 

Ada juga yang ingin diberikan counter HP, ia pun diberikan counter HP. 

Ada yang memiliki kemampuan berjualan, ia pun diberi modal jualan. 

Tetapi setelah 3 bulan berlalu dan kemudian dilakukan evaluasi, ternyata 

modal yang diberikan kepada para korban tersebut tidak berfungsi 

sebagaimana diharapkan, padahal permodalan itu diberikan atas dasar 

keinginan korban. Bahkan sebagian di antaranya ada yang kembali lagi ke 

tempat bekerja dulu. Oleh karena itu perlu ada perubahan dan perbaikan 

dalam sistem penanganan trafficking yang selama ini diimplementasikan. 

Sistem penanganan korban trafficking yang diadopsi sekarang adalah 

dengan cara menjemput korban ke daerah tujuan yang dilakukan oleh 

167

BPPKB provinsi, kemudian BPPKB kabupaten menjemput korban tersebut 

ke provinsi untuk kemudian dikembalikan dan dibina di daerah asalnya. 

Namun ternyata sistem itu tidak berhasil. Atas dasar itu maka strategi 

penanganan korban trafficking yang ingin dikembangkan pemerintah 

daerah Indramayu sekarang adalah, bila terdapat korban trafficking maka 

tidak dilakukan penjemputan langsung dan dikembalikan ke daerah asal 

kemudian diberikan modal, melainkan dengan membuat MOU dengan 

daerah tujuan (seperti Batam). 

Dalam implementasinya, ketika tim BPPKB lndramayu melakukan 

koordinasi ke pemerintah kota Batam, pihak tim BPPKB lndramayu 

menyusun draft nota kesepahaman dan kemudian disampaikan kepada 

Walikota Batam (melalui BPPKB Batam) dan kepada Bupati lndramayu. 

Kemudian seminggu sejak kepulangan dari Batam ke lndramayu, tim ini 

(BPPKB, Dinas Koperasi, Dinas Sosnakertrans, kepala bagian Hukum, 

dan instansi terkait) kembali pergi lagi ke Batam tetapi saat ini 

kepergiannya bersama dengan Bupati lndramayu dan istrinya dengan 

maksud untuk penandatanganan nota kesepahaman. Namun sampai saat 

ini MOU tersebut belum ditandatangani karena walikota Batam akan 

segera berakhir masa jabatannya dan menghadapi pilkada pada tahun 

2011 sehingga dia belum mau menandatanganinya. Dia baru akan 

menandatangani draft MOU tersebut bila kelak terpilih kembali menjadi 

wali kota Batam pada periode berikutnya. 

Nota tersebut pada dasarnya berisikan tiga hal, yaitu, Bagaimana 

supaya korban trafficking yang ada di sana bisa diberdayakan artinya 

korban tersebut di sana dilatih dulu, diselesaikan masalah hukumnya dan 

diresosialisasikan, dicek kesehatannya, dan baru diberikan keterampilan. 

Kebetulan di kota Batam telah ada ikatan paguyuban warga lndramayu 

yang diketuai oleh seorang polisi (Kapolsek di sana) yang berasal dari 

lndramayu dengan jumlah anggota mencapai 10.000 orang. Paguyuban 

ini berkeinginan untuk mebangun wadah koperasi. Oleh karena itu 

rencananya paguyuban ini dapat dijadikan sarana untuk para korban 

trafficking yang ingin berwiraswasta, dengan cara setelah diberikan 

168

keterampilan mereka kemudian diberikan bantuan modal simpan pinjam 

melalui koperasi. Untuk itu bupati lndramayu, dengan disaksikan oleh 

pejabat pemerintah kota Batam, memberikan komitmen berupa bantuan 

dana sebesar 1 00 juta rupiah sebagai modal awal koperasi terse but dan 

koperasi Paguyuban lndramayu itu pun telah diresmikan oleh walikota 

Batam. Selain itu, bupati lndramayu pun berencana memasok produk 

unggulan dari kabupaten lndramayu ke koperasi tersebut, terutama beras. 

Terkait dengan keinginan tersebut walikota Batam bersedia memfasilitasi 

tempat pemasarannya dengan menyediakan tempat anjungan jawa Barat 

yang sudah ada di lokasi bazaar di Batam. Sementara itu untuk korban 

warga lndramayu yang menjadi korban trafficking yang mau bekerja, 

banyak orang lndramayu yang menjadi pengusaha yang relatif sukses dan 

terkemuka. Mereka bersedia menampung para korban trafficking yang 

ingin bekerja di perusahaannya. 

Dalam konteks pembinaannya, direncanakan instansi terkait dari 

pemerintah kabupaten lndramayu, melalui paguyuban warga lndramayu, 

melakukan pembinaan langsung kepada korban yang ada di kota Batam. 

Jadi Dinas Koperasi lndramayu bisa membina koperasi warga lndramayu 

yang ada di Batam tersebut, Dinas Tenaga Kerjanya bisa melakukan 

pelatihan tenaga kerja, Artinya bila ada warga lndramayu yang menjadi 

korban trafficking, langkah pertama diharapkan ditampung dan dibina di 

rumah singgah milik pemerintah kota Batam. Setelah selesai melalui 

proses tersebut baru kemudian diserahkan kepada Paguyuban Warga 

lndramayu untuk dilanjutkan pembinaannya. Oleh karena itu Dinas Sosial 

berencana ingin membangun rumah singgah khusus untuk orang 

lndramayu di Batam. Untuk itu dalam pertemuan tersebut Bupati 

lndramayu mengeluarkan statement bahwasannya siap untuk 

membangun rumah singgah untuk warga lndramayu yang menjadi korban 

trafficking, tapi dengan catatan walikota Batam menyediakan tanahnya 

agar ada tanggung jawab bersama. Namun karena walikota Batam hampir 

berakhir masa jabatannya pada tahun 2011 maka dia tidak berani untuk 

memberikan komitmennya kecuali bila nanti pada saat pilkada terpilih 

169

kembali. Ada harapan yang lebih jauh dari pemerintah daerah lndramayu 

agar paguyuban warga lndramayu bisa dimasukkan ke dalam gugus tugas 

yang ada di kota Batam sebagai LSM. Dengan begitu pemerintah kota 

Batam tidak perlu terlalu repot menangani korban trafficking yang berasal 

dari warga lndramayu karena bisa ditangani langsung oleh paguyuban 

warga lndramayu yang menjadi anggota gugus tugas. Tetapi realisasinya 

tentu menunggu penandatanganan MOU dan nota kerja sama dengan 

pemerintah kota Batam dulu agar jelas pembagian tugas dan tanggung 

jawabnya. 

Pada bulan Oktober 2010 DPRD kota Batam melakukan kunjungan 

kerja ke lndramayu dalam rangka studi banding tentang masalah human 

trafficking. Dalam diskusi yang dilakukan disampaikan tentang sudah 

adanya rintisan kerjasama yang telah dilakukan pemerintah daerah 

kabupaten lndramayu dengan kota Batam untuk penanganan human 

trafficking. Ternyata anggota DPRD kota Batam tersebut belum 

mengetahui adanya kegiatan tersebut. Kondisi ini terjadi karena mungkin 

pemerintah kota Batam belum mengkomunikasikannya kepada DPRD 

kota Batam. Namun yang penting digarisbawahi adalah ketika mereka 

diberikan draft kerjasamanya ternyata mereka sangat antusias untuk 

menyukseskan kerjasama tersebut karena mereka beranggapan bahwa 

pemerintah kabupaten lndramayu rnemiliki itikad baik untuk turut terlibat 

dalam penanganan trafficking yang merepotkan kota Batam. 

Hasil dari proses penjajagan dalam rangka membuat MOU 

pencegahan dan penanganan trafficking yang telah dilakukan tersebut 

telah dilaporkan oleh BPPKB kabupaten lndramayu kepada pemerintah 

provinsi melalui BPPKB provinsi Jawa Barat. Responsnya BPPKB Jawa 

Barat menghendaki penandatanganan MOU tersebut ditunda dulu dengan 

alasan harus diawali dulu oleh kerjasama antar provinsi. Untuk lebih 

memudahkan dalam tindak lanjut kerja sama antar provinsi tersebut, 

BPPKB kabupaten lndramayu menyumbangkan konsep kerja samanya 

kepada pemerintah provinsi Jawa Barat. 

170

Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa sudah 

dilakukan penandatanganan MOU mengenai kerjasama penanganan 

human trafficking antar provinsi yang disaksikan wakil prsiden pada bulan 

November 2010. Namun pihak pemerintah daerah lndramayu baru 

mendengar khabarnya tetapi belum mendapatkan salinan MOUnya. 

Harapannya dengan telah adanya MOU antar provinsi tersebut, dapat 

mempermudah pemerintah kabupaten lndramayu dalam menindaklanjuti 

kerjasama dengan pemerintah kota Batam yang telah dirintis sebelumnya 

karena sudah ada payung besarnya. 

Dalam tataran lokal, kegiatan penanganan trafficking kegiatan 

utama yang dilakukan sebaiknya diarahkan pada upaya preventif. 

Pencegahan trafficking yang paling baik diarahkan kepada pendidikan 

karena berkorelasi erat dengan potensi timbulnya korban pada mereka 

yang putus sekolah atau kurang pendidikan. Untuk itu BPPKB dan tim 

gugus tugas sering melakukan sosialisasi ke sekolah dengan materi 

seperti undang-undang tentang pornografi dan undang-undang tentang 

trafficking. Hal ini dilakukan terutama pada saat penerimaan siswa baru, 

sehingga dapat melibatkan orang tuanya. Lokasinya diprioritaskan di 

daerah yang paling rawan trafficking seperti kecamatan Bongas dan 

Anjatan. 

Selain itu, salah satu solusi untuk menekan terjadinya korban 

trafficking dan TKI ke luar, sebaiknya dikembangkan industri yang terkait 

dengan potensi lokal. lndramayu potensial untuk dikembangkan industri 

pengolahan mangga, ikan. Dengan demikian masyarakat memiliki 

kesempatan untuk bekerja di sektor industri tersebut. 

8.1.6.2. Penanganan Trafficking oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

indramayu 

Kecamatan yang rawan trafficking antara lain kecamatan Gabus 

Wetan, Kroya, dan Bongas. Dari sudut pandang pendidikan, 

permasalahan trafficking disebabkan antara lain oleh masalah klasik 

seperti ekonomi (kemiskinan) sehingga mereka tidak bisa sekolah, kondisi 

171

-- 

lingkungan yang menumbuhkan iri hati sehingga seseorang akan merasa 

iri bila melihat tetangga berhasil membangun rumah karena anaknya 

bekerja di luar negeri. Jadi sebenarnya mereka (calon tenaga kerja) tidak 

mau pergi bekerja ke luar dan diperlakukan seperti korban trafficking, tapi 

karena melihat kondisi ekonomi keluarga yang sulit maka mereka 

terpaksa mau bekerja ke luar negeri agar bisa membantu ekonomi 

keluarga atau membiayai pendidikan adik-adiknya. 

Bidang yang menangani human trafficking di Disdik ada di bidang 

PNFI (pendidikan non formal dan informal) dulu disebut Dikmas. Namun 

secara formal dalam program pendidikan belum ada program yang khusus 

terkait langsung dengan masalah trafficking. Akan tetapi dalam misinya 

sudah ada arah untuk penanganan trafficking meskipun belum dituangkan 

dalam program khusus melainkan masuk ke dalam integrasi pelajaran. 

Artinya masalah trafficking ini dicoba dimasukkan ke dalam mata 

pelajaran yang relevan seperti IPS. Dalam konteks ini Disdik mencoba 

memasukkan materi tentang human trafficking dalam program-program 

paket A, B, C, PSM (pendidikan dinas swadaya masyarakat). Di dalam 

PSM (yang disebut dikmas) ini meliputi kegiatan pembinaan PKBM (pusat 

kegiatan belajar masyarakat), lembaga kursus-kursus, organisasi wanita, 

organisasi pemuda organisasi masyarakat, penanganan PUS (pendidikan 

untuk semua), juga termasuk pemberdayaan perempuan, gender, dan 

penanganan trafficking. Karena kegiatannya berkaitan langsung dengan 

kemasyarakatan maka Disdik dalam melakukan kegiatannya bermitera 

dengan PKK, darma wanita, GOW, KWK, Karang Taruna, KNPI, dan 

semua organisasi yang ada di wilayah lndramayu. 

Dalam penanganan trafficking di lndramayu, sejak tahun 2003, 

sudah ada Satgas Trafficking dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi sebagai leading sektornya. Namun koordinasinya 

dikendalikan oleh Bappeda. Dinas Pendidikan sebagai anggota Satgas 

dalam implementasinya bermitera, antara lain, dengan Dinas 

Sosnakertrans, Bappeda, dan PKK Kabupaten. Selain empat institusi 

tersebut, satgas ini juga melibatkan Polres, dan instansi terkait lainnya. 

172

Selain itu juga ada Forum Komunikasi Perlindungan lbu dan Anak yang 

berpartisipasi dalam penanganan human trafficking. Mengapa leading 

sector dari Stgas tersebut Dinsosnakertrans karena saat itu belum ada 

BPPKB. Pada saat itu BPPKB masih berbentuk Dinas Keluarga 

Berencana. Baru setelah dibentuk BPPKB maka leading sectornya 

menjadi BPPKB dan Dinsosnakertrans. Satgas pun berubah menjadi 

Gugus Tugas dengan penambahan keanggotaan dari LSM. LSM yang 

khusus menangani korban trafficking dan sering bekerjasama dengan 

gugus tugas adalah Assakinah dan Bunga Bangsa (Kesuma Bongas). 

Pada sekitar tahun 2003 Satgas, khususnya PKK, sudah memiliki 

rumah singgah Teratai Putih yang berlokasi di kecamatan Cikedung yang 

dibangun atas bantuan dari menteri pemberdayaan wanita, termasuk di 

dalamnya bantuan untuk pelatihan life skillnya. Rumah singgah ini 

dimanfaatkan untuk menampung korban trafficking. Karban yang 

ditampung di sini tidak hanya mereka yang berasal dari lndramayu tapi 

juga dari daerah seperti Mataram, dan sebagainya yang kebetulan 

terbawa atau terlantar. 

Dibanding semasa masih berbentuk satgas, setelah menjadi Gugus 

Tugas ini frekuensi koordinasinya relatif sama/sering. Koordinasi yang 

dilakukan BPPKB sekarang ini cukup bagus dalam arti sering 

berkoordinasi dengan Disdik dan juga organisasi wanita yang pada masa 

lalu sering terputus. Yang dikoordinasikan dengan Disdik adalah masalah 

masyarakat yang putus sekolah. Artinya BPPKB melalui Disdik 

mengarahkan dan memfasilitasi agar korban dan anak-anak putus 

sekolah lainnya agar bisa kembali ke sekolah.Hanya saja karena biasanya 

masalah trafficking ini ada di Dikmenti (penanganan sekolah menengah 

tingkat atas/SMA) yang menangani mereka yang putus sekolah, maka 

yang menjadi persoalan sekarang ini, bila ada kegiatan atau undangan 

dari masing-masing dinas terkait kadang-kadang disposisinya jatuh ke unit 

yang berbeda. Sebagai contoh bila ada surat tentang pertemuan 

koordinasi masalah human trafficking, maka disposisi surat tersebut dapat 

saja jatuh ke tempat yang berbeda. lmplikasinya pejabat yang terlibat 

173

dalam koordinasi gugus tugas kadang berganti sehingga menjadi kendala 

dalam kontinuitas koordinasinya. 

Dalam konteks penyusunan program BPPKB sudah berupaya 

mengarahkan agar Disdik membuat program yang terkait langsung 

dengan trafficking. Anggaran untuk sosialisasi tersebut dibantu dari APBD 

Pemkab lndramayu. Serupa dengan itu anggaran untuk PKBM, life skill, 

pelatihan, pertukangan, perbengkelan, tata boga dan sebagainya juga 

dipenuhi oleh APBD. Besaran alokasi dananya dirasakan mencukupi 

karena pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana APBDnya untuk 

pendidikan sampai sebesar 36 persen. Hal ini terjadi karena Bupati 

incumbent sekarang ini memiliki perhatian yang sangat besar terhadap 

pentingnya pendidikan. 

Dinas Pendidikan, dalam kapasitasnya sebagai anggota Satgas, 

sudah beberapa kali melakukan kegiatan pencegahan tentang penjualan 

orang. Dalam konteks pencegahan human trafficking ini dilakukan dengan 

melakukan sosialisasi. Adapun materi sosialisasi tentang trafficking yang 

diberikan mengacu kepada materi yang telah diberikan oleh Diknas 

maupun dari BPPKB yang bekerja sama dengan Disosnakertrans. 

Sementara yang menjadi sasaran sosialisasi dari Dinas Pendidikan 

terbatas pada pelajar. Artinya pihak Dinas Pendidikan berupaya agar 

mereka tidak putus sekolah dari SMP, SMA, SMK karena akibat putus 

sekolah tersebut dapat menyebabkan orang menjadi korban trafficking. 

Oleh karena itu materi sosialisasi itu diarahkan untuk mencegah agar para 

pelajar tidak terjun ke dunia trafficking. 

Sementara itu pada tataran implementasi penanggulangan korban 

trafficking, Disdik turut berperanserta melakukan pelatihan dan fasilitasi 

untuk masuk sekolah. Sebagai contoh, pada saat pemerintah kabupaten 

lndramayu merazia perusahaan yang mempekerjakan anak-anak di 

bawah umur. Hasilnya terdapat sekitar 60 korban anak di bawah umur 

atau anak usia sekolah yang bekerja di perusahaan dan kebanyakan 

perempuan. Selanjutnya para korban tersebut dishelterkan di hotel 

174

Garuda selama 1 bulan untuk diberikan pendidikan dan pelatihan. Salah 

satu institusi yang memberikan pendidikan tersebut adalah Disdik 

lndramayu. Selanjutnya setelah selesai pendidikan tersebut, mereka 

dititipkan ke Disdik untuk dilanjutkan masuk ke paket A, B, dan C. Pada 

saat itu hanya beberapa orang yang masuk ke dalam paket B dan C, 

sedangkan sebagian besar dari mereka masuk ke dalam paket A. 

Fasilitasi sekolah yang dilakukan Disdik ini dimaksudkan untuk mencegah 

agar mereka tidak menjadi korban trafficking. Jadi dalam hal ini 

sebenarnya Disdik tidak secara langsung menangani trafficking, 

melainkan menangani anak usia sekolah yang putus sekolah yang 

implikasinya bisa saja terkait dengan kegiatan pencegahan trafficking. 

8.1.6.3. Penanganan Trafficking oleh BAPPEDA di Kabupaten 

lndramayu 

Bappeda tidak terlibat dalam penanganan trafficking karena 

tugasnya hanya badan perencana, sedangkan penanganan langsungnya 

dilakukan oleh Dinsosnaker, Unit PPA Polres, dan sebagainya. Bappeda 

hanya memfasilitasi dalam pembuatan perdanya saja. Oleh karena itu 

Bappeda pada tahun 2005 pernah bekerja sama dengan Unicef dalam 

rangka pembuatan perda tentang trafficking. 

Dalam konteks penyusunan program dan penganggaran, pihak 

Bappeda tidak memiliki skala prioritas terkait dengan masalah 

penanganan trafficking. Kondisi ini terjadi karena tugas pokok Bappeda 

sifatnya lebih pada tugas mengevaluasi usulan yang disampaikan dari 

OPD dan mendistribusikan alokasi anggaran antar OPD. Jadi Bappeda 

hanya berperan untuk menyetujui atau tidak menyetujui program yang 

diajukan oleh OPD. Dengan demikian penentuan prioritas program 

penanganan trafficking diserahkan langsung kepada OPD yang 

menanganinya. Artinya bila OPD yang bersangkutan merasa perlu 

menyusun program penanganan trafficking sebagai prioritas maka dia 

harus membuat dan mengajukan programnya dan Bappeda hanya tinggal 

menyetujuainya. Alokasi dan plafon anggarannya pun tergantung 

175

kebutuhan yang diajukan oleh dinas teknis yang bersangkutan. 

lmplikasinya penentuan program penanganan trafficking dan besar alokasi 

anggarannya sangat bergantung pada kepala dinasnya. 

8.1.6.4. Penanganan Trafficking oleh Bidang Sosial di Kabupaten 

lndramayu 

Kalau melihat kasus human trafficking kebanyakan korbannya dari 

luar negeri. Kegiatan penjemputan korban trafficking seperti dari Batam, 

Jakarta, dan sebagainya sudah mulai dari tahun 2006. Kegiatan ini terus 

dilakukan sampai dengan tahun 2010 sekarang ini. Pada saat itu biaya 

penjemputan menggunakan dana bantuan dari Jepang (Nipon ... ) yang 

tengah melakukan kegiatan penelitian di kecamatan Bongas yang 

merupakan kecamatan dengan jumlah buruh mig ran (TKI) terbesar kedua. 

Yayasan yang ada di lndramayu 11 buah, tapi yang aktif hanya 2. 

Namun yang lebih vokal adalah SBMI (serikat buruh migran Indonesia), 

FKBMI (forum komunikasi buruh migran Indonesia) yang ada di Bongas. 

Yayasan yang sering terlibat dalam penjemputan adalah Assakinah dan 

Kusuma Bongas. Jumlah korban yang ditangani oleh Kusuma Bongas 

sejak tahun 2008 sudah mencapai 161 orang, yakni berasal dari Jakarta, 

Batam, Surabaya, Bali, Jepang. 

Kegiatan penjemputan ini dilakukan sebelum terbentuknya gugus 

tugas karena di lndramayu sudah dibentuk Satgas yang terdiri dari 4 

bidang yakni bidang pencegahan, rehabilitasi, kerjasama dan koordinasi, 

dan penegakan hukum, dengan leading sector (ketua harian) dari 

Dinsoskertrans. Pembentukan Satgas ini disertai dengan dukungan 

anggaran untuk melaksanakan kegiatannya seperti untuk sosialisasi, 

penjemputan dan sebagainya. Baru kemudian, pada tahun 2009, dibentuk 

Gugus Tugas yang terdiri dari 5 bidang dengan leading sector dari 

BPPKB. 

Bila dilihat secara kronologis pembentukan Satgas digagas oleh 

pihak kabupaten berdasarkan perda kabupaten lndramayu yang dibuat 

pada tahun 2005 dan bahkan menjadi yang pertama di Jawa Barat. 

176

Padahal pada saat itu propinsi Jawa Barat pun belum memiliki perda 

tentang Satgas tersebut. Pioneering tersebut terjadi karena ada berbagai 

penelitian seperti dari STKS dan universitas di Semarang, dan masuknya 

Unicef ke lndramayu dan kebetulan pada saat itu pemerintah daerah 

lndramayu memiliki anggaran dana yang dialokasikan untuk peningkatan 

perlindungan hak anak dan remaja putri. Oleh karena itu berdasarkan 

faktor-faktor tersebut kemudian dilakukan sinkronisasi yang menghasilkan 

sebuah perda yang dikeluarkan pada tahun 2005 yang isinya membentuk 

Satgas dan Gugus Tugas. Jadi perda tersebut merupakan luaran dari 

beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa lndramayu menjadi 

sasaran untuk trafficking. Sebelum perda itu ke luar, pihak pemda 

melakukan studi banding dulu ke Batam dengan mengajak juga anggota 

DPRD sehingga pembuatan perdanya didukung DPRD. Dan kebetulan 

istri bupati pun sebagai K3S (koordinator kegiatan kesejahteraan sosial) 

concern dengan masalah trafficking ini. PKK pun mendapat penghargaan 

juara nasional dalam pencegahan trafficking dari kementerian sosial. Oleh 

karena itu banyak yang melakukan studi banding ke lndramayu. Langkah 

selanjutnya, pada 2006 dibentuk Satgas kabupaten dan pada tahun 2007 

ditindaklanjuti dengan pembentuka Satgas kecamatan di 31 kecamatan. 

Baru kemudian, pada tahun 2009, dibentuk Gugus Tugas, tetapi 

Satgasnya tetap ada karena sama-sama diatur dalam perda tersebut dan 

perda itu belum dicabut. Pembentukan Gugus Tugas pada tingkat 

kabupaten di lndramayu awalnya didahului oleh pembentukan Gugus 

Tugas di tingkat pusat dan tingkat propinsi karena gugus tugas ini 

disponsori oleh ACILS (American Children Labors Solidarity). Tetapi Untuk 

menunjang aktivitas Gugus Tugas maka pada tahun 2009 dilakukan 

pembangunan trauma center. Sekarang di Disnakertrans sudah dibangun 

shelter termasuk peralatan computernya yang dapat diakses secara on 

line. Shelter juga ada yang dibangun oleh swasta yakni Puan Amal Hayati 

yang dibangun oleh ibu Shinta Nuriah. Untuk keluarga yang bermasalah 

sudah ada dibentuk LK3 (Lembaga Konsultasi Kesehatan Keluarga) baik 

di dinsosnakertrans maupun swasta untuk menanganinya. Kemudian dari 

177

segi pendidikannya disediakan beasiswa untuk di UNPAD, ITB. Semua 

itu dilakukan dalam konteks pencegahan trafficking. 

Rencananya akan didirikan yayasan untuk tenaga kerja lndramayu 

di Batam. Sekarang sedang dibuat akte notarisnya dan akan dipelopori 

oleh kepala dinas sosial yang sudah pensiun. Pendanaannya akan 

dikeluarkan dari APBD. Dari mulai sosialisasi, rehabilitasi, dan pemberian 

bantuan dialokasikan dari APBD. Pemberian bantuan tersebut ada yang 

diberikan secara kelompok dan ada juga yang individual. 

Tahun 2010 ini masyarakat yang berangkat bekerja di luar negeri 

mencapai 98.000 jiwa, sementara yang terdaftar di disnakertrans hanya 

sekitar 10.000 jiwa. Pad a tahun 2010 korban trafficking yang masuk dan 

ditangani shelter hanya 2 orang. Kasus trafficking yang paling banyak 

terkait dengan tenaga kerja seperti tidak dibayar gajih, penyiksaan, ada 

juga sedikit pelecehan seksual, ada juga penipuan mau dikirim ke luar 

negeri tapi kemudian dikerjakan di cafe di Batam. Kasus trafficking 

penyebabnya banyak antara lain ekonomi, yakni sulitnya lapangan kerja, 

sosial budaya, media masa. 

Sejauh ini sudah ada 80 orang korban trafficking yang sudah diberi 

pelatihan seperti menjahit. Kepada mereka diberikan perlengkapan, uang 

saku selama pelatihan 15 hari, dan ket!ka pulang pun diberikan mesin 

jahitnya. Selain itu juga ada pemberian keterampilan tata rias, tetapi yang 

paling banyak adalah keterampilan menjahit, termasuk membordir. 

Pemberian jenis pelatihan ini dilakukan secara pukul rata tidak tergantung 

minat peserta karena sekarang berlaku BNBA (by name by address), tidak 

seperti dulu yang bisa tergantung peserta. Dengan BNBA artinya dalam 

usulannya harus sudah ada namanya dan kegiatannya sudah ada 

sehingga tidak bisa dirubah sekalipun hanya pesertanya. Sekarang 

kadang SPJ sudah duluan baru uangnya. Kalau tahun sebelumnya 

sampai tahun 2007 jenis pelatihan bisa tergantung pada keinginan 

peserta. Pelatihan ini dilakukan sejak 2007 sampai sekarang. Namun 

yang dapat dikatakan berhasil hanya sekitar 1 0 orang. Setelah selesai 

178

pelatihan tidak dilakukan pendampingan. Kunjungan hanya dilakukan 

secara informal bila kebetulan lewat tempat korban. Pada thun 2006/2007 

Pemda lndramayu membentuk PPT (pusat pelayanan terpadu) di 2 rumah 

sakit yakni RSUD dan RS Bhayangkara semuanya mulai visum dilayani 

secara gratis. 

Bila dilihat dari scope pekerjaannya, antara Satgas dan Gugus 

Tugas sebetulnya tidak jauh berbeda, hanya saja Gugus Tugas sifatnya 

lebih operasional seperti melakukan operasi terhadap P JTKI, operasi 

terhadap tenaga kerja yang akan berangkat ke luar daerah. Sementara 

Satgas fokusnya lebih pada sosialisasi seperti kepada SMP, SMA, dan 

juga melalui PKK. Namun demikian ketika masih dalam bentuk Satgas 

sudah ada juga kegiatan operasi seperti yang dilakukan Gugus Tugas 

tetapi kegiatannya tidak sesering sekarang. Sosialisasi yang dilakukan 

yang pertama adalah kepada kepala desa, kecamatan, dan dinas-dinas. 

Kemudian kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang melibatkan 5 

orang dari masing-masing desa. Tempat melakukan sosialisasi tersebut 

ada yang di dinas sosial, ada yang sewa gedung, ada yang dilakukan 

PKK. Kadang dari anggota Satgas juga melakukan sosialisasi langsung 

dengan mendatangi lokasi masyarakat sehingga bila mereka melihat atau 

mengetahui adanya trafficking mereka bisa langsung melaporkannya 

kepada satgas kecamatan yang antara lain meliputi Danramil, Kapolsek, 

Camat, Kepala Desa, dan sebagainya. Tahapan sosialisasi selanjutnya 

adalah kepada SMP dan SMA. 

Secara umum sosialisasi yang selama ini dilakukan dirasakan 

cukup effektif. Sebagai contoh, sebagaimana dipersyaratkan bahwa untuk 

menjadi TKI di sektor formal, calon TKI minimal harus berumur 18 tahun 

dan untuk menjadi PRT (domestik) harus berumur 21 tahun. Dalam 

konteks itu, pada masa lalu banyak Kepala Desa yang asal 

menandatangani saja bila ada orang yang mengajukan pembuatan KTP 

tanpa melakukan cross check. Sekarang karena srring disosialisasikan 

pada tingkat desa, Kepala Desa tidak mau lagi menandatangani bila calon 

TKI yang membuat KTP dicurigai masih di bawah umur. Bila dia ragu 

179

tentang keabsahan data dari pemohon KTP atau rekomendasi maka dia 

akan melakukan cross check, antara lain dengan mengharuskan yang 

bersangkutan membawa ijazah sekolah yang dimilikinya. Hal ini dilakukan 

karena Kepala Desa bisa terkena sangsi administrasi dan atau turut 

diproses dalam pemeriksaan di Kepolisian. 

Terkait anggaran, anggaran trafficking tersebar di BPPKB dan 

Dinas Pendidikan tetapi dalam pengajuan anggarannya sudah ada 

koordinasi. Meskipun anggaran penanganan human trafficking ada di 

BPPKB, tapi karena tugas rehabilitasi ada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, 

dan Transmigrasi maka anggaran pun ada di Dinsosnakertrans. 

8.1.6.5. Penanganan Trafficking oleh Dinas Kesejahteraan Rakyat di 

Kabupaten lndramayu 

Dalam penanganan trafficking di lndramayu sudah dibentuk Satgas 

khusus yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepolisian, 

Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya. Dalam menghadapi persoalan 

biasanya ditangani secara teamwork, tapi bila ada persoalan yang crusial 

biasanya singgah dulu di dinsos. Di sini sudah ada shelter dan sudah 

pernah digunakan menampung 2 orang korban dari kepri sekitar bulan 

Maret. Tetapi karena sarananya belum lengkap, maka korbanpun tidak 

betah sehingga hanya bertahan dua hari dan ingin cepat dipulangkan. 

Mereka dimasukkan ke shelter karena terlantar, artinya di kirim dari orang 

lain sehingga ditampung dulu di shelter dulu baru dipulangkan. Selama di 

shelter mereka ditreatment secara psychologis untuk rehabilitasi dan 

check kesehatan. Dalam kebijakannya tidak semua korban diwajibkan 

masuk shelter dahulu, karena tergantung kehendak dan kondisi 

korbannya. Tapi bila korban kelihatan tidak sehat, maka sebelum 

dipulangkan akan diperiksa dulu kesehatannya baru dipulangkan. (bila 

kebijakannya seperti itu maka shelter itu bisa mubazir). Memang shelter 

yang dibangun di lndramayu ini belum effektif pemanfaatannya, namun 

hal ini perlu dilakukan sebagai persiapan mengingat banyaknya korban 

yang berasal dari lndramayu. Selain itu secara normatif shelter tersebut 

180

elum memenuhi syarat. Misalnya ketika ada korban yang masuk shelter 

maka dia harus diberi makan dan sebagainya sementara anggaran untuk 

hal itu belum dialokasikan sekarang ini. Walaupun ada kesatuan tim tetapi 

realitanya belum ada kesatuan visi dalam penanganan shelter tersebut 

sehingga tidak bisa melakukan subsidi silang. Oleh karena itu sementara 

ini yang lebih siap justru yayasan swasta seperti Assakinah, sehingga bila 

ada korban maka pihak dinas sosial justru 

merekomendasikan/merujuknya kepada yayasan swasta tersebut yang 

memang sudah memiliki dana untuk penanganan korban trafficking. Di 

luar itu ada juga korban yang dijemput dari provinsi tetapi mereka menolak 

ketika ditawari masuk shelter karena merasa sudah ditangani provinsi. 

Selain itu tugas pemkab lndramayu hanya menjemput dan memulangkan 

ke tempat asalnya. 

Berdasarkan data dari provinsi, jumlah korban trafficking di 

lndramayu termasuk tertinggi di Jawa Barat setelah Sukabumi dan 

Cianjur. Namun dari sekitar 90 ribu TKI lndramayu yang bekerja di luar 

negeri hanya sekitar 4.000 orang yang tercatat di Disnaker sehingga 

menjadi kendala dalam sisi administrasinya. Dari sudut pandang 

pemerintah daerah hal itu mengindikasikan banyaknya TKI ilegal, tetapi 

tidak demikian bagi pemerintah pusat, karena banyak dari mereka yang 

memalsukan dokumen yang harus dilengkapi di daerah asalnya sehingga 

pemerintah pusat menganggapnya sebagai TKI legal. Sebagai contoh, 

salah satu persyaratan menjadi TKI adalah adanya rekomendasi dari 

kabupaten. Kemudian kabupaten tidak memberikan rekomendasi tersebut. 

Tetapi ketika diproses di tingkat pusat ternyata TKI yang bersangkutan 

sudah melampirkan rekomendasi yang sudah ditandatangani kabupaten 

sehingga pemerintah pusat pun menganggapnya legal. Ternyata setelah 

ditelusuri ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang menandatangani 

rekomendasi tersebut atau terjadi pemalsuan dokumen. Masalahnya 

pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman TKI di tingkat pusat seperti 

PJTKI, lmigrasi tidak melakukan klarifikasi ke daerah. Hanya ada 

sebagian kecil perusahaan yang legal yang mengacu kepada aturan main. 

181

Deskripsi di atas mengindikasikan bahwa dalam penanganan 

masalah human trafficking masih menghadapi kendala berupa 

miskomunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah 

pusat atau yang berwenang memberangkatkan TKI. Di lain pihak 

responden mengatakan bahwa koordinasi baik intra kabupaten maupun 

dengan provinsi dirasakan berjalan dengan baik. Pihak kabupaten bahkan 

memberikan apresiasi yang sangat besar terhadap perhatian istri 

Gubernur dalam penanganan trafficking. Persoalan koordinasi dirasakan 

dalam skala nasional karena secara organisasional evaluasinya masih 

kurang baik. 

Masalah lain terkait dengan adalah seperti dicontohkan 

ketika ada TKI lndramayu yang sudah tinggal di penampungan selama 

sepuluh bulan dan seharusnya sudah diberangkatkan, kemudian ada 

kuota misalnya dari Sukabumi, maka TKI tersebut akan dialihkan dengan 

mengganti alamatnya ke Sukabumi. Hal ini terjadi pada TKI lndramayu di 

Timur Tengah. Orang tua korban tersebut mengetahui bahwa TKI yang 

sedang menghadapi masalah tersebut adalah anaknya, tetapi pemerintah 

pusat mengatakan bahwa alamat yang bersangkutan adalah dari 

Sukabumi. Sehingga ketika dia diberangkatkan dan kemudian 

menghadapi persoalan maka dia sudah kehilangan jejak. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pihak

ersangkutan dan termasuk memeriksa keabsahan dari dokumennya, 

tetapi sekarang ini komitmen tersebut tidak ada lagi. 

