perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

Pasal x
1. Kepala BPBD diberi kewenangan
mengatur penggunaan dana siap-pakai
dalam kondisi darurat.
2. Penggunaan hak keleluasaan tersebut
harus dipertanggungjawabkan selambatlambatnya
2 (dua) minggu sejak
digunakan.
3. Jangka waktu penggunaan hak
keleluasaan berlaku sesuai dengan masa
kedaruratan berdasarkan skala bencana.
5 Belum diatur Dana siap pakai seringkali
sulit dicairkan dan
mekanisme
pertanggungjawabannya
kurang jelas.
DANA SIAP PAKAI (ON CALL). Perlu ada satu
bab yang mengatur tentang dana siap-pakai
(on call).
Pasal x
Dana siap pakai (on call) nasional;
1. Dana siap-pakai nasional bersumber dari
APBN.
2. BNPB diberi kewenangan untuk
membuka rekening dana siap pakai.
3. Dana tersebut hanya bisa digunakan
untuk tanggap-darurat bencana.
4. Penyaluran dana siap pakai dilakukan
setiap tahun anggaran.
5. Jika dana siap pakai tidak terpakai oleh
BPBD kabupaten/kota, dapat ditarik
kembali oleh BNPB.
Pasal xx
Dana siap pakai daerah;
1. Dana siap pakai daerah bersumber dari
APBD.
“Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari
Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007”
28