perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

akan mengembangkan kapasitas pemimpin lokal untuk memecahkan masalah
dengan baik. Proses pembelajaran dalam pembuatan keputusan bagi pimpinan
lokal merupakan instrumen penting untuk mempercepat proses pemulihan
akibat bencana; dan
4. Secara kultural, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan
mengintegrasikan lebih kuat hubungan antara nilai-nilai normatif dan nilai-nilai
signifikatif. Dalam banyak kasus, penanggulangan bencana yang tidak sensitif
secara kultural justru mengakibatkan bencana sosial seperti hilangnya
solidaritas sosial. Kebijakan pembagian uang secara bagi adil atau bagi rata
memerlukan kearifan lokal, di mana hal itu hanya bisa dipahami oleh aparat
yang lebih dekat dengan masyarakatnya.
Argumen Kelembagaan
Pembentukan kelembagaan merupakan isu yang sangat pelik dalam kaitan
dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada beberapa isu yang harus
dirumuskan secara tepat: pertama, terkait dengan pilihan antara kelembagaan badan
yang di daerah sebagai kepanjangan tangan badan yang ada di pusat (central
govenment representative body) atau sebagai badan otonom; kedua, terkait dengan
posisi unsur pengarah sebagai bagian dari executive body atau non executive body.
Pilihan yang ditawarkan dalam position paper ini adalah bahwa badan yang ada di
kabupaten/kota adalah sebagai badan otonom dan merupakan satuan kerja
pemerintah daerah. Sebagai daerah otonomi, hanya lima kewenangan yang masih
menjadi kewenangan pemerintah pusat dan implikasinya tidak ada lagi badan yang
mewakili pemerintah pusat yang ada di daerah kecuali untuk lima kewenangan tadi.
Dalam kaitannya dengan unsur pengarah, pilihan yang ditawarkan adalah bahwa unsur
tersebut harus merupakan non-executive body. Pilihan ini dilakukan untuk menghindari
benturan dengan aturan kepegawaian yang ada.
Argumen Penganggaran
Konsekuensi otonomi dan pembentukan kelembagaan yang otonom adalah
bahwa pengaturan pembiayaan harus lebih jelas. Walaupun prinsip otonomi
dijalankan, pemerintah pusat tetap tanggung jawab untuk menyediakan anggaran
untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Sistem pembagian
sumberdaya yang berlaku sekarang ini belum memungkinkan bagi daerah untuk
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
6