Selain karena adanya kendala komunikasi dan koordinasi antara 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat, persoalan trafficking juga terjadi 

kadang kala dimulai pada tingkat desa karena Sponsor tenaga kerja 

sudah merasuk ke desa-desa. Hal ini terjadi karena banyaknya 

perusahaan penyalur tenaga kerja. Bahayanya, sponsor tersebut 

sebetulnya bekerja kepada perusahaan formal yang mengikuti prosedur 

formal, namun ketika dia mendapatkan calon TKI yang sebenarnya tidak 

memenuhi persyaratan perusahaan tempatnya bekerja, maka dia 

menjualnya ke perusahaan lain yang lebih lentur aturannya dan bahkan 

mungkin mendapatkan insentif yang lebih tinggi. Dalam kaitan itu ada 

kepala desa atau aparat kelurahan yang secara tidak sadar turut 

membantu memalsukan umur TKI yang sebenarnya belum cukup umur 

tersebut. Padahal untuk pemalsuan itu mereka hanya diberi imbalan 

sekitar 1 00 ribu rupiah. 

Dalam upaya mencegah terjadinya human trafficking, Dinas Sosial 

secara rutin setiap malam kamis atau malam senin melakukan sidak/razia 

ke rumah-rumah pengerah tenaga kerja/sponsor. Pada razia tersebut 

seringkali ditemui calon tenaga kerja yang tidak memiliki rekomendasi dari 

disosnaker. Biasanya sponsor langsung mengirimkan ke Jakarta dengan 

mobil charteran atau pribadi. Selain Dinas Sosial, banyak juga LSM yang 

aktif dalam penanganan trafficking tapi kegiatan mereka hanya sebatas 

rehabilitasi. Sementara pencegahannya lebih banyak dilakukan oleh 

aparat pemerintah daerah. 

Terkait dengan 

penanganan trafficking 

183 

peran BPPKB dalam mengkoordinasikan 

dirasakan belum effektif, bahkan untuk 

pendataannya pun masih meminta data dari Dinsosnaker. Anggaran 

trafficking provinsi Jawa Barat yang dialokasi mencapai lebih dari 1 milyar 

rupiah, sementara korban yang ditangani nampak sangat sedikit (tahun ini 

sekitar 8 orang) sehingga sekarang ini mereka mencari klien.

8.1.6.6. Penanganan 

lndramayu 

j 

184 

oleh Disnakertrans di Kabupaten 

Kasus Human trafficking pada Tenaga Kerja Indonesia di luar 

negeri biasanya diawali dengan keberadaan mereka yang illegal atau tak 

mempunyai surat ijin resmi untuk bekerja di luar negeri karena mereka 

dikirim oleh PPTKIS illegal. Namun human trafficking juga dapat dialami 

oleh pekerja legal apa bila dia tidak dibayar oleh majikannya secara yang 

sebenarnya atau dia mengalami kekerasan oleh majikannya. Biasanya 

TKI yang bermasalah dengan majikannya yang berasal dari Asia langsung 

dipulangkan ke Indonesia. Sedangkan TKI yang bermasalah dengan 

majikannya yang ada di Timur Tengah biasanya ditahan dulu oleh 

majikannya sampai selesai kontrak yang disepakati.Depnaker memiliki 

tempat-tempat penampungan bagi para TKI bermasalah dibangun 

pemerintah di daerah yang dengan standar yang memadai. dengan 

kamar mandi dan kamar tidur yang sederhana. Mereka juga diberikan 

makanan yang cukup selama di penampungan.Namun jumlah TKI 

bermasalah itu sangat banyak sehingga kondisinya menjadi tidak 

memadai. 

Kabupaten lndramayu di Jawa Barat merupaka 1 salah satu 

r" 

kabupaten yang penduduknya banyak yang menjadi i ke luar negeri. 

Permasalahan muncul karena banyak dari para TKI itu yang tidak 

mendaftarkan dulu keberangkatannya sebagai TKI keluar negeri kepada 

Dinas Tenaga Kerja lndramayu. Pada tahun 2009 hanya ada 4617 orang 

saja yang mendaftar ke instansi tersebut. Padahal jumalh kecamatan yang 

ada di lndramayu ada 31 buah yang terdiri dari kira-kira 310 desa. Dapat 

diperkirakan bahwa per desa rata-rata mengirimkan TKinya sekitar 150 

orang. Jadi jumlah TKI dari lndramayu yang ada bekerja diluar negeri kira 

kira berjumlah sekitar 50.000 orang. Kondisi ini diperkuat dengan 

banyaknya uang yang dikirim para TKI tersebut melalui kantor pos adalah 

sekitar 317 milyar rupiah. Jumlah itu masih ditambah lagi dengan jumlah 

uang yang dikirim oleh para TKI yang bekerja di luar negeri melalui 

lembaga perbankan atau dibawa sendiri oleh mereka pada saat mereka

pulang. Permasalahan muncul pada saat TKI yang tak terdaftar di Dinas 

Tenaga kerja lndramayu mendapatkan permasalahan human trafficking 

ditempat dia bekerja di luar negeri. 

Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) di pusat atau Dinas Tenaga 

Kerja di daerah merupakan pihak pemerintah yang memberikan ijin 

kepada para PPTKIS untuk menjadi agen pengirim para pekerja Indonesia 

ke luar negeri secara legal. Biasanya Dinas Tenaga Kerja tingkat 

kabupaten yang mempunyai penduduk yang banyak bekerja ke luar 

negeri seperti kabutapten lndramayu banyak didatangi PPTKIS untuk 

mengurus ijin usaha. Jadi pihak Depnaker baik di pusat maupun di daerah 

merupakan pihak pemerintah yang mengetahui bagaimana sistem kerja 

dari para penyalur tenaga kerja swasta tersebut. Depnaker mempunyai 

badan yang mengurus keberadaan TKI yang disebut Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 

Badan ini merupakan badan dari Depnaker yang dibentuk untuk 

mencegah kegiatan human trafficking pada TKI Indonesia yang bekerja di 

luar negeri yang biasa dilakukan oleh majikan mereka. 

Pemerintah sudah memiliki sistim yang dipakai untuk mengirimkan 

para tenaga kerja keluar negeri. Namun memang masih banyak 

kelemahan dalam pelaksanaan sistim tersebut. Dinas Tenaga Kerja yang 

ada di daerah memang masih kurang ketat dalam melakukan 

pengawasan terhadap PPTKIS karena ternyata masih banyak para TKI 

illegal yang berhasil berangkat keluar negeri karena direkrut oleh para 

sponsor atau orang yang dikirim oleh PPTKIS illegal untuk mencari orang 

orang yang mau menjadi TKI illegal tersebut. Pihak Dinas Tenaga Kerja di 

Kabupaten lndramayu merasa heran kenapa para Tenaga Kerja Illegal itu 

dengan mudahnya mendapat paspor ke luar negeri. Padahal menurut 

aturannya setiap TKI asal kabupaten tertentu harus memiliki surat ijin 

pengurusan paspor untuk bisa mengurus paspor di tingkat propinsi. Untuk 

menghindari para perekrut TKI illegal, di lndramayu setiap 2 atau 3 bulan 

sekali para perekrut atau sponsor yang ditugaskan oleh PPTKIS itu harus 

memperbaharui surat ijin kerja mereka setiap 2 atau 3 bulan sekali kepada 

185

Dinas Tenaga Kerja tingkat kabupaten. Kegiatan ini tentu saja secara 

tidak langsung dapat mengurangi terjadinya human trafficking pada TKI 

atau mengurangi adanya TKI illegal karena setiap sponsor satu perekrut 

TKI harus menunjukkan surat ijin atau legalisasi perusahaan PPTKIS yang 

menyuruh seorang sponsor mencari calon TKI sampai ke desa-desa. 

Dinas Tenaga Kerja di lndramayu juga melakukan penyuluhan kepada 

para perekrut tenaga kerja atau para sponsor yang berada dibawah 

PPTKIS agar mereka memilih calon TKI yang tepat untuk jenis pekerjaan 

tertentu. 

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi 

perdagangan orang pada TKI Illegal adalah kepemilikan modal yang 

dipunyai oleh PPTKIS itu harus berjumlah sekitar 3 milyar rupiah dan buku 

tabungan sebesar 500 juta rupiah sebagai jaminan keberadaan 

perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Dengan adanya persyaratan 

ini tidak akan mudah orang membuka perusahaan yang menyalurkan TKI 

ke luar negeri dengand sembarangan. Depnaker juga berusaha 

mengadakan pengawasan kepada PPTKIS itu dengan memperbaharui ijin 

perusahaan mereka secara periodik. PPTKIS merupakan perusahaan 

yang bussiness oriented dan bukan perusahaan sosial. Untuk itu 

pemerintah sangat ketat memeriksa keberadaan PPTKIS ini. Memang ada 

juga PPTKIS yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri secara legal 

namun kemudian mengalami peristiwa human trafficking karena tidak bisa 

bekerja dengan baik kemudian disiksa majikannya. Kondisi ini bisa 

disebabkan karena kurangnya pelatihan yang diberikan oleh PPTKIS 

tersebut kepada para calon TKI untuk bekerja secara terlatih. Untuk 

menghindari kejadian tersebut setiap PPTKIS yang memberangkatkan 

calon TKI harus mengadakakan pelatihan untuk bekerja diluar negeri 

terutama bidang domestik atau rumah tangga. Para calon TKI yang 

bekerja sebagai pembantu rumah tangga diluar negeri harus dilatih 

dahulu menggunakan alat-alat rumah tangga elektronik, dilatih cara 

memasak, mengurus anak dan lain sebagainya. Dengan cara ini human 

trafficking atau penganiayaan terhadap para TKI oleh majikan karena TKI 

186

kurang professional dapat dihindari. Tetapi yang sering terjadi adalah para 

calon TKI itu tetap diberikan paspor walaupun belum layak menjadi 

pekerja di luar negeri. 

Persoalan tenaga kerja di lndramayu berada satu bagian dengan 

dinas sosial dan Transmigrasi didalam Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (DinSosKerTrans). Penggabungan ini memudahkan 

koordinasi penanganan para TKI bermasalah terutama antara Dinas 

Sosial yang melayani rehabilitasi TKI yang mengalami human trafficking 

dan Dinas Tenaga Kerja yang meneliti kenapa TKI itu memiliki 

permasalahan di luar negeri dengan mempelajari PTKIS yang mengirim 

TKI bermasalah itu. 

Dinsoskertrans lndramayu memiliki bidang yang melakukan 

pengawasan cara kerja PPTKIS dalam merekrtut calon tki. Dinas Tenaga 

kerja ini juga memiliki bidang penempatan yang medata paspor para TKI 

itu berangkat ke luar negeri. Namun tak semua TKI dari lndramayu yang 

berangkat ke luar negeri melakukan pelaporan ke Dinas Tenaga kerja di 

lndramayu. Permasakahan baru muncul pada saat para TKI yang tak 

tercatat paspornya di lndramayu apalagi berstatus illegal mengalami 

kasus human trafficking di tempatnya bekerja di luar negeri seperti gaji 

yanga tak dibayar, TKI yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual 

dan sebagainya. Untuk mengllindari menghindari pengiriman TKI illegal. 

Dinas Tenga kerja ini juga melakukan penyuluhan dari tingkat kecamatan 

sanpai ke desa agar masyrakat menghindari sponsor-sponsor yang 

datang merekrut calon TKI yang tak memiliki surat ijin resmi dari 

pemerintah. 

8.1.6.7. Penanganan Trafficking oleh Pihak Kepolisian Kabupaten 

lndramayu 

Polda Jawa Barat termasuk Polres lndramayu melalui unit PPA 

(Pelaksana Penanganan Karban) Kekerasan Perempuan dan anak Dit 

RESKRIM Jawa Barat merupakan unit yang terlibat secara langsung 

dalam gugus tugas penanganan human trafficking terhadap perempuan di 

187

Jawa Barat. Tindakan yang dilakukan oleh unit ini adalah sesuai dengan 

peranan mereka yang langsung menangani perkara apabila mendapat 

laporan dari masyarakat mengenai adanya kasus human trafficking yang 

dialami oleh penduduk asal Jawa Barat. 

Setelah mengetahui adanya warga Jawa Barat yang mengalami 

kasus human trafficking atau perdagangan perempuan biasanya pihak 

Polda maupun Polres lndramayu langsung mengadakan penjemputan 

kepada korban human trafficking tersebut dan memulangkannya ke 

daerah Jawa Barat kembali. Sebelum dipulangkan ke rumahnya biasanya, 

para korban ditaruh di rumah singgah atau shelter yang dimiliki oleh gugus 

tugas penanganan perdagangan perempuan Jawa Barat. Kegiatan ini 

tidak hanya dilakukan oleh polda atau polres Jawa Barat saja tetapi 

semua pihak yang terkait dalam gugus tugas yang terutama dilakukan 

oleh Dinas Sosial Jawa Barat, BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Keluarga Berencana) Jawa Barat. 

Polda Jawa Barat merupakan pihak yang ikut menjemput ke 9 

wanita muda yang dikirim oleh Siti Aisyah (nama samaran) ke Bangka 

Belitung untuk menjadi wanita psk pada rumah bordil Milik Reni alias 

(mami Chita). Setelah mendapat pelaporan dari masyarakat yang 

merupakan salah satu keluarga korban, Pihak Polda Jawa Barat dalam 

hal ini Unit PPA Dit reskrim langsung datang ke tempat tujuan human 

trafficking di Bangka Belitung dan melakukan penggerebekan terhadap 

rumah bordil 'Moro Seneng' tersebut. Para Pelaku yang merekrut para 

wanita muda yang dipekerjakan sebagai psk itupun ditangkap begitu juga 

pemilik rumah bordil 'Moro Seneng' di Bangka Belitung tersebut. Para 

pelaku human trafficking tersebut dibawa ke Rutan Bandung untuk 

dilakukan penyidikan. Kasus ini pun dibawa ke polisi dan dilakukan 

penyidikan. Setelah itu barulah kasus tersebut dibawa ke kejaksaan yang 

menuntut hukuman terhadap para pelaku human trafficking tersebut. 

Setelah melalui proses di kejaksaan perkara ii dibawa ke pengadilan dan 

para pelaku human trafficking tersebut pun menjalani hukumannya di 

penjara. 

188

unsur penangkal dalam satu jejaring kerja yang lentur sehingga jaringan 

tersebut mempunyai kekuatan untuk menghambat dan memberantas 

transnational organized crime perdagangan orang . 

Secara institusional, pemerintah mempunyai kewenangan untuk 

menangkap trafficker, dan mengalokasikan sumberdaya untuk 

mendukung program dan kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada 

korban. Namun mengingat bahwa pemerintah juga menghadapi masalah 

besar lain seperti terorisme, konflik sosial dan konflik bersenjata di 

beberapa daerah di Indonesia, dan hutang luar negeri yang berjumlah 

besar, maka kegiatan penghapusan perdagangan orang menjadi berada 

dalam keterbatasan. 

Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama seluruh pihak, baik di 

dalam dan di luar negeri, antara daerah asal, transit dan tujuan. 

Kerjasama tersebut sangat penting, karena penghapusan perdagangan 

orang di daerah tujuan tidak akan pernah berhasil jika daerah asal masih 

tetap mengirimkan calon korban untuk dieksploitasi. Selain kerjasama 

antar daerah atau negara, kerjasama antara pelaku penghapusan 

perdagangan orang di suatu daerah juga sangat penting, seperti misalnya 

pihak kepolisian tidak akan mungkin pernah bisa mendeteksi terjadinya 

setiap kejahatan di wilayahnya karena keterbatasan personil dan 

perlengkapannya, sehingga untuk itu diperlukan bantuan masyarakat 

untuk menginformasikan terjadinya kejahatan yang diketahuinya kepada 

polisi sehingga dapat segera ditindaklanjuti. 

Berbagai jalinan kerjasama yang telah diupayakan antara lain: 

kerjasama Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian yang telah ada di banyak 

wilayah di Indonesia dengan shelter yang dikelola LSM , women's crisis 

center, dan Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit bahkan dengan 

dukungan para tokoh agama, dalam memberikan layanan yang 

dibutuhkan sesuai dengan kondisi korban yang mungkin memerlukan 

pengobatan baik fisik maupun psikis, bimbingan agama atau sekedar 

190

ertukar pikiran sambil mengarahkan untuk menentukan langkah-langkah 

ke depan. 

Harus ada koordinasi antara program-program lokal, nasional dan 

regional dan bahkan internasional untuk melawan perdagangan manusia. 

Dengan mengambil perhatian publik mengenai masalah tersebut, 

pemerintah dapat meningkatkan alokasi dana untuk memerangi 

perdagangan manusia, memperbaki pemahaman terhadap masalah, dan 

meningkatkan kemampuan mereka membangun strategi-strategi yang 

efektif. Koordinasi dan kerjasama baik secara nasional, bilateral atau 

regional akan memperkuat usaha-usaha negara dalam merekrut 

sukarelawan untuk memerangi perdagangan manusia. Standar-standar 

internasional harus diserasikan dan bangsa-bangsa harus bekerjasama 

secara lebih dekat untuk menolak perlindungan hukum bagi para pelaku 

perdagangan. 

Di tingkat propinsi, sebagai contoh, Pemerintah Propinsi 

Kalimantan Barat, dalam rangka membina jaringan kerja unsur-unsur 

penghapusan perdagangan orang di wilayahnya, pada tahun 2004 

memberikan bantuan sejumlah total Rp 25 juta kepada Shelter/Konseling 

Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW), Shelter RSUD dr. 

Soedarso Pontianak, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan 

Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK) Pontianak, Ruang Pelayanan 

Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sebagai langkah awal upaya 

keterpaduan merespons tingginya angka perdagangan orang dan 

kekerasan dalam rumah tangga di Kalimantan Barat 52 . 

Propinsi Kalimantan Timur dalam rangka mengkoordinasikan 

penghapusan perdagangan orang, membentuk Koalisi Anti Trafficking 

Kalimantan Timur (KAT Kaltim) yang beranggotakan Pemerintah Propinsi 

Kalimantan Timur, LBH-APIK, dan LSM. Koalisi ini telah menyusun 

Prosedur Tetap sehingga setiap unsur telah mengetahui tugas, fungsi dan 

52 Website Warta Pemprov Kalbar, 4 Februari 2005, dalam Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat (2005). Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficiking in Persons) Di Indonesia, Tahun 

2004-2005. Jakarta 

191

kewenangannya masing-masing. KAT Kaltim saat sekarang sedang 

merintis dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk 

membentuk koalisi di tingkat kabupaten. Kabupaten Nunukan ditengarai 

sebagai tempat untuk keluar masuknya pengiriman korban perdagangan 

orang dari dan ke Sabah, Malaysia 53 . 

Forum 182 Batam adalah suatu forum yang merupakan koalisi dan 

jaringan kerja yang beranggotakan individu dan lembaga/organisasi yang 

ada di Pulau Batam, untuk membangun kesadaran bersama dalam 

kampanye melawan kejahatan perdagangan manusia (counter trafficking). 

Selain mengembangkan media, database dan informasi yang dibutuhkan 

dalam kampanye, Forum 182 Batam juga memberikan layanan konseling, 

hotline service, bantuan psikologi dan layanan hukum bagi para korban 

kejahatan perdagangan orang 54 . 

Untuk tingkat regional dan internasional, kerjasama penghapusan 

perdagangan orang terus ditingkatkan. Indonesia juga telah menandatangi 

beberapa peraturan internasional, yang membuktikan keseriusannya 

dalam melawan dan memberantas perdagangan orang. Dalam skala 

nasional, Indonesia juga telah membuat beberapa peraturan, untuk 

memberantas perdagangan orang. Atas usaha-usaha yang dilakukannya 

tersebut, Indonesia diberi label Tier 2 oleh Departemen Luar Negeri AS. 5 5 

Di samping kerjasama yang secara legal formal telah dikukuhkan 

sebagaimana Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan 

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan 

Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between Rl and Australia on 

Mutual Assistance in Criminal Matters), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 

53 Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2005). Penghapusan Perdagangan Orng (Trafficiking 

in Persons) Di Indonesia, Tahun 2004-2005. Jakarta. 

54 Ibid. 

55 Tier 1 jika negara dianggap mampu melawan perdagangan orang. Tier 2 diberikan kepada 

negara yang berkomitmen memberantas perdagangan orang, namun Tier 2 Watch List 

diperuntukkan bagi negara-negara yang memiliki komitmen yang rendah, dan Tier 3 adalah 

untuk negara yang memiliki komitmen yang sangat rendah dalam menangani masalah 

perdagangan orang. ("Human Trafficking Rate in Indonesia is Still High" 

) 

192

2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Hong Kong untuk Penyerahan Pelanggar 

Hukum yang Melarikan Diri (Agreement between the Government of 

Indonesia and the Government of Hong Kong for the Surrender of Fugitive 

Offenders), juga dilaksanakan kerjasama dengan LSM internasional 

terutama dalam upaya pencegahan, peningkatan kapasitas, dan 

perlindungan kepada korban perdagangan orang (Indonesian Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 

and Children, Supplementing The United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime, United Nations, 2006). 

Dalam usahanya untuk mencegah perdagangan orang, Pemerintah 

Indonesia juga bekerjasama dengan LSM dan Organisasi lnternasional 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. ICMC, ACILS, Terre des 

Hommes, Save the Children US, 10M, adalah beberapa di antara LSM 

internasional yang selama ini telah erat bekerjasama dengan Pemerintah 

Indonesia dalam membina hubungan dan penguatan LSM lokal untuk 

kegiatan pencegahan dan perlindungan kepada korban perdagangan 

orang. Badan internasional seperti UNICEF dan ILO adalah beberapa di 

antaranya yang telah bekerjasama dengan baik dengan Pemerintah 

Indonesia dalam rangka penghapusan perdagangan anak dan pekerjaan 

terburuk bagi anak. UNICEF antara lain telah mensponsori pertemuan 

regional tingkat ASEAN yang dimotori oleh PKPA Medan sehingga 

menghasilkan Deklarasi Medan yang merupakan komitmen regional 

ASEAN untuk lebih meningkatkan kerjasama dalam penghapusan 

perdagangan orang di wilayah ini (Indonesian Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children, Supplementing The United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime, United Nations, 2006). 

Salah satu bentuk kerjasama dalam rangka pemulangan tenaga 

kerja Indonesia (TKI) bermasalah dan keluarganya dari Malaysia adalah 

pembentukan Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan 

Keluarganya dari Malaysia (TK-PTKIB) melalui Keputusan Presiden Rl No. 

193

106 Tahun 2004. Tim ini telah berhasil mengkoordinasikan pemulangan 

lebih dari 347 ribu TKI bermasalah dan keluarganya dari Malaysia melalui 

jalan darat, laut maupun udara masuk melalui 13 daerah entry point di 

Indonesia, dan telah mampu memfasilitasi sehingga mereka sampai ke 

daerah asalnya masing-masing dengan selamat. Bagi TKI yang mampu, 

mereka membiayai sendiri kepulangannya, untuk itu Tim hanya 

memfasilitasi dan memberikan informasi hal-hal yang memperlancar 

kepulangan mereka ke daerah masing-masing. Tetapi bagi mereka yang 

memerlukan, Pemerintah Indonesia secara terpadu memberikan layanan 

kesehatan, penampungan sementara termasuk permakanannya, bantuan 

transportasi serta pengamanan dan pengawalan dari Kepolisian jika 

diperlukan. Banyak dari TKI bermasalah itu merupakan korban dari 

praktek-praktek perdagangan orang: dijanjikan bekerja di Malaysia 

dengan gaji tinggi tetapi ternyata dimasukkan ke Malaysia dengan pasport 

dan visa kunjungan wisata, kemudian dipekerjakan di perkebunan dengan 

kondisi tereksploitasi (paspor ditahan, gaji dipotong, terlilit hutang untuk 

biaya makan dan sebagainya). 

Pelayanan Satu Atap yang dibentuk di sebelas daerah exit point di 

Indonesia adalah salah satu bentuk kerjasama antar lnstansi Pemerintah 

Indonesia yang terkait dengan masalah penempatan pekerja migran 

Indonesia dan Pemerintah Malaysia (lmigresen) untuk memberikan 

kemudahan bagi pekerja migran Indonesia untuk kembali bekerja di 

Malaysia secara legal. Pelayanan Satu Atap ini diharapkan dapat 

menekan pengiriman tenaga kerja Indonesia secara illegal yang 

sebelumnya banyak dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung 

jawab 56 . 

Beberapa negara telah membangun gugus tugas dan rencana 

rencana aksi untuk mencapai tujuan-tujuan dan menciptakan standar 

acuan untuk usaha-usaha memerangi perdagangan manusia. Namun titik 

berat dari penilaian untuk tiap-tiap negara tidak terlalu dibebankan pada 

56 Ibid 

194

encana-rencana dan gugus tugas ini, melainkan terfokus pada tindakan 

tindakan nyata yang telah diambil oleh pemerintah negara tersebut dalam 

memberantas perdagangan manusia, menyoroti usaha-usaha penuntutan, 

penghukuman dan pemenjaraan terhadap pelaku, serta usaha-usaha 

pencegahan. Gugus tugas dan rencana-rencana aksi tersebut tidak harus 

terlalu menitikberatkan pada undang-undang dalam bentuk konsep atau 

yang belum diundangkan. Harusnya tindakan-tindakan gugus tugas 

tersebut harus terfokus pada usaha-usaha pemerintah yang memberikan 

kontribusi secara tidak langsung dalam mengurangi perdagangan 

manusia, seperti program bantuan pendidikan, dukungan untuk 

perkembangan ekonomi, atau program yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesamaan gender, walaupun itu merupakan usaha-usaha 

yang sangat bermanfaat. 

Ada empat standar minimum untuk menghapuskan perdagangan 

manusia yakni (Indonesian Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing 

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 

United Nations, 2006): 

1) Pemerintahan negara harus melarang bentuk-bentuk keji 

perdagangan manusia dan menghukum pelaku tindakan-tindakan 

perdagangan tersebut. 

2) Untuk tindakan perdagangan seks apapun yang melibatkan 

paksaan, penipuan atau kekerasan dimana korban perdagangan seks 

tersebut adalah seorang anak yang tidak dapat memberikan persetujuan, 

atau dimana perdagangan manusia yang mencakup perkosaan atau 

penculikan yang menimbulkan kematian, maka pemerintah negara 

tersebut harus menentukan hukuman yang sepadan dengan hukuman 

untuk kejahatan pembunuhan seperti penyerangan seksual secara paksa. 

3) Untuk tindakan perdagangan manusia yang keji, pemerintah 

negara tersebut harus menentukan hukuman yang cukup keras untuk 

195

menghalangi dan yang cukup mencerminkan bentuk mengerikan dari 

kejahatan tersebut. 

4) Pemerintah negara harus membuat usaha yang serius dan terus 

menerus untuk menghapus bentuk-bentuk keji perdagangan manusia. 

Disamping itu untuk dapat melakukan proses peradilan terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia, para penegak 

hukum tidak dapat bekerja sendiri, sesuai tugas dan fungsinya. Para 

penegak hukum sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak seperti 

laporan dari masyarakat-- sebagai informasi untuk mengungkap kasus 

tersebut. Oleh karena itulah, terdapat beberapa faktor yang cukup 

berperan dalam mengungkap adanya perdagangan manusia. Faktor 

faktor tersebut adalah : 

1 )Pranata Peradilan Pidana 

Keterampilan serta kerapihan (terorganisir secara baik) para pelaku 

perdagangan manusia dalam melakukan kejahatannya, membuat aparat 

kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus yang berkaitan 

dengan perdagangan manusia. Keterbatasan jumlah personil serta 

terbatasnya dana, menjadi alasan klasik aparat kepolisian dalam 

mengungkap kasus-kasus perdagangan manusia. Keterbatasan tersebut 

bertambah lagi bila dikaitkan dengan kemampuan personil penyidik dalam 

mengungkap kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam 

proses penyidikan, aparat kepolisian harus memiliki kemampuan khusus 

dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Kemampuan 

khusus ini diperlukan mengingat para pelaku (trafficker) bukanlah orang 

yang bodoh. Mereka pada umumnya telah mempersiapkan segala upaya, 

bila terjadi kemungkinan yang melibatkan dirinya secara hukum. 

"Kelebihan" yang dimiliki para pelaku ini menambah sulitnya 

pengungkapan kasus-kasus perdagangan manusia oleh aparat kepolisian. 

Secara teknis-yuridis, keharusan untuk memperoleh bukti awal 

yang cukup, dalam menangani kasus-kasus kriminal, menjadi kendala 

tersendiri bagi aparat kepolisian. Terlebih lagi bila tidak adanya saksi yang 

196

mau bersaksi dalam mengungkap adanya perdagangan manusia. 

Keengganan para saksi untuk menjadi saksi dalam kasus-kasus demikian 

ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu (1) keengganan karen a proses 

peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama; (2) tidak 

adanya jaminan keselamatan bagi saksi, dari segala bentuk ancaman; (3) 

kurangnya perhatian dari aparat terhadap saksi, sehingga saksi menjadi 

takut atau enggan untuk berurusan dengan aparat penegak hukum; (4) 

alasan waktu dan biaya, merupakan kendala tersendiri bagi saksi untuk 

berurusan dengan aparat penegak hukum. Kesulitan yang dialami pada 

tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki dampak yang sangat luas 

kepada proses hukum selanjutnya, mengingat pada tahap inilah proses 

peradilan pidana dimulai. 

Pada tahap persidangan, proses pengungkapan terhadap kasus 

kasus perdagangan manusia juga mengalami beberapa kendala. Kendala 

yang pertama, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang 

ada. Harus diakui bahwa ketentuan hukum yang ada di negara kita ini, 

belum memadai untuk menjaring para pelaku. Beberapa ketentuan yang 

ada dalam KUHP hanya diperuntukkan bagi para pelaku yang melakukan 

perbuatan tersebut secara sederhana dan dalam lingkup yang kecil. 

Sedangkan pelaku perdagangan manusia memiliki modus operandi yang 

sulit untuk dilacak serta para pelaku yang terorganisir. 

Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan 

proses peradilan tidak berjalan maksimal, sebagaimana yang diinginkan. 

Pengungkapan kasus akan menjaring mereka (para pelaku) yang lemah 

dan tetap memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. 

Hal ini, pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada 

pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu, hakim harus benar-benar dapat 

mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia 

secara bijak dengan memperhatikan: sifat kasus yang ditangani, dampak 

yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta modus 

operandi, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan 

sosial masyarakat. 

197

Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa hakim pada 

suatu putusan pidana yang adil, sesuai dengan karakter dan sifat 

kejahatan yang dilakukan. 

2)Pelaku (trafficker) 

Sebagaimana telah dikemukakan, pelaku kejahatan perdagangan 

manusia (trafficker), memiliki jaringa yang cukup luas. Kendati belum 

diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah 

sekelompok orang yang memiliki wadah, atau sering juga disebut sebagai 

kejahatan terorganisasi (organized crime). Dengan melibatkan banyak 

orang, serta memiliki jaringan yang cukup luas, tidaklah mustahil bahwa 

para pelaku kejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apalagi diproses 

secara hukum. 

Hugh D. Barlow, telah mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang 

dilakukan oleh organized crime. Menurut Barlow, organized crime sangat 

menyukai bisnis-bisnis seperti pelacuran, karena aktivitas ini 

mendatangkan hasil yang berlimpah. Demi kelancaran bisnis tersebut, 

organized crime tidak segan-segan untuk menjalin hubungan dengan 

tokoh politik dan pemerintahan. 

lnterelasi organized crime dengan berbagai kalangan (elite) 

mengaburkan pola-pola kejahatan yang dilakukannya. Seringkali aktivitas 

mereka sulit untuk dilacak serta diketahui siapa pelaku sebenarnya. 

Bahkan, tidak mustahil mereka telah mengetahui upaya-upaya aparat 

untuk menangkap mereka, dan hasilnya, merekapun dapat meloloskan diri 

dengan selamat. 

Penangkapan terhadap pelaku, harus dicermati bahwa pelaku yang 

berhasil ditangkap adalah pelaku-pelaku kecil atau orang-orang "suruhan" 

yang tak berdaya. Sedangkan yang menjadi aktor intelektual - dalam 

kejahatan terorganisasi-tidak akan pernah tertangkap, apalagi diproses 

secara hukum. Dengan kondisi yang demikian, maka sangat sulit untuk 

mengungkap kejahatan dalam bentuk perdagangan manusia. Kalaupun 

11J8

aparat penegak hukum mampu menangkap pelaku, mereka hanyalah 

pelaku di lapangan. 

Berikut berbagai kendala dalam penanganan perdagangan 

manusia, yang paling sering dijumpai oleh pelaksana Gugus Tugas 

sebagai berikut: 

a)Kesadaran masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta 

terhadap TPPO dan ESA sebagai kejahatan belum tumbuh 

secara memadai dan payung hukum sudah ada. 

b )Mitos bahwa berhubungan dengan anak merupakan cara untuk 

"awet muda" 

c)Ketidakpedulian masyarakat terhadap pencegahan TPPO dan 

ESA 

d)Media massa masih kurang memberikan informasi yang 

bermanfaatlberpihak pada korban 

e )Rendahnya kapasitas pemangku kepentingan lembaga terkait 

dalam melakukan pencegahan TPPO dan ESA 

f)Lemahnya pengawasan pemantauan pada daerah pada saat pra 

penempatan dan penempatan tenaga kerja 

g)Belum semua daerah membentuk sub Gugus Tugas sehingga 

belum memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) TPPO 

h)Administrasi kependudukan belum sistematis 

i)Tidak semua anak memiliki akte kelahiran 

j)Korban tidak mau melapor 

k)Korban tidak mengenali pelakunya 

I)Terjadi pada dua wilayah atau lebih 

m)Sindikat pelaku terputus 

n)Biaya penyidikan yg cukup besar 

o)Terbatasnya teknologi IT dan sarana dan prasarana 

199

p)Aparat Penegak Hukum belum satu persepsi 

q)Terbatasnya petugas di perbatasan 

r)Tidak semua negara tujuan penempatan TKI memiliki Senior 

Liaison Officer (SLO) POLRI 

s)Lemahnya koordinasi dan kerjasama di tingkat pusat, tingkat 

daerah maupun antar negara 

t)Perbedaan hukum masing2 negara 

u)Belum semua negara ada kerjasama 

Pengetahuan masyarakat mengenai perdagangan manusia harus 

ditingkatkan dan jaringan kerja organisasi anti perdagangan dan usaha 

usahanya harus diperkuat. Lembaga agama, LSM, sekolah-sekolah, 

perkumpulan masyarakat, dan para tokoh masyarakat, pemimpin 

tradisional atau tokoh adat dengan pranata adatnya, serta tokoh agama 

perlu dimobilisasi dalam perjuangannya melawan perdagangan manusia. 

Para korban dan keluarga mereka memerlukan pelatihan keahlian dan 

kesempatan untuk melakukan ekonomi alternatif. Strategi anti 

perdagangan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa 

strateginya masih tetap inovatif dan efektif. Akhirnya, para pejabat 

pemerintah harus dilatih mengenai teknik-teknik anti perdagangan 

manusia, dan jalur-jalur perdagangan harus secara statistik dicermati 

untuk menjelaskan sifat dan seriusnya serta besarnya masalah sehingga 

dapat dipahami secara Jebih baik. Jadi dalam melakukan pencegahan dan 

penanggulangan perdagangan manusia kita tidak dapat mengabaikan 

masalah non hukum atau hanya mengandalkan penegakan hukum saja. 

