Laporan Akhir - RarePlanet

uku amdal yang melibatkan pengawasan masyarakat tapi pada saat pelaksanaan dia
diam saja, jadi seolah-olah inisiatif kita sendiri utk mengadakan pengawasan (FGD3),
• ”masyarakat tidak diberi tahu misalnya saat ada pelanggaran di mana harus melapor
... tidak ada mekanisme pengawasan ... kalau diterapkan lebih bagus, ... tapi
pelaksanaan itu hasilnya tidak diketahui masyarakat” (FGD3),
• ”saat investor atau perusahaan masuk, ada peran masyarakat saat mengeluarkan izin,
tapi bukan HPH karena HPH kan dari atas ... kalau di sini misalnya IPK paling tidak
ada pertemuan dengan masyarakat dan sebelum bekerja ada pembicaraan dan
perjanjian-perjanjian seperti harga dan sebagainya, setelah dilengkapi baru diberikan
rekomendasi. Jadi setelah semua disepakati semua masyarakat baru rekomendasi
keluar” (FGD3)
Ada juga kebingungan masyarakat akan peran lembaga pengelola, misalnya:
• ”pertama-tamanya semangat terus lama-lama makin kendor, semangat makin turun ...
jadi harapan kami supaya yah teruslah dilestarikan tu hutan lindung ... karena harapan
kami cuma disitu karena hutan yang lainkan sudah habis digusur” (FGD7),
• ”perpisahan TNC dgn BP (catatan: Badan Pengelola) tidak ada penjelasan .... pekoka
(catatan: Petugas Konservasi Kampung) juga masyarakat tidak mengerti ... diusulkan
jugan hanya enam bulan dan bergilir, tapi sampai sekarang tidak ada” (FGD1),
• ”untuk BP mohon agar segera diganti secepatnya ... agar kelihatan yang sanggup dan
tidak, yang diambil masing-masing 1 orang dari Muara Lesan, Sido Bangen, Merapun
dan Lesan Dayak. Agar supaya benar-benar bergiliran dan bisa diberi waktu 1, 3, atau
6 bulan. Sesudah itu bergilir lagi. Lebih baik pergantian 1 bulan agar dibagi-bagi
sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Tapi ada orang yang sudah tetap agar jika
ada yang diperlukan tidak repot lagi. Kalau semuanya baru, tidak tau apa yang harus
dikerjakan” (FGD1).
Kebijakan alih fungsi kawasan hutan yang tidak mengakomodasikan kepentingan
masyarakat yang juga bergantung kepada hutannya, misalnya:
• ”di Sidobangen dalam 1 tahun, ada yang bisa buka 7-12 hektar ... kalau sudah begitu,
tentu saja hutan cepat habis” (FGD5),
• ”kalau dulu tidak ada otonomi daerah, tidak ada perusahan, maka hutan tetap utuh ...
tebang liar walaupun ada tapi terbatas, jadi hutan tidak terganggu ... kalau berbicara
tentang hutan, kami sangat salut tapi di mana hak masyarakat, dan juga di kawasan
yang sudah dilingkari, apa masyarakat masih bisa mengambil makanan di situ ...
bukan karena kami tidak mendukung, tapi kami sangat mendukung karena utk masa
depan” (FGD1),
• ”masalah kebijakan pemerintah, katakan kita melarang seperti HPH, itu sudah
diberikan status tanah negara kan, jadi kita antara melarang dan tidak itu tidak ada
kekuatan ... katakana kita tidak mau beri ijin, tapi ijin prinsipnya dari pusat, artinya
masyarakat hanya sekedar permisi, karena legalitas ijin dari pusat, jadi serba susah”
(FGD3).
2.3 Survei KAP (Knowledges, Attitude, Practice)
2.3.1 Survei Pra Kampanye (Pre Survey)
Survei adalah suatu metoda pengumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk menguji
ulang temuan-temuan yang diperoleh dari proses sebelumnya. Selain itu, survei ini juga
33