perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

unsur profesional, masyarakat sipil dan birokrasi. Implikasinya, sistem
rekrutmen, penggajian, dan masalah kepegawaiannya perlu diatur dalam
peraturan tersendiri.
4. Hubungan Kerja Unsur Pengarah dengan Unsur Pelaksana
(Asumsi: Di dalam sistem birokrasi mekanisme kerja atau hubungan antar lembaga
sudah diatur secara jelas dalam PP. 41/2007: mana yang menjadi unsur lini dan yang
menjadi unsur staf atau unsur pengarah. Dengan asumsi ini maka unsur pengarah
bukanlah merupakan unsur lini tetapi merupakan unsur pengarah sehingga tidak
memiliki garis komando).
Berdasarkan asumsi tersebut maka disarankan:
1) Hubungan kerja antara unsur pengarah dengan unsur pelaksana bukan
merupakan hubungan struktural, namun bersifat koordinatif. Artinya, unsur
pelaksana tidak bertanggung jawab secara langsung kepada unsur pengarah.
Unsur pelaksana akan bertanggung jawab kepada Presiden (pusat), gubernur
(daerah), dan bupati/walikota (kabupaten/kota). Kedudukan unsur pengarah
dan unsur pelaksana adalah sejajar.
2) Unsur pengarah bertugas memberikan arahan/panduan dalam penyusunan
kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana. Unsur pelaksana bertugas
mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan membuat kebijakankebijakan
operasional (dalam perencanaan tahunan organik pada saat normal)
berkoordinasi dengan dinas/instansi teknis terkait.
3) Karena posisi unsur pengarah sebagai non-executive body, anggota dari unsur
pengarah tidak dapat menduduki jabatan struktural di dalam unsur pelaksana.
Unsur pengarah diposisikan sebagai steering committee, sehingga jabatanjabatan
seperti wakil BNPB atau BPBD tidak dapat dijabat oleh anggota dari
unsur pengarah.
II.c. PERSPEKTIF PENGANGGARAN
Perubahan paradigma yang terkandung di dalam semangat UU No.24 tahun 2007
ialah penanganan bencana secara sistematis sesuai dengan standar penanganan
bencana internasional yang mengikuti siklus disaster management. Perlu diperhatikan
bahwa kegiatan penanganan bencana harus dilaksanakan ketika bencana itu sendiri
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
19