Disamping itu perlu adanya penguatan atau ketahanan keluarga, 

dimana keluarga adalah merupakan fundamen utama dalam memberikan 

sosialisasi kehidupan maupun pencerahan kepada anggota keluarganya 

untuk dapat memerangi hal-hal yang dapat menjurus pada terjadinya 

perdagangan man usia. Keluarga juga 

200

Mekanisme koordinasi dan supervisi yang ada seperti Gugus Tugas 

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu 

ditingkatkan. Dalam lokakarya regional mengenai Perdagangan Orang 

yang didukung oleh UNICEF dan Kedutaan Perancis di Lombok, April 

2010 yang lalu, permasalahan koordinasi mengemuka. Temuan ini sejalan 

dengan hasil evaluasi tahun 2008 mengenai pelaksanaan RAN PTPPO 

dan ESKA yang menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antar 

instansi di tingkat nasional, antar instansi nasional dan daerah, dan antar 

instansi di daerah. 57 

Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, 

tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. 

Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban 

perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat 

beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik 

maupun mental spiritual, sehingga sangat rentan terhadap tindak 

kekerasan. 

Praktik perdagangan orang (trafficking) merupakan masalah yang 

krusial. Berdasarkan hasil penelitian, banyak daerah telah dikategorikan 

sebagai tempat tumbuh suburnya praktik perdagangan orang. Wilayah 

yang dikategorikan rawan praktik perdagangan orang, di Jawa Barat saja 

misalnya, meliputi daerah lndramayu, Subang, Sukabumi, Cirebon, Kota 

Bandung serta Kabupaten Bandung. 

201 

Perdagangan orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas 

daerah bahkan lintas negara karena walaupun illegal hasilnya sangat 

menggiurkan, merupakan yang terbesar ke tiga setelah perdagangan 

obat-obatan terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika 

kejahatan internasional yang terorganisir kemudian menjadikan prostitusi 

57 Sofian, Ahmad, et al . Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pertama Indonesia untuk 

Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A) dan Penghapusan Eksploitasi Seks 

Komersial Anak (ESKA). Laporan untuk UNICEF, 2008.

internasional dan jaringan perdagangan orang sebagai fokus utama 

kegiatannya. 

202 

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir dengan 

sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang 

lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana dan 

konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bahkan 

melibatkan jaringan luas baik dengan pemerintah negara sahabat dan 

lembaga internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini 

dikembangkan pula kerjasama antara provinsi ataupun kabupaten/kota di 

Indonesia, kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai elemen 

masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan 

penanganan korban Perdagangan Orang dan membangun berbagai 

jejaring dengan berbagai elemen masyarakat. 

Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Karban 

Perdagangan orang lebih menekankan pada upaya untuk melakukan 

pencegahan perdagangan orang daripada upaya represif terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang karena pengaturan mengenai tindakan 

represif telah diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana 

Pemberantasan Perdagangan Orang dan dengan dimaksimalkannya 

upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat 

menekan seminimal mungkin korban perdagangan orang. 

Upaya Pencegahan Perdagangan orang dilakukan melalui 

Pencegahan Preemtif dan Pencegahan Preventif. Pencegahan preemtif 

merupakan tindakan yang harus dilakukan pada tingkat pengambilan 

keputusan dan perencanaan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat jangka 

panjang dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Pencegahan 

Preventif merupakan upaya langsung yang harus dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang 

yang berupa pengawasan terhadap setiap Perusahaan Penyalur Tenaga 

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Korporasi yang ada, membangun 

jejaring dengan berbagai pihak terkait (LSM, penegak hukum) dan

membuka akses pengaduan terhadap adanya tindak pidana perdagangan 

orang. 

Berdasarkan data yang ada, profil perempuan dan anak korban 

perdagangan orang serta mereka yang berisiko, pada umumnya berasal 

dari keluarga miskin, kurang pendidikan, kurang informasi dan berada 

pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi 

perkembangan dirinya. Oleh sebab itu kebijakan pencegahan 

perdagangan orang haruslah ditekankan pada upaya untuk meningkatkan 

pendidikan dan perekonomian di Jawa Barat, selain dilakukan pula upaya 

pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat mengenai nilai-nilai 

keagamaan, moral, kemanusiaan dan kehidupan. 

Bagi para korban perdagangan orang akan dilakukan tindakan 

penanganan dan rehabilitasi. Penanganan perdagangan orang akan lebih 

ditekankan pada upaya untuk menyelamatkan korban perdagangan 

korban dari tindakan eksploitasi maupun penganiayaan dan 

mengusahakan upaya penanganan hukum sedangkan rehabilitasi 

merupakan upaya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis dari korban 

perdagangan orang dan pemberdayaan pendidikan dan perekonomian 

korban agar tidak terkena korban perdagangan orang kembali. 

Mengingat luasnya aspek pencegahan dan penanganan korban 

perdagangan orang maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara lintas 

sektor antara organisasi perangkat daerah yang berwenang di bidang 

sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian 

dengan organisasi perangkat daerah di bidang sosial sebagai leading 

sector dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan 

orang. 

203 

Dukungan pendanaan yang memadaipun diharapkan dapat 

meningkatkan kesuksesan pelaksanaan pencegahan dan penanganan 

korban perdagangan orang, oleh karena itu pendanaan terhadap upaya 

pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang perlu

- 

dialokasikan dalam masing-masing anggaran organisasi perangkat daerah 

terkait di atas. 

Dalam rangka percepatan upaya pencegahan dan penanganan 

korban perdagangan orang maka dibentuk Gugus Tugas Rencana Aksi 

Daerah yang bersifat adhoc dan multistakeholder yang salah satu fungsi 

utamanya adalah menyusun Rencana Aksi Daerah yang mengerahkan 

berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan 

perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang, 

sehingga diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi provinsi terdepan 

dan tersukses dalam menangani pencegahan perdagangan orang dan 

penanganan korban perdagangan. 

Beberapa hal yang terpenting adalah penegakkan prinsip-prinsip 

yang harus mendasari setiap upaya pencegahan dan penanganan korban 

perdagangan orang, yakni prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap 

hak dan martabat manusia adalah prinsip yang menjunjung tinggi hak-hak 

asasi manusia; prinsip kepastian hukum yang mementingkan penegakan 

tertib hukum oleh penegak hukum berdasarkan peraturan perundang 

undangan; prinsip proporsionalitas yang mengutamakan hak dan 

kewajiban baik bagi saksi, korban, pelaku maupun pemerintah; prinsip 

non-diskriminasi yang tidak membeda-bedakan korban akibat 

perdagangan orang terutama perempuan dan anak, baik mengenai 

substansi, proses hukum, maupun kebijakan hukum; prinsip perlindungan 

untuk memberikan rasa aman baik fisik, mental, maupun sosial; prinsip 

keadilan adalah prinsip yang memberikan perlindungan secara tidak 

memihak dan memberikan perlakuan yang sama, termasuk didalamnya 

kesetaraan gender. 

Sementara itu, peningkatan jumlah dan mutu pendidikan yang 

didasarkan pada pembangunan pendidikan harus dilakukan secara 

integral oleh institusi pendidikan, pengguna, dan Pemerintah Daerah 

untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan 

bertakwa, berahlak mulia, cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri, 

204

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi , unggul dalam persaingan, 

serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan 

kebutuhan pasar. Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi 

masyarakat didasarkan pada arah pembangunan ketenagakerjaan yang 

bersifat multidimensi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

dengan pola hubungan yang kompleks. Pembangunan nilai-nilai moral 

dan agama didasarkan pada karakteristik masyarakat yang religius dan 

berbudaya melalui pendidikan agama dan dakwah serta peningkatan 

pengamalan ajaran agama secara menyeluruh yang meliputi akidah, 

ibadah, muamalah, dan akhlak mulia sehingga terwujud kesalehan 

individual dan kesalehan sosial. 

8.2. Upaya Penanganan di Daerah Transit: Batam 5s 

8.2.1. Penanganan Kepolisian 

Yang dijadikan patokan ataupun pemahaman polisi (PPA) bahwa 

suatu peristiwa merupakan trafficking adalah sebagaimana tercantum 

dalam undang-undang yaitu perekrutan atau penempatan orang dengan 

cara tipu muslihat atau dilakukan dengan tujuan eksploitasi. Dalam 

penanganan masalah trafficking kepolisian sudah memberikan perhatian 

khusus berupa arahan dari pimpinan Polri. Salah satu indikator yang 

menunjukkan bahwa masalah trafficking mendapat atensi utama dari 

pimpinan Polri adalah adanya SKEP Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 yang 

mengatur tentang pembentukan PPA di Polda Kepulauan Riau. 

Berdasarkan SKEP tersebut jajaran kepolisian di Polda Kepulauan Riau 

membentuk unit trafficking sendiri yang disebut PPA yang dulunya disebut 

RPK (Ruang Pelayanan Khusus). Dengan adanya arahan dari pimpinan 

Polri tersebut menunjukkan bahwa masalah trafficking termasuk dalam 

skala prioritas Polda Kepulauan Riau/ Poltabes Batam untuk ditangani. 

Sebagai contoh, dalam implementasinya Poltabes Batam melakukan 

58 Hasil Penelitian Tahun I, Tahun 2009. "Studi Kasus Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan 

Terpadu Terhadap Perdagangan Perempuan Di Propinsi Jawa Barat 

205

operasi baik secara rutin ataupun operasi khusus (seperti operasi bunga) 

untuk menangkap para trafficker. 

Pada tahun 2009 PPA Poltabes Batam menangani satu kali 

menangani kasus trafficking yang terjadi di lokalisasi Sintai. Dalam hal ini 

yang melaporkan adanya korban trafficking ke PPA adalah sukarelawan 

sosial, bukan korban yang bersangkutan. Korbannya terdiri dari 2 orang 

yang berumur 19 dan 28 tahun. Korbannya yang satu adalah orang jawa 

yang tinggal di Jakarta dan seorang lagi berasal dari Makasar. Karban 

berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah dan sponsornya 

tinggal di Jakarta. Peristiwanya, ketika direkrut di kampungnya pihak 

korban dijanjikan untuk bekerja di bar dan hanya untuk menyajikan 

minuman kepada tamu atau menemani tamu menyanyi. Bar ini milik orang 

lndramayu. Dengan pekerjaan itu dia dijanjikan akan mendapat gaji 

sekitar 2 juta sampai 5 juta. Tetapi sesampai di tempat yang dijanjikan 

ternyata dia disuruh melayani tamu secara total. 

Kasus ini terungkap karena korban yang berumur 19 tahun merasa 

hamil dan kemuian berobat ke Nagoya dengan ditemani 1 orang 

temannya. Tetapi kemudian mereka berfikir untuk kabur karena ternyata 

hidup di lokalisasi tersebut membuat dia dililit hutang yang terus 

bertambah banyak. Ketika awal dia sampai di bar tersebut dia telah diikat 

hutang yang besarnya mencapai 3 juta rupiah. Utang tersebut sebagai 

pengganti biaya pengiriman dia dari tempat asal ke tempat tujuan yang 

selama itu dibiayai oleh pihak sponsor atau agen. Namun setelah dia 

bekerja ternyata semakin lama hutang tersebut bertambah banyak, 

sehingga tidak selesai-selesai. Sementara temannya yang berumur 28 

tahun sudah bersuami yang tinggal di Jakarta. Kemudian suaminya tahu 

bahwa istrinya dijual, oleh karena itu dia minta tolong kepada temannya 

yang berprofesi sebagai wartawan TV One. Pada saat itu temannya 

tersebut kebetulan ada tugas ke Singapore lewat Batam sehingga dia pun 

menyempatkan diri untuk menolong istri temannya, yang pada saat itu 

kebetulan sudah berada di luar lokasi tempatnya bekerja. Rencananya 

mereka akan dipulangkan lewat bandara Hang Nadiem, Batam. Namun 

206

ternyata di sana sudah ada bodyguard dari Bar yang bersangkutan yang 

telah menunggunya di Bandara yang kemudian melaporkan mereka ke 

polsek bandara agar mereka tidak keluar dari Batam dengan tuduhan 

memiliki hutang dan akan melarikan diri. Namun setelah diinterogasi oleh 

petugas ternyata mereka merupakan korban trafficking sehingga 

terungkaplah masalah trafficking tersebut. 

Kasus ini dianggap sudah termasuk trafficking karena memenuhi 

unsur-unsur dari trafficking yaitu proses, cara, dan tujuan. Bila ketiga 

unsur tersebut terdapat dalam satu kasus maka dia dikategorikan sebagai 

trafficking. Dalam hal ini pertama prosesnya dia direkrut dari 

komunitasnya, kemudian caranya dengan penipuan dan dijerat hutang, 

sementara tujuannya adalah untuk dieksploitasi dengan menjadikannya 

sebagai PSK. Bila pekerjaan sebagai PSK tersebut dilakukan secara 

sukarela , bagi polisi hal itu tidak menjadi masalah asalkan tidak di bawah 

umur, karena aturan yang ada tidak membolehkan anak di bawah umur 

untuk bekerja. 

Untuk proses pemulangan korban trafficking, unit PPA Poltabes 

Batam bekerjasama dengan Yayasan Setara Kita karena yang masih 

eksis hanya yayasan tersebut dan mendapat dukungan pendanaan dari 

10M. Sebelumnya unit PPA bekerjasama juga dengan LSM Sirih Besar 

dari Tanjung Pinang dan Kaseh Puan dari Tanjung Balai Karimun. Kedua 

LSM tersebut berada di bawah pemprov Kepulauan Riau sehingga untuk 

menutup kebutuhan biaya proses pemulangan, termasuk untuk makan 

korban mereka bisa meminta bantuan dana langsung. Sebenarnya Unit 

PPA memiliki anggaran sendiri untuk menangani korban trafficking, tetapi 

karena anggarannya terbatas maka masih memerlukan kerjasama dengan 

institusi lain. 

207 

Selama menunggu proses pemulangan, untuk menghilangkan 

kebosanan dan menambah biaya pulang, korban yang ditangani polisi 

biasanya ditawari peluang untuk mengambil pekerjaan sampingan, seperti 

menjadi pencuci baju. Karena meskipun nantinya diberi biaya untuk

pulang dari pemerintah, namun besarannya tentunya sangat minimal. 

Namun seandainya mereka menolak untuk mengerjakan pekerjaan 

sampingan atau pemberdayaan dari polisi, itupun tidak apa-apa. 

Sementara itu untuk kasus trafficking yang ditangani Polda 

Kepulauan Riau, pada tahun 2008 ada 43 kasus trafficking. Kebanyakan 

kasusnya adalah penipuan di mana umumnya mereka dijanjikan untuk 

bekerja seperti di restoran, di tempat hiburan malam, karaoke, dan 

sebagainya baik di Batam maupun di luar negeri. Berdasarkan kasus yang 

terungkap dari mereka yang dijual ke luar negeri, misalnya mereka yang 

dikirim ke Malaysia, mereka memiliki pasport dengan tujuan melancong, 

tetapi sesampai di sana mereka dipekerjakan sebagai PSK, dan bahkan 

ada yang disekap. Atau ada juga mereka yang sebelumnya sudah 

mengetahui akan dipekerjakan sebagai PSK dan dijanjikan akan melayani 

tamu-tamu dari Singapore dengan bayaran yang tinggi. Namun dalam 

kenyataannya mereka disuruh bekerja siang malam tanpa kejelasan 

bayarannya karena sesampai di Batam mereka dijerat dengan hutang 

yang tidak pernah selesai hutangnya. 

Gambar 9. 

Para Peneliti di 

Polda Kepulauan 

Riau 

208 

Para peneliti berpose di Po ida Kepulauan 

Riau setelah melakukan wawancara 

dengan pihak Kepolisian 

Dari 43 kasus trafficking yang pernah ditangani Polda Kepulauan 

Riau, yang paling menonjol adalah kasus penyekapan yang pernah 

terungkap di Malaysia tahun 2008. Ketika itu salah satu korban 

penyekapan melarikan diri dengan cara meloncat dari jendela dan 

kemudian jatuh sehingga patah kakinya. Kemudian dia ditolong oleh 

warga sekitar dan dibawa ke rumah sakit, dan di sana dia menceritakan

kondisinya. Selanjutnya LO (Liason Officer) di sana melaporkan ke Polisi 

Kerajaan Malaysia yang kemudian melakukan penggerebegan. Ternyata 

di penampungan yang berada di suatu apartemen tersebut masih banyak 

korban lain yang semuanya orang indonesia dan dikunci dari luar. 

Akhirnya, semua yang terlibat dalam perdagangan ini ditangkap dan 

sudah dijatuhi hukuman. Kemudian para korban tersebut, 2 orang di 

antaranya dipulangkan melalui Batam karena setelah disortir diketahui 

bahwa ketika berangkat mereka melalui Batam, sementara yang lainnya 

dipulangkan melalui jalur di luar Batam. 

Menurut penuturan korban bahwa yang mengajak bekerja di situ 

adalah orang dari Batam yang kemudian menyeberangkannya secara 

illegal. Dalam pola perekrutannya terungkap bahwa mereka berasal dari 

Jember diajak bekerja oleh sepasang suami istri yang tinggal di Tanjung 

Pinang. Meskipun jenis pekerjaan yang ditawarkannya tidak jelas tetapi 

mereka mau berangkat ke Tanjung Piriang. Sesampai di Tanjung Pinang 

kemudian ditawari untuk bekerja ke luar negeri. Lalu mereka dikenalkan 

dengan orang Batam yang pekerjaannya sebagai nelayan, yang akan 

menyeberangkan ke luar negeri. Selanjutnya mereka diberangkatkan 

melalui jalur illegal dan tanpa dilengkapi surat-surat. Sesampainya di 

Johor Baru, Malaysia, di sana sudah ada orang Gina yang menerima. Dari 

situ mereka di titipkan di Kuala Lumpur dan mulailah disekap dan dijual. 

Sistem perdagangannya di Malaysia, mereka menunggu di apartemen 

yang dilengkapi TV dan tempat tidur, tetapi dikunci dari luar. Kemudian 

bila ada yang tamu yang memesan barulah mereka diantarkan kepada 

pemesannya. Adapun pembayarannya dibayarkan langsung oleh 

pengguna kepada bosnya yang dianggap sebagai pembayaran hutang si 

korban. Karena korban dianggap sudah berhutang untuk segala macam 

biaya yang sudah dikeluarkan trafficker sejak mulai keberangkatan sampai 

di tempat tersebut. 

Korban tersebut secara tidak sadar telah dijebak dengan hutang 

sejak awal perekrutannya. Sebagai ilustrasi, orang yang membujuk di 

kampungnya minta sejumlah uang kepada rekruiter lokal dan kemudian 

209

ekruiter lokal tersebut memberi sejumlah uang termasuk untuk diberikan 

kepada orang tua korban. Jumlah pengeluaran rekruiter lokal tersebut 

kemudian meminta penggantian kepada perantara berikutnya dan 

ditambah fee untuk dia yang kemudian dibayar oleh perantara tersebut. 

Selanjutnya korban dibawa ke Jakarta dan diinapkan serta diberi makan 

oleh perantara tersebut. Dari Jakarta korban dibawa ke Tanjung Pinang 

dengan pesawat dan diserahkan kepada orang di Tanjung Pinang. Untuk 

itu si perantara minta penggantian seluruh biaya yang telah 

dikeluarkannya termasuk jumlah uang yang dibayarkan kepada rekruiter 

lokal dan fee untuk dia kepada orang di Tanjung Pinang dan semuanya 

dibayar. Kemudian orang dari Tanjung Pinang tersebut membawa korban 

ke si penerima di Johor, maka diapun akan meminta uang pengganti 

seluruh biaya dan feenya kepada penerima di Johor tersebut dan dibayar. 

Oleh cukong di Johor tersebut keseluruhan jumlah uang yang telah 

dibayarkannya, termasuk di dalamnya mulai dari biaya untuk pembujuk di 

kampung dan uang yang ditinggalkan untuk orang tuanya ditambah 

dengan jumlah biaya penginapan dan makan, biaya tiket dan fee si 

perantara yang membawa sampai ke Johor, Malaysia akhirnya dikalkulasi 

menjadi hutang si korban. Selain itu biaya untuk kebutuhan dia di sana 

sebelum mendapat penghasilan juga dianggap hutang. Belum lagi bila 

mereka mengambil-ambil barang kebutuhan dari bosnya maka hal itu 

dikumulatifkan lagi. 

Untuk melunasi hutangnya korban diharuskan untuk melayani 200 

sampai 300 kong, dalam artian mereka harus melayani 200 sampai 300 

kali tamu laki-laki baru bisa menerima hasil kerjanya ( 1 kong membayar 

sekitar 30 ringgit). Karban sendiri hanya medapat uang kalau tamunya 

memberi tip. Konsekuensinya hutangnya tidak akan pernah terbayar. 

Menurut responden dari UIB, dari sudut pandang hukum, kebijakan, 

peraturan dan perundangan, perangkat regulasi lainnya untuk 

penanganan trafficking sebenarnya sudah sangat ideal, masalahnya 

adalah dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh ketika terjadi trafficking 

kemudian sudah ada orang-orang yang diduga melakukannya ataupun 

210

menjadi tersangkanya, tetapi kemudian setelah sampai di penyidik 

kasusnya menjadi kabur lagi. Misalnya dikatakan kurang bukti, atau sudah 

dikirim ke kejaksaan tapi dikembalikan lagi karena ada kekurangan 

kekurangan, dan sebagainya. Hal tersebut bisa memang benar begitu 

atau ada hal lain seperti oknum yang bermain karena semuanya itu 

mungkin saja terjadi. 

Di lapangan, kendala yang dihadapi kepolisian dalam mengungkap 

trafficking ini antara lain: pertama, kadang-kadang pihak korban atau 

keluarganya tidak mengenal dengan baik sponsornya. Hal ini terjadi 

karena daerah asal sponsor tidak selalu sama dengan daerah asal si 

korban. Bila sponsornya dikenal oleh korban, maka akan memudahkan 

dalam melakukan penyidikan. Kendala kedua, adalah tidak semua korban 

memiliki surat-surat seperti akte lahir, ijasah, dan sebagainya yang dapat 

dijadikan alat bukti di pengadilan. Hal ini terjadi karena umumnya korban 

berasal dari kampung dan realitanya banyak orang dari kampung yang 

tidak begitu peduli dengan hal tersebut. Kendala ketiga, umumnya data 

pribadi si korban sudah dipalsukan atau direkayasa di daerah asalnya, 

mulai dari tingkat RT terkait dengan KTP korban sehingga, misalnya, data 

umur yang sebetulnya di bawah umur tetapi dicatat sudah berumur 17 

tahun. Dengan demikian dalam passportnya pun tercatat data yang 

sebenarnya palsu. Sebagai contoh aparat Poltabes Batam pernah 

menangani korban trafficking yang berumur 20 tahun yang ditangkap dari 

PJTKI 

yang beroperasi tanpa ijin di perumahan. Lalu ketika korban ditanya 

oleh penyidik ternyata dia sudah bekerja di Malaysia selama 2 kali 

perpanjangan kontrak @ 2 tahun yang berarti sudah bekerja selama 4 

tahun. Oleh karena itu tidak heran ketika diperiksa dia sudah memiliki 

logat melayu yang kental. Dengan melihat lamanya masa kontrak yang 

sudah dijalaninya berarti ketika dia mulai bekerja masih di bawah umur 

(16 tahun). Dengan demikian berarti dia bisa bekerja karena ada 

pemalsuan atau rekayasa data dalam KTPnya di mana umur yang 

bersangkutan dicatat lebih tua dari yang sebenarnya. Pemalsuan ini 

211

mengatasi permasalahan tersebut maka Poltabes Batam bekerja sama 

dengan Mabes yang memiliki kewenangan untuk menyidik TKP di seluruh 

Polda di Indonesia. Dalam menangani kasus trafficking kerjasama antar 

Polda tidak ada masalah karena kepolisian sifatnya nasional sehingga 

koordinasinya mudah. 

Kendala kelima tersebut memiliki implikasi berupa perlunya dibuat 

kebijakan yang mengarahkan adanya kerjasama yang lebih intens antara 

Kepolisian dengan Depnakertrans agar setiap PJTKI yang mengirimkan 

TKI menginformasikan kepada pihak kepolisian setempat. Selama ini 

kerjasama antara pihak Kepolisian dengan Disnaker dalam penegakan 

hukum terkait dengan trafficking ini hanya sebagai saksi ahli saja, itupun 

bila diminta oleh jaksa. Disnaker hanya memberi penjelasan tentang 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan undang-undang 

tentang trafficking. Sejauh ini tidak ada resistensi dari disnaker, meskipun 

memang selama ini disnaker ini tidak pernah hadir dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh gugus tugas, termasuk juga jaksa, dan hakim. 

Keenam, sejauh ini di kalangan instansi terkait yang menangani 

masalah trafficking belum ada kesatuan persepsi. Dalam memproses 

masalah trafficking polisi menghadapi kendala karena masih ada 

perbedaan persepsi dengan kejaksaan dalam menafsirkan suatu kasus. 

Sehingga, misalnya, meskipun polisi sudah menafsirkan dan memproses 

bahwa suatu kasus adalah trafficking, namun dapat ditolak oleh jaksa 

untuk diproses lebih lanjut ke pengadilan. Meskipun proses 

pemberkasannya sudah bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan. Hal 

ini terjadi karena penentu proses pengadilan ada ditangan jaksa. Oleh 

karena itu bagi kepolisian kasus trafficking ini termasuk kasus berat. 

Sebagai contoh ketika ada serombongan orang Madura, termasuk 

beberapa anak, datang di Belakang Padang dan polisi mencurigai dengan 

berbagai indikasinya sebagai trafficking dan melakukan penangkapan dan 

penyitaan formnya dari pihak penjemput. Tetapi ternyata kasusnya ditolak 

oleh kejaksaan karena dianggap tidak termasuk trafficking. Alasannya 

213

kalau mereka mau dipekerjakan di luar negeri tentu sudah ada calling 

visanya (permintaannya), sementara ini tidak ada. Contoh lainnya, adalah 

kasus orang yang membawa korban ke Singapore melalui jalur legal yang 

kemuian terungkap dan ditangkap di Pelabuhan. Dalam kasus ini pun 

polisi mengalami kesulitan untuk meyakinkan jaksa bahwa kasus tersebut 

adalah trafficking, karena kejadiannya sebelum berangkat sudah 

ditangkap di pelabuhan. Menurut jaksa, dalam trafficking konotasi 

"membawa" menunjukkan bahwa dari proses perekrutan sampai 

pengiriman/pembawanya harus satu orang. Sementara hal tersebut sulit 

dipenuhi polisi karena jalurnya terputus di mana orang yang membujuk 

lain, yang membantu di pelabuhan lain, yang membawa lain, dan yang 

menerima juga lain. Tetapi setelah polisi bersikeras maka kasusnya 

diterima jaksa. Namun pada tingkat pengadilan kasusnya ternyata diputus 

bebas murni. Untungnya untuk kasus-kasus lainnya, meskipun modusnya 

sama, yakni terputus, mereka masih dikenakan hukuman meskipun 

ringan. Padahal bila dicermati dalam Undang-undang 21, walaupun 

seseorang tidak mengerti maksud akhir dari tindakannya, tetapi yang 

membujuk pun kena hukuman. Bahkan dengan menggunakan undang 

undang tersebut sebenarnya keluarganya pun dapat dijerat hukuman 

karena sudah mengirim korban, meskipun mereka tidak mengetahui apa 

yang akan dikerjakan oleh si korban nantinya. Jadi yang menjadi 

persoalan adalah terjadinya perbedaan persepsi antara polisi dan jaksa 

dalam menterjemahkan kalimat, sehingga unsur-unsur yang sama 

dipersepsikan lain oleh kedua pihak. Meskipun demikian, selama ini 

hubungan Kepolisian dengan Kejaksaan cukup baik di mana polisi dapat 

setiap saat melakukan konsultasi ataupun koordinasi dengan jaksa 

(misalnya Aspidum) dan kejaksaan pun menyambut dengan baik. 

Biasanya dalam pemberkasan perkara (dalam hal ini trafficking) 

prosesnya berlangsung bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan. 

Dalam proses ini diakui oleh polisi bahwa memang ada bimbingan dari 

jaksa untuk membenahi pemberkasan suatu perkara, tapi biasanya 

koreksi atau arahan yang diberikan sedikit-sedikit sehingga harus bolak- 

214

alik dan beresiko menghabiskan waktu penahanan sehingga akhirnya 

polisi harus melepaskan tahanan. Oleh karena itu bila proses 

pemberkasannya sudah dua kali atau lebih bolak balik, biasanya pihak 

kepolisian langsung mendatangi kejaksaan untuk melakukan koordinasi. 

Langkah ini dilakukan kepolisian untuk melancarkan pemberkasannya, 

dengan pertimbangan bahwa ada perbedaan antara bahasa tulisan 

dengan bahasa lisan sehingga perlu dikonsultasikan agar jelas. 

Di pihak lain, dalam proses persidangan pun hakim memiliki 

pandangan tersendiri. Sebagai contoh, ada kasus trafficking yang 

pelakunya orang Singapore yang ditangani Polda kemuian disidangkan, 

namun ternyata di pengadilan tinggi trafficker tersebut divonis bebas 

murni. Kesalahannya terjadi dalam proses penangkapan trafficker terse but 

polisi tidak melaporkan penangkapan tersebut kepada konjen, padahal 

trafficker tersebut adalah orang asing. Yang disesalkan oleh kepolisian, 

memang polisi melakukan kesalahan prosedur karena terlambat melapor 

ke konjen, tetapi kenapa perbuatan melanggarnya hilang sehingga bebas 

murni. Padahal kalau sudah sampai pengadilan tinggi berarti P2Knya 

terbukti, tapi ternyata bisa bebas murni. 

Kendala lain, ketujuh, dari sisi tugas kepolisian adalah jarak yang 

cukup jauh. Artinya trafficker dan korbannya tertangkap di Batam tetapi 

daerah pengirimnya cukup jauh seperti misalnya dari NTB. Lokasi 

perekrutannya di NTB pun jauh di pedalaman sehingga karena faktor jarak 

penanganannya pun memakan waktu dan biaya yang tinggi. 

Konsekuensinya ketika petugas polisi dari Batam datang ke lokasi di NTB, 

mungkin pelakunya (perekruit pertama) sudah lari. Selain itu, setelah 

dilakukan proses pemeriksaan kepolisian biasanya korban diserahkan 

kepada Dinas Sosial untuk ditempatkan di penampungan. Dalam aturan 

yang berlaku di Dinas Sosial, mereka hanya ditampung 1 minggu dan 

kemudian dipulangkan ke daerah asalnya. Sementara kadang kala polisi 

masih membutuhkan beberapa informasi tambahan dari mereka yang 

mungkin diperlukan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. 

Konsekuensinya, bila demikian, polisi harus pergi jauh ke tempat asal si 

215

korban untuk melengkapi berita acaranya. Kendala kedelapan, dalam 

sistem hukum di Indonesia dalam proses persidangan kadangkala hakim 

meminta agar korban dihadirkan di persidangan untuk bersaksi, padahal 

orangnya sudah jauh di NTB karena sudah dipulangkan. Akibatnya sulit 

untuk menghadirkan saksi korban di persidangan tersebut. Oleh karena itu 

harapan polisi bahwa dalam persidangan tersebut cukup dengan sumpah 

dan berita acara yang dibacakan oleh jaksa, sehingga tidak perlu 

menjemput dan mencari korban ke daerah asalnya yang memakan waktu, 

biaya, dan tenaga yang banyak. 

Kendala kesembilan adalah keterbatasan anggaran. Satu proses 

penyidikan bisa memakan waktu 2 bulan, sementara untuk penyidikan 

tersebut tidak ada alokasi uang makan untuk korban. Anggaran biaya 

yang disediakan hanya untuk penyelidikan dan penyidikan saja. Akibatnya 

kadangkala polisi juga harus mengeluarkan uang pribadi untuk memberi 

makan mereka yang tentunya kalau korbannya banyak lumayan besar 

jumlahnya. Selama ini untuk mengatasinya polisi bekerjasama dengan 

Dinas Sosial untuk penempatan sementara dan pemulangan korban. 

lmplikasi dari proses pemberkasan yang relatif sulit maka polisi 

hanya mau memproses masalah trafficking bila sangat yakin akan 

kebenaran kasus dan segala pendukungnya, karena bila tidak maka akan 

menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Padahal kalaupun dihukum 

biasanya paling lama divonis 3 tahun yang kemudian setelah menjalani 

2/3 masa hukumannya bisa bebas kembali. Namun selama ini untuk 

kasus penjualan bayi hukuman yang dijatuhkan sudah cukup berat yakni 

sampai 7 tahun penjara. 

216 

Bila dilihat dari perundang-undangannya, dengan adanya Undang 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebenarnya sudah memadai. Terutama 

bila tiga pilar penegak hukum yakni polisi, jaksa, dan hakim satu suara. 

Persoalannya masih terjadi perbedaan persepsi di mana kadang-kadang 

polisi, jaksa, dan hakim memiliki persepsi sendiri-sendiri. Dengan 

demikian dalam implementasinya belum seperti yang diharapkan.

lmplikasinya, diperlukan penyamaan persepsi di antara polisi dan jaksa 

dan hakim tentang trafficking. Kalau persepsinya masih berbeda-beda 

ditenggarai akan semakin banyak yang menjadi korban trafficking. 

217 

Yang diharapkan untuk mengatasi hal ini adalah dibuatnya MoU 

antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk menyamakan persepsi 

dan sistem pembuktian tentang trafficking. Dengan demikian bila polisi 

sudah mengatakan bahwa kasus yang bersangkutan sebagai trafficking 

maka dapat diproses hukum lebih lanjut di pengadilan tanpa harus 

membuat berbagai penjabaran dan mencari berbagai bukti tambahan 

yang terlalu menyulitkan baik di tingkat kepolisian, maupun kejaksaan. 

Yang diinginkan pihak kepolisian adalah seperti dalam kasus narkoba 

yang sudah memiliki pemahaman bersama dan vonis hukuman yang 

be rat. 

Berdasarkan catatan Poltabes Batam, kasus pemulangan korban 

paling banyak berasal dari PJTKI. Yang bersangkutan menjadi korban di 

PJTKI karena kadang-kadang korban ditampung berbulan-bulan tidak 

diberangkatkan, atau ia disekap tidak boleh ke luar, atau PJTKI 

melakukan kekerasan dan sebagainya. Untuk menanggulangi masalah ini 

polisi sering melakukan penggerebegan terhadap penampungan 

penampungan tenaga kerja yang tidak memiliki ijin yang banyak 

beroperasi di Batam. Mereka menampung tenaga kerja di bawah umur 

(bukan PJTKI). Dalam melakukan penangkapan polisi menggunakan 

Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja. 

Dalam upaya pemberantasan trafficking ini kepolisian juga 

menangani pelaku preman (bodyguard) yang menjaga para korban agar 

tidak kabur. Namun hal ini bisa dilakukan lebih efektif bila si korban 

melakukan pengaduan kepada polisi dan memiliki niat yang kuat untuk 

membantu membongkar jaringan trafficker. 

