perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi akibat sangat dahsyat dari bencana yang tiba-tiba hadir di tengah banyak kewajiban dan tanggungjawab baru pemerintah yang sudah sangat luar biasa di era sekarang ini. Bahkan konon segera sesudah gempa usai, seorang bupati mengalami kebingungan luar biasa menghadapi situasi darurat yang tiba-tiba saja hadir di hadapannya. Salah satu sebabnya jelas oleh karena birokrasi pemerintahan kita sejauh ini tidak dilengkapi dengan struktur dan mekanisme organisasi yang jelas untuk melakukan kegiatan tanggap yang cepat terhadap situasi darurat yang terjadi sebagai akibat terjadinya sebuah bencana. Keputusan Presiden untuk memindahkan kantor kerjanya ke Gedung Agung di Yogyakarta, dan memerintahkan kepada semua pemerintah daerah (Pemda) di daerah bencana agar mereka segera melakukan kebijakan tanggap darurat melengkapi indikasi dari kelemahan sistem birokrasi pemerintahan negeri ini untuk menghadapi situasi darurat 1 . Birokrasi pemerintah baik pusat, regional maupun daerah nampaknya hanya dipersiapkan untuk bekerja pada situasi normal dan rutin. Aturan-aturan yang ada belum menyediakan mekanisme yang memandu birokrasi bisa bekerja dari situasi normal ke situasi bencana dan kembali ke situasi normal secara cepat. Sementara itu, institusi-institusi yang bertanggungjawab untuk penanggulangan bencana tidak bekerja dengan baik. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS-PB) hanya bekerja pada situasi tanggap darurat bencana sehingga tidak memiliki fungsi yang secara efektif memberikan pendidikan dan pengembangan kapasitas masyarakat agar mereka paham dan senantiasa siap untuk menghadapi bencana. Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana Belajar dari pengalaman bencana tsunami di Aceh dan gempa bumi di DIY dan Jateng, sebuah paradigma baru penanggulangan bencana mulai diperkenalkan dan disosialisasikan kepada berbagai pihak. Penanggulangan bencana tidak lagi dipandang sebagai tanggap terhadap situasi darurat semata-mata ketika bencana baru terjadi, melainkan sebagai proses yang mencakup pengurangan risiko bencana dan penanganan pasca bencana. Dalam konteks tersebut, beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas penanggulangan bencana telah diatur dalam Undang-Undang 1 Nasikun, bahan diskusi “Pengembangan Tata Pemerintahan Dua Track Penanggulangan Bencana”, diselenggarakan UGM, Juni 2006. “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 2
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: • Cepat dan tepat • Prioritas • Koordinasi dan keterpaduan • Berdaya guna dan hasil guna • Transparansi dan akuntabilitas • Kemitraan • Pemberdayaan • Non diskriminatif • Non proletisi Dalam menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam <strong>peraturan</strong> pemerintah. Dalam undang-undang yang ada, masih ditemukan banyak sekali masalah, antara lain sebagai berikut: 1. Belum lengkap dan tuntasnya mekanisme pem<strong>bagi</strong>an kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara berbagai tingkatan pemerintahan maupun antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat. 2. Belum sinkronnya pengaturan antara sistem perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan sistem perencanaan daerah. 3. Belum jelasnya pengaturan pembentukan kelembagaan yang terkait dengan penanggulangan bencana. 4. Belum jelasnya pengaturan peran lembaga-lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. 5. Belum jelasnya pengaturan mengenai asuransi kebencanaan. 6. Belum jelasnya hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 7. Belum jelasnya hak mobilisasi dan pengelolaan dana oleh BPBD. 8. Belum jelasnya pengaturan sistem akuntabilitas dan transparansi keuangan dan anggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 3
Page 1 and 2: LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4: KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5: I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 9 and 10: Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12: memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14: atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16: Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18: eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20: 11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22: 3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24: unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25 and 26: sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 27 and 28: lain harus diberlakukan dengan baik
Page 29 and 30: 2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35 and 36: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 57 and 58:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 20 -
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
-salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78:
Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80:
Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81 and 82:
Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83 and 84:
Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86:
Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87:
Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?