perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

More documents

Recommendations

Info

4. Perencanaan Anggaran PB harus ditetapkan oleh lembaga yang secara khusus diberi otoritas untuk menanganinya. Mekanisme perencanaan anggaran yang masih terfragmentasi di dalam berbagai satuan pemerintah hendaknya dikoordinasikan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan sistem perencanaan, status dan tingkatan bencana. Penganggaran tahunan dalam APBN/APBD hendaknya dapat dilakukan secara sistematis oleh BNPB dan BPBD. Kedua lembaga ini juga harus memiliki anggaran untuk pra-bencana, rencana untuk pencairan dana siap pakai, serta mampu mengkoordinasi pengerahan sumberdaya dan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah. 5. Pencairan dana pada masa tanggap-darurat dilaksanakan dengan mekanisme pencairan prioritas tanpa mengesampingkan akuntabilitasnya. Dalam masa tanggap-darurat, pengeluaran dana untuk kemanusiaan hendaknya tidak disamakan dengan situasi biasa. Oleh sebab itu ketentuan-ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa seperti di dalam PP No.80 tahun 2003 tidak dapat diberlakukan. Untuk itu diperlukan sinkronisasi antara status dan tingkatan bencana, besaran bencana, situasi kedaruratan yang ada serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang jelas. 6. Pencairan dana pada masa pra-bencana, dan pasca bencana harus mengikuti sistem akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban seperti yang berlaku dalam peraturan-peraturan lainnya. Dalam situasi yang tidak menunjukkan kedaruratan, sistem pencairan dana untuk kegiatan perencanaan, mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi hendaknya mengikuti sistem dan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme pengelolaan itu harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No.1/2004 dan UU No.15/2004 tentang perbendaharaan negara, UU No.25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, dan undang-undang lain yang relevan. Demikian pula, ketentuan lebih teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam PP No.58/2005, PP No.39/2006 tentang monitoring dan evaluasi pembangunan, serta Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. 7. Laporan pemeriksaan harus mengikuti standar akuntansi, prosedur audit serta pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk standar pemeriksaan, prosedur pemeriksaan fungsional oleh Bawasda, BPKP, BPK serta lembaga pemeriksa yang “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 22
lain harus diberlakukan dengan baik dengan mengingat siklus kebencanaan. Untuk pemeriksaan dalam penggunaan dana non-pemerintah, harus dipastikan bahwa pemerintah memiliki rujukan akuntan publik yang tepat sehingga kemungkinan penyalahgunaan dalam pendanaan bencana dapat dihindari. “Perumusan Rekomendasi Bagi Penyusunan Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Juli-September 2007” 23
Page 1 and 2: LAPORAN KAJIAN PERUMUSAN REKOMENDAS
Page 3 and 4: KATA PENGANTAR Laporan ini dimaksud
Page 5 and 6: I. PENDAHULUAN Potret Bencana dan P
Page 7 and 8: Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangg
Page 9 and 10: Argumen Otonomi Daerah Dalam penang
Page 11 and 12: memenuhi semua kebutuhannya sendiri
Page 13 and 14: atau sebagai “proses penyerahan k
Page 15 and 16: Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent
Page 17 and 18: eselon Ib (Pasal 18 ayat 2a); badan
Page 19 and 20: 11. Hak Badan Penanggulangan Bencan
Page 21 and 22: 3. Perlu juga diatur bagaimana pemb
Page 23 and 24: unsur profesional, masyarakat sipil
Page 25: sumber pendanaan berasal dari pemer
Page 29 and 30: 2 Pasal 7 ayat (3) Komponen pra-ben
Page 31 and 32: III.b. KAJIAN RPP PENGELOLAAN DANA
Page 33 and 34: 2. BPBD kabupaten/kota diberi kewen
Page 35 and 36: III. KOLOM KAJIAN TERHADAP UNDANG-U
Page 37 and 38: 10 Apakah BPBD hanya berhak mengelo
Page 39 and 40: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - D
Page 41 and 42: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 43 and 44: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 6 - c
Page 45 and 46: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 - (
Page 47 and 48: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 -
Page 73 and 74: -salinan- PRESIDEN REPUBLIK INDONES
Page 75 and 76: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 - H
Page 77 and 78:
Pasal 4 Cukup jelas. PRESIDEN REPUB
Page 79 and 80:
Ayat (3) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 81 and 82:
Ayat (2) Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 83 and 84:
Pasal 33 Cukup Jelas PRESIDEN REPUB
Page 85 and 86:
Pasal 52 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
Page 87:
Pasal 81 Cukup jelas PRESIDEN REPUB
show all

perumusan rekomendasi bagi penyusunan peraturan pelaksanaan ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?