Selain itu Polisi kadang juga menangani TKI yang dipulangkan dari 

Malaysia. Umumnya mereka melarikan diri karena alasan gajinya ditahan 

oleh majikan, tidak boleh shalat, anak majikannya berlaku tidak senonoh,

majikannya nakal, jam istirahatnya kurang, disuruh makan daging babi, 

dan sebagainya. Dalam memulangkan mereka ke daerah asal, polisi 

memberikan jatah pemulangan para korban trafficking dengan kapal, 

dalam arti tidak harus dengan pesawat. Bila korban trafficking yang harus 

dipulangkan relatif banyak maka polisi bekerjasama dengan Dinas Sosial, 

Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Yayasan Setara Kita. Selama ini 

kerjasama dengan mereka sudah sangat baik artinya tidak harus bersifat 

formal, cukup dengan melakukan hubungan telepon. Namun dengan 

Dinsos selain diawali dengan komunikasi melalui telepon juga masih 

diperlukan tindak lanjut melalui surat karena mereka perlu membuat 

pertanggungjawaban administratif kepada Pemprov. 

218 

Menurut responden dari kepolisian dalam menangani masalah 

trafficking ini Polda bekerja sama dengan Dinas Sosial, lmigrasi, 

Pemberdayaan Perempuan. Namun untuk melakukan pencegahan 

terjadinya trafficking yang lebih effektif harusnya ada kerja sama mulai 

dari, RT, RW, kelurahan, LSM tokoh masyarakat, polisi, dan instansi 

terkait, karena polisi tidak mungkin dapat mengcover semua 

permasalahan yang menyangkut trafficking tersebut. Selain itu, 

sebagaimana diungkapkan oleh responden dari Dinas Sosial, mungkin 

perlu juga diterapkan pemberian sangsi kepada si korban. Selama ini 

penanganan TKI korban trafficking selalu menggunakan pendekatan 

kemanusiaan, karena tidak mungkin mereka dihukum juga. Sejauh ini 

belum ada pemikiran ke sana karena selama ini TKI tersebut dianggap 

pahlawan devisa. Mereka mungkin ditangkap dan dipenjara ketika di 

Malaysia, tetapi ketika pulang ke Indonesia mereka tidak mendapat sangsi 

apa-apa. Barangkali mereka hanya mendapat sangsi moral atau sosial 

karena dia menjadi TKI bermasalah yang masuk ke penampungan, tetapi 

tidak ada sangsi hukumnya. Mungkin juga hal demikian menjadi 

kelemahan dalam penanganan trafficking tersebut.

8.2.2. Penanganan Trafficking di Kejaksaan 

219 

Dalam sebulan rata-rata kejaksaan di kota Batam menangani 2 

atau 3 kasus trafficking, dan dapat dikatakan bahwa penanganannya 100 

% berhasil. Korbannya rata-rata berasal dari luar Batam yang diiming 

imingi bekerja di restoran dengan penghasilan di atas yang diperoleh di 

tempat asalnya. Namun kenyataannya dipekerjakan di tempat pemijatan, 

prostitusi, dan sejenisnya. 

Bagi kejaksaan pembuktian trafficking dalam persidangan tidak ada 

masalah sepanjang ada alat buktinya. Kendalanya, pertama, yang 

dihadapi di Batam adalah bila ketika disidik oleh penyidik kepolisian 

ternyata pelaku traffickemya adalah orang asing, dalam hal ini orang 

Singapore atau Malaysia. Hal ini menjadi kendala karena dalam 

penanganan kasusnya harus ada koordinasi yang baik, mengingat tidak 

ada perjanjian ekstradisi dengan Singapore. Karena tidak ada perjanjian 

ekstradisi, implikasinya ketika tersangka tersebut diputus bebas dan jaksa 

melakukan upaya hukum lainnya seperti banding atau kasasi, maka jaksa 

tidak bisa mengahadirkan lagi di persidangan bila tersangka sudah 

kembali kenegaranya. Kendala kedua adalah ketika dalam sidang 

pengadilan, hakim sering meminta agar saksi korban dihadirkan dalam 

persidangan, padahal yang bersangkutan sudah tidak ada karena sudah 

pulang ke daerah asalnya. Hal ini terjadi karena seorang saksi (korban) 

memang statusnya bebas, tidak ditahan, sehingga oleh instansi yang 

berwenang ia dipulangkan ke kampungnya. Ketiga, modus operandinya 

sering dijanjikan untuk bekerja di luar negeri, misalnya di restoran. 

Kendalanya, ketika tertangkap di pelabuhan, keberangkatan korban sering 

tidak dilengkapi surat-surat sehingga tidak ada arsip dokumennya. Dan 

bila sudah dipulangkan ke daerah asalnya maka sulit untuk 

menghadirkannya di persidangan. 

Untuk mengatasi kendala di atas, perlu ada satu mekanisme yang 

lebih konkrit lagi di dalam upaya hukum bagi penanganan perkara, tidak 

hanya trafficking. Sebagai contoh ketika terjadi perkara telah diputus oleh

Pengadilan Negeri kemudian ada upaya banding ke Pengadilan Tinggi. 

Apabila terdakwanya ditahan maka tidak ada problem. Tetapi ketika ada 

putusan bebas dari PT, kemudian kejaksaan mengajukan kasasi yang 

berarti mempersilahkan MA mengambil alih perkara, maka hal tersebut 

menjadi problem. Dalam proses kasasi berarti hakim agung memiliki 

kewenangan untuk menentukan apakah seorang terdakwa ditahan atau 

tidak. Kalau keputusan di PT adalah bebas maka keputusan tersebut 

harus dilaksanakan dulu karena bila tidak maka akan melanggar HAM. 

Konsekuensinya, bila turunnya penetapan dari MA memakan waktu lama 

maka terdakwa memiliki hak dan kesempatan untuk kembali ke 

negaranya. Dengan demikian jaksa tidak bisa menghadirkan lagi atau 

kesulitan mencari terdakwa yang bersangkutan karena dia tidak ditahan. 

220 

Berdasarkan ilustrasi di atas, implikasinya perlu pula ada 

penegasan bahwa dalam proses penanganan upaya hukum perlu ada 

suatu ketentuan undang-undang yang menjelaskan bahwa hakim yang 

menangani perkara dalam 1 atau 2 hari langsung mengeluarkan 

penetapan apakah yang bersangkutan ditahan atau tidak, sehingga tidak 

berlarut-larut memutuskannya. Sehingga kalau tidak ditahan maka 

kejaksaan tidak repot mencarinya. 

8.2.3. Penanganan Trafficking Dalam Konteks Imigrasi 

Fungsi imigrasi dalam upaya pemberantasan trafficking 

diimplementasikan melalui proses seleksi ketika pihak imigrasi akan 

memberikan pasport. Seleksi tersebut dilakukan melalui dua cara yakni, 

pertama, dengan memberlakukan sejumlah persyaratan, dan kedua 

melalui wawancara. Jadi seseorang akan diterbitkan pasportnya bila dapat 

melalui/memenuhi kedua proses seleksi tersebut. Dalam proses 

wawancara, pihak imigrasi akan menanyakan tentang tujuan yang 

bersangkutan pergi ke luar negeri. Jadi bila tidak memenuhi 

persyaratannya maka kepada yang bersangkutan tidak akan diberikan 

paspor. Atau kalau dalam wawancara tersebut ditenggarai bahwa orang 

yang bersangkutan akan diperjualbelikan maka pasportnya tidak akan

diterbitkan. Realitanya memang ada juga kasus semacam itu di mana 

mereka dicurigai atau ketahuan terkait dengan trafficking ketika dalam 

proses seleksi, sehingga pihak imigrasi mempending untuk tidak 

memberangkatkan. Untuk proses lebih lanjutnya lmigrasi kemudian 

bekerjasama dengan aparat kepolisian. 

221 

Kendala yang dihadapi pihak imigrasi dalam memberantas 

trafficking, pertama, adalah sulit untuk mengetahui apakah orang yang 

akan pergi ke luar negeri tersebut untuk tujuan bekerja atau tidak. Untuk 

mendeteksi trafficking guna melakukan pencegahan, tidak mungkin bagi 

petugas imigrasi menanyakan langsung apakah yang bersangkutan akan 

bekerja sebagai PSK atau tidak di negara tujuan. Padahal petugas 

imigrasi juga kesulitan untuk mengetahui seseorang sebagai PSK atau 

bukan. Sementara bila ada kejadian/kasus maka lmigrasi turut disalahkan 

karena dianggap memberangkatkan. Kedua, ketika diwawancarai oleh 

pihak imigrasi, para trafficker ataupun eaton korban trafficking selalu 

memiliki alasan, seperti untuk jalan-jalan atau mengunjungi ternan atau 

sanak saudaranya di sana, dengan menunjukkan segala kelengkapan 

dokumennya termasuk tiket, sehingga tidak mungkin pihak lmigrasi 

melarang kepergiannya. Ketiga, Mereka yang bepergian melalui Batam 

tidak seluruhnya pemegang pasport Batam tetapi ada juga yang dari 

Surabaya, Mataram, Kupang, dan sebagainya. lmigrasi Batam hanya 

menerbitkan pasport untuk TKI per bulannya tidak lebih dari 50 pasport. 

Sebenarnya tidak ada masalah di mana pun pasport itu dikeluarkan, 

karena ketika wawancara pada saat pembuatan pasport ada standard 

baku yang harus dilakukan oleh pihak lmigrasi di mana pun di seluruh 

Indonesia. Dalam pengarahannya di seluruh kantor lmigrasi dikatakan 

bahwa wawancara itu merupakan ujung tombak keimigrasian. Ada 2 hal 

yang dijadikan stressing dalam wawancara, pertama, jangan sampai 

pemohon tersebut warga negara asing, karena dia tidak berhak punya 

pasport Indonesia. Kedua, wawancara terhadap pemohon yang membawa 

anak harus lebih didalami karena bisa saja terjadi jual beli anak. Oleh 

karena itu di mana pun proses pembuatan pasport itu dilakukan maka

hasilnya akan sama dengan di Batam. Namun demikian lmigrasi Batam 

tentunya akan sulit untuk menahan mereka apabila sudah mempunyai 

pasport karena akan harus beradu argumentasi dulu, mengingat yang 

bersangkutan sudah memiliki pasport, tiket, dan alamat yang dituju. Tapi 

bagaimanapun bila yang bersangkutan betul-betul mencurigakan maka 

pihak lmigrasi Batam akan menahan keberangkatannya. Konsekuensinya, 

tidak jarang pihak lmigrasi mendapat dampratan dari orang yang dicurigai 

karena merasa diperlakukan diskriminatif. Kalau pihak lmigrasi misalnya 

menenggarai bahwa ada satu orang yang akan diperdagangkan, maka 

tekanan-tekanan dari luar yang diterima oleh pihak imigrasi sangat luar 

biasa, seperti besoknya muncul surat pembaca di koran yang menyatakan 

bahwa imigrasi mempersulit warga negara yang akan berangkat l

Kendala keempat, sejauh ini jarang sekali (mungkin tidak pernah) 

polisi memberikan informasi mengenai trafficker atau meminta imigrasi 

untuk mewaspadai agar seorang trafficker yang melalui TPI tidak 

melakukan kembali kegiatan usaha traffickingnya. Selama ini imigrasi 

hanya dimintai data tentang orang asing yang diduga melakukan 

trafficking. Namun berdasarkan data yang diminta polisi tersebut, 

biasanya lmigrasi berinisiatif untuk menangkal orang yang bersangkutan 

supaya tidak masuk ke Indonesia. Masalahnya penangkalan tersebut 

tentunya tidak bisa dilakukan seumur hidup, hanya untuk jangka waktu 

tertentu saja, kecuali dia pedagang narkoba yang memang tidak boleh 

masuk lagi ke Indonesia seumur hidup. lmplikasinya, polisi ada baiknya 

memberikan surat berisikan informasi mengenai, misalnya, PJTKI yang 

nakal atau seseorang adalah trafficker kepada pihak lmigrasi, sehingga 

pihak lmigrasi bisa melakukan tindakan pencegahan. lnformasi seperti itu 

mungkin perlu untuk masukan bagi pihak lmigrasi, karena untuk 

melakukan tindakan pencegahan pihak lmigrasi membutuhkan data-data 

yang akurat tentang tindakan kriminalitas yang telah dilakukan oleh yang 

bersangkutan. Terlebih lagi karena masyarakat pada masa sekarang 

sudah sadar akan hak-hak hukumnya sehingga pihak limigrasi tidak bisa 

melakukan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu harus 

berdasarkan pada aturan, kalaupun menuduh maka harus ada buktinya. 

223 

Dengan berbagai kendala seperti di atas, pihak lmigrasi mengakui 

bahwa relatif sulit untuk melakukan pencegahan trafficking tersebut, 

sehingga dapat dikatakan jarang sekali adanya tindakan sebelum kejadian 

atau bersifat pencegahan. Masalah trafficking umumnya baru bisa 

diungkap dan ditangani bila peristiwanya sudah terjadi, dan ketika sudah 

terjadi kasus maka domainnya merupakan domain Kepolisian. Jadi pihak 

lmigrasi tidak mengetahui bila di antara orang yang berangkat ke luar 

negeri tersebut ada caJon korban yang akan diperdagangkan. Namun 

demikian pihak lmigrasi menyatakan akan berupaya terus untuk 

mengurangi trafficking dengan cara membatalkan keberangkatan orang 

orang yang diduga mempunyai tujuan yang tidak jelas. Contoh kasus,

sekarang ini lmigrasi Batam sedang menangani kasus di mana ada anak 

gadis muda umur 22 tahun, orangnya bersih yang bekerja sebagai 

penjaga toko di Singapore. Kemudian dia kawin dengan orang Singapore. 

dia ditenggarai sebagai korban trafficking mengingat sekarang ini 

trafficking yang dilakukan banyak modusnya. Misalnya orang pacaran lalu 

dijual oleh pacarnya, ada juga kasus di mana orang tua menjual anaknya. 

Oleh karena itu pihak lmigrasi menduga bahwa anak gadis tersebut 

menjadi korban trafficking seperti itu. Kronologi ceritanya, gadis Indonesia 

tersebut menjaga toko di Singapore, kemudian laki-laki orang Singapore 

tersebut sering mendrop barang di toko itu dan selalu diterima oleh gadis 

tersebut. Oleh karena itu terjadi hubungan asmara di antara mereka dan 

akhirnya mereka menikah. Mereka menikah di Bandung dan disetujui 

orang tuanya. Untuk mempermudah perkawinan tersebut, laki-laki 

tersebut dibuatkan KTP di Bandung sehingga seolah-olah sebagai WNI. 

Mereka pun memiliki buku nikah yang diterbitkan Desember 2008. 

Sekarang wanita tersebut sudah tidak bekerja lagi dan suaminya pun 

sementara ini juga tinggal di Bandung. Pihak lmigrasi mencurigainya 

karena gadis tersebut baru berumur 22 tahun, bersih dan cantik, 

sementara laki-lakinya orang melayu Singapore, duda, dan sudah 

berumur 50 tahun. Pihak lmigrasi kuatir perempuan tersebut dijual di sana 

sehingga menjadi korban. Dugaan ini muncul karena laki-laki tersebut 

tidak memiliki pekerjaan sementara perempuannya lumayan menarik 

untuk diperdagangkan. Dalam konteks ini pihak imigrasi berupaya untuk 

mengungkapkan apakah ini merupakan Modus trafficking atau bukan. 

Pihak imigrasi hanya mengantisipasi agar tidak terjadi human trafficking. 

Setelah melangsungkan pernikahan laki-laki tersebut kemudian mau 

kembali ke Singapore dan ketika diwawancarai oleh petugas lmigrasi 

sepintas kelihatan di dompetnya bahwa dia memiliki KTP, padahal jelas 

paspornya dari negara Singapore. Oleh karena itu dia ditahan tidak boleh 

berangkat oleh pihak lmigrasi. Selanjutnya pihak lmigrasi memanggil 

wanitanya dan diwawancarai untuk mengetahui latar belakangnya kenapa 

dia mau menikah. Dia mengemukakan alasannya bahwa dia merasa 

224

kasihan terhadap duda tersebut. Setelah diwawancarai, akhirnya laki-laki 

tersebut diijinkan pulang ke Singapore tapi KTPnya ditahan oleh pihak 

imigrasi dan dimasukan dalam daftar cekal lokal, sehingga ketika masuk 

kembali dia harus melapor lagi ke imigrasi. Namun perempuan itu pun 

akhirnya mau menyusul pergi ke Singapore, tetapi tidak diijinkan oleh 

pihak lmigrasi dengan cara menahan pasportnya (terbitan Bandung). 

Selanjutnya, pihak lmigrasi memanggil orang tuanya agar datang ke 

Batam. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran ceritanya supaya 

pihak lmigrasi tidak disalahkan meloloskan orang. Diperkirakan sore itu 

(hari ketika kami melakukan wawancara) orang tuanya datang ke Batam. 

Pihak lmigrasi akan rnewawancarai orang tuanya dan mengingatkan 

berbagai resiko yang mungkin timbul. Namun bila orang tuanya 

meyakinkan dan menyetujui semua yang dilakukan anaknya, maka pihak 

lmigrasi pun akan mengijinkan perempuan tersebut untuk berangkat. 

Memang kondisinya sulit karena ada rasa kemanusiaan ataupun rasa iba 

bila harus menahan seseorang. Selain itu juga ada masalah HAM yang 

harus diperhatikan, sehingga mungkin saja lmigrasi kecolongan 

meloloskan orang yang seharusnya dicegah. 

225 

Mengenai Tempat Pemeriksaan lmigrasi (TPI), di Batam terdapat 5 

TPI untuk melintas. Untuk mengantisipasi trafficking, pada saat 

pemberangkatan di TPI pihak lmigrasi selalu berkoordinasi dengan 

Kepolisian. Pimpinan lmigrasi di Batam juga sudah menginstruksikan 

kepada jajarannya bahwa bila ada anak di bawah umur pergi ke luar 

negeri tanpa didampingi orang tua atau saudaranya, maka tidak boleh 

diberangkatkan. Atau kalaupun tidak ditahan keberangkatannya maka 

petugas lmigrasi akan mencoba mengontak orang tua ataupun 

saudaranya dan akan mengajukan beberapa pertanyaan standard yang 

biasa dilakukan lmigrasi. 

Selama ini tidak sedikit terjadi mereka yang di TPI Indonesia bisa 

lewat tapi kemudian ditolak masuk oleh imigrasi Singapore dan Malaysia. 

Hal ini terjadi karena di sana mereka biasanya ditanya tentang uang 

tunjuk, dan kalau tidak memiliki uang tunjuk atau dia tidak dijemput oleh

keluarga yang disebutkannya maka akan dikembalikan ke Indonesia. 

Yang dimaksud uang tunjuk adalah semacam living cost yang 

diberlakukan di Singapore atau Malaysia. Jadi misalnya ketika seseorang 

melakukan perjalanan ke sana maka akan ditanya akan tinggal berapa 

hari, tinggal dimana, dan sebagainya, sehingga mereka bisa menaksir 

berapa jumlah uang yang pantas dimiliki oleh orang tersebut. Besarnya 

uang tunjuk tersebut tidak ada standarnya, tergantung petugas imigrasi 

yang bersangkutan karena dia memiliki kewenangan untuk menolak atau 

memasukan orang. Maka ketika uang yang dibawanya di bawah jumlah 

yang ditaksir petugas imigrasi, mereka akan ditolak masuk ke negara 

tersebut. Atau kaiau bilang ada alamat yang dituju, maka akan dicek 

alamat yang disebutkan tersebut yang membuktikan adanya sponsor di 

sana. 

226 

Menurut responden dari Kantor lmigrasi Batam, khusus untuk 

negara Singapore, memang tidak mudah bagi orang Indonesia untuk 

masuk ke sana karena imigrasi Singapore, tampaknya, 

mengimplementasikan perlakuan yang berbau SARA kepada orang 

Indonesia. Penjelasannya, petugas lmigrasi Singapore terdiri dari tiga 

etnis yaitu Gina, India, dan Melayu. Bila yang bertugas di pemeriksaan 

imigrasi Singapore tersebut orang-orang cina maka biasanya orang-orang 

Indonesia yang etnis Melayu agak sulit untuk masuk ke Singapore dengan 

berbagai alasan seperti uang tunjuk dan sebagainya. Sementara bila yang 

bertugas di sana orang-orang etnis melayu maka orang Indonesia mudah 

untuk masuk ke sana. Biasanya pada saat week end, yang ditugaskan di 

imigrasi Singapore adalah orang-orang etnis cina sehingga orang 

Indonesia lebih sulit untuk masuk. 

Selain adanya perlakuan berbau SARA seperti di atas, orang 

Indonesia juga tidak mudah masuk ke Singapore karena ada 4 kategori 

orang yang diprioritaskan atau dimudahkan masuk ke Singapore yaitu, 

pertama, bila ada mahasiswa Indonesia yang pandai atau punya 

kemampuan khusus dan masuk ke Singapore maka statusnya akan di 

upgrade dengan diberi status PR (Permanent Resident) atau ijin tinggal

permanen yang diberikan tanpa persyaratan. Mereka mengetahui potensi 

mahasiswa yang bersangkutan dengan melihat track record ketika dia 

mendaftar di perguruan tinggi di sana. Bahkan kepada mereka diberikan 

bantuan berupa penurunan jumlah SPPnya. Yang kedua yang mendapat 

perlakuan khusus dan akan diberikan PR adalah enterpreuneur yang 

mampu, misalnya, menarik atau meningkatkan arus masuk wisata. Yang 

ketiga adalah orang kaya. Bila seseorang memiliki uang 2 juta dollar 

Singapore saja maka dia akan diberi status PR. Bonafiditas mereka dapat 

dideteksi melalui record di perbankan. Yang keempat adalah sebagai 

tenaga ahli. Jadi bila seseorang memiliki keahlian khusus tertentu 

(misalnya atom) maka akan diberikan PR tanpa harus memiliki working 

permit. Jadi dengan 4 kriteria yang diimplementasikan di sana maka TKI 

sulit untuk masuk ke Singapore. 

227 

Selama ini pihak lmigrasi Batam setiap bulannya selalu menerima 

korban trafficking (TKI) yang dikirim dari KBRI di Johor. Dalam kaitan ini 

kasusnya memang ditangani oleh Dinas Sosial, dan merekalah yang 

menjemput para korban tersebut, sementara pihak imigrasi hanya 

membantu proses percepatan pemulangan tersebut. 

Dalam mengatasi masalah trafficking, menurut responden, sejauh 

ini belum ada kerjasama keimigrasian antara Indonesia dengan Malaysia 

dan Singapore. Masalahnya bagi Malaysia dan Singapore bila itu 

menguntungkan bagi mereka maka trafficking tersebut tidak menjadi 

masalah. Selama ini kerjasama yang ada dilakukan melalui Malinda 

(Malaysia-Indonesia) khususnya yang menyangkut masalah pertahanan 

yang ditangani oleh Menko Polkam. Di samping itu juga ada Border 

Commitee antara Malaysia - Indonesia dan Indonesia - Singapore; yang 

menyangkut masalah perbatasan dan ditangani oleh Depdagri. Namun 

demikian dalam kegiatannya baik Malinda maupun Border Commitee, 

antara lain, juga membicarakan masalah trafficking. Mungkin juga 

masalah ini dibicarakan dalam kerjasama kepolisian.

Dalam konteks keimigrasian kerjasama antara Indonesia dengan 

Singapore bersifat bilateral dalam hal inteligen, kelancaran perlintasan 

atau frequent traveller, masalah visa, keimigrasian, dan masalah 

pembangunan kapasitas manusia. Misalnya, untuk frequent traveler, 

seperti kepala imigrasi Batam, bila ke Singapore tidak perlu melalui 

counter pemeriksaan imigrasi tetapi melalui pintu khusus semacam tol 

gate. Dan ke depan kebijakan ini akan diberlakukan untuk pejabat-pejabat 

dan pengusaha Kepulauan Riau. Ke depannya lagi mungkin akan 

diberlakukan untuk beberapa pihak dalam skala nasional. Untuk 

pembangunan kapasitas manusianya kadang kala pihak lmigrasi 

Indonesia mengirimkan anggotanya ke sana untuk mengikuti pelatihan 

pelatihan, seperti pengenalan dokumen palsu, intelegen, pertukaran 

informasi dan sebagainya. 

Dalam rangka mengatasi masalah perdagangan manusia sudah 

ada satuan kerja yang merupakan kerjasama di tingkat pusat, juga 

termasuk LIPI karena termasuk orang asing yang melakukan penelitian. Di 

tingkat daerah pun (Batam) sudah ada kerjasama yakni yang disebut 

SIPORA yaitu Koordinasi Pengawasan Orang Asing yang terdiri dari 

semua instansi teknis yang berkaitan dengan pengawasan orang asing 

seperti Polisi, Jaksa, lmigrasi, Bea Cukai, Departemen Dalam Negeri 

(Depdagri), Angkatan Laut, Badan lnteligen Negara (BIN), Badan lnteligen 

Strategis (BAIS), sampai departemen teknis lainnya. Sipora ini leading 

sectornya lmigrasi dan tiga bulan sekali melakukan rapat koordinasi. 

Dalam kegiatannya Sipora ini membicarakan juga masalah trafficking. 

Selain itu ada juga kerjasama yang di bawah Pemda Kota Batam yang 

disebut Kominda. 

Paparan di atas mengindikasikan bahwa untuk mengatasi masalah 

trafficking harus dibangun kerjasama yang merupakan kesatuan yang 

terdiri dari Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan BPN2TKI 

(Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja). Mereka 

diharapkan berada di depan lmigrasi sehingga pihak lmigrasi betul-betul 

hanya memberangkatkan orang-orang yang sudah bersih. Di Pempat 

228

Pemeriksaaan lmigrasi (TPI) tersebut memang merupakan domain 

lmigrasi, hanya sebenarnya tidak ada salahnya bila untuk mencegah 

trafficking tersebut dilakukan pemeriksaan khusus. Selama ini sebetulnya 

sudah ada mereka di pelabuhan tetapi implementasinya masih belum 

efektif karena SDMnya belum profesional. Kadang pihak lmigrasi hanya 

diminta mereka untuk membantu segera memberangkatkan orang 

dengan alasan surat-suratnya sudah beres, sementara pihak lmigrasi 

tidak memahami betul apa yang dimaksud dengan 'beres' di sini. Selama 

ini instansi yang berkompeten pun sering duduk bersama seperti melalui 

forum pengawasan orang asing, kadang Disnaker mengundang lmigrasi, 

atau BPN2TKI mengundang imigrasi, atau pihak imigrasi yang 

mengundang mereka. Namun dalam tahap implementasinya masih belum 

berjalan sebagaimana diharapkan. Yang menjadi kendala adalah tidak 

adanya komitmen dan adanya kepentingan yang turut bermain. Dalam 

kerjasama ini pun belum ada semacam MoU. 

229 

lmplikasinya, untuk efektivitas kerja dalam upaya mengeliminasi 

human trafficking lmigrasi perlu didukung oleh instansi terkait lainnya, 

karena instansi lmigrasi bukan merupakan instansi yang full power. 

lmigrasi memiliki full power hanya di TPI yang dapat menentukan orang 

boleh masuk atau ke luar Indonesia. Hal ini penting karena, seperti 

dikatakan oleh responden dari P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja), banyak terjadi pemberangkatan TKI ilegal 

melalui pelabuhan resmi. Bahkan jumlahnya bisa lebih banyak dari TKI 

formal yang sama-sama diberangkatkan. Permasalahan ini sudah 

berlangsung bertahun-tahun dan sulit untuk diselesaikan. Secara 

peraturan perundangan di atas kertas penanganan trafficking sudah 

bagus, masalahnya dalam implementasinya sering tidak sinkron karena 

adanya ego sektoral. Sehingga penyelesaiannya bersifat parsial. Untuk 

menyelesaikan hal ini harus ada penyamaan persepsi dari seluruh 

departemen terkait, karena mereka memiliki aturan sendiri-sendiri. Jadi 

perlu dibangun kerjasama antar departemen ataupun kementerian 

danmereka harus duduk satu meja untuk mencari solusinya.

Menurut Pelayanan Penempatandan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (P4TKI), pengiriman TKI pada tahun 2009 cenderung 

mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bukan 

disebabkan oleh pernyataan BNP2TKI yang mengatakan sementara ini 

jangan dulu mengirim TKI ke luar, karena penurunan tersebut sudah 

terasa sebelum adanya statement tersebut. Hal ini diduga terjadi karena 

semakin banyaknya daerah yang membuka jalur penerbangan langsung 

ke daerah tujuan. Kalau dulu penerbangan ke Singapore tidak ada dari 

daerah lain, selain melalui Batam, sekarang ini sudah mulai banyak 

seperti dari Jakarta, Semarang. Memang secara ekonomi pengiriman 

melalui Batam sedikit lebih murah, tapi karena perbedaannya hanya 

sedikit maka lebih baik diberangkatkan langsung dari daerah asal ke 

daerah tujuan. 

I 

Gambar 10. 

Peneliti di 

Penyeberang 

an Ferry 

II Salah seorang peneliti sedang 

melakukan wawancara dengan 

petugas lmigrasi di Tempat 

----------.... --..--. J Penyebrangan Resmi Batam 

230 

Dalam konteks pencegahan trafficking, sebagaimana diungkapkan 

responden dari P4TKI, yang menjadi kunci utama adalah di pelabuhan. 

Dikatakan demikian karena pelabuhan tikus di Tanjung Pinang rata-rata 

per bulan bisa memberangkatkan sampai 3000 orang. Mereka 

diberangkatkan dengan kapal yang kurang lebih menampung sekitar 150 

orang per kapal per kali pemberangkatan. Jadi, seperti juga dikatakan 

responden dari DPRD, persoalan trafficking ini kuncinya adalah 

kesungguhan dalam penegakan hukum, jangan ada kongkalingkong, 

jangan ada suap, dan sebagainya. Karena bagaimanapun Perda dibuat 

dengan philosofi meminimalisir praktek prostitusi dan trafficking, namun di

lapangan selalu ada celah-celah untuk mengakali. Sekarang ini misalnya 

ada TKI yang ke luar dari Batam ke Malaysia atau sebaliknya masuk 

secara ilegal, pastinya akan diketahui oleh Satpol air (Airud) dan atau 

Angkatan Laut. Tetapi kenyataannya persoalan tersebut selesai sampai di 

situ, cukup dengan memberikan uang kopi. Hal yang kurang lebih sama 

juga dalam penegakan Perdaduk yang implementasinya di pelabuhan dan 

Bandara ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tetapi 

penyelesaiannya sama saja cukup dengan diberi uang. Atau ketika 

dilakukan suatu razia di tempat hiburan ternyata orangnya sudah tidak 

ada yang tentunya karena sudah ada yang membocorkan. Contoh lain, 

PSK dalam melaksanakan pekerjaannya biasanya diatur oleh sindikat 

dengan dirolling sekitar 10 hari sekali an tara Jakarta, Pontianak, 

Banjarmasin, Surabaya, Semarang, Medan, bahkan termasuk PSK dari 

luar seperti Cina, Usbekistan, dan sebagainya. Hal ini bisa berlangsung 

antara lain karena lemahnya law enforcement. Harusnya untuk PSK dari 

luar dapat disaring oleh imigrasi dan POA (Pengawasan Orang Asing) di 

Polda. 

231 

Jadi kelemahannya ada dalam attitude para penegak hukum dalam 

mengimplementasikan aturan yang ada. Kalau itu ditegakkan maka 

trafficking ini bisa diminimalisasi. lmplikasinya, yang diperlukan untuk 

penanganan trafficking adalah law enforcement. 

8.2.4. Penanganan Trafficking Oleh Pemerintah Propinsi 

Kepulauan Riau: Gugus Tugas 

Dalam penanganan trafficking ini pada tingkat pemerintah pusat 

sudah ada RAN (Rencana Aksi Nasional). Untuk propinsi, menurut 

penggiat LSM Yayasan Setara Kita, kabupaten/kota di Kepulauan Riau 

cukup punya komitmen dalam menangani masalah trafficking ini. Secara 

kasat mata indikasinya tampak dari sudah adanya shelter, sehingga setiap 

warga negara indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan 

orang di Kepulauan Riau pasti akan ditampung dan diberi penanganan 

yang cukup termasuk makan 3 kali, tidur, dan biaya pemulangan. lndikasi

lainnya, pihak DPRD tidak menghalangi dikeluarkannya SK tentang gugus 

tug as. 

232 

Menurut responden dari UIB, Propinsi Kepulauan Riau melakukan 

upaya untuk perlindungan terhadap korban trafficking dan tindak pidana 

trafficking, antara lain: 

Undang 

lkut aktif melaksanakan apa yang sudah ada dalam Undang 

nomor 21 Tahun 2007. 

Propinsi membuat Perda nomor 12 Tahun 2007 untuk mendukung 

Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 di atas 

Membuat tim khusus gugus tugas 

Sosialisasi kepada masyarakat 

Dalam konteks sosialisasi kepada masyarakat, antara lain sudah 

dilakukan seminar terhadap para pelajar SMU yang mengingatkan bahwa 

daerah Kepulauan Riau ini sangat rentan agar mereka tidak menjadi 

korban trafficking. Selain itu ada juga seminar terhadap Korban. Dalam hal 

ini korban diberikan ilmu pengetahuan tentang apa yang harus mereka 

miliki ketika mereka akan ke luar, seperti dijelaskan mengenai keberadaan 

PJTKI yang legal dan tidak legal yang harus mereka perhatikan. 

Sementara itu dalam kaitan dengan Gugus Tugas, Gugus Tugas ini 

merupakan proyek nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

yang dikeluarkan melalui SK Menteri dan tengah diuji coba di 8 kota. Di 

Kepulauan Riau adalah di kota Tanjung Pinang, Batam, dan Karimun. Di 

Jawa Barat adalah lndramayu dan Subang; Di Kalimantan Barat adalah 

Sambas dan Singkawang. Tim Gugus Tugas saat ini tengah berupaya 

melakukan pemutakhiran data lewat internet agar data yang tercatat 

mendekati kenyataan yang ada. 

Dalam skala propinsi baru-baru ini Badan Pemberdayaan 

Perempuan mengundang beberapa instansi terkait untuk membentuk 

gugus tugas yang khusus menangani masalah trafficking. Sebenarnya

gugus tugas ini telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Kepulauan Riau Nomor 218 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Tim 

Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Trafficking Perempuan dan 

Anak Propinsi Kepulauan Riau. Latar belakang munculnya keputusan 

Gubernur tersebut karena trafficking sebenarnya bukan permasalahan 

baru dan sudah menjadi masalah dunia internasional sehingga 

merupakan kasus besar. Dalam bidang hukumnya antara lain meliputi 

Polda Kepulauan Riau, Kepala kantor wilayah hukum dan HAM. 

Sementara Anggota gugus tugas yang berperan sebagai pelaksana 

antara lain adalah Biro Pemberdayaan Perempuan. Sekarang ini masing 

masing bidang yang ada dalam gugus tugas tersebut sedang membuat 

program yang kemuian dikumpulkan dan dihimpun di gubernur. 

233 

Sebelum itu, pada tahun 2004, sebenarnya telah ada Perda 

propinsi tentang perempuan dan anak (anti trafficking) yang merupakan 

inisiatif pemerintah propinsi yang salah satunya juga diperlukan untuk 

kepentingan penguatan penganggaran. Pada saat itu Undang-undang 21 

Tahun 2007 masih berproses. Ketika perda tersebut hampir jadi, 

kemudian di syahkan Undang-Undang 21 Tahun 2007. Oleh karena itu 

bila dibaca isi perda tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang 21 

karena belum mengacu pada perundangan yang lebih tinggi. Menghadapi 

persoalan tersebut, Yayasan Setara Kita menawarkan diri untuk menjadi 

leading organizer yang akan membedah perda tersebut dengan 

mendatangkan beberapa ahli, termasuk perwakilan dari Menko Kesra, 

Kementrian Pemberdayaan, staf ahli DPR yang menangani undang 

undang tindak pidana perdagangan orang, dan lainnya. Pada saat itu 

sebenarnya pihak Yayasan mengundang juga Depdagri, tetapi tidak ada 

yang datang. Kemudian draft Perda tersebut dibedah untuk disesuaikan 

dengan Undang-undang 21. 

