perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

9. Perlunya kerjasama antar daerah. Bencana alam yang terjadi di satu daerah
seringkali sumber ancamannya berasal atau sebagai akibat dari aktifitas di
daerah lain. Dalam kasus bencana yang menyangkut antar kabupaten,
mekanisme penyelesaian yang ada dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Padahal
persoalan yang dihadapi sebetulnya masih mampu dilakukan pada tingkatan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Sayangnya, sistem perencanaan yang ada selama
ini tidak menyediakan aturan bagaimana perencanaan dan penganggaran
bersama antar kabupaten/kota.
“Contoh yang menarik adalah banjir dan longsor di wilayah hilir kabupaten Belu,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana sumber ancamannya berasal dari banjir
sungai Benanain yang alirannya berhulu di kabupaten Timor Tengah Selatan,
kabupaten Timor Tengah Utara dan kemudian memasuki wilayah dataran rendah
dan bermuara di Kabupaten Belu. Daerah yang menjadi sumber ancaman
(penyebab bencana) sendiri tidak menghadapi masalah dan menimbulkan korban
sehingga tidak merasa ada persoalan. Karena itu, penyelesaian yang harus
dilakukan adalah perlunya kerjasama horizontal antar kabupaten/kota yang saling
terkait dengan masalah bencana di suatu kawasan”.
10. Pembiayaan bencana di wilayah perbatasan. Dalam kasus tertentu, bencana
yang terjadi di suatu tempat berimplikasi pada wilayah bertetangga karena
harus menampung pengungsi yang memasuki wilayahnya. Untuk kasus
pengungsi (refugee) yang berasal dari negara lain (pengungsi Timor Timur yang
memasuki wilayah Timor Barat), pendanaan sebaiknya menjadi kewajiban
Pemerintah Pusat. Untuk kasus pengungsi dari kabupaten/kota lain yang
seprovinsi (Internally Displaced Persons, IDPs), maka pendanaan sebaiknya
menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi. Sedangkan bila terjadi pengungsian ke
provinsi lain maka dapat dilakukan kerjasama antar provinsi dan difasilitasi
oleh pemerintah pusat
“Dalam kasus gempa DIY dan Jawa Tengah, banyak sekali pasien yang harus
dirawat di rumah sakit di Jawa Barat dan Jawa Timur. Mekanisme pembiayaan
kasus seperti ini perlu sekali diatur sehingga tidak menimbulkan masalah.”
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
14