Tujuh Prinsip Perencanaan dan Perancangan - Lists Indymedia
Tujuh Prinsip Perencanaan dan Perancangan - Lists Indymedia
Tujuh Prinsip Perencanaan dan Perancangan - Lists Indymedia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PRINSIP 2<br />
Strategi 4<br />
Mendukung <strong>Perencanaan</strong> Tata guna<br />
Lahan melalui <strong>Perencanaan</strong><br />
Peningkatan Modal <strong>dan</strong> Anggaran<br />
Proses perencanaan peningkatan modal <strong>dan</strong> anggaran bisa dipakai untuk menerapkan kebijakan<br />
perencanaan tata guna lahan. Salah satu faktor penting dalam menentukan pola pembangunan masa<br />
depan adalah dimana daerah kekuasaan setempat menentukan sistem saluran air, jalan-jalan, <strong>dan</strong> fasilitas<br />
publik. Keputusan-keputusan ini bisa menghalang atau mendorong pembangunan di daerah tsunami atau<br />
di daerah berbahaya lainnya. Pengurangan risiko bencana alam harus diintegrasikan dengan kebijakan<br />
prasarana. Kebijakan prasarana pada dirinya sendiri tidak akan menghalangi pembangunan di daerah-<br />
melainkan bisa mendesak perencanaan tata guna lahan <strong>dan</strong> bisa membentuk kekuatan<br />
daerah tertentu<br />
pasar untuk mendorong pembangunan di daerah-daerah yang kurang berbahaya dengan tidak mensubsidi<br />
prasarana yang melayani daerah dengan tingkat bahaya yang lebih tinggi.<br />
Strategi 5<br />
Sesuaikan Program-program Lain<br />
<strong>dan</strong> Persyaratannya<br />
Faktor keamanan dari perencanaan yang menyeluruh <strong>dan</strong> pembagian kawasan, keterkaitan, <strong>dan</strong> programprogram<br />
lainnya yang dirancang untuk menerapkan perencanaan yang menyeluruh bisa terdiri dari<br />
peraturan-peraturan yang bisa diterapkan untuk penanggulangan bahaya tsunami walaupun bahaya<br />
tsunami tidak secara jelas disebutkan. Banyak program-program <strong>dan</strong> peraturan-peraturan ini bisa<br />
dis esuaikan dengan cukup mudah untuk tujuan bahaya tsunami. Misalnya, pengawasan daerah banjir,<br />
pengawasan tanah longsor <strong>dan</strong> daerah perbukitan, <strong>dan</strong> persyaratan perlindungan lingkungan,<br />
peman<strong>dan</strong>gan alam, rekreasi <strong>dan</strong> perlindungan binatang liar bisa juga mencakup bahaya tsunami <strong>dan</strong><br />
harus dimodifikasi untuk tujuan tersebut.<br />
PRINSIP 2<br />
19