Menurut responden dari UIB, yang menjadi masalah dalam hal 

gugus tugas adalah, karena ini program dari pemerintah, maka mereka 

yang menjalankannya tentu karena ditugaskan dalam gugus tugas 

tersebut, sehingga belum tentu memiliki emphaty. Selain itu karena yang

melaksanakannya adalah PNS sehingga emphatynya masih diragukan. 

Padahal berdasarkan pengalaman pendampingan yang dilakukan oleh 

responden dan berbagai referensi yang ada, yang dibutuhkan oleh 

seorang pendamping adalah kekuatan emphaty yang tinggi. Dengan 

demikian efektivitas dari gugus tugas tersebut masih perlu dipertanyakan 

karena orang yang bersangkutan mengerjakan tugas tersebut karena 

diperintahkan, bukan karen a emphaty yang lahir dari diri sendiri. 

Meskipun demikian, diakui oleh responden, Biro Pemberdayaan 

Perempuan Propinsi dan Badan Pemberdayaan Perempuan kota Batam 

banyak melakukan upaya untuk memperbaikinya seperti melalui seminar 

dan pelatihan-pelatihan. Sebagai contoh, Badan Pemberdayaan 

Perempuan melakukan pelatihan untuk tenaga shelter dengan 

memberikan training untuk PNS yang akan di tempatkan di situ. Namun 

tampaknya pelatihan tersebut belum memberikan manfaat yang maksimal 

untuk pengelolaan shelter yang sudah ada. Alasan yang dikemukakan 

adalah adanya keterbatasan pendanaan, padahal anggaran untuk 

trafficking di tingkat propinsi untuk tahun 2009 relatif besar yakni sekitar 3 

milyar rupiah, namun tetap saja pendanaan menjadi masalah. Bagi 

responden tersebut shelter yang dikelola oleh LSM lebih jelas di mana di 

sana tersedia tempat kursus dengan sarana yang memadai untuk 

melakukan pelatihan seperti untuk keterampilan menjahit dan lain 

sebagainya. Memang diakui bahwa Propinsi Kepulauan Riau juga sudah 

berupaya melakukan hal seperti itu, misalnya propinsi sudah melakukan 

pendidikan komputer, bahasa inggris, untuk anak-anak putus sekolah 

selama 1 bulan. Namun karena alasan keterbatasan pendanaan pelatihan 

tersebut hanya bisa dilakukan untuk satu bulan saja, meskipun misalnya 

kebutuhan untuk pelatihan tersebut lebih dari sebulan. Persoalan yang 

muncul dari korban yang dihadirkan di dalam seminar antara lain bahwa 

korban merasa tidak terlayani dengan maksimal padahal sudah ada 

sarananya. Kadang mereka juga merasa sudah dijanjikan sesuatu seperti 

pelatihan dan sebagainya tetapi kenyataannya tidak ada, padahal mereka 

menunggu janji tersebut. 

234

Yang menjadi komplain bagi LSM adalah bahwa pemerintah 

mengajak kerjasama dengan LSM ketika mereka membutuhkan, setelah 

kebutuhannya terpenuhi maka kerjasama pun tidak ada lagi. Padahal bagi 

LSM kerjasama dengan pemerintah tersebut masih dibutuhkan karena 

LSM memiliki kendala dalam kaitannya dengan shelter. Artinya LSM telah 

memiliki shelter untuk menampung korban tetapi tidak punya dana, 

sementara itu pemerintah sebenarnya punya dana untuk itu, sehingga 

diharapkan bahwa melalui kerjasama tersebut LSM dapat menyiapkan 

tempatnya dan pemerintah dapat mengucurkan bantuan dananya melalui 

LSM tersebut. Namun harapan tersebut masih belum terjadi. 

Paparan di atas memperlihatkan masih adanya sikap skeptis dari 

kalangan LSM ataupun Perguruan Tinggi mengenai kemampuan dan 

komitmen aparat PNS dalam menangani masalah trafficking. Hal ini 

tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan introspeksi guna lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam penanganan masalah 

trafficking. lmplikasinya, hal ini dapat dilakukan, antara lain, dengan 

membangun kerjasama yang lebih intens dengan kalangan LSM, 

Perguruan Tinggi, ataupun para pakar dalam upaya meningkatkan 

kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam penanganan trafficking. 

Sejauh ini memang diakui oleh responden bahwa dalam kaitan dengan 

kegiatan penanganan trafficking yang diselenggarakan oleh Badan 

Pemberdayaan Perempuan, LSM selalu diundang khususnya untuk 

kegiatan yang berbentuk seminar dan pelatihan. Tetapi keterlibatan untuk 

melihat langsung yang terjadi di lapangan sedikit sekali. Oleh karena itu 

selain membangun kerjasama dalam untuk peningkatan kompetensi SDM 

aparat juga perlu kerjasama yang lebih intens dengan LSM dalam 

implementasinya di lapangan. Dengan demikian diharapkan dapat 

mengurangi sikap skeptis dari kalangan LSM karena turut terlibat dalam 

realitas lapangannya. 

235

8.2.5. Penanganan Trafficking Oleh Pemerintah Kota Batam 

236 

Dalam rangka menangani korban trafficking yang dijadikan PSK 

dan mengendalikan agar Batam tidak menjadi daerah tujuan trafficking 

yang terkait dengan prostitusi, pemerintah kota dan DPRD telah membuat 

suatu peraturan daerah untuk membentuk Panti Rehabilitasi Non Panti di 

Teluk Pandan. Sebagai tindak lanjutnya Pemda Kota Batam membangun 

semacam lokalisasi yang disebut Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti di 

Teluk Pandan. Lokasinya relatif jauh dan terisolir, jalannya pun rusak. 

Pengelolaan Pusat Rehabilitasi ini diatur dikelola oleh Dinas Sosial. 

Berdasarkan Perda tersebut semua PSK yang semula dipelihara secara 

tersebar kemuian dipusatkan di Pusat Rehabilitasi Sosial tersebut. 

Lokalisasi ini dibangun dengan alasan bahwa dulunya lokalisasi 

yang ada di Batam tersebar secara sporadis di banyak wilayah. Di setiap 

wilayah ada yang membuka 2 atau 3 bar (yang bentuknya warem) yang 

menjadi lokalisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa di setiap kecamatan 

terdapat lokalisasinya. Lokalisasi tersebut kebanyakan berada di wilayah 

hunian penduduk seperti di Tangki Seribu, Melcem, Batu Ampar, dan 

Bukit Samyong. Karena lokalisasi tersebut tergolong kelas bawah 

sehingga ditakutkan mengganggu perkembangan penduduk. Oleh karena 

itu pada tahun 2005 oleh walikota sebelum yang sekarang ini, dibangun 

Pusat Rehabilitasi Sosial Non Panti di Teluk Pandan dengan harapan 

dapat meminimalisasi dan mengontrol populasi PSK. Tujuan sebenarnya 

adalah bahwa mereka yang masuk ke panti ini akan direhab dan 

diharapkan ketika ke luar dari situ ia tidak lagi bekerja sebagai PSK. Jadi 

pembuatan Perda dan pembangunan panti tersebut bukan untuk 

memformalkan kegiatan prostitusi tetapi untuk merehabilitasi, dalam artian 

dengan memberikan beberapa kursus keterampilan. Di situ sudah 

diseiakan gedungnya, perpustakaan mini, koperasi, dan mesjid. Para PSK 

di panti tersebut selain dapat tetap melakukan pekerjaannya juga diberi 

ceramah keagamaan, kursus keterampilan seperti salon, menjahit, dan 

sebagainya. Tetapi kenyataannya, menurut responden DPRD, tidak 

seperti itu karena kegiatan prostitusi tetap ada di sana bahkan masih

dilakukan kegiatan mendatangkan perempuan/PSK dari luar Batam 

seperti Jawa, Kuningan, Pontianak dan sebagainya yang umurnya pun 

masih muda sekitar 19 - 20 tahunan. Menurut responden dari Dinas 

Sosial programnya memang tidak maksimal karena terkait juga dengan 

masalah anggaran. Selain itu yang menjadi persoalan sekarang ini tidak 

mudah juga untuk mendapat pekerjaan di luar, oleh karena itu mereka 

terpaksa bekerja di situ. Konsekuensinya meskipun sebenarnya 

ditargetkan pada tahun 2010 populasinya harus sudah berkurang, tetapi 

realitanya populasinya tidak berkurang, dan bahkan bertambah. 

Dalam upaya memberantas trafficking, di tingkat Pemerintah Kota 

Batam sebenarnya juga sudah ada ketentuan Perda Kependudukan 

nomor 2 Tahun 2001 yang mengisyaratkan bahwa setiap penduduk yang 

datang ke Batam harus memenuhi beberapa persyaratan, sehingga begitu 

para pendatang landing di Bandara Hang Nadiem atau di pelabuhan 

Punggur, mereka langsung dipilah. Mereka yang kelihatan mencurigakan 

langsung diperiksa oleh petugas dari Pemda mengenai tujuan 

kedatangan, kelengkapan surat, dan sebagainya. Jadi bila orang mau 

masuk ke Batam maka harus jelas tujuannya, ada jaminan keluarga atau 

pekerjaan yang disertai bukti. Bila tidak ada maka ia akan dipulangkan. 

Tapi dalam prakteknya selalu saja ada celah untuk dimanfaatkan untuk 

meloloskan orang. Menurut responden dari Dinas Sosial, walaupun di 

Batam punya perda, tetapi perda tersebut memiliki kelemahan di dalam 

implementasinya di lapangan dan juga pengawasannya tidak jalan, 

sehingga masih terjadi permainan uang. Dengan memberi uang 50 ribu 

rupiah saja orang bisa lewat dari pemeriksaan dan masuk ke Batam. 

Sebenarnya kalau sistem pengawasan di pelabuhan dan Bandara sudah 

ketat, maka persoalan trafficking dapat dieliminir. 

Terkait dengan Gugus Tugas, sebagaimana telah dipaparkan pada 

bagian terdahulu, meskipun SK. Gubernur tentang trafficking baru terbit 

pada tahun 2009, tetapi sebenarnya di tingkat kota/kabupaten sudah ada 

penanganannya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Selama ini Dinas 

Sosial selalu menerima kiriman TKI korban trafficking, khususnya dari 

237

Johor dan Singapore dan menampung mereka sementara serta 

memberikan sedikit penyuluhan. Selanjutnya mereka dikembalikan ke 

daerah asal dengan menggunakan dana pemulangan untuk TKI yang 

menjadi korban trafficking yang sudah ianggarkan oleh Dinas Sosial atau 

dana alokasi dari Departemen Sosial. Selain itu Dinas Sosial juga 

menangani banyak korban trafficking yang ditangani polisi yang kemudian 

diserahkan kepada Dinas Sosial. Jadi pada dasarnya kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Dinas Sosial hanya menyangkut pemulangan korban ke 

daerah asal, tidak menyangkut pembinaan, pemberdayaan, dan 

sebagainya. 

238 

Sebelum ada Badan Pemberdayaan Perempuan, leading sector 

yang bertanggungjawab menangani trafficking ini adalah Dinas Sosial. 

Tetapi setelah ada Badan Pemberdayaan Perempuan, karena dalam 

trafficking ini korbannya adalah perempuan, maka yang menjadi leading 

sector adalah Bad an Pemberdayaan Perempuan. 

Dalam rangka pemberantasan trafficking tersebut, pada tahun 2004 

telah dibentuk gugus tugas. Pada saat itu, karena belum ada Undang 

Undang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang), 

konsideran dalam SK pembentukan gugus tugas tersebut hanya 

berpatokan pada Keppres Nomor 87 mengenai eksploitasi dan Kepres 

Nomor 88 mengenai trafficking. Kemudian dengan keluarnya Undang 

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO pada tahun 2007 dan 1 

tahun kemudian disusul oleh keluarnya PP Nomor 69 tentang Gugus 

Tugas yang menginstruksikan untuk membuat gugus tugas, maka pada 

tahun 2009 Pemerintah Kota Batam melakukan revisi terhadap SK 

pembentukan gugus tugas tahun 2004 tersebut. Revisi yang dilakukan 

tidak hanya merevisi PTPPO, artinya tidak hanya menyangkut trafficking 

pidana perdagangan orang tetapi sekaligus memasukan juga unsur 

eksploitasi seksual komersial atau SK. Hal ini dilakukan karena di dalam 

SK yang lama masih mengacu pada Keppres 87 di mana masalah seksual 

komersial belum diakomodir dan bahkan di dalam undang-undangnya pun 

belum ada. Dengan dimasukkan masalah seksual komersial dalam gugus

tugas maka nama gugus tugasnya berubah menjadi Gugus Tugas 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan 

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial. Revisi ini dilakukan 

melalui keputusan (SK) Walikota Batam nomor 166 tentang Pembentukan 

Tim Gugus Tugas Pemberantasan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO) Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 

Karena di dalam SK yang dulu belum ada rencana aksinya maka di dalam 

SK yang baru tersebut tersebut sekaligus memuat Rencana Aksi Daerah. 

Tidak adanya Rencana Aksi Daerah pada SK yang lama karena mengikuti 

prinsip hukum mutatis mutandis (apa yang dilakukan oleh pusat, maka 

dilakukan di daerah) di mana dulu pada tingkat pusat pun belum 

ada/kelihatan rencana aksi tersebut. Baru kemudian setelah keluar PP no 

69 pada tahun 2008-2009 dengan amanat yang jelas, maka dalam SK 

gugus tugas pun dibuat rencana aksinya. Jadi secara substansial 

mekanisme organisasional antara gugus tugas yang lama dan yang baru 

dapat dikatakan sama saja, hanya saja pada gugus tugas yang baru 

ditambahkan dengan masalah eksploitasi seksual dan Rencana Aksi 

Daerah. SK tersebut dibuat di pertengahan tahun 2009 atau pada 

prakteknya dikeluarkan pada bulan Mei 2009, sehingga target kinerjanya 

dimulai akhir tahun 2009, 2010, sampai akhir tahun 2013. Oleh karena itu 

sekarang ini (Juli 2009 ketika penelitian dilakukan) SK tersebut belum 

sempat dijalankan. Sejauh ini tim Gugus Tugas baru belum pernah 

melakukan rapat koordinasi. 

Memang diakui oleh responden dari Badan Pemberdayaan 

Perempuan bahwa tidak ada penyelesaian yang tuntas didalam 

menyelesaikan masalah trafficking ini. Padahal penyelesaian secara 

tuntas itu perlu karena permasalahan trafficking ini sudah terlanjur ada. 

Undang-undang PTPPO sudah lahir tetapi implementasinya di lapangan 

masih perlu rujukan lain seperti perpu atau inpres/keppres, perda dan 

sebagainya. Sementara ini pemerintah daerah Batam belum membuat 

Perda yang menyangkut masalah trafficking, melainkan tentang PSK, jadi 

hanya berdasarkan SK walikota saja. Bagi Badan Pemberdayaan 

239

Perempuan pembuatan Perda tersebut dianggap tidak terlalu effektif, 

karena hanya pemborosan saja, mengingat sudah ada Perda nomor 12 

tahun 2007 dari Propinsi Kepulauan Riau . Jadi sebaiknya langsung 

menjalankan yang sudah ada yaitu dengan masuk ke dalam Rencana 

Aksi Daerah melalui SK Walikota tentang gugus tugas tersebut. 

Menurut responden dari kalangan LSM, sebenarnya kenapa harus 

dilakukan revitalisasi terhadap gugus tugas yang lalu, antara lain, juga 

karena terjadi kemandegan dalam pelaksanaan tugas atau melaksanakan 

aktivitasnya. Salah satu contoh yang paling krusial adalah koordinasi 

lintas sektor tidak berjalan dengan baik. Sementara dalam gugus tugas 

sekarang ini cukup jelas mengenai siapa melakukan apa. Ketika, 

misalkan, ada kasus maka anggota gugus tugas akan membicarakan 

bersama. Kalau misalnya kasus hukum, maka di dalam gugus tugas ini 

ada Polisi dan Jaksa yang menangani masalah hukum tersebut. 

Kemudian bila masalahnya menyangkut masalah rehabilitasi sosial, maka 

ada Dinas Sosial yang bertanggungjawab menanganinya; kemudian bila 

ada pemulangan korban, maka jelas siapa yang bertanggung jawab. 

240 

Revitalisasi gugus tugas baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat 

kota Batam bisa terjadi karena pemerintah Propinsi dan Kotanya cukup 

aktif, di samping karena adanya dorongan dari beberapa LSM seperti 

Yayasan Setara Kita dan LSM Sirih Besar. Selain itu revitalisasi tersebut 

juga mungkin didorong oleh masalah aktual yang dihadapi pemerintah 

daerah seperti harus menampung dan harus meberi makan korban 

trafficking. Jadi inisiatif revitalisasi gugus tugas tersebut lebih karena 

faktor eksternal ketimbang inisiatif pemerintah daerah. 

Yang menjadi leading sektor dalam gugus tugas ini baik menurut 

SK yang dulu maupun yang sekarang tetap Badan Pemberdayaan 

Perempuan. Hanya saja bila dulu level organisasinya masih Kantor yang 

dipimpin eselon Ill, sejak tahun 2007 sudah naik kelas menjadi Badan 

yang dipimpin eselon II. lmplikasinya, dulu lnstitusi Pemberdayaan 

Perempuan mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi karena

dalam birokrasi tidak mungkin Kepala Kantor memerintahkan Kepala 

Dinas, meskipun sudah dituangkan dalam SK Walikota. Oleh karena itu 

diakui oleh responden dari Badan Pemberdayaan Perempuan bahwa 

gugus tugas yang dulu sebenarnya hanya sebatas on paper saja atau 

tidak jalan, kalaupun jalan tetapi tidak optimal. Namun setelah naik kelas 

maka Badan Pemberdayaan Perempuan lebih berani mengambil inisiatif 

seperti, misalnya, dengan membuat FGD untuk revisi pembentukan gugus 

tug as. 

Untuk jelasnya, dalam proses pembuatan SK gugus tugas yang 

baru tersebut Badan Pemberdayaan Perempuan mengundang semua 

instansi terkait, terutama yang terlibat dalam gugus tugas yang lama, 

termasuk aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, lmigrasi 

dan sebagainya. Kemudian membuat seminar kecil 2 hari dan membuat 

FGD untuk masing masing bidang (pokja). Sebagai contoh untuk Pokja 

penegakan hukum maka yang ditunjuk terlibat di dalamnya seperti 

Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, dan LSM. Dalam pertemuan anggota 

gugus tugas juga dibahas mengenai jalan tikus, khususnya oleh aparat 

yang menangani masalah keamanan. Sebenarnya masalah pengawasan 

jalan tikus tersebut tidak menjadi persoalan asal saja pihak yang 

berwenang memiliki komitmen untuk menanganinya. 

241 

Untuk Pokja Kesehatan, Rehabilitasi, Pemulangan, dan lntegrasi 

Sosial maka dipimpin oleh Dinas Sosial, karena memang tugas pokok dan 

fungsinya ada di situ. Dalam Gugus Tugas yang sudah dibentuk, Dinas 

Sosial bertanggung Jawab dan menjadi leading sector untuk pemulangan 

TKI. 

Bila dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing 

instansi yang terlibat dalam gugus tugas, nampaknya cukup 

menggembirakan karena masing-masing instansi cukup menunjukan 

semangat untuk melakukan pemberantasan trafficking. Program-program 

yang disusun oleh setiap bidang dalam gugus tugas meliputi kegiatan 

selama 5 tahun. Keempat Pokja yang ada dalam Gugus Tugas itu yang

menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakannya dan 

mempresentasikannya apa yang menjadi rencana kegiatan jangka pendek 

dalam 1 atau 2 tahun dan apa yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan. 

Masing-masing anggota Pokja Gugus Tugas menyusun program sesuai 

dengan kompetensinya. Misalnya dari Pidum Kejari mempunyai tugas 

khusus untuk penegak hukum, maka dalam untuk pertemuan berkala 

yang menjadi leading sectornya adalah Kejari. Mengenai gugus tugas ini, 

kejaksaan melihatnya sebagai upaya pencegahan bagi terjadinya 

trafficking. Namun demikian dalam pelaksanaannya pihak Kejaksaan 

merasa tidak memahami secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena 

Kejaksaan merupakan lembaga penuntutan, jadi tidak punya upaya 

hukum preventif, sehingga berbeda dengan pemerintah kota, atau 

Kepolisian. Jaksa hanya menangani berkas perkara yang dikirim atas 

nama Kejaksaan, jadi tidak menangani upaya pencegahan. Tugas jaksa di 

dalam Gugus Tugas adalah apabila terjadi proses hukum yang dilakukan 

pihak penyidik maka jaksa wajib berkomunikasi untuk lancarnya 

penanganan perkara. 

Dalam gugus tugas pihak imigrasi masuk dalam kelompok kerja 

bidang pencegahan, bahkan menjadi leading sector untuk Wasdak 

(pengawasan dan penindakan). Hanya saja disayangkan karena yang 

datang ke Gugus Tugas biasanya bukan kepala bidangnya melainkan 

officernya. 

Dalam gugus tugas tersebut skala prioritasnya, sementara ini, 

dalam penanganan trafficking terfokus pada upaya preventif dan 

penanganan korban. Hanya pengembangan untuk penanganan 

korbannya masih sebatas pemulangan dan integrasi sosial, belum bisa 

memberikan therapy atau optimalisasi korban. Padahal kalau melihat 

program kerja di tingkat pusat, korban tersebut harusnya dioptimalisasikan 

seperti disekolahkan. Hal ini terjadi karena di Batam pressurenya cukup 

tinggi. 

242

243 

Untuk anggaran biaya yang timbul akibat melaksanakan SK 

tersebut dibebankan kepada APBO , dalam artian dikomodir dan 

diadvokasi dalam anggaran masing-masing instansi yang menjadi 

anggota gugus tugas, sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak ada 

sentralisasi anggaran secara secara khusus. Untuk mengontrol apakah 

anggaran yang dibutuhkan sudah dianggarkan atau belum di masing 

masing instansi, dimonitor melalui pertemuan-pertemuan periodik yang 

diusahakan dilakukan minimal 3 bulan sekali. 

Bila dilihat dari kronologi pembuatan SK gugus tugas, tampaknya 

rencana aksi pemberantasan trafficking tersebut merupakan inisiatif 

daerah karena dia dikeluarkan sebelum munculnya undang nomor 21 

tentang PTPPO dan Keppres nomor 69 tentang Gugus Tugas. 

Untuk pencegahan trafficking, baik pada Gugus Tugas nasional, 

propinsi, maupun kabupaten/kota yang menjadi leading sektornya adalah 

Oinas Pendidikan (Oepdiknas). lmplikasinya, yang bisa dilakukan adalah 

memasukkan masalah trafficking dalam kurikulumnya, mungkin sebagai 

muatan lokal atau ekstra kurikulum. Hal ini sangat mendasar dan bahkan 

bisa dimulai sejak SO karena dari catatan yang ada para korban trafficking 

menunjukkan bahwa umumnya mereka hanya memiliki pendidikan sampai 

pada tingkat SO. 

Pemosisian Oiknas sebagai leading insitusi dianggap sudah bagus 

oleh Yayasan Setara Kita. Namun untuk pencegahan trafficking tersebut 

selain Oiknas juga harus ada institusi lain yang diprioritaskan yakni 

Disnaker, sementara untuk lintas negaranya adalah lmigrasi, dan untuk 

penindakannya adalah Kepolisian. 

Oalam konteks ini BNP2TKI perlu lebih berperan aktif dalam 

menangani trafficking. Sekarang sudah ada gejala yang bagus di mana 

BNP2TKI sudah mulai melakukan pencegahan. Hal ini tampak di mana 

beberapa waktu yang lalu BNP2TKI melakukan penggerebegan tempat 

penampungan PJTKI di Jakarta yang di situ banyak anak-anak.

Menurut responden dari Yayasan Setara Kita dan juga responden 

lainnya, mengenai penempatan Badan Pemberdayaan Perempuan 

sebagai leading sektor dalam penanganan trafficking di daerah 

sebenarnya tidak jelas reasoningnya, mungkin hanya mengikuti pola yang 

ada di pusat di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi 

leading institution dalam penanganan trafficking. Namun jangan lupa 

selain menyangkut perempuan, masalah trafficking juga menyangkut anak 

yang penangannya untuk perlindungan anak tersebut ada di Depsos. 

Secara kelembagaan, menurut responden dari Dinas Sosial, 

penanganan trafficking ini memang sedikit membingungkan, misalnya 

ketika ada TKI yang dipulangkan dari Johor seharusnya itu menjadi tugas 

Dinas Sosial, tetapi kadang kala karena ketidakjelasan dalam kegiatannya 

malahan Badan Pemberdayaan Perempuanlah yang mengirim stafnya ke 

Johor yang kemudian mendistribusikan dan menampungnya di shelter. 

Padahal seharusnya mereka berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan 

Dinas Sosiallah yang mengirim. Tetapi yang terjadi malah berkoordinasi 

dengan Propinsi sehingga pengirimannya lewat Tanjung Pinang, padahal 

sebetulnya tidak perlu lewat Tanjung Pinang karena bisa langsung lewat 

Batam. Seharusnya para korban tersebut masuk melalui Dinas Sosial 

kemudian di saring melalui interview dan pendataan lainnya. Bila ternyata 

ada korban trafficking, barulah dia dikirim ke shelter dan ditangani oleh 

Badan Pemberdayaan Perempuanlah. Setelah melalui proses 

penanganan di shelter kemudian Badan Pemberdayaan Perempuan 

tersebut berkoordinasi kembali dengan Dinas Sosial untuk penanganan 

kepulangan korban ke daerah asal. Jadi prosedur penanganan semua 

pemulangan korban konsentrasinya harusnya ada di Dinas Sosial, baru 

kemudian bila ada korban trafficking Dinas Sosiallah yang 

merekomendasikan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan. 

Menurut responden dari UIB masalah trafficking ini memang 

merupakan masalah yang tidak pernah selesai, padahal upaya perbaikan 

selalu diupayakan, kemungkinan ada yang salah dalam sistemnya. Untuk 

penyelesaian ini perlu dipertimbangkan apakah masalah pengurusan TKI 

244

ini pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada swasta atau 

pemerintah membentuk satu badan yang khusus menangani masalah TKI 

dan trafficking ini. 

Namun demikian pihak Yayasan Setara Kita melihat bahwa dalam 

kaitannya dengan penanganan trafficking, Badan Pemberdayaan 

Perempuan sudah berada pada rei yang pas (on the rifht track). Mereka 

selalu bertanya atau berkonsultasi dengan Yayasan Setara dalam 

merumuskan ataupun melakukan suatu kegiatan. Dalam hal ini pihak 

Yayasan pun meresponsnya secara positif dengan kesadaran bahwa 

mereka adalah mitra sehingga tidak perlu bertindak menggurui atau 

mengkritik dengan gaya LSM sebagaimana umumnya. Jadi kalaupun ada 

kritik maka selalu dibarengi dengan memberikan solusinya. 

245 

Untuk ke depannya penanganan trafficking ini diharapkan dapat 

dilakukan dengan memaksimalkan Gugus Tugas. Harapannya di dalam 

Gugus Tugas ini dibentuk unit pencegahan yang sangat ketat ketika orang 

masuk ke Batam. Unit ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

petugas lapailgan di Bandara dan Pelabuhan untuk mendeteksi kelompok 

orang yang masuk ke Batam secara tidak jelas (korban trafficking). 

Apabila ditemui, maka petugas tersebut melakukan identifikasi terhadap 

mereka mengenai tujuan mereka datang ke Batam. Dan kalau tujuannya 

untuk bekerja di luar, dapat diminta untuk menunjukkan kelengkapan 

dokumen termasuk job ordemya. Dengan demikian diharapkan dapat 

meminimalisir terjadinya korban trafficking. Di samping itu, untuk 

pencegahan pemberangkatan yang ilegal, penanganan yang lebih ketat 

dari aparatur seperti dari Dinas Sosial, Kepolisian, Angkatan Laut dan lain 

sebagainya juga penting agar tidak membiarkan ketika terjadi pengiriman 

orang melalui jalur tidak resmi. Memang hal ini bisa saja membuka 

peluang baru untuk melakukan pemerasan. Barangkali yang lebih baik 

dengan membentuk satgas yang diperintahkan oleh Gugus Tugas, 

sementara anggota ataupun kontrolnya bisa lintas SKPD.

Satu hal yang penting untuk digarisbawahi adalah bahwa ternyata 

di dalam Gugus Tugas yang sudah dibentuk tersebut masih menyisakan 

persoalan berupa ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung 

jawab dari masing-masing institusi. Hal ini tampak jelas ketika Dinas sosial 

mempersepsikan tugas dan tanggung jawabnya secara berbeda dengan 

Badan Pemberdayaan Perempuan. lmplikasinya, tugas pertama dari 

gugus tugas adalah melakukan penyamaan persepsi mengenai tugas dan 

tanggung jawab serta kewenangan dari masing-masing institusi yang ada 

di dalamnya. Hal ini penting untuk menyelaraskan gerak organisasi 

sehingga berjalan dengan efisien dan efektif. 

8.2.6. Partisipasi LSM dalam Penanganan Trafficking 

Dalam konteks penanganan trafficking yang terjadi di pulau Batam 

terdapat beberapa (sedikit) LSM yang turut berpartisipasi, dan bekerja 

secara sinergis dengan instansi pemerintah. Satu di antara LSM yang 

dapat dikatakan cukup aktif dan secara tidak langsung mendapat 

pengakuan dari beberapa institusi pemerintah yang menangani issu 

trafficking adalah Yayasan Setara Kita. Dalam melakukan kegiatannya 

tersebut Yayasan ini tidak menangani traffickemya langsung, melainkan 

lebih fokus kepada pemulangan korban, dengan alasan bahwa persoalan 

traffickemya sudah ditangani oleh Poltabes Batam. Dalam 

implementasinya Yayasan Setara Kita melakukan pendampingan 

terhadap korban dari mulai proses identifikasi sampai dengan pemulangan 

dan reintegrasi. Meskipun Yayasan ini telah memiliki informasi yang 

lengkap mengenai identitas korban, namun dalam melaksanakan 

pekerjaannya pihak Yayasan Setara Kita selalu berupaya menjaga 

kerahasiaan dari kliennya. Hal ini ianggap penting agar korban yang 

bersangkutan tidak malu ketika pulang di daerahnya. 

Dalam konteks penanganan korban trafficking tersebut Yayasan 

Setara Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah (Badan 

pemberdayaan perempuan), RPK. Bantuan yang diminta oleh pemerintah 

kepada Yayasan Setara Kita biasanya dalam bentuk bantuan anggaran. 

246

Misalnya ketika pihak pemberdayaan perempuan, Dinas Sosial atau 

kepolisian mengalami kesulitan dalam mendanai pemulangan korban dan 

merujuk ke Yayasan Setara Kita untuk membantu, maka pihak yayasan 

akan memberikan bantuan. Sementara ini untuk mendanai kegiatannya 

Yayasan Setara Kita bekerjasama dengan 10M dengan ketentuan bahwa 

setiap pengeluaran yang dikeluarkan untuk menangani korban dilaporkan 

kepada 10M. 

247 

Selain dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Yayasan Setara 

Kita juga bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait 

dalam penanganan trafficking. Sebagai contoh Yayasan Setara Kita 

bekerjasama dengan Poltabes Batam . Ketika ada korban trafficking, 

Yayasan Setara Kita pernah diminta oleh polisi untuk melakukan 

identifikasi. ldentifikasi ini memiliki posisi penting untuk menentukan status 

korban apakah karena trafficking atau bukan. Jadi fungsinya mirip dengan 

masalah pengungsi di UNHCR di mana untuk menentukan seseorang 

menjadi pengungsi maka harus mendatangkan UNHCR. Dalam hal 

trafficking, biasanya institusi pemerintah di Batam mengundang Yayasan 

Setara Kita untuk mengidentifikasi apakah seseorang menjadi korban 

trafficking atau bukan. Dalam hal ini Yayasan menggunakan SF atau 

Screening Form yang dikembangkan oleh 10M dan dijadikan SF nasional 

bagi seluruh mitra 10M. lnstitusi pemerintah setempat sering meminta 

bantuan Yayasan Setara Kita untuk melakukan identifikasi korban dengan 

alasan berbagai kekurangan yang dimiliki instansi pemerintah, baik 

menyangkut jumlah SDM, kualitas SDM, keterbatasan anggaran, dan 

sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut pihak Yayasan Setara Kita 

menawarkan pelatihan untuk melakukan identifikas bagi petugas instansi 

pemerintah. Rencananya hal ini akan dilaksanakan pada tingkat gugus 

tugas. Sementara ini BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan Kota 

Batam) sudah melakukan identifikasi sendiri, demikian juga dengan unit 

PPA kepolisian milik melakukan identifikasi sendiri di shelternya. 

Menurut informan dari kepolisian, sejauh ini hubungan Poltabes 

dengan LSM tersebut dan shelter yang ada cukup baik. Selama ini

Poltabes mendapat informasi yang cukup banyak tentang trafficker dari 

institusi tersebut. Hubungan baik dengan LSM terbangun karena di 

daerah Batam dan Tanjung Pinang sering dilakukan sosialisasi. LSM juga 

sering mengundang dari Poltabes dan atau Polda. 

248 

Kerjasama Yayasan ini dengan Poltabes Batam biasanya 

dilakukan setelah korban di BAP oleh Poltabes dan kemudian butuh 

bantuan untuk proses pemulangan. Dalam hal ini pihak Poltabes 

mengontak Yayasan Setara Kita untuk meminta bantuan untuk 

pemulangan korban mengingat adanya keterbatasan dan sangat 

minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah. Mereka hanya memiliki 

dana pemulangan korban untuk tiket kapal saja. Berdasarkan permintaan 

tersebut, kemudian pihak yayasan dengan bekerja sama dengan 10M 

mendatangi shelter milik Poltabes dan kemudian mengidentifikasi korban 

serta melakukan penilaian untuk memastikan apakah itu betul merupakan 

korban trafficking atau bukan. Kalau yang bersangkutan betul-betul 

menjadi korban trafficking maka pihak Yayasan Setara Kita akan 

berupaya untuk memulangkannya dengan menggunakan dana 

pemulangan yang berasal dari 10M. Adapun besarnya dana untuk 

pemulangan setiap korban sangat relatif, tergantung dari kebutuhan. 

Paling tidak jumlahnya sebesar pengeluaran yang sudah dilakukan 

selama korban berada di shelter. 

Dalam proses pemulangannya ketika ada korban trafficking dari 

suatu daerah, Selama ini proses pemulangan dilakukan sendiri oleh 

Yayasan Setara Kita, langsung berkomunikasi dengan keluarga korban. 

Dalam hal ini Yayasan Setara bekerjasama dengan LSM yang ada di 

daerah asal korban untuk menelusuri alamat dan keluarga si korban 

dengan memberikan file data korban kepada LSM yang bersangkutan. 

Selanjutnya mereka akan menghubungi RT dan keluarganya. Selain itu 

Yayasan Setara Kita juga bekerjasama dengan polsek, polres, poltabes, 

dan muspika setempat yang ada di daerah pengirim yang bersangkutan. 

Hal ini dijadikan pola karena Klien yang sudah dikembalikan oleh Yayasan 

Setara Kita ke daerah asal, selanjutnya akan ditangani oleh LSM

setempat. Mereka biasanya melakukan pemberdayaan dan monitoring 

terhadap klien yang bersangkutan. Kerja sama yayasan setara dengan 

LSM lokal di daerah asal klien biasanya difasilitasi oleh polsek setempat. 

Menurut informan dari Poltabes Batam daerah umumnya korban 

berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, NTB. 

Selama tahun 2005 sampai dengan 2008 korban yang paling banyak 

berasal dari daerah Jawa Barat seperti Subang, lndramayu, relatif merata. 

