Lampiran - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

MENTERI IKEUANGANREPUBUK iNDONESIA- 3 -Pasal 1(1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang darinegara Republik Korea dan negara-negara ASEAN dalamrangka A SEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA),sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.(2) Terhadap penetapan tarif bea masuk sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:a. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantumdalam kolom (5) dan kolom (6) Lampiran, merupakanbesaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN- KoreaFree Trade Area (AKFTA) atas impor barang darisemua negara-negara anggota.b. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantumdalam kolom (5) Lampiran, mulai berlaku padatanggal Peraturan Menteri ini diundangkan sampaidengan tangga131 Desember 2015.c. Penetapan tarif bea masuk sebagaimana tercantumdalam kolom (6) Lampiran, mulai berlaku padatanggall Januari 2016.d. Penetapan besaran tarif bea masuk sebagaimanatercantum dalam kolom (7) Lampiran, merupakanbesaran tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-KoreaFree Trade Area (AKFTA) atas impor barang darinegara Republik Korea sebagai penerapan asastimbal balik.e. Dalam hal terdapat penetapan tarif bea masuk untukpos-pos tarif pada kolom (5) dan kolom (6)sebagaimana dimaksud pada huruf a yang jugaditetapkan pada kolom (7), atas impor barang darinegara Republik Korea berlaku besaran tarif beamasuk sebagaimana tercantum pada kolom (7)sebagaimana dimaksud pada huruf d.Pasa12(1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif beamasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Tarif bea masuk dalam ra;ngka ASEAN-Korea FreeTrade Area (AKFTA) yang Iebih rendah dari tarif beamasuk yang berlaku secara umum, hanyadiberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapidengan Surat Keterangan Asal (Fonn AK) yang telahditandatangani oleh pejabat berwenang di negaranegarabersangkutan;