01.04.2014 Views

Tujuh Prinsip Perencanaan dan Perancangan - Lists Indymedia

Tujuh Prinsip Perencanaan dan Perancangan - Lists Indymedia

Tujuh Prinsip Perencanaan dan Perancangan - Lists Indymedia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PRINSIP 2<br />

Strategi 4<br />

Mendukung <strong>Perencanaan</strong> Tata guna<br />

Lahan melalui <strong>Perencanaan</strong><br />

Peningkatan Modal <strong>dan</strong> Anggaran<br />

Proses perencanaan peningkatan modal <strong>dan</strong> anggaran bisa dipakai untuk menerapkan kebijakan<br />

perencanaan tata guna lahan. Salah satu faktor penting dalam menentukan pola pembangunan masa<br />

depan adalah dimana daerah kekuasaan setempat menentukan sistem saluran air, jalan-jalan, <strong>dan</strong> fasilitas<br />

publik. Keputusan-keputusan ini bisa menghalang atau mendorong pembangunan di daerah tsunami atau<br />

di daerah berbahaya lainnya. Pengurangan risiko bencana alam harus diintegrasikan dengan kebijakan<br />

prasarana. Kebijakan prasarana pada dirinya sendiri tidak akan menghalangi pembangunan di daerah-<br />

melainkan bisa mendesak perencanaan tata guna lahan <strong>dan</strong> bisa membentuk kekuatan<br />

daerah tertentu<br />

pasar untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah yang kurang berbahaya dengan tidak mensubsidi<br />

prasarana yang melayani daerah dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi.<br />

Strategi 5<br />

Sesuaikan Program-program Lain<br />

<strong>dan</strong> Persyaratannya<br />

Faktor keamanan dari perencanaan yang menyeluruh <strong>dan</strong> pembagian kawasan, keterkaitan, <strong>dan</strong> programprogram<br />

lainnya yang dirancang untuk menerapkan perencanaan yang menyeluruh bisa terdiri dari<br />

peraturan-peraturan yang bisa diterapkan untuk penanggulangan bahaya tsunami walaupun bahaya<br />

tsunami tidak secara jelas disebutkan. Banyak program-program <strong>dan</strong> peraturan-peraturan ini bisa<br />

dis esuaikan dengan cukup mudah untuk tujuan bahaya tsunami. Misalnya, pengawasan daerah banjir,<br />

pengawasan tanah longsor <strong>dan</strong> daerah perbukitan, <strong>dan</strong> persyaratan perlindungan lingkungan,<br />

peman<strong>dan</strong>gan alam, rekreasi <strong>dan</strong> perlindungan binatang liar bisa juga mencakup bahaya tsunami <strong>dan</strong><br />

harus dimodifikasi untuk tujuan tersebut.<br />

PRINSIP 2<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!