Hal senada juga diungkapkan oleh informan dari Yayasan Setara Kita 

yang mengatakan bahwa selama ini pemulangan yang pernah dilakukan 

meliputi daerah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Palembang, Padang, dan NTB. Di Sumatera korban yang dipulangkan 

yang paling banyak berasal dari Palembang. Untuk tahun 2005 dan 2006 

yang paling banyak berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk 

tahun 2007, 2008 dan 2009 daerah pemulangan yang paling banyak 

adalah Jawa Barat. Untuk daerah Jawa Barat, mereka yang menjadi 

korban trafficking dan dijadikan sebagai PSK umumnya berasal dari 

daerah lndramayu, dan Subang. Sementara mereka yang dijadikan TKI 

ada juga yang berasal dari Sumedang Cianjur, dan Sukabumi. Untuk 

daerah Jawa Timur mereka yang menjadi korban trafficking 

konsentrasinya lebih banyak dari Surabaya. 

Selain kerjasama di atas, dalam menangani masalah trafficking 

tersebut Yayasan Setara Kita juga bekerjasama dengan pihak Lapas. 

Yayasan Setara Kita secara rutin melakukan pendampingan yakni setiap 

hari Selasa dan Kamis di Lapas. Kegiatan yayasan Setara adalah 

memberikan keterampilan di Lapas, memberikan beasiswa untuk orang 

miskin di Batam, perpustakaan. 

Selain Yayasan Setara Kita, UIB (Universitas lnternasional Batam) 

juga pernah melakukan pendampingan terhadap korban trafficking dengan 

bekerjasama dengan YMKK (Yayasan Mitra Kesehatan Keluarga). YMKK 

sudah memiliki shelter sendiri dan memiliki tempat penitipan anak 

meskipun belum begitu berjalan. Sekarang ini sedang dirintis untuk 

249

kerjasama dengan pihak pemerintahan kota Batam, khususnya Badan 

Pemberdayaan Perempuan tetapi belum ada respons. Konon katanya 

Pemko Batam memiliki 6 shelter, tetapi belum jelas karena belum pernah 

mengunjungi shelter-shelter tersebut. Seperti YMKK mempunyai PPT 

yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Bersalin Kasih lbu di Batam 

Center. Di PPT tersebut sudah ada dokter dan ruang konselingnya juga 

yang selalu siap melayani kapanpun korban datang ke sana. Tetapi 

sekarang PPT tersebut menghadapi kendala karena dia tidak mungkin 

terus didanai oleh rumah sakit tersebut. Meskipun dokternya committed 

dengan masalah trafficking, tetapi lama kelamaan menjadi malu bila harus 

menggantungkan pendanaannya kepada RS tersebut sehingga akhirnya 

berusaha mengajukan berbagai proposal untuk mencari dana dari sumber 

lain, namun hasilnya ternyata tidak maksimal. Bila pemerintah kota Batam 

mau menerima, mereka berniat menyerahkan PPT ini kepada pemerintah 

karena biaya operasional PPT tersebut sangat tinggi yang tidak 

seluruhnya dapat ditanggung oleh pihak Rumah Sakit. Bila disepakati, 

maka Rumah Sakit YMKK akan meninggalkannya dan pemerintah kota 

dapat bekerjasama dengan dokter dari RS tersebut secara langsung. 

8.2.7. DPRD Kota Batam 

Dalam penanganan trafficking DPRD hanya terlibat dalam 

pembuatan perda dan pengawasannya saja. Untuk itu selain dilakukan 

melalui rapat teknis dengan dinas-dinas, DPRD juga melakukan 

pengawasan melalui rapat muspida yang diselenggarakan sebulan sekali. 

Hanya saja dalam pertemuan-pertemuan tersebut tidak pernah 

diungkapkan permasalahan substansial yang dihadapi dalam 

implementasi program. Dari hasil hearing dengan Dinas Sosial laporannya 

Jebih bersifat formal saja. Kemudian dalam programnya belum ada 

program pencegahan trafficking, yang ada hanya program pemulangan 

sehingga yang diminta hanya peningkatan anggaran. 

Untuk upaya melancarkan penanganan trafficking pihak DPRD 

telah menyeiakan anggarannya yang biasanya ialokasikan di bidang 

250

Kesra. Anggaran tersebut ialokasikan berdasarkan pembahasan masalah 

trafficking yang dilakukan di komisi IV DPRD. 

Dalam penanganan korban trafficking prioritas utama adalah 

menangani mereka yang berangkat secara legal. Namun karena ada 

ketidakseimbangan antara in dan outnya termasuk dalam hal anggaran, 

maka penanganannya menjadi tidak maksimal. 

251 

Dari paparan di atas mengindikasikan masih ada 

ketidaktransparanan dari pihak Pemerintah Kota Batam dalam 

mengungkapkan realitas trafficking yang terjadi. Akibatnya anggota DPRD 

tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang trafficking. Hal ini tentunya 

berimbas pada minimnya alokasi anggaran yang diberikan DPRD dalam 

penanganan trafficking. Oleh karena itu untuk solusinya harus dibangun 

koordinasi dan komunikasi yang lebih intens antara Pemerintah Kota dan 

DPRD Batam. 

8.2.8. Masalah Anggaran 

Menurut responden dari DPRD Kota Batam, dalam penanganan 

trafficking ini sudah ada anggaran yang ialokasikan dalam APBD propinsi 

maupun kota, dan perdanya pun sudah ada. Namun menurut responden 

dari Pemberdayaan Perempuan sejauh ini penanganan trafficking oleh 

Pemerintah Kota Batam belum maksimal karena keterbatasan dana. 

Pemerintah kota merasakan bahwa untuk menangani masalah trafficking 

ini tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari APBD melainkan 

harus ada bantuan dari Pusat. Jadi pemerintah pusat seharusnya sudah 

memiliki mapping mengenai permasalahan yang ada di daerah 

perbatasan sehingga dapat mengetahui daerah mana saja yang perlu 

diberi bantuan. Selain itu, menurut responden DPRD Kota Batam, bila 

pemerintah pusat ke daerah "bisanya hanya teriak, tanpa ada follow up". 

Harusnya pemerintah pusat membentuk lembaga khusus yang menangani 

masalah trafficking ini, kemudian bekerjasama dengan pemerintah daerah 

dan menyeiakan kebutuhan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan 

kegiatan programnya. Mungkin pemerintah pusat juga perlu membangun

eberapa sarana rehabilitasi, tidak dibebankan kepada daerah 

seluruhnya. 

Sejauh ini masalah anggaran ini sudah dibicarakan dengan pihak 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Sosial, bahkan 

dengan pihak Departemen Luar Negeri. Namun advokasi anggaran 

tersebut belum mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam menangani 

proses reintegrasi korban trafficking, Badan Pemberdayaan Perempuan 

masih suka minta bantuan dari Dinas Sosial karena dia memiliki anggaran 

dana dekonsentrasi seperti untuk makanan dan atau akomodasi korban 

trafficking. Sebetulnya di dalam anggaran Badan Pemberdayaan 

Perempuan dana seperti itu juga dialokasikan dalam pos operasionalisasi 

shelter, tetapi dananya terbatas. Sebagai contoh untuk tahun 2009 

anggaran yang dialokasikan adalah untuk 125 korban trafficking dengan 3 

kali makan @ Rp 40.000,-/hari. Berdasarkan jumlah tersebut maka setiap 

bulannya hanya di posting sekitar 10 orang korban. Selain itu, karen a 

berdasarkan ketentuan anggaran harus terukur, maka di Badan 

Pemberdayaan Perempuan ada ketentuan bahwa maksimum hanya bisa 

menanggung korban selama 3 hari dan peraturan di shelter maksimum 

adalah 7 hari. Jadi anggaran per bulan yang tersedia di Badan 

Pemberdayaan Perempuan adalah 30 OH, sementara faktanya bisa lebih 

dari itu, karena ada juga korban trafficking yang tinggal sampai dengan 

sebulan lamanya. Jadi bila jumlah korban yang ditangani masih dalam 

batas posting anggaran yang tersedia maka akan ditanggulangi sendiri 

oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, tetapi bila jumlahnya lebih dari itu 

barulah mencari bantuan dari instansi lain yang memiliki budget untuk 

menangani korban trafficking, seperti Dinas Sosial atau dari Yayasan 

Setara Kita dan sebagainya. Bahkan kadangkala bisa juga mengeluarkan 

uang dari kantong pribadi karena sudah komitmen dari aparat Badan 

Pemberdayaan Perempuan. Dalam kaitan dengan bantuan antar instansi, 

dengan adanya Gugus Tugas prosesnya menjadi relatif lebih mudah 

karena pencarian bisa dilakukan melalui komunikasi telepon, kalau tidak 

ada di APBD kota Batam masih bisa mencari ke propinsi. 

252

Menurut responden dari Yayasan Setara Kita, dalam menangani 

trafficking ini harusnya pemerintah memiliki langkah yang lebih panjang 

daripada LSM yang lebih terbatas. Jadi misalnya dalam kaitan dengan 

anggaran, maka pemerintah tidak tepat bicara keterbatasan anggaran, 

lebih tepat kalau itu menjadi keluhan bagi LSM. Karena Undang-undang 

nomor 21 jelas mengamanatkan bahwa pemerintah harus mengambil 

langkah-langkah yang strategis, termasuk dalam hal penganggaran. 

Dengan demikian terkesan bahwa pemerintah sendiri melanggar undang 

undang, karena tidak melaksanakan kewajiban yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 21 yang mengatur tentang perdagangan orang, 

baik itu mengenai pencegahan, penanganan, pemulangan, rehabilitasi, 

pendampingan dan sebagainya. ltu semua menjadi kewajiban dari 

pemerintah, sementara LSM hanya melakukan sebagian kecil yang bisa 

dilakukannya. Tetapi kenyataannya kadangkala posisinya terbalik di mana 

pihak LSM lebih agresif yang ditandai dengan selalu berbicara dengan 

pihak terkait yang menangani trafficking. Menurut LSM ini munculnya 

keterbatasan anggaran pemerintah untuk penanganan trafficking tersebut 

karena tidak adanya komitmen pemerintah untuk menjalankan undang 

undang, karena bila memiliki komitmen terhadap undang-undang tersebut 

maka semuanya bisa dianggarkan. Penganggaran tersebut, baik di 

daerah atau di pusat, bisa dianggarkan dalam anggaran instansi yang 

menjadi leading sektornya, seperti Pemberdayaan Perempuan, Depsos, 

atau Kesra. Ketersediaan dan kecukupan anggaran ini penting, karena 

kekurangan anggaran tersebut berakibat pada tidak optimalnya 

penanganan korban trafficking. 

253 

Yayasan Setara pernah mengadvokasi anggaran untuk 

penanganan trafficking di propinsi Kepulauan Riau dan tampaknya 

anggota DPRD Propinsi cukup responsif. Dalam kaitannya dengan 

anggaran, harapannya dalam pertemuan pertama tim Gugus Tugas ,baik 

di kota maupun propinsi, mereka harus mengadvokasi anggaran dengan 

datang atau minta hearing ke DPRD. Dengan demikian ketika mengajukan 

anggaran untuk penanganan trafficking tidak sulit karena mereka sudah

tahu secara persis.Hal ini penting karena kadang masih ada anggota 

Dewan yang berpendapat bahwa korban trafficking tersebut bukan warga 

Kepulauan Riau sehingga tidak perlu diprioritaskan. 

Sebenarnya masalah besarnya jumlah korban dan kebutuhan 

anggaran penanganan korban trafficking dapat diprediksi yang dalam 

beberapa tahun terakhir ini rata-rata jumlahnya mencapai sekitar 200 

orang per tahun. Dalam konteks peraturan ataupun perundangan masalah 

trafficking tidak terpengaruh oleh trend sehingga berbeda dengan masalah 

TKI B. Misalnya pemulangan TKI B meningkat ketika ada pressure dari 

pemerintah pusat ataupun dari negara tetangga, tetapi trafficking tidak 

terpengaruh oleh hal semacam itu karena mungkin masuknya juga secara 

ilegal sehingga menjadi kasus, sehingga pulangnya pun menjdi kasus 

pula. Namun karena masalah teknis dalam kebijakan APBD maka jumlah 

tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi semua. 

8.2.9. Masalah Koordinasi Dalam Penanganan Trafficking 

Secara institusional, masalah trafficking ini tidak bisa ditangani oleh 

satu instansi yaitu Kementerian Peranan Wanita karena itu merupakan 

masalah lintas sektoral. Hal ini sudah pula disadari oleh para pejabat di 

Batam karena realitanya banyak sektor yang terkait dengan masalah ini. 

Untuk penanganan masalah trafficking koordinasi internal antar 

kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Riau cukup intens. Dari sisi 

kebijakan dan regulasi, apa yang ada sekarang pun dirasa sudah cukup 

memadai. Masalahnya penyelesaiannya harus menyeluruh, bukan hanya 

di Batam saja yang diselesaikan sementara dari daerah asal terus terjadi 

pengiriman sehingga tidak ada habisnya. Oleh karena itu Pemerintah Kota 

Batam memandang perlu melakukan koordinasi lintas daerah. Untuk itu 

bersama dengan propinsi Kepulauan Riau, pada tahun 2008, Pemerintah 

Kota Batam pernah mendatangi 3 propinsi sending dalam trafficking yaitu 

Jawa Barat, Jawa Timur, dan NTB. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batam 

diwakili oleh Kasie Perencanaan Pemberdayaan Perempuan, Kepala 

Kantor Pemberdayaan Perempuan, dan lstri Gubernur Kepulauan Riau 

254

yang juga sebagai anggota DPD. Demikian seriusnya pada saat datang ke 

Jawa Barat, rombongan dari Batam dipimpin langsung oleh Asisten I 

Gubernur. Koordinasi lintas daerah ini, khususnya dengan daerah 

pengirim, dimaksudkan untuk membuat semacam MoU dalam 

penanganan trafficking agar beban sosial di Batam jangan terlalu berat 

bila harus ditanggulangi sendiri. Harapannya dari koordinasi ini adalah 

adanya tanggung jawab bersama antara Batam ataupun Kepulauan Riau 

dengan propinsi sending. Jadi misalnya pihak Kepulauan Riau 

memberikan perlindungan sementara, rehabilitasi kesehatan sementara, 

pendampingan sementara, dan sebagainya, kemudian pihak propinsi 

sending menangani pemulangannya. Selain itu agar pemerintah daerah di 

Jawa (khususnya aparat desa) tidak terlalu mudah memberikan surat jalan 

ataupun surat pindah kepada mereka yang akan bekerja ke Batam. 

Permasalahannya, ternyata tidak mudah di dalam melakukan koordinasi 

dan implementasi antar daerah propinsi tersebut. Dalam birokrasi 

pemerintahan koordinasi mudah diucapkan tetapi susah dilaksanakan, 

mungkin juga bertambah sulit sebagai akibat dari otonomi daerah. 

Sebagai contoh, koordinasi kepada Gubernur Jawa Barat di Bandung 

belum berhasil karena dengan berbagai alasan ternyata Gubernur Jawa 

Barat tersebut kurang menerima fakta dan bahkan cenderung menolak 

realita yang diungkapkan oleh pihak Batam bahwa di Jawa Barat terdapat 

kantong-kantong sending area. Bahkan salah satu kepala dinasnya 

mengatakan bisa saja terjadi bahwa identitas yang bersangkutan 

sebenarnya bukan orang Jawa Barat tetapi memalsukan identitasnya atau 

mengaku dari Jawa Barat. Sementara dari pihak pemda Batam lebih fokus 

pada upaya mencari pemecahan masalah trafficking melalui koordinasi 

antar daerah. Persoalannya ketika dibicarakan masalahnya, daerah asal 

tidak menyiapkan dana untuk menjemput mereka. Oleh karena itu 

terpaksa pihak Pemerintah Kota Batam yang mengeluarkan dana 

mengantarkan para korban. Jadi dalam konteks tersebut, persoalannya 

buat pihak Batam tidak perlu saling berargumentasi, karena sebagai 

pemerintah tentunya memiliki tanggungjawab sosial. Jadi yang perlu 

255

dipikirkan adalah bagaimana menyelamatkan korban trafficking. Namun 

karena dirasakan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi jawa Barat kurang 

responsif, maka koordinasi yang dicoba dibangun oleh Pemerintah Kota 

Batam pun seolah-olah menemui jalan buntu. Dengan datang ke 

Bandung, tadinya, diharapkan bahwa Propinsi Jawa Barat bisa 

memfasilitasi untuk koordinasi dengan daerah kabupaten/kota di 

bawahnya. Karena tidak adanya respons yang positif, berarti Pemerintah 

Kota Batam perlu melakukan koordinasi langsung dengan 

kabupaten/kotanya. Persoalannya dalam melakukan koordinasi tersebut 

tidak mungkin bagi Badan Pemberdayaan Perempuan untuk berkunjung 

berulangkali mengingat adanya keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi 

persoalan tersebut sudah diadvokasi dengan meminta bantuan dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Menkokesra untuk 

difasilitasi agar daerah-daerah yang bersangkutan dapat bertemu. 

Harapannya pemerintah pusat mengadvokasi kepada daerah-daerah yang 

mempunyai mind set seperti itu dengan memberikan penyadaran terus 

menerus dalam pola berfikir para pejabat terkait mengenai pentingnya 

koordinasi dalam penanganan masalah trafficking. Melalui pertemuan 

tersebut diharapkan terjalin kerjasama antara daerah pengirim dan daerah 

penerima sehingga penanganan masalah trafficking bisa lebih efisien dan 

efektif. Memang sudah ada respons berupa kunjungan dari kementerian 

Pemberdayaan Perempuan atau Menkokesra ke daerah pengirim, namun 

sampai sekarang pertemuan antar daerah yang diharapkan tersebut 

belum terrealisasikan. 

256 

Sejauh ini Pemerintah Kota Batam merasakan bahwa koordinasi 

dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sejauh ini lebih responsif. 

Bahkan dinas terkait yang ada di bawahnya sering melakukan komunikasi 

dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Batam. Responsivitas tersebut 

mungkin terjadi karena di Jawa Timur sudah memiliki PPT (Pusat 

Pelayanan Terpadu) yang diposisikan di bawah supervisi Kepolisian dan 

Satpol PP. Untuk Propinsi Jawa Tengah, khususnya Semarang, juga 

dirasakan cukup responsif terhadap upaya koordinasi yang dilakukan

Pemerintah Kota Batam. Hanya masih disayangkan shelter yang 

dikelolanya tertutup untuk publik dan belum menangani masalah 

trafficking, karena ternyata shelternya dikhususkan untuk masalah KDRT. 

Namun bagaimana pun mereka sudah memperlihatkan respons positif 

dalam artian mau mengakomodir apa yang diharapkan oleh pihak Batam. 

Seperti telah dikatakan, untuk koordinasi internal di Batam tidak 

ada masalah. Sejauh ini tidak ada masalah ego sektoral dalam menangani 

masalah trafficking di Batam. Meskipun diakui bahwa masalah advokasi 

anggaran masih belum menghasilkan perubahan. Tapi yang 

mengkhawatirkan adalah terjadinya antiklimaks berupa kebosanan karena 

dari tahun 2004 sampai dengan 2009 jumlah korban trafficking ini tidak 

pernah turun. Bila Badan Pemberdayaan Perempuan terus menerus 

menangani masalah trafficking tetapi jumlah kasusnya tidak juga menurun 

maka dikhawatirkan muncul kejenuhan dan penolakan dari masyarakat. 

Para pejabat terkait dan juga LSM sudah menyadari bahwa Batam 

sebagai daerah perbatasan yang paling dekat dengan Singapore dan 

Malaysia memiliki daya tarik tersendiri bagi orang Indonesia di luar 

Keulauan Riau. Menurut responden dari P4TKI, TKI yang dikirim melalui 

Batam 75 % berasal dari daerah Jawa. Mereka yang berangkat dari 

Batam lebih banyak tujuan ke Singapore ketimbang Malaysia, tapi 

perbedaannya tidak terlalu jauh. Per bulan sekitar 500 sampai 600 TKI 

dikirim ke luar melalui Batam. Banyak orang terbujuk untuk bekerja di 

Malaysia baik sebagai pekerja formal maupun informal, dan yang paling 

murah menuju ke sana adalah melalui Batam. Akhirnya Batam terkena 

akibatnya, sehingga masyarakat Kepulauan Riau sendiri yang seharusnya 

menjadi prioritas menjadi agak terabaikan, padahal di Kepulauan Riau 

sendiri banyak masyarakat pesisir di pulau-pulau yang harus ditangani. 

Oleh karena itu sekarang sudah mulai menjadi tekanan dari pemerintah 

daerah untuk memikirkan masyarakat hinterland. lndikasinya sudah mulai 

tampak di mana sekarang ini sudah mulai muncul pendapat baik dari 

anggota DPRD maupun masyarakat umum (terutama di kecamatan pulau 

pulau yang ekonominya rendah) yang berpendapat "mestinya kan tidak 

257

Batam saja yang bertanggung jawab, pengirimnya juga harus dibebani 

juga tanggung jawab". Sekarang sudah mulai muncul keluhan dari 

masyarakat tempatan "tolonglah urus kita yang ada di tempatan, jangan 

urus lagi orang-orang di perkotaan atau mainland'. Keluhan semacam itu 

tentunya harus diperhatikan karena Badan Pemberdayaan Perempuan 

tidak hanya mengurus masalah trafficking tetapi juga masalah KDRT, 

Pengembangan Ekonomi Produktif, Pengarusutamaan Gender. Jadi 

trafficking itu hanya menjadi salah satu bagian dari satu bidang yang 

besar yang harus ditangani. Selama ini fokus perhatian terlalu diarahkan 

kepada trafficking padahal Pengembangan Ekonomi Produktif untuk 

menunjang keluarga malah kurang diperhatikan. 

Gambar 11. 

Peneliti di 

Yayasan 

Setara 

Kita 

Salah seorang peneliti 

sedang melakukan 

wawancara dengan 

Direktur Eksekutif Yayasan 

Setara Kita di Batam 

Hal yang juga perlu diperhatikan dari paparan di atas adalah bahwa 

dengan adanya otonomi daerah semua orang tidak begitu kelihatan lagi 

semangat kesatuan sebagai NKRinya. Jadi yang muncul adalah ego 

daerah. Hal ini nampak dari pernyataan yang sering dilontarkan baik itu 

DPRD maupun Pemerintah kota Batam yang selalu mengatakan bahwa 

"korban adalah bukan dari kita, sementara kita memberi makan mereka". 

Selain itu sulitnya membangun koordinasi lintas daerah dalam upaya 

menangani masalah trafficking juga memperlihatkan adanya indikasi ego 

daerah. 

Selain adanya koordinasi lintas daerah dengan beberapa daerah 

yang memberikan respons positif, Pemda Batam juga melakukan 

koordinasi lintas negara yakni dengan dengan KJRI dan KBRI yang ada di 

258

Malaysia dan atau Singapore. Yang dimaksud dengan koordinasi lintas 

negara adalah ketika KJRI/KBRI yang ada di Malaysia atau Singapore 

akan memulangkan korban trafficking, maka 2 hari sebelum 

pemulangannya sudah harus mengirimkan fax mengenai data-data korban 

kepada Badan Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sektor 

penanganan trafficking, khususnya yang bestatus TKW karena untuk 

kasus lainnya ditangani oleh Dinas Sosial. Kerjasama ini terbangun 

karena Batam adalah daerah terdekat, sehingga ketika terjadi 

permasalahan trafficking, termasuk buruh migran, maka yang akan 

dihubungi oleh KJRI dan KBRI tersebut adalah Badan Pemberdayaan 

Perempuan Kota Batam. Disadari pula oleh Badan Pemberdayaan 

Perempuan bahwa bila KJRI melakukan pemulangan langsung maka 

dananya akan cukup besar, oleh karena itu mereka transit dulu di Batam 

sebelum kembali ke daerah asal. Jadi ketika ada buruh migran yang 

dipulangkan, maka Badan Pemberdayaan Perempuan akan 

menjemputnya di pelabuhan internasional Batam (di Batam Center). Jadi 

para korban trafficking, sebelum dikembalikan ke daerah asal tidak 

dibiarkan sendiri karena ketika sampai di Batam sudah menjadi 

tanggungjawab dari Badan Pemberdayaan Perempuan. Mereka 

dimasukkan dalam kategori trafficking dan penanganannya diperlakukan 

sebagai korban trafficking, seperti dalam hal penampungan ataupun 

pemulangannya. Mereka diberi perlindungan dengan ditempatkan di 

shelter yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam. Dalam proses 

selanjutnya, Badan Pemberdayaan Perempuan mengidentifikasi pihak 

korban dan menginventarisasi masalah yang dihadapi para TKW tersebut 

untuk mengetahui apakah dia menjadi korban karena tidak dibayar gaji 

atau penganiayaan atau masalah lainnya. Umumnya korban TKW 

tersebut menghadapi masalah tidak dibayar gaji; dianiaya; dan 

diperlakukan tidak sesuai dengan perjanjian baik tertulis maupun lisan. 

Menurut responden dari UIB, kadangkala ada juga korban yang tidak 

dibayar gajinya karena sudah ada kesepakatan antara pengguna jasa 

dengan PJTKinya di mana pihak pengguna melakukan pembayaran di 

259

muka kepada PJTKI yang tidak diketahui oleh pihak korban, sehingga 

pihak pengguna tidak mau lagi membayar gaji kepada korban. Atau bisa 

juga ada kerjasama antara PJTKI dengan penggunanya sehingga 

akhirnya korban harus bekerja terus menerus tanpa digaji. 

260 

Masalah buruh migran korban trafficking ini bila mampu ditangani di 

Batam maka akan ditangani sendiri di Batam dan bila tidak mampu maka 

akan dialihkan ke Tanjung Pinang. Namun demikian untuk TKI resmi yang 

berangkat melalui PJTKI, bila dipulangkan tidak masuk dalam kategori 

trafficking karena sudah sesuai prosedur. Dalam konteks ini mereka 

dikategorikan sebagai TKI B atau TKI bermasalah dan jalur 

penanganannya lain yakni langsung ke Tanjung Pinang. Kategorisasi 

seperti tersebut memang sudah tepat karena menurut kacamata hukum 

bila perjanjian itu merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak (PJTKI 

dan TKI) maka itu sah. Tetapi masalahnya apa di situ ada unsur penipuan 

atau tidak ?, Misalnya iming-iming gaji yang tinggi sehingga korban 

terbujuk karena biasanya yang menjadi korban trafficking tersebut 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak 

mengetahui bila di situ ada unsur penipuannya. Bila ada penipuannya 

maka itu termasuk dalam kategori trafficking, karena meskipun definisi 

tentang trafficking sangat luas termasuk pemindahan dan sebagainya, 

tetapi secara hukum lebih pada terjadinya jual beli orang, ada dana yang 

mengalir di situ, dan ada yang menikmati/mengambil keuntungan dari itu. 

Dalam realitanya relatif sulit untuk menentukan TKI legal atau 

ilegal. Masalahnya ketika berangkat ia pergi secara legal dengan pasport, 

tetapi ketika ia kembali dan pasportnya ditahan atau dibuang oleh 

majikan, sementara si pekerja tidak tahu siapa majikannya, maka menjadi 

sulit dan pulangnya menjadi ilegal karena tidak memiliki pasport. Biasanya 

Badan Pemberdayaan Perempuan sudah mengetahui seseorang sebagai 

korban trafficking karena pihak KBRI sudah mengelompokkannya dan 

memberitahu identitas korban trafficking tersebut dan minta dijemput.

Bila ditelaah tampaknya dalam kasus trafficking tersebut ada faktor 

kesengajaan dengan memanfaatkan ketidaktahuan korban. Dalam hal ini 

Malaysia mempunyai kesalahan dengan memberikan peluang kepada TKI 

untuk masuk ke Malaysia dan bekerja di sana. Sistem kependudukan 

mereka juga kurang bagus sehingga TKI ilegal bisa masuk ke sana, atau 

itu memang sengaja dibiarkan untuk dieksploitasi karena upahnya murah 

dan sebagainya. Namun demikian kesalahannya tidak bisa hanya 

dibebankan kepada Malaysia karena Indonesia juga turut bersalah. 

Sebagai contoh, dari sisi dokumennya banyak terjadi kesalahan antara 

data yang tercantum dalam dokumen dengan kenyataan yang 

sebenarnya. 

Dalam kaitan trafficking ini Batam hanya terkena masalah, karena 

meskipun mereka berangkat lewat Batam tetapi tidak pernah diberikan 

informasi mengenai hal keberangkatan tersebut, sehingga Pemerintah 

Kota Batam tidak mengetahuinya. Sedangkan setelah mereka terkena 

masalah, mereka dikembalikan lewat Pemerintah Kota Batam. Untuk 

mengatasi hal itu Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan koordinasi 

lintas daerah. Seperti telah diungkapkan terdahulu, karena dari data 

korban yang ada yang terbanyak berasal dari Jawa Barat maka Batam 

datang ke Propinsi Jawa Barat untuk melakukan kerjasama. Namun dari 

koordinasi tersebut diketahui bahwa sebenarnya pemerintah daerah di 

daerah asal juga tidak mengetahui bahwa korban yang bersangkutan 

terkirim sampai ke Malaysia. Jadi tampak seperti ada mata rantai yang 

terputus. Oleh karena itu sebenarnya harus ada kejelasan mengenai mata 

rantai dari jaringan pemberangkatannya mulai dari daerah asal, ke daerah 

transit (seperti Batam), sampai ke daerah tujuan. Pemberangkatan 

tersebut pada saat dilaksanakan harus diketahui persis oleh semua pihak 

yang ada dalam mata rantai tersebut. Misalnya bila ada laporannya bahwa 

ia direkrut, kemuian terlapor di Disnaker, kemudian diketahui oleh 

walikota/bupati dan Gubernur mengetahui bahwa dia dikirim lewat Batam 

dan pihak Badan Pemberdayaan Perempuan Batam mengetahui bahwa 

dia dikirim ke suatu tujuan, maka tidak akan menjadi masalah. 

261

lmplikasinya, untuk mengatasinya, dalam mengirimkan TKW harus 

mengikuti jalur yang benar sesuai dengan prosedur yang sudah diatur 

oleh Depnaker dan daerah pengirimnya juga menyiapkan anggaran untuk 

mengantisipasi terjadinya korban trafficking. Untuk kepastian mekanisme 

masalah pengiriman ini tentunya perlu dikemas sesuai dengan regulasi 

yang ada. Dengan demikian dapat dilakukan tindakan pencegahan karena 

pihak Batam tidak hanya tahu ketika sudah ada kejadian korban, 

melainkan sudah mengetahui sebelumnya. Oleh karena itu masalah 

koordinasi lintas daerah menjadi penting karena untuk 

mengatasi/menekan masalah trafficking ini harus merupakan kerja tim, 

termasuk dari daerah asal. 

262 

Dalam konteks pencegahan sebenarnya tidak begitu sulit 

seandainya propinsi, kabupaten/kota sending juga mempunyai gugus 

tugas tindak pidana perdagangan orang sehingga penanganannya 

terpadu. Misalnya untuk tugas pencegahan, maka dalam gugus tugas 

tersebut ditentukan institusi apa yang harus menanganinya apakah di 

dinas pendidikan atau dinas kependudukan atau disnaker, dan 

sebagainya. Karena selama ini daerah pengirim, bahkan pada level 

terbawah seperti RT, RW, Kelurahan, atau Kecamatan, ketika terjadi 

pemulangan korban seringkali mengatakan bahwa dia tidak mengetahui 

bila yang bersangkutan pergi ke Malaysia atau Arab Saudi atau 

Singapore, dan sebagainya. Oleh karena itu tidak heran bila tiba-tiba 

Batam harus menerima korban trafficking yang tidak diketahui asal 

muasalnya. 

Selain itu, melihat permasalahan sulitnya dalam melakukan 

koordinasi lintas daerah propinsi sebagaimana yang dialami pemerintah 

kota Batam, tampaknya dibutuhkan intervensi dan advokasi dari 

pemerintah pusat yang mendorong agar pemerintah daerah pengirim juga 

turut memperhatikan masalah trafficking. Namun demikian advokasi yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat harus melibatkan beberapa kementerian 

terkait. Hal ini penting karena realita yang ada menunjukkan bahwa bila 

satu perwakilan kementerian datang ke daerah Batam atau Propinsi,

maka yang menghadapinya hanya SKPD tertentu saja. Misalkan kalau 

salah satu Deputi Kementrian Pemberdayaan Perempuan datang, maka 

yang menghadapinya hanya kepala Badan Pemberdayaan Perempuan. 

Berbeda dengan masa sebelum otonomi daerah di mana siapa pun yang 

datang maka pucuk pimpinan daerah yang dikunjungi selalu merespon 

dengan baik. Berdasarkan pengamatan Yayasan Setara Kita, Kegagalan 

koordinasi lintas propinsi diakibatkan oleh kurang jelinya pemerintah pusat 

khususnya Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Menko Kesra 

yang tidak pernah melibatkan Depdagri, sementara dalam era otonomi 

daerah ini peran Depdagri sangat krusial. Misalnya bila Dirjen Otonomi 

Daerah datang ke Batam, maka semua mulai Gubernur, Walikota, dan 

Bupati datang menghadap. Sementara ini setiap dilakukan koordinasi 

nasional menyangkut masalah trafficking selama ini tidak pernah terlihat 

adanya pihak Depdagri. Sebagai contoh ketika Yayasan Setara Kita 

terlibat dalam pembuatan SOP/SPM nasional untuk pemulangan korban 

tindak pidana perdagangan orang tidak tampak melibatkan Depdagri, juga 

tidak ada Deplu. Ketika melakukan koordinasi lintas propinsi ke tiga 

daerah yaitu NTB, Jawa Barat dan Jawa Timur pun yang ada hanya dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan dari Menko Kesra, 

sementara dari Depdagri tidak ada. Padahal kalau ada dari pihak 

Depdagri mungkin responsnya akan sangat baik. 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka intervensi pemerintah 

pusat yang dibutuhkan untuk penanganan trafficking mungkin berbentuk 

SKB 4 menteri yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menkokesra, 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Keterlibatan Menteri 

Dalam Negeri ini krusial mengingat secara organisasional pemerintah 

daerah berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian 

diharapkan akan mendapat respons yang baik dari pemerintah propinsi, 

sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi yang pada gilirannya 

dapat mempercepat penanganan masalah trafficking. 

263

8.2.10.Keberadaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO) 

Sebelum lahir Undang-Undang No. 21, penanganan hukum 

masalah trafficking banyak sekali dipertanyakan oleh aparat penegak 

hukum, karena selama ini dalam menangani kasus trafficking tidak 

memiliki payung hukum yang kuat. Dalam prakteknya para penegak 

hukum hanya menggunakan KUHAP dan Undang-undang Tenaga Kerja 

yang tidak diyakini apakah traffickemya dapat dijerat dengan pasal hukum 

yang bersangkutan atau tidak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 

21 aparat penegak hukum sudah mulai menggunakannya dalam 

penanganan kasus trafficking. lmplikasi lainnya adalah bahwa dalam 

Undang-Undang nomor 21 juga diamanatkan untuk membentuk gugus 

tugas nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Dengan begitu cukup 

memperjelas tugas dan tanggung jawab dari masing-masing institusi. 

Hanya saja yang lebih penting sekarang ini adalah sosialisasi dari 

Undang-Undang nomor 21 tersebut di kalangan penegak hukum karena 

sejauh ini belum ada kesamaan persepsi di antara mereka. Pada tingkat 

nasional hal tersebut sudah ada inisiasi, seperti di Kejaksaan Agung 

sudah dibentuk task force trafficking yang tugasnya mungkin melakukan 

sosialisasi ke kejaksaan kabupaten/kota. Demikian juga dengan 

Bareskrim Kepolisian sudah ada task forcenya. Namun pada tingkat 

daerah seperti Batam belum ada pembentukan task force semacam itu. 

