perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 13 - -salinan- Ayat (3) Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52...
Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 14 - Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa. Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66... -salinan-
Page 1 and 2:
LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4:
KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5 and 6:
I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 7 and 8:
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9 and 10:
Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12:
memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14:
atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16:
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18:
eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20:
11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22:
3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24:
unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26:
sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28:
lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30:
2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32:
III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35 and 36: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 73 and 74: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78: Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80: Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81 and 82: Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83: Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 87: Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?