Yang paling penting Mahkamah Agung harus juga mempunyai task force 

untuk melakukan sosialisasi kepada para hakim dan pengadilan, karena 

dalam Undang-undang 21 ada salah satu pasal yang mengatakan 

'dibolehkan saksi korban bersaksi di bawah sumpah dan tidak harus 

datang di persidangan' tapi pemahaman di antara mereka sendiri tidak 

seragam. Sebagai contoh kasus, seorang anak harus di datangkan 

kembali dari kampungnya di Jawa Barat oleh Yayasan Setara Kita untuk 

bersaksi di persidangan. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang cukup 

264

mahal termasuk keamanannya. Padahal dalam pasal itu jelas 

diperbolehkan tidak hadir. Keberadaan task force tersebut di MA sangat 

krusial karena sudah biasa terjadi di Indonesia di mana untuk 

memperbaiki kondisi aparat penegak hukum terbawah pun harus ada 

instruksi (fatwa) dari yang paling tinggi. Bila yang mengatakan atau 

mempersepsikan hukum tersebut dari kalangan lain, meskipun dibuka dan 

dibacakan pasal dalam Undang-Undangnya maka tidak akan dihiraukan, 

kecuali kalau hal tersebut sudah diterjemahkan dan disosialisasikan 

secara jelas oleh jenjang yang paling atas. 

265

BAB9 

IMPLIKASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGANPERDAGANGANPEREMPUAN 

9.1. Kelemahan Hukum Positif Dalam Upaya Pencegahan 

dan Penanggulangan Perdagangan Perempuan 

Beberapa tahun terakhir ini, pihak yang berwajib telah banyak 

melakukan tindakan hukum kepada para trafficker dan memproses 

mereka secara hukum serta mengajukannya ke Pengadilan. Namun pihak 

kepolisian, kejaksaan, advokaU pengacara dan pengamat yang peduli 

terhadap masalah perdagangan orang mengeluhkan adanya kendala di 

bidang perundang-undangan yang menyebabkan hukuman yang 

diberlakukan kepada trafficker tidak cukup berat dan tidak menimbulkan 

efek jera bagi mereka. 59 

Menurut Harkristuti Harkrisnowo 60 , pengaturan tentang 

perdagangan orang dalam perundang-undangan Indonesia yang ada, 

dinilai sangat kurang memadai dikaitkan dengan luasnya pengertian 

tentang perdagangan orang sehingga tidak dapat digunakan untuk 

menjaring semua perbuatan dalam batasan yang berlaku sekarang. 

Menurutnya, ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan 

untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan orang walaupun tak 

lepas dari berbagai kelemahan. 

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan 

perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Dilihat dari sudut korban, 

59 Human Trafficking: Upaya Penceghan Dan penanggulangan Terpadu terhadap Perdagangan 

Perempuan, Kasus Batam. Laporan Akhir Tahun 2009, Kegiatan Program lnsentif Bagi Peneliti 

dan Perekayasa, Depdiknas- LIP!. 

60 Harkristuti Harkrisnowo, 2003.0p.cit.

hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan 

anak-anak di bawah umur, termasuk bayi. 

Kelemahan lain dari Pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi 

ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat 

menjaring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk 

kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual, padahal ada bentuk-bentuk 

eksploitasi lain yang menjadikan korbannya sebagai tenaga kerja, 

pembantu rumah tangga, bahkan untuk adposi ilegal anak dan bayi. 

Kendati dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan 

bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan 

anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk -bentuk lain yang 

tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah 

tangga, bahkan untuk perdagangan anak dan bayi tujuannya adalah untuk 

adopsi (dalam hal ini maksudnya adopsi ilegal). 

Permasalahan lain yang berkaitan dengan Pasal 297 KUHP adalah 

tentang batas usia belum dewasa (di bawah umur) bagi anak laki-laki 

yang diperdagangkan. Seperti diketahui, dalam KUHP tidak ada satu 

ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum 

dewasa ataupun usia dewasa. Dalam pasal-pasal yang mengatur tentang 

korban di bawah umur, ada pasal yang hanya sekedar menyebutkan 

bahwa korbannya harus di bawah umur, tetapi ada pula pasal-pasal yang 

secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun, 17 tahun sehingga 

tidak ada patokan yang jelas untuk masalah umur ini. Sementara itu, 

menurut Burgerligh Wetbook (BW), usia belum dewasa adalah di bawah 

21 tahun atau belum menikah, sementara menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia belum dewasa 

adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak juga menyatakan bahwa anak adalah orang yang 

mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum 

pernah kawin'. Di sini dapat ditafsirkan bahwa seseorang di bawah umur 

18 tahun yang sudan kawin berarti tidak masuk kategori 'anak' lagi. Lebih 

267

lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah "seseorang 

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan". Mengenai batasan usia ini harus ada satu ketentuan yang 

tegas agar hanya ada satu pengertian. 

Demikian juga dengan penggunaan pasal 324 KUHP. Pasal ini pun 

sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan 

sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP, 

dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak 

belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan 

telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan, 

apakah berarti pasal ini harus dianggap tidak berlaku lagi, karena hal yang 

diaturnya telah dihapuskan. Seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan 

dengan dihapuskannya perbudakan di Indonesia, karena dalam 

kenyataanya pasal ini memang tidak pernah disinggung apalagi dibahas 

dalam pembicaraan tentang perdagangan manusia. 

Di samping Pasal 297 KUHP, Pasal 324 juga dapat dipergunakan 

untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan orang karena pasal ini 

melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan 

manusia, namun obyeknya disebutkan secara khusus yaitu budak belian 

sehingga keberlakuan pasal ini menjadi sempit sekali. Sesungguhnya 

untuk menjaring para penjual tenaga kerja, pasal ini dapat untuk 

digunakan. Meskipun tentunya mengundang perdebatan tersendiri, 

tidakkah mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berarti 

melakukan penafsiran analogi ataukah hanya sekedar memperluas arti 

kata sesuai dengan perkembangan masyarakat ? 

Dalam kenyataannya, kendala dalam perundang-undangan 

Indonesia untuk masalah perdagangan manusia, tidak hanya mengenai 

hukum materilnya. KUHAP sebagai ketentuan yang mengatur proses 

beracara pidana, ternyata dinilai sudah kurang memadai untuk menangani 

kasus-kasus yang terjadi saat ini, misalnya dalam hal organized crime. 

268

Pengungkapan dan pembuktian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 

sindikat, yang biasanya banyak terjadi dalam hal perdagangan manusia, 

memerlukan ketentuan khusus terutama yang berkaitan dengan para 

korbannya. Harus ada ketentuan yang memberikan perlindungan pada 

mereka, antara lain misalnya dalam hal pemberian kesaksian yang tidak 

harus dilakukan di depan persidangan. Ketentuan ini dibuat dengan 

maksud menghindarkan korban dari tindakan balas dendam organisasi si 

pelaku. 

Sebagai norma baru yang diatur dalam instrumen internasional 

pemberantasan perdagangan orang, maka sudah barang tentu karakter 

dan unsur substansi hukum yang dikandungnya sama sekali norma baru 

dalam hukum positif di Indonesia. Karena itu, tidak diperoleh padanan 

yang konkruen apalagi persis serupa jika dirujuk ke dalam norma hukum 

nasional. Baik hukum pidana yang sudah terkodefikasi dalam KUHP 

maupun hukum nasional lainnya yang tersebar di luar KUHP. Misalnya 

saja rumusan kejahatan perdagangan orang, KUHP tidak memiliki 

padanan yang bisa mengikuti alur normatif dan unsur yang diatur dalam 

Protokol. Bahkan dalam RUU KUHP yang sedang disiapkan sekalipun, 

rumusan kejahatan perdagangan orang versi Pasal 544 RUU KUHP 

sungguh tidak memadai. 

Oleh karena banyak unsur perbuatan yang terabaikan. Pembuatan 

draf RUU KUHP Pasal 544 justru (apabila disahkan) menghilangkan 

sejumlah unsur sehingga jelas hanya kriminalisasi terbatas saja atas 

kejahatan perdagangan orang. 

Rumusan yang serupa dengan Pasal 544 RUU KUHP, ditemukan 

dalam rumusan Pasal 3 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (RUU PTPPO). Dengan demikian, antara RUU KUHP Pasal 544 

dan RUU PTPPO Pasal 3, sating mengambil alih. 

269 

Jika · dibandingkan dengan rumusan dalam Protokol maka secara 

jelas dapat diidentifikasi adanya kelemahan dalam merumuskan

pengertian perbuatan perdagangan orang. lni adalah sumber utama 

dalam meloloskan pelaku kejahatan trafficking. 

Dalam pengertian kejahatan perdagangan orang, sebenarnya, tidak 

memberikan unsur persetujuan (by consent) dari korban. Karena tidak lagi 

dipersoalkan ada atau tidaknya unsur persetujuan korban apabila 

dilakukan bentuk-bentuk modus perbuatan yang dilakukan untuk 

perdagangan orang. Kehilangan elemen ini dalam rumusan pasal akan 

menjadi dalih untuk membebaskan pelaku, karena selalu dikemukakan 

adanya persetujuan korban. 

Karena dalam banyak kasus dan praktek perdagangan orang yang 

muncul di lapangan, pelaku kerapkali berdalih bahwa korban yang 

dibawanya "sudah setuju", sudah ada "kehendak sendiri dari korban", 

"korban mau dan setuju ikuf'. Apalagi jika korbanya adalah anak-anak 

sehingga elemen sudah adanya persetujuan dari korban sudah diterima 

secara normatif tidak diperlukan lagi. Namun, dalam RUU KUHP Pasal 

544, unsur persetujuan ini tidak dieksplisitkan ke dalam pasal 544 RUU 

KUHP. 

270 

Dalam Pasal 544 RUU KUHP, perbuatan yang dilarang dipersempit 

hanya untuk tujuan eksploitasi. Namun tidak secara eksplisit dikemukakan 

eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi seperti dalam Protokol. 

Selain itu, dalam Protokol bukan saja maksud perbuatan 

mengakibatkan atau bertujuan eksploitasi, namun bisa juga terjadinya 

perhambaan dan transfer organ. Oleh karena itu, Pasal 544 RUU KUHP 

mengeliminir banyak unsur dalam Protokol. lmplikasinya, jika tidak ada 

unsur eksploitasi, sebagaimana dalam rumusan RUU KUHP dan UU 

PTPPO, maka bukanlah trafiking. Sedangkan eksploitasi, dalam kasus 

jual beli bayi untuk transfer organ, tidak dapat diidentifikasi eksploitasi atas 

korban. 

Secara umum, hukum nasional di Indonesia belum 

mengintegrasikan seluruh unsur dalam Protokol pemberantasan 

perdagangan orang. Karena itu, kelemahan dalam mengharmonisasikan

- . - 

RUUPTPPO Pasal RUU KUHP Pasal 

Kesaksian palsu, 

menyampaikan alat bukti 

palsu, atau mempegaruhi 

saksi, atau penyerangan atas 

saksi, petugas pengadilan 

Mencegah, merintangi, 

menggag-alkan penyidikan, 

penuntut

kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan derita secara fisik, 

psikologis, dan seksual. 

Dalam UU PTPPO, pemberatan hukuman atas korban anak yang 

diperdagangankan oleh orangtua atau walinya yang sah, dapat dijatuhkan 

hukuman tambahan sepertiga dari pidana maksimum. Terkesan norma 

pemberatasan hukuman itu bermanfaat, namun tidak secara kuat 

mengikat hakim oleh karena hakim dapat mengelak dengan 

menggunakan kata "dapat", yang boleh diterapkan boleh tidak. Sehingga 

tidak merupakan hukum memaksa (imperatif) bagi hakim. 

Pemberatan hukuman ini relevan jika secara sistematis dirujuk 

dengan Pasal 58 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, yang menegaskan bahwa orangtua atau wali atau pengasuh 

anak melakukan segala bentuk penganiayaan, penelantaran, perlakuan 

buruk dan pelecehan seksual, termasuk perkosaan dan atau pembunuhan 

terhadap anak yang seharusnya dilindunginya, maka harus dikenakan 

pemberantasan hukuman. Pasal ini bisa dipergunakan kendati tidak 

secara eksplisit menyebutkan kejahatan perdagangan anak di dalamnya. 

Dalam UU PTPPO, masalah pemulangan (repatriasi) korban 

perdagangan orang hanya diatur dalam satu pasal 44 RUU PTPPO. 

Padahal, dalam totalitas Protokol, masalah repatriasi iatur dalam banyak 

aspek. Sebab, repatriasi bukan saja masalah pemulangan saja, namum 

memastikan bagaimana korban memperoleh kembali hak-haknya atas 

dokumen perjalanan sementara), pengembalian hak-hak pribadinya, 

perawatan sebelum repatriasi, dan perlindungan fisiknya dari kejaran 

sindikat. 

Dengan demikian, norma Pasal 44 ayat (1) UU PTPPO masih 

hampa dan lemah untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi 

korban yang berada di luar negeri. Belum lagi untuk memastikan siapakah 

yang bertindak mewakili atas nama negara di luar negeri. Apakah yang 

mewakili Indonesia adalah KBRI - seperti yang diatur dalam UU No. 37 

Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 

274

sangat diskriminatif terhadap anak, dan membangun konstruksi 

perlindungan yang sama dengan orang dewasa. Suatu pandangan yang 

keliru jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi 

anak (the best interest of the child), pendekatan khusus dalam proses 

pemeriksaan hukum, memosisikan anak bukan pelaku, tidak adanya 

persetujuan anak, ketidakmampuan anak bertindak mandiri, dan berbagai 

kerentanan anak lainnya. 

Bahkan, jika dibandingkan dengan norma lainnya dalam UU 

PTPPO, dapat ditegaskan bahwa UU ini lebih cenderung hanya 

melakukan kriminalisasi saja, namun banyak melupakan aspek 

perlindungan, repatriasi, dan rehabilitasi kepada anak-anak korban 

perdagangan orang. Padahal, secara teoritis pembentukan hukum baru 

dianggap progresif apabila memenuhi beberapa indikator, di antaranya: 

(1) Apakah norma hukum tentang kejahatan perdagangan orang yang 

sudah ada -- jika dibandingkan dengan instrumen/konvensi internasional - 

telah memuat norma hukum baru yang melindungi korban; (2) Apakah 

sudah menciptakan pelayanan standar yang semakin tinggi, sehingga 

memberikan kepastian hukum secara sangat terinci, lengkap, dan tidak 

dapat ditafsir lain atau multi tafsir; Dari UU PTPPO dewasa ini masih 

belum memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak sebagai 

korban perdagangan orang. 

276 

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak anak, maka 

Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang 

termaktub di dalam Konvensi Hak Anak (Lihat Konvensi Hak Anak Tahun 

2000 hal. 121 ). Dalam substansi atau materi Konvensi Hak Anak 

melingkupi segenap hak yang secara tradisional melekat atau dimiliki 

anak sebagai manusia dan hak-hak anak sebagai hak anak yang 

memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Konvensi Hak Anak 

terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal yang berdasar materi hukumnya 

mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak 

oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Materi hukum hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut 

dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak: 

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival right), yaitu hak-hak 

anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak anak untuk 

melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan hak 

untuk memperoleh standar kesehatan yang tertinggi dan perawatan 

yang sebaik-baiknya. 

2. Hak terhadap perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak 

dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari 

diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang telah 

mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi. 

3. Hak untuk tumbuh-kembang (development right), yaitu hak-hak 

anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk 

pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar 

hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan 

fisik anak. 

4. Hak untuk berpartisipasi (participation right), yaitu hak-hak anak 

dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan 

pendapat dalam segala hak yang mempengaruhi anak. 

Ada sejumlah kesenjangan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki 

di masa yang akan datang. Walaupun telah ada peraturan perundang 

undangan yang melindungi anak, perlu ada harmonisasi dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, termasuk menyelaraskan dengan 

standar internasional. 62 Sebagai contoh, usia anak masih berbeda-beda 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam UU Perkawinan, 

selain anak perempuan menetapkan usia 16 tahun sebagai batas 

diperbolehkannya anak perempuan untuk menikah, ada pasal yang 

mengijinkan anak untuk menikah di bawah usia 16 tahun sepanjang 

62 lihat Susanti, B. et al. Hak Anak di Indonesia: Hukum, Kebijakan dan Prakteknya. Laporan 

diberikan kepada UNICEF, 2006; Save the Children. Tinjauan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak 

di Indonesia 1990-2010. Jakarta: Save the Children (2010); Kemensos Rl dan UNICEF. Kajian 

atas Sistem Kesejahteraan Sosial untuk Anak dan Keluarga. Jakarta: Kemensos Rl dan UNICEF , 

2010 

277

mendapat ijin orang tuanya. Pasal ini jelas tidak selaras dengan UU 

Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua menjaga agar tidak terjadi 

pernikahan usia dini. Beberapa instrumen hukum internasional, seperti 

Protokol KHA mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi 

anak belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. 

Penguatan kapasitas penegak hukum juga masih menunjukkan 

kesenjangan karena masih ada aparat penegak hukum yang belum 

memahami, misalnya, UU Perlindungan Anak, UU PTPPO. Penegakan 

hukum juga merupakan elemen yang perlu diperkuat karena walaupun 

banyak kasus perlindungan anak termasuk perdagangan anak yang 

terjadi, masih sedikit kasus yang dibawa ke pengadilan. 

Sementara itu terdapat permasalahan di antara penerapan unsur 

pasal yang ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan dengan Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang, seperti pada tabel berikut: 

278

Tabel 6. 

ldentifikasi Permasalahan Dalam Perdagangan Orang 

Dengan Membandingkan Penerapan Unsur Pasal 

Antara UU 39 /2004 Dengan UU 21 /2007 

No Pasal Dalam UU 34/2004 Permasalahan Yang Pasal Dalam UU 21/2007 Permasalahan Yang 

Muncul Muncul 

1. PASAL 4: 

Orang perseorangan 

dilarang menempatkan 

warga negara Indonesia 

untuk bekerja di luar 

negeri. 

Penjelasan Pasal 4: 

Menempatkan warga 

negara Indonesia dalam 

pasal ini mencakup 

perbuatan dengan 

sengaja memfasilitasi 

atau mengangkut atau 

memberangkatkan warga 

negara Indonesia untuk 

bekerja pada Pengguna 

di luar negeri baik dengan 

memungut biaya maupun 

tidak dari yang 

bersangkutan. 

PASAL 1: 

Perdagangan Orang 

adalah tindakan 

perekrutan, 

pengangkutan, 

penampungan, 

pengiriman, pemindahan, 

atau penerimaan 

seseorang dengan 

ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, 

penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan dan 

penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan uang 

atau memberikan bayaran 

atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan 

dari orang yang 

memegang kendali atas 

orang lain tersebut, baik 

yang dilakukan di dalam 

negara maupun antar 

negara, untuk tujuan 

ekspolitasi atau 

mengakibatkan orang 

tereksploitasi. 

279 

Perekrutan (gugus tugas 

pencegahan dan 

penanganan Tindak 

Pidana Perdagangan 

Orang) 

Perekrutan adalah 

tindakan yang meliputi 

mengajak, 

mengumpulkan, 

membawa, atau 

memisahkan seseorang 

dari keluarga atau 

komunitasnya.

No Pasal Dalam UU 34/2004 Permasalahan Yang Pasal Dal m UU 21/2007 Permasalahan Yang 

Muncul a Muncul 

2. Pasal34: 

(1) Proses perekrutan 

didahuJui dengan 

memberikan 

informasi kepada 

caJon TKJ sekurangkurangnya 

tentang: 

a. tala cara 

perekrutan; 

b. dokumen yang 

diperlukan; 

c. hak dan kewajiban 

caJon TKJ/TKJ; 

d. situasi, kondisi, 

dan resiko di 

negara tujuan; dan 

e. tala cara 

perlindungan bagi 

TKI. 

(2) Jnformasi 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1), disampaikan 

secara Jengkap dan 

benar. 

(3) Jnformasi 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2), wajib 

mendapatkan 

persetujuan dari 

instansi yang 

bertanggung jawab di 

bidang 

ketenagakerjaan dan 

disampaikan oJeh 

peJaksana 

penempatan TKJ 

swasta. 

Penjelasan Ayat (2): 

Agar informasi dapat 

diterima secara benar 

oJeh masyarakat, harus 

digunakan bahasa yang 

mudah dipahami 

Sampai dengan saat ini 

beJum ada data tentang 

perekrutan diJakukan oleh 

PPTKIS (PJTKI sebeJum 

keluar UU no 39 

tahun2004) melaJui Dinas 

Tenaga Kerja di daerah 

perekrutan, dalam arti 

CaJon TKJ yang berminat 

untuk kerja ke Luar 

Negeri belum diberikan 

sarana/ fasiJitas untuk 

mendaftarkan diri ke 

Dinas tenaga Kerja 

Setempat. 

Penyuluhan yang 

dilakukan dalam rangka 

untuk merekrut CaJon TKI 

dan memberikan 

informasi awal juga tidak 

pernah di berikan. 

280 

Apa perbedaan yang 

dimaksud perekrutan 

daJam UU no 39 tahun 

2004 dengan perekrutan 

yang dimaksud daJam UU 

21 tahun 2007. 

DaJam kontek 

perdagangan dan 

penempatan TKJ, yang 

menjadai objek 

perekrutan adaJah samasama 

orang, orang yang 

menjadi objek untuk di 

perdagangkan dan orang 

yang dijadikan sebagai 

komoditi eksport yang 

sangat menjanjikan 

terJebih dari seJisih 

remitens yang ada 

selama TKJ bekerja di luar 

negeri, ada pihak yang 

menerima keuntungan, 

apakah itu orang 

perseorangan dan juga 

termasuk Negara 

menikmati keuntungan 

tersebut.

No Pasal Dalam UU 34/2004 Permasalahan Yang Pasal Oalam UU 21/2007 Permasalahan Yang 

Muncul Muncul 

3. Pasal35: 

Perekrutan calon TKI oleh 

pelaksana penempatan 

TKI swasta wajib 

dilakukan terhadap calon 

TKI yang Ielah memenuhi 

persyaratan: 

Penjelasan Pasal 35: 

Dalam prakteknya TKI 

yang bekerja pada 

Pengguna perseorangan 

selalu mempunyai 

hubungan personal yang 

intens dengan Pengguna, 

yang dapat mendorong 

TKI yang bersangkutan 

berada pada keadaan 

yang rentan dengan 

pelecehan seksual. 

Mengingat hal itu, maka 

pada pekerjaan tersebut 

diperlukan orang yang 

betul-betul matang dari 

aspek kepribadian dan 

emosi. Dengan demikian 

resiko terjadinya 

pelecehan seksual dapat 

diminimalisasi. 

a. berusia sekurangkurangnya 

18 (del a pan 

belas) tahun kecuali 

bagi calon TKI yang 

akan dipekerjakan 

pada Pengguna 

perseorangan 

sekurang-kurangnya 

berusia 21 (dua puluh 

satu) tahun; 

b. sehat jasmani dan 

rohani; 

c. tidak dalam keadaan 

hamil bagi calon 

tenaga kerja 

perempuan; dan 

d. berpendidikan 

sekurang-kurangnya 

lulus Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama 

(SLTP) atau yang 

sederajat. 

281 

Ketika UU 21 tahun 2007 

dibuat, tujuan yang utama 

adalah untuk mencegah 

terjadi perdagangan, 

Apakah dengan adanya 

pelanggaran dalam 

sistem perekrutan 

sebagaimana dimaksud 

dalam UU 39 tahun 2004 

tidak cukup untuk 

menjerat para pelaku 

trafiking (trafiker), dan 

tidak sekedar sebagai 

pelaku pelanggar uu 39 

tahun 2004 yang mampu 

berdalih bahwa 

perekrutan hanya sebatas 

perekrutan belum dapat 

dikatakan sebagai 

pelanggaran penempatan 

sebagaimana dimaksud 

dalam pasal102 UU 39/ 

2004. 

Namun dalam uu 21 I 

2007 sudah jelas bahwa 

serangkaian tindakan 

yang dimaksud dalam 

pasal1 UU 21/2007 

merupakan perdagangan 

orang, dan usaha untuk 

mencegah terjadinya 

perdagangan (diulangi) 

untuk mencegah tindak 

pidana perdagangan 

orang ... tidak berarti 

perbuatan yang dilakukan 

oleh trafiker harus 

terpenuhi sampai tuntas 

terjadinya ekploitasi baru 

para penegak hokum 

dapat menjerat dan 

menerima pelaku sebagai 

trafiker ...

No Pasal Dalam UU 34/2004 

Permasalahan Yang 

Permasalahan Yang 

Pasal Dalam UU 21/2007 

Muncul Muncul 

4. Pasal36: Belum ada diketemukan Jika yang terjadi terus 

(1) Pencari kerja yang Peraturan Menteri yang menerus perekrutan 

berminat bekerja ke dikeluarkan sesuai dlakukan (sengaja) 

luar negeri harus dengan perintah Pasal 36 dibiarkan dengan 

terdaftar pada UU 39 tahun 2004 ini dilakukan tanpa 

instansi pemerintah pengawasan dari 

kabupaten/kota yang pemerintah dan dibiarkan 

bertanggung jawab di tanpa peraturan yang 

bidang telah ditetapkan tidak 

ketenagakerjaan. kunjung terbit, maka tidak 

(2) Pendaftaran pencari dapat dipungkiri bahwa 

kerja sebagaimana man usia sebagai objek 

dimaksud pada ayat yang perdagangan masih 

(1 ), dilakukan sesuai akan terus berlangsung. 

dengan Peraturan 

Menteri. 

5. Pasal37: Dengan belum adanya 

Perekrutan dilakukan oleh Peraturan Menteri tentang 

pelaksana penempatan perekrutan/ pendaftaran 

TKI swasta dari pencari Calon TKI di lnstansi 

kerja yang terdaftar pada pemerintah yang 

instansi pemerintah bertanggungjwab dalam 

kabupaten/kota yang bidang ketenagakerjaan ( 

bertanggung jawab di Disnakertrans) apakah 

bidang ketenagakerjaan artinya orang 

sebagaimana dimaksud perseorangan 

dalam Pasal36 ayat (1). diperbolehkan melakukan 

perekrutan tanpa melalui 

Penjelasan Pasal 37 DISNAKERTRANS 

Ketentuan dalam pasal ini sebagai pihak yang 

berarti bahwa pelaksana diberikan wewenang 

penempatan TKI swasta untuk menerima 

tidak dibenarkan pendaftaran bagi calon 

melakukan perekrutan yang berminat. 

melalui calo atau sponsor 

baik warga negara 

Indonesia maupun warga 

negara asing 

9.2. Praktek-Praktek Terbaik Internasional 

Sejumlah upaya anti-perdagangan yang inovatif tampak selama 

persiapan Laporan Perdagangan Manusia 2004 (TIP 2004 - Trafficking in 

Persons 2004) serta dalam kemitraan Departemen Luar Negeri dengan 

pemerintah-pemerintah negara asing dan organisasi-organisasi 

internasional dan non pemerintah sepanjang tahun. Banyak dari upaya 

upaya ini memperlihatkan cara-cara memerangi perdagangan secara 

bekelanjutan dengan biaya rendah. Aktivitas-aktivitas dan program- 

282

program ini dikenal sebagai praktek-praktek terbaik karena inovatif dan 

kreatif; mereka membuat perbedaan positif dan nyata; mereka 

memungkinkan; dan mereka mempunyai potensi untuk ditiru di tempat 

lain. Berikut ini diuraikan beberapa contoh upaya anti-perdagangan orang 

yang dilakukan di beberapa negara: 

Mengurangi Pariwisata Seks. Pemerintah Panama telah membuat 

sebuah undang-undang anti-perdagangan baru yang menangani 

perdagangan dalam konteks pornografi anak, pariwisata seks, dan 

penggunaan internet. Di antara keistimewaan-keistimewaan lain, undang 

undang ini mewajibkan pesawat terbang, agen-agen wisata, dan hotel 

hotel untuk memberi informasi tertulis kepada pelanggan tentang larangan 

dalam undang-undang baru. 

Menahan Korban-korban Potensial. Pemerintah Colombia telah 

memberi wewenang kepada Departemen Keamanan Administratif 

(Department of Administrative Security/DAS) untuk mengidentifikasi dan 

mendekati wisatawan outbound yang potensial menjadi korban-korban 

perdagangan di lapangan udara sebelum mereka melakukan 

penerbangan internasional. Petugas DAS mencoba untuk 

menginformasikan kepada korban-korban potensial tentang risiko 

perdagangan dan penipuan dalam tawaran pekerjaan. Pada tahun 2003, 

sembilan korban potensial telah diyakinkan bahwa tawaran pekerjaan 

mereka penuh dengan penipuan dan mereka diyakinkan untuk tidak 

melanjutkan penerbangan internasional. 

Kerja Sarna antara Negara Transit dan Tujuan. Pemerintah ltalia 

telah memberikan dana untuk "Project Textilia 2000" kepada Pemerintah 

Maroko, untuk mendanai proyek-proyek mikro di daerah sekitar 

Khourigba, yang terkenal dengan keterlibatannya dalam emigrasi gelap ke 

ltalia. Proyek ini dimaksudkan untuk memberikan pekerjaan yang 

menguntungkan di Maroko yang akan mencegah korban dari bahaya 

diperdagangkan. Untuk korban yang sudah ada di ltalia, undang-undang 

anti-perdagangan baru negara ini membuat sebuah kategori budget 

283

terpisah untuk program bantuan untuk korban, dan 70% dari budget itu 

didapat dari pemerintah pusat sementara 30% sisanya didapat dari 

pemerintah regional dan lokal. 

Sasaran kepada Perdagangan Seks. Pengadilan Kota Madrid 

pada bulan Januari 2004 mengumumkan sebuah upaya komprehensif 

untuk memerangi prostitusi dan perdagangan manusia. Rencana ini 

meliputi pencegahan, pelatihan, bantuan untuk korban, dan tindakan polisi 

terhadap pengguna. Berdasarkan prinsip, cara terbaik untuk memerangi 

perdagangan manusia untuk ekspolitasi seks adalah dengan 

memfokuskan pada pengguna dan korban, upaya ini ditiru Pemerintah 

Sweden dalam mengembangkan perangkat penegakan hukum. 

Memerangi Praktik-praktik Tradisional. Trafficker yang biasa 

dilakukan orang Afrika dalam "pengangkatan anak" memberi kontribusi 

langsung dalam perdagangan manusia. Perdagangan anak dimulai 

dengan kesepakatan pribadi antara pelaku perdagangan dan anggota 

keluarga, yang terdorong oleh kondisi ekonomi keluarga yang 

memprihatinkan serta nafsu pelaku akan keuntungan dan tenaga kerja 

murah. Kepada keluarga, khususnya yang mempunyai mata pencarian di 

bidang agrikultur, dikatakan bahwa anak mereka akan mendapat 

pendidikan dan belajar berdagang. Namun dalam semua kasus, anak 

diperdagangkan untuk kerja paksa domestik, pengasong, atau eksploitasi 

seks. Sebagai jawaban, Pemerintah Ghana melakukan "Operation Bring 

Your Children Home" untuk meminta agar orang tua yang menjual anak 

mereka pada pelaku untuk membawanya pulang kembali dan sebagai 

gantinya mendapat bantuan usaha, pelatihan kerja, fasilitas kredit mikro, 

serta bantuan biaya sekolah dan seragam. Untuk membangkitkan 

kesadaran publik pada progam ini, polisi Ghana melakukan pertemuan 

pertemuan informal di pemberhentian truk yang besar di Accra serta 

memberikan pemahaman pada para sopir dan memberangkatkan 

perwakilan serikat pekerja untuk mengidentifikasi korban-korban 

perdagangan. 

284

Menyita Dana untuk Mendukung Program Anti-Perdagangan. 

Pendanaan untuk program anti-perdagangan tidak diprioritaskan di 

banyak negara, khususnya mengikuti perubahan saat ini yang 

memprioritaskan pada pada program-program anti-terorisme. Di Jerman, 

State of Baden-Wuerttemberg menggunakan dana yang disita dari operasi 

perdagangan untuk membiayai investigasi masa depan. 

Menghubungkan Para Diplomat, Berbagi lnformasi. 

Kementerian Perhubungan Luar Negeri (The Ministry of Foreign 

Affairs/MFA) Republik Dominika telah membuat empat "jaringan anti 

perdagangan" di antara para diplomat dalam konsulat dan kedutaan besar 

di negara-negara yang merupakan tujuan utama perdagangan wanita 

Dominika. Ada sebuah jaringan kerja di Amerika Tengah, Karibia, Amerika 

Selatan, dan Eropa. Para diplomat secara pro aktif mencari isu-isu 

perdagangan. Mereka bekerja dengan pemerintah setempat dalam 

mengidentifikasi dan membantu korban-korban dari Dominika 

(kebanyakan dari mereka melarikan diri dan meminta perlindungan ke 

konsulat), mengumpulkan informasi tentang pola perdagangan, dan 

mengidentifikasi pelaku. lnformasi ini dilaporkan kembali pada kantor 

hubungan urusan konsuler MFA dan dibagi dengan sekutu-sekutu 

Republik Dominika dalam upaya anti-perdagangan. 

Menggunakan Perangkat Peraturan, lnspeksi, dan Pelatihan. 

Pemerintah Filipina mengatur dan menyelenggarakan inspeksi mendadak 

maupun rutin ke 1.317 agen tenaga kerja ekspor yang terdaftar; termasuk 

memberikan pelatihan dan tes keterampilan untuk tenaga kerja ke luar 

negeri sebelum mereka meninggalkan negara itu. Para petugas Layanan 

Luar Negeri Filipina dilatih, dan dalam beberapa kasus dilibatkan secara 

aktif dalam mencari tempat tinggal dan memulangkan korban 

perdagangan Filipina. Orang-orang Filipina juga melakukan pelatihan 

untuk pemerintah negara lain, termasuk Indonesia dan Vietnam tentang 

bagaimana meningkatkan perlindungan tenaga kerja migran mereka. 

285

Para Korban Menerima Perlindungan Diplomatik. Kementerian 

Luar Negeri Indonesia mengoperasikan tempat singgah di kedutaan besar 

dan konsulatnya di sejumlah negara, termasuk Malaysia, Singapura, 

Saudi Arabia, dan Kuwait. Selama setahun terakhir, perlindungan 

diplomatik ini melindungi ribuan penduduk Indonesia yang potensial 

menjadi korban perdagangan. Misi diplomatik Indonesia, dalam koordinasi 

dengan agensi pemerintah lain, juga membantu pemulangan. 

286 

Memerangi Perdagangan Anak Joki Unta. Pemerintah Uni Emirat 

Arab memulai sebuah trafficker inovatif untuk secara efektif 

mengidentifikasi dan menyelamatkan anak-anak yang diperdagangkan 

dari Asia Selatan untuk menjadi joki unta di gelanggang pacuan UAE. 

Kebanyakan dari anak-anak ini diperdagangkan melalui penggunaan 

dokumen-dokumen palsu dari negara asal mereka yang niemperlihatkan 

umur yang lebih tua dan orang tua palsu yang menemani anak-anak itu ke 

UAE. Dengan menggunakan tes DNA sejak Januari 2003, penguasa UAE 

menguji 446 anak dan mengungkap 65 permintaan palsu menjadi orang 

tua oleh para pelaku yang membawa anak-anak ini ke UAE. Pada tahun 

2003, lebih dari 250 anak dari Bangladesh dan Pakistan diidentifikasi dan 

dikembalikan ke negaranya; kebanyakan dari pelaku itu ditahan dan 

dituntut. Negara-negara lain di Teluk mengadopsi tes DNA untuk anak joki 

unta dan orang yang mengaku sebagai orang tua mereka.

BAB 10 

PENUTUP 

Perdagangan orang, mencakup perdagangan perempuan dan anak 

merupakan bentuk baru perbudakan di jaman modern, yang harus dilawan 

dan diberantas, merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan 

mendesak seluruh komponen bangsa karaena terkait erat dengan citra 

bangsa Indonesia di mata internasional. Suatu tantangan bagi Indonesia 

untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan. Tidak dipungkiri 

bahwa di negara-negara tertentu, perdagangan orang bahkan dijadikan 

sebagai bagian kebijakan politik perburuhan cheap labour yang 

dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung 

dieksploitasi. 

Permasalahan perdagangan orang memang merupakan 

permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak terlepas dari faktor 

faktor ekonomi, sosial-budaya dan politik yang berkaitan dengan proses 

industrialisasi dan pembangunan serta globalisasi dunia. Masih tingginya 

angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah, rendahnya 

tingkat pendidikan, tradisi menikah usia dini, rentannya nilai-nifai keluarga 

serta tingginya kesenjangan ekonomi, membuat masyarakat Indonesia, 

khususnya perempuan dan anak, kian rentan terhadap tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO). lni terbukti dari meningkatnya jumlah 

korban, kendati belum ada angka-angka yang akurat tentang jumlah 

korban sesungguhnya, mengingat jumlah kasus ini merupakan fenomena 

gunung es yang berarti gambaran yang sebenarnya jauh lebih besar dari 

apa yang dilaporkan, namun dari laporan kepolisian dan beberapa 

lembaga yang menangani korban, jumlah kasus yang didampingi cukup 

tinggi.

Adanya penempatan TKI ke luar negeri sering menjadi modus 

tindak pidana perdagangan orang (TPPO) , terbukti data Migrant Care 

tahun 2009 memperlihatkan bahwa dari 450.000 TKI, 46% di antaranya 

terindikasi kuat telah menjadi korban TPPO. Hal demikian memperlihatkan 

semakin meningkatnya jumlah korban TPPO, sehingga perlu penanganan 

yang serius, profesional dan berkesinambungan . Oleh karena itu berbagai 

upaya telah dan sedang dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan 

baik di pusat maupun di daerah yang tergabung dalam gugus tugas serta 

berbagai lembaga nasional maupun internasional, baik di tingkat nasional 

maupun internasional untuk memerangi kejahatan perdagangan 

perempuan, melalui upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan 

perdagangan perempuan. 

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di 

bidang perlindungan perempuan dan anak, menunjukkan tingginya 

komitmen pemerintah terhadap permasalahan ini. Salah satu langkah 

besar yang telah diambil pemerintah adalah terbitnya Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi, dan kemudian dilengkapi dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme 

Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 

tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa 

Peraturan Menteri dan Peraturan Kapolri untuk memberikan landasan 

operasional dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan 

anak. Disamping itu, dari aspek kelembagaan, saat ini telah terbentuk 18 

Gugus Tugas Tingkat Provinsi dan 69 Gugus Tugas Tingkat 

Kabupaten/Kota. 

Reformasi kebijakan dan perundang-undangan sistem perekrutan 

dan penempatan nasional yang menjamin tepatnya perlindungan hak 

asasi dan hak ketenagakerjaan secara ekstensif masih dimaksimalkan. 

288

Untuk tujuan ini rencana untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia akan digunakan sebagai pintu masuk. Perlu dilakukan langkah 

langkah hukum yang tegas terhadap para pelaku pelanggaran hak asasi 

dan hak ketenagakerjaan. Undang-undang yang relevan seperti Undang 

Undang Nomor 34 Tahun 2004, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 

mengenai Anti Perdagangan Manusia dan pelbagai Peraturan Menteri 

mengenai migrasi tenaga kerja, dapat menjadi landasan bagi 

terpenuhinya jaminan hak asasi dan ketenagakerjaan pekerja mig ran. 

Pencegahan TPPO juga telah diintensifkan melalui penerapan 

kebijakan perlindungan TKI di luar negeri yang dikoordinasikan oleh 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang meliputi 4 (empat) 

kebijakan utama, yaitu: kerjasama luar negeri (bilateral, regional dan 

multilateral); penempatan atase tenaga kerja; pemberian bantuan hukum 

dan pembelaan atas pemenuhan hak TKI; dan program asuransi TKI. 

Tantangan ke depan adalah implementasi kebijakan tersebut, terutama 

penerapannya di daerah-daerah kantong TKI. 

10.1. Kesimpulan 

289 

Berbagai masalah yang dihadapi daerah-daerah dalam hal 

pencegahan dan penanganan TPPO pada umumnya terkait dengan 

masalah mendasar, yaitu kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja 

di daerah, serta letak geografis (untuk daerah perbatasan, seperti 

Kalimantan Barat, dan daerah kepulauan seperti Kepulauan Riau) yang 

turut membuka peluang terjadinya TPPO. Di samping itu, masalah 

lemahnya sistem administrasi kependudukan dan ancaman perdagangan 

orang yang berkedok peluang kesempatan kerja, juga turut menambah 

serangkaian masalah TPPO di lapangan. 

Oleh karenanya upaya pencegahan lebih diutamakan, karena 

diyakini lebih efektif dan efisien dibanding untuk penanganan korban yang 

membutuhkan biaya sosial ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu 

upaya pencegahan dan kewaspadaan dini perlu ditingkatkan melalui

erbagai dialog, sosialisasi, advokasi serta komunikasi informasi dan 

edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan 

dampak perdagangan. 

Upaya pencegahan lainnya adalah melalui penerapan Kebijakan 

administrasi kependudukan yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Dalam Negeri dalam bentuk 3 (tiga) kebijakan utama, yaitu pemutakhiran 

data kependudukan di seluruh kabupaten/ kota, penerbitan NIK, dan 

penerapan e-KTP. Kementerian Dalam Negeri juga sepakat untuk 

mendukung upaya-upaya pemberdayaan bagi korban TPPO, melalui 

pemanfaatan anggaran program nasional pemberdayaan masyarakat 

(PNPM) dan alokasi dana desa (ADD). Kreativitas dan langkah proaktif 

daerah dalam mengakses pemanfaatan anggaran tersebut perlu diperkuat 

dan ditingkatkan. 

Komitmen memerangi perdagangan orang melalui berbagai upaya 

pencegahan, rehabilitasi dan reintegrasi korban, pengembangan norma 

hukum serta penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan 

berkelanjutan. Moto "pelaku TPPO harus ditindak agar tidak merusak 

bangsa" selalu menjadi arah bijak dalam memerangi perdagangan. 

Komitmen untuk penghapusan perdagangan orang juga dilakukan secara 

lebih terencana dan terintegrasi dengan upaya mengatasi kemiskinan, 

pengangguran, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses 

kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya yang 

memarjinalkan dan mensubordinasikan kaum perempuan. 

Pada bagian ini juga akan dianalis beberapa aspek yang telah 

dicakup dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dilihat dari sisi 

implikasi/ pengembangan kebijakan yang dapat diusulkan, kondisi saat ini 

dan peningkatan pengembangannya. 

290

Tabel Aspek Kebijakam, lmplementasi/Pengembangan Kebijakan, Kondisi Saat lni dan Peningkatan Pengembangan 

--··-r --·· -·· .. -- r-· --.,-· ·;:z-· · --· · --·-· -· · ··-· --·· 

Pencegahan dan Penanganan TPPO 

Mempromosikan sanksi hukuman yang lebih keras bagi tindak 

pidana perdagangan perempuan, mengingat bahwa saat ini 

perdagangan perempuan sering dikenakan sanksi hukuman 

berdasarkan undang-undang yang juga berlaku untuk 

kejahatan-kejahatan yang lebih ringan, sehingga para pelaku 

perdagangan perempuan begitu saja lolos dari hukuman yang 

setimpal. 

Mempromosikan peraturan/ perundang-undangan yang dapat 

mencakup larangan bagi segala kegiatan yang termasuk dalam 

tindak pidana perdagangan perempuan, mengingat bahwa 

sampai saat ini peraturan/ perundang-undangan dalam negeri 

melarang perdagangan perempuan untuk maksud pelacuran 

tetapi tidak untuk maksud yang lain, sehingga perdagangan 

manusia untuk eksploitasi tenaga kerja adalah legal secara 

teknis. 

[291] 

1 

Tujuan umum RAN-P3A adalah: 

"Terhapusnya segala bentuk perdagangan 

perempuan dan anak". Sedang tujuan khusus 

adalah: 

1.Adanya norma hukum dan tindakan hukum 

terhadap pelaku perdagangan perempuan 

dan anak. 

2. Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial terhadap korban perdagangan 

perempuan dan anak yang dijamin secara 

hukum. 

3.Terlaksananya pencegahan segala bentuk 

praktek perdagangan perempuan dan anak 

di keluarga dan masyarakat. 

4.Terciptanya kerjasama dan koordinasi 

dalam penghapusan perdagangan 

perempuan dan anak antar instansi di 

nasional dan internasional. 

Pada tahun 2007, Indonesia mengesahkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 No. 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 4720) yang 

menaamanatkan tenta 

Mempromosikan pencegahan melalui 

penguatan Norma Hukum, antara lain: 

1. Membuat pengembangan norma hukum 

baru 

2. Meratifikasi dan menyusun peraturan 

perundang baru yang terkait 

pemberantasan tindak pidana 


3. Melakukan diseminasi informasi ke 

seluruh komponen penegak hukum 

4. Melaksanakan harmonisasi peraturan 

perundangan terkait tindak perdagangan 

orang 

5. Mengadakan kerjasama internasional 

terkait dengan tindak perdagangan orang 

6. Penegakan Hukum, antara lain: 

7. Melaksanakan penegakan hukum dan 

pengawasan peradilan 

8. Melakukan diseminasi informasi ke 

seluruh komponen bangsa 

9. Melakukan pengawasan terhadap 

jalannya peradilan oleh masyarakat 

10. Melakukan penguatan perlindungan saksi 

dan/atau korban tindak pidana 


11 . Melakukan oenaembanaan Unit

Memperlengkapi orang-orang yang diperdagangkan, sebagai lnstansi-instansi penegak hukum mungkin 

korban-korban pelanggaran HAM, dengan akses ke hanya memindahkan orang-orang 

penyelesaian yang memadai dan tepa!, termasuk akses ke yang diperdagangkan dari satu sistem kontrol 

keadilan, hak untuk bebas dari ancaman pembalasan, hak ke sistem kontrollainnya- dari 

untuk pemulihan, hak-hak untuk menuntut secara hukum, dan dikontrol oleh para pelaku perdagangan 

kesanggupan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan perempuan ke dikontrol oleh para pejabat 

keluar a mereka penegak hukum. 

Menegaskan bahwa strategi-strategi yang ditujukan terhadap Mereka cenderung memprioritaskan 

pencegahan perdagangan manusia harus memusatkan kebutuhan akan penegakan hukum diatas 

perhatian pada permintaan sebagai penyebab utama hak-hak mereka yang diperdagangkan, 

perdagangan manusia; dan Negara-negara serta organisasi- terutama yang dipandang sebagai saksi, 

organisasi antar-pemerintahan harus menjamin bahwa sebagai alat penegakan hukum. Hak-hak 

intervensi mereka memusatkan perhatian pada faktor-faktor korban untuk memiliki akses ke 

yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan keadilan sering diingkari, dan penjatuhan 

manusia, termasuk ketidakadilan, kemiskinan dan semua hukuman cenderung gagal karena 

bentuk diskriminasi. orang-orang yang diperdagangkan tidak akan 

mau memberi 

Memprioritaskan perlindungan HAM bagi orang-orang yang Pihak berwenang cenderung memperlakukan 

diperdagangkan, mengambillangkah-langkah yang diperlukan orang-orang yang diperdagangkan sebagai 

untuk mencegah kesewenang-wenangan, dan memberikan penjahat daripada sebagai korban, karena 

erbaikan dimana kesewenan -wenan an ter"adi. status tinggal dan pekerjaan mereka yang 

Memperhatikan dengan khusus untuk menjamin bahwa perihal tidak teratur di negara tujuan , atau karena 

diskriminasi berbasis-jender ditanggulangi secara sistematis mereka bekerja di dunia pelacuran. 

ketika langkah-langkah anti-perdagangan diusulkan, dengan Tindakan-tindakan ini mengakibatkan para 

maksud untuk menjamin bahwa langkah-langkah semacam ini korban tidak mempercayai pihak 

tidak diterapkan dengan cara yang diskriminatif berwenang dan menolak untuk bekerjasama 

dalam penyelidikan, dan dengan 

demikian menouranoi kemunokinan oara 

294 

Menjaga secara berkesinambungan 

penghormatan alas hak-hak migran harus 

dijamin. Berakar pada hukum internasional 

dan kecondongan-kecondongan HAM, 

komponen penting dalam hal ini adalah 

komitmen terhadap perlakuan yang sama 

(tidak adanya praktek-praktek yang bersifat 

diskriminatiD kepada para migran yang 

tinggal secara sah di wilayah dari pihak-pihak 

yang menandatangani perjanjian 

Strategi-strategi untuk mengatasi penyebab 

utama arus migrasi besar-besaran- lni harus 

ditujukan pada "mendukung pembangunan 

ekonomi dan sosial dari wilayah dimana para 

migran berasal."

Memperlakukan perdagangan manusia sebagai suatu 

kejahatan tersendiri dan memusatkan perhatian pada seluruh 

tahap dari siklus perdagangan dan seluruh korban 

Pertimbangan harus diberikan untuk menyerahkan peran ini 

pada lembaga-lembaga HAM nasional yang independen 

dimana lembaga-lembaga semacam ini ada. 

Memperluas cakupan tindakan yang 

dianggap sebagai bagian dari proses 

perdagangan manusia- perekrutan, 

pengangkutan, pemindahan, penyembunyian 

dan penerimaan orang-orang di lembaga- 

Penerapan kebijakan perlindungan TKI di 

luar negeri yang dikoordinasikan oleh 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

yang meliputi 4 (empat) kebijakan utama, 

Mempromosikan HAM, termasuk hak-hak pekerja dan hak-hak yaitu: kerjasama luar negeri (bilateral, 

regional dan multilateral); penempatan atase 

tenaga kerja; pemberian bantuan hukum dan 

pembelaan alas pemenuhan hak TKI; dan 

program asuransi TKI. Tantangan ke depan 

f--=.--:--:------:----:---:---:----:-----:--,---------1 adalah implementasi kebijakan tersebut, 

Bekerja menuju sistem migrasi tenaga kerja yang teratur, tertib terutama penerapannya di daerah-daerah 

dan manusiawi kantona TKI. 

296 

Menggiatkan langkah-langkah berbasis hak 

dan perlindungan sosial, ekonomi, politik dan 

hukum untuk mencegah perdagangan 

manusia, melindungi, membantu, 

memulangkan dan menyatukan kembali 

orang-orang yang diperdagangkan, dan 

untuk menghukum perdagangan manusia 

serta tindakan-tindakan lain yang terkait; dan 

menyerukan kerjasama internasional untuk 

mencegah dan memberantas perdagangan 

man usia. 

Memperlengkapi orang-orang yang 

diperdagangkan, sebagai korban-korban 

pelanggaran HAM, dengan akses ke 

penyelesaian yang memadai dan tepa!, 

termasuk akses ke keadilan, hak untuk bebas 

dari ancaman pembalasan, hak 

untuk pemulihan, hak-hak untuk menuntut 

secara hukum, dan kesanggupan 

untuk menghidupi diri mereka sendiri dan 

a mereka. 

Memperluas perlindungan dan dukungan 

untuk semua

Menjamin bahwa perjanjian-perjanjian kerjasama bilateral, 

regional dan internasional serta peraturan-peraturan dan 

kebijakan-kebijakan lainnya yang berkenaan dengan 

perdagangan manusia tidak mempengaruhi hak, kewajiban dan 

tanggungjawab Negara berdasarkan hukum internasional, 

termasuk hukum HAM 

Memperbaiki kebijakan-kebijakan pembangunan sosialekonomi 

(kebijakan-kebijakan mengenai pekerjaan dan 

lapangan kerja, migrasi, kesetaraan jender, dsb); 

Meningkatan kapasitas (struktur-struktur, lembaga-lembaga 

dan proses-proses); dan Advokasi 

Penegakan hukum sering diperlemah oleh 

ketidakpedulian para pejabat, korupsi, 

kolusi dengan para pedagang, mekanisme 

pengatur- seperti polisi, para penjaga 

perbatasan, pelayanan pengawasan tenaga 

kerja dan badan peradilan - yang 

longgar atau kekurangan dana, dan 

kegagalan pemerintah untuk menghukum 

para pejabat pemerintah yang terlibat dalam 

nPrrl::>n:mn::m manusia 

LSM yang bekerja dengan orang-orang yang 

diperdagangkan berperan serta dalam 

pemantauan dan penilaian alas dampak 

HAM dari langkah-langkah anti-perdagangan 

297 

Kebijakan-kebijakan pemerintah 

untuk dengan tegas mengintegrasikan 

perlindungan terhadap para migran kedalam 

proses perencanaan kebijakan 

unan 

Dalam upaya memperkuat mekanisme 

manajemen Gugus Tugas baik di tingkat 

nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, 

maka perlu untuk melakukan langkahlangkah 

: 

Di tingkat perencanaan dan penganggaran : 

(1) Agar seluruh K/USKPD terkait 

memastikan bahwa kebijakan, program, dan 

kegiatan terkait TPPO yang menjadi 

tugasnya (mengacu pada Gugus Tugas) 

untuk daoat menaintearasikannva ke dalam

298 

dokumen perencanaan jangka menengah 

dan tahunan. Hal ini penting untuk menjamin 

ketersediaan anggaran TPPO secara spesifik 

di setiap KJUSKPD dari APBN K/L, APBD 

provinsi dan APBD kabupaten/kota; dan (2) 

Kerjasama dengan Bappenas dan Bappeda 

(provinsi dan kabupaten/kota) perlu diperkuat 

untuk memastikan semua dokumen 

perencanaan telah mengintegrasikan isu 

TPPO dan upaya-upaya penanganannya. 

Di tingkat pelaksanaan : (1) Perlu alokasi 

anggaran yang memadai untuk pelaksanaan 

kebijakan, program dan kegiatan 

pencegahan danpenanganan TPPO; (2) 

Koordinasi pelaksanaan harus dilakukan 

secara berjenjang dan berkala, mulai dari 

tingkat nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota, sehingga permasalah dapat 

ditemukenali sedini mungkin, sehingga 

upaya-upaya penanganan dapat dilakukan 

secepat mungkin, dan (3) Peran ketua Gugus 

Tugas pada setiap tingkatan wilayah agar 

lebih dioptimalkan, dengan mengacu pada 

peraturan perundang-undangan terkait 

PTPPO. 

Di tingkat pemantauan dan evaluasi : ( 1) 

Pemantauan perlu diperkuat terutama pada 

daerah-daerah kantong TKI, sebagai upaya 

rluasan

J 

299 

Pemantauan dari aspek program dilakukan 

secara terpadu lintas instansi dan dilakukan 

secara berjenjang dan berkala, dan (3) 

Alokasi anggaran untuk pemantauan 

dibebankan pada KIUSKPD sesuai tugas 

masing-masing, dan (4) Alokasi anggaran 

untuk evaluasi dibebankan pada 

Kementerian Koordinator Bidang Kesra 

selaku Ketua Gugus Tugas Nasional, dan 

bekerjasama dengan Kementerian PP dan 

PA selaku Ketua Harian Gugus Tugas 

Nasional.

Sementara itu berbagai upaya dalam proses yang terkait dengan 

penyelamatan korban perdagangan perempuan hingga menyiapkan 

korban yang bersangkutan untuk dapat melepaskan diri dari 

keterlibatannya kembali di dalam kegiatan perdagangan perempuan juga 

dapat digambarkan melalui proses pentahapan, intervensi dan pihak yang 

bertangungjawab, sebagaiberikut: 

Pendidikan anak dan pelatihan 

kejuruan orang dewasa 

Kementrian Pendidikan 

Nasional & Kementrian 

Tenaga Kerja Transmigrasi 

Karban diberi layanan 

kepulangan 

Kolaborasi Pemerintah, 

Kedubes Negara Tujuan, LSM, 

I OM, atau juga PBB 

Reintegrasi ke masyarakat 

dengan dukungan jaringan 

sosial yang difasilitasi 

berlahap 

LSM dan Kementrian 

Karban harus diberi jasa 

bantuan hukum oleh 

Pemerintah/ LSM dan nasehat 

umum tentang hak-haknya 

10.2 .Rekomendasi 

lntervensi Bagi Korban Human Trafficking 

lnformasi yang diterima dan 

ditransfer ke Polisi dan LSM 

ditindaklanjuti dengan 

penyelidikan dan penegakan 

hukum 

Karban harus diberi/ 

disediakan perawatan medis 

dan konseling psikologis 

Mengikuti pengalihan korban 

dari tempat dia dieksploitasi, 

akomodasi sementara 

\ rllhF>nk:•n (Pemerintah + LSM) 

Karban harus diberi 

akomodasi jangka menengah 

dan rawat khusus dalam 

penampungan 

(LSM + Kemenkes) 

Setelah membahas kesimpulan di atas maka secara rinci, untuk 

mencegah terjadinya perdagangan perempuan maka beberapa program 

perlu dilancarkan seperti program ekonomi, penyebarluasan informasi, 

dan akses pendidikan di wilayah rentan. Masyarakat daerah asal migran 

perlu diberdayakan ke arah pemahaman tentang prosedur 

ketenagakerjaan. Pihak Depnaker setempat harus memainkan perannya 

lebih aktif bersama-sama secara terpadu dengan pihak terkait (tokoh adat, 

tokoh agama, tokoh masyarakat/budaya, pemerintah tingkat 

300

desa/kelurahan setempat) termasuk biro travel untuk membenahi segala 

kemungkinan bentuk eksploitasi pad a calon mig ran maupun keluarganya. 

Pemerintah juga perlu membenahi semua lini proses 

pemberangkatan dan penempatan pekerja migran oleh birokrat atau 

swasta. Peran swasta yang dominan didalam penempatan pekerja migran 

justru perlu direduksi karena selama ini mereka selalu lepas tanggung 

jawab apabila muncul persoalan di lapangan. 

Beberapa hal lainnya yang dapat direkomendasikan dari penelitian 

Human trafficking : Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap 

Perdagangan Perempuan adalah sebagi berikut: 

1. Fasilitasi penyelarasan Rencana Aksi Pusat dengan Rencana Aksi 

Daerah oleh Gugus Tugas Nasional 

2. Dukungan program melalui Pendidikan Kecakapan Hidup, 

301 

Kewirausahaan, Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender, 

Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan 

3. Kampanye Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) melalui media elektronik 

(TV, radio), media cetak, media luar ruang, media tradisional, dan 

melalui komunitas 

4. Advokasi terintegrasinya isu Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) dalam muatan lokal 

pembelajaran sekolah formal dan non formal 

5. Replikasi "best practice" pencegahan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) di daerah-daerah 

rentan 

6. Membangun sistem pengawasan efektif terhadap kinerja (Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam proses 

perekrutan dan penempatan pekerja domestik dan internasional . 

7. Memperketat pengawasan arus migrasi di daerah-daerah rawan 

perdagangan perempuan

8. Harus dirubahnya perilaku budaya masyarakat yang yang berpotensi 

pada terjadinya perdagangan manusia (budaya yang permisif 

terhadap kawin muda, kawin kontrak dsb) 

9. Perlunya dibangun kembali penguatan keluarga pada anggota 

keluarganya sebagai generaasi penerus melalui sosialisasi keluarga 

10. Perlunya kebijakan administrasi kependudukan dalam bentuk 3 (tiga) 

kebijakan utama, yaitu pemutakhiran data kependudukan di seluruh 

kabupaten/ kota, penerbitan NIK, dan penerapan e-KTP. 

11. Digalakkannya pemanfaatan anggaran program nasional 

pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan alokasi dana desa (ADD), 

sehingga kreativitas dan langkah proaktif daerah dalam mengakses 

pemanfaatan anggaran tersebut perlu diperkuat dan ditingkatkan. 

12. Perlunya sosialisasi aktif yang berkesinambungan dari seluruh 

lnstansi Terkait yang didukung oleh Pemda setempat. 

13. Kerjasama Antar Cjs dan lnstansi/Dinas Terkait serta Kerjasama Antar 

Negara sangat dibutuhkan guna memaksimalkan Penanganan TPPO. 

14. Peningkatan SDM, sarana prasarana dan anggaran merupakan hal 

pokok dalam upaya Penanggulangan TPPO. 

15. Komitmen yang kuat masing-masing lnstansi/Lembaga dan Negara 

yang berwenang merupakan prasyarat utama dalam Pemberantasan 

TPPO. 

16. Perlunya pembenahan tertib administrasi dan peningkatan 

kemampuan sebelum memberangkatkan calon TKI ke luar negeri. 

17. Perlunya Pendokumentasian kegiatan Pencegahan dan Penanganan 

TPPO secara sistematis dan komprehensif . 

18. Perlunya Monitoring Dan Evaluasi Kerja Dari Gugus Tugas 

Pencegahan Dan Penanganan TPPO. 

10.3. Alur Perdagangan Perempuan dan Solusi 

Berikut ini akan ditampilkan Bagan tentang Alur Perdagangan 

Perempuan dan Solusinya sehingga diharapkan akan mempermudah 

untuk kita melihat konteks kesesuaian antara masalah yang muncul terkait 

302

dengan Perdagangan Perempuan dan Solusi yang dilakukan secara 

posisional. 

303

Alur Perdagangan Perempuan dan Solusi 

w 

0 

+:>

10.4. Usulan Model Pencegahan dan Penanganan TPPO 

Jika kita memahami bahwa Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 

memerlukan upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif dan 

terpadu, maka dapat dimengerti bahwa dalam pelaksanaannya, 

implementasi RAN ini memerlukan proses yang panjang dan 

berkelanjutan. Dalam merealisasikannya, Pemerintah kemudian 

menjadikan PTPPO dan ESA tersebut sebagai bagian integral dari 

Rencana Strategi Departemen/Sektor terkait dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional. 

Konsekuensinya, keberhasilan pelaksanaan RAN sangat 

tergantung kepada partisipasi dan komitmen seluruh Gugus Tugas baik 

tingkat Pusat, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota yang bertugas 

merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan 

memberikan masukan bagi penyempurnaan implementasi Rencana Aksi 

Nasional tersebut. 

Selanjutnya, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional ini berada di 

bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai 

Ketua Gugus Tugas dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

sebagai Ketua Harian. Secara teknis, implementasinya dikoordinasikan 

melalui sub-sub Gugus Tugas dengan penanggung jawab dari 

Departemen terkait sebagai berikut : 

1. Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak, Departemen Pendidikan 

Nasional sebagai penanggungjawab. 

2. Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Departemen Kesehatan sebagai 

penanggungjawab. 

3. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, 

Departemen Sosial sebagai penanggungjawab. 

4. Bidang Pengembangan Norma Hukum, Departemen Hukum dan HAM 

sebagai penanggungjawab. 

5. Bidang Penegakan Hukum, Kepolisian Rl sebagai penanggungjawab. 

305

6. Bidang Koordinasi dan Kerjasama, Kementerian Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggungjawab. 

Pada tingkat Propinsi pelaksanaan RAN dikoordinasikan oleh 

Gubernur Kepala Daerah sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota 

dikoordinasikan oleh Walikota/Bupati dengan melibatkan dinas/instansi 

yang bertanggungjawab, yang memiliki bidang tugas dan tanggungjawab 

terkait dengan pemberantasan TPPO dan ESA. 

Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan untuk menilai 

keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tersebut berdasarkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Sistem dan Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang telah 

dikembangkan; 

2. Keberhasilan program berdasarkan indikator kemajuan dan keluaran 

yang telah ditetapkan. 

3. Penerbitan laporan berkala yang disusun dan disampaikan secara 

berjenjang kepada penanggungjawab gugus tugas di tingkat yang lebih 

tinggi. 

4. Penerbitan Laporan tahunan berkala, yang disusun oleh masing 

masing Ketua Sub Gugus Tugas dan Ketua Gugus Tugas tingkat 

Propinsi, disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Pusat dengan 

tembusan kepada Ketua Harian. Penerbitan Laporan tahunan Gugus 

Tugas Pusat, dikoordinasikan penyusunannya oleh Kementerian 

Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai Ketua Harian. 

Dari berbagai temuan dan analisis penelitian ini tampak bahwa 

dasar pemikiran pembentukan Gugus Tugas dan Sub Gugus Tugas yang 

ada selama ini adalah berdasarkan pertimbangan yang berbasis bidang 

terkait, departemental atau kementerian. Namun jika melihat pada Bagan 

Alur Perdagangan Perempuan dan Solusinya yang Tim Peneliti buat, 

maka pemikiran tentang implementasi RAN TPPO menjadi Gugus Tugas 

dan Sub Gugus Tugas tersebut sebaiknya berdasarkan pertimbangan 

yang berbasis prosesual dari TPPO itu sendiri. 

306

Dengan pertimbangan yang berbasis prosesual tersebut (proses 

pra-TPPO; proses peristiwa TPPO dan proses purna TPPO) maka 

menurut hemat Tim Peneliti fokus masalah dan intervensi pemecahan 

masalah akan lebih baik. Selanjutnya, siapa aktor-aktor atau bidang 

bidang/ kementerian yang terkait akan lebih terjamin validitas dan 

kredibilitasnya. Konsekuensi lanjut dari semua itu adalah dimungkinkan 

pembagian tugas dan koordinasi di antara aktor intervensi akan semakin 

efektif. Berikut ini Bagan Pencegahan dan Penanganan TPPO berbasis 

prosesual terpadu akan diberikan. 

307

DAFT AR PUST AKA 

Adi, Rianto dan Syarief Darmoyo, 2004. Trafiking Anak Untuk Pekerja Rumah 

Tangga (Kasus Jakarta). Cetakan pertama. Penerbit Pusat Kajian 

Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, Jakarta. 

Arild Holt-Jensen, 1999. Geography: history and concepts, A student's guide, 3rd 

edtition, Sage Publications, London. 

Booket No. 3 in A Serie on International Youth Issues, 1995. "Commercial Sexual 

Exploitation of Children: Youth Involved in Prostitution, Pornography & Sex 

Trafficking", Youth Advocate Program International. 

Carling, A. 1992. Social Divisions. London: Verso. 

Coleman, J., 1973. The Mathematics of Collective Action. London: Heinemann. 

Crawford, Adam, 1998. Crime Prevention and Community Safety: 

politics,policies, and practices, Addison Wesley Longman Limited, London 

and New York, , hal. 71. 

DERAP WARAPSARI , 2003. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang 

menjadi korban kekerasan, Edisi ke II, hal. 2. 

Dermawan, Mohammad Kemal, 2000. Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung 

: PT. Aditya Bakti. 

Dirjosisworo, Soedjono, 1985. Kuliah Prof Donald R. Cressey tentang Kejahatan 

Mafia, Armico Bandung, , hal. 32-33. 

Garid, Muhammad, (2007). Perdagangan Hak Asasi Manusia dalam Jurnal 

Perempuan No. 51 , Cetakan pertama, Jakarta, Tahun 2007. 

Gosita Arif, 1993. Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 

hal. 46. 

Harkrisnowo, Harkristuti, 1996. Lapangan Perdagangan Manusia di Indonesia. 

Sentra HAM-UI , Februari 2003. hal. 5. Sebagaimana yang dikutip dari ; 

United Nations. 

Harkrisnowo, Harkristuti, 2004. Transnation Organized Crime: Dalam Perspektif 

Hukum Pidana dan Kriminologi. Indonesian Jurnal of International Law, 

Volume 1 No. 2 Januari, hal. 335. 

Heath, A., 1976. Rational Choice and Social Exchange. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

International Organization for Migration (10M), 2009. Pedoman Penegaakan 

Hukum dan Perlindungan Korban Dalam penanggulangan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

lrwanto, dkk, 2006. Jeratan Hutang Dalam Perdagangan Manusia. Cetakan 

pertama, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma 

Jaya, Jakarta.

Josef Gugler (ed.), 1988. The Urbanization of the Third World, Oxford University 

Press, Oxford. 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004-2005. 

Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003. Penghapusan Eksploitasi 

Seksual Komersial Anak, hal. 26. 

Lewis Holloway and Phil Hubbard, 2001. People and place: the extraordinary 

geographies of everyday life, Pearson Education Ltd., Harlow, Essex. 

Peter Hagget. 2001. Geography: A Global Synthesis, Prentice Hall, Harlow, 

Essex. 

Reginald G. Golledge and Robert J. Stimson, 1997. Spatial behavior: a 

geographic perspectives, The Guilfod Press, New York. 

Reksodiputro, Mardjono, 2000. Jurnal Polisi 2. 

Rob Kitchin and Nicholas J. Tate, 2000. Conducting Research into Human 

Geography: theory, methodology & practice. Prentice-Hall, Pearson 

Education Ltd., Harlow. 

Saban, Max Soli, 2009. Hak Asasi Manusia. Penerbit: Universitas Atma Jaya, 

Jakarta. 

Vermonte, Philips Jusario, 2002. Transnational Organized Crime: lsu dan 

Permasalahannya. ANALISA CSIS, Tahun XXXI , No. 1. , hal. 45. 

Wahid, Abdul, dan Muhammad lrfan, 2002. dalam "Perlindungan Terhadap 

Karban Kejahatan Kekerasan Seksual (Advocate Atas Hak Asasi 

Perempuan)". Jakarta: Rafika Aditama , hal.8. 

KORAN: 

Kompas 7 November 2005 

Kompas, 10 Oktober 2001 

Kompas, 19 Nopember 2002 

Kompas, 27 Juni 2005 

Media Indonesia, 19 Maret 2002 

Pikiran Rakyat, 2 Juli 2005 

Suara Pembaharuan, 15 Juni 2005 

Suara Pembaharuan, 30 Mei 2001 

INTERNET: 

Gopher: II gopher.un.org/00/ga/cedaw/convention. 

Kompas Cyber Media Kamis, 27 September 2001, "Trafficking" Kegiatan 

Kriminal, download 12 Agustus 2005 pukul 08.00. 

Kompas Cyber Media Selasa, 3 Juli 2001 Masalah "Trafficking'' Anak 

Diprioritaskan Jakarta, , download 12 Agustus 2005 pukul 08.00. 

310

Kompas Cyber Media, Berbagai Pelanggaran Hukum "Trafficking" Tak Berlanjut 

ke Pengadilan, download 12 Agustus 2005 pukul 08.00. 

Kompas Cyber Media, Kamis, 18 Oktober 2001, Perlu Kerja Sam a Lintas Sektor 

untuk Mengatasi "Trafficking", downloa,d 12 Agustus 2005 pukul 08.00. 

Kompas Cyber Media, Kamis, 27 September 2001, "Trafficking" Kegiatan 

Kriminal, download 12 Agustus 2005 pukul 08.00. 

Kompas Cyber Media, Sabtu, 2 Maret 2002 Nancy Ely-Raphel : Kami Tidak Bisa 

Bekerja Sendiri, download 12 Agustus 2005 pukul 08.00. 

Kompas Cyber Media, Waspada! Jawa Timur Ladang Subur "Trafficking", 


Kompas Cyber Media, Waspada! Jawa Timur Ladang Subur "Trafficking", 


Protokol Pilihan untuk Konvension mengenai Hak-hak anak ditemukan pada 

www.unhcr.ch/html/menu2/dopchild.htm. 

UNDANG-UNDANG : 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. 

Undang-Ur.dang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perempuan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi Dan Karban 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 

dan Transaksi Elektronik 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer Tahun 2004 tentang Penghapausan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

311

HUMAN TRAFFICKING: - Kementerian Riset dan Teknologi

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?