Nov-Des-2013

Recommendations

Info

12 • Edisi November-Desember 2013 M • Safar 1434 H KAIDAH ZAKAT KEWAJIBAN ZAKAT PROFESI Salah satu topik yang sangat menarik untuk dibahas adalah kewajiban zakat penghasilan atau zakat profesi. Yang sering menjadi pertanyaan di tengah masyarakat adalah, bagaimana hukum zakat profesi ini Hal ini sangat penting diketahui agar kita semakin yakin bahwa zakat profesi ini juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Untuk menjawab pertanyaan hukum zakat profesi, ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami. Pertama, penulis setuju bahwa zakat adalah ibadah mahdhah yang wajib dikerjakan seperti yang dicontohkan Nabi. Namun, ada ketentuan ibadah mahdhah yang tidak berlaku untuk zakat, yaitu ketentuan tentang mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah memenuhi syarat untuk diberikan taklif syarak (tuntutan dan kewajiban syara). Di antara syarat tersebut, antara lain, telah cukup umur (akil baligh). Khusus zakat, ketentuan akil baligh, yang menjadi dasar pembebanan kewajiban syariat, tidak berlaku. Dengan kata lain, seorang muzaki tidak mesti telah akil baligh. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, dan ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya namun mewarisi harta senilai Rp 10 miliar misalnya, telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, meskipun ia belum wajib melaksanakan shalat. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw. : “Barangsiapa diserahi harta anak yatim, maka usahakanlah ia dan jangan ditinggalkan hingga habis termakan zakat” (HR Ad-Daaruquthni, Al-Baihaqi, At Tirmidzi). Pada hadis lain, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha meriwayatkan sebuah hadis dari Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya: “Aisyah adalah seorang yang mengurus aku dan saudara laki-lakiku yang yatim. Ia mengeluarkan zakat dari harta-harta kami”. Yang mendukung wajibnya zakat pada harta anak yatim, selain Aisyah ra, juga Ibnu Umar ra, Jaabir ra, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra. Sehingga dapat disimpulkan, di samping dikaitkan dengan orang, kewajiban zakat juga dikaitkan dengan harta. Kedua, berdasarkan penjelasan di atas, maka pendekatan dalam menentukan harta obyek zakat ini tidak hanya dilakukan melalui pendekatan tafshili, melainkan juga ijmali. Pendekatan tafshili berarti harta obyek zakat hanyalah yang disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis,
Edisi November-Desember 2013 M • Safar 1434 H • 13 dan tidak boleh dikembangkan. Sehingga, jumlahnya sangat sedikit. Sementara pendekatan ijmali, menuntun kita pada konsep harta yang sangat dinamis, di mana harta bisa berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Banyak jenis harta yang didapat dari pekerjaan yang tidak ada pada zaman Nabi, namun ada pada zaman sekarang. Misalnya, harta yang didapat dari profesi pilot dan ahli listrik. Menurut Didin Hafidhuddin (2002), dengan keumuman makna amwal atau harta pada nash-nash yang ada, seperti QS 9 : 103, maka terbuka ruang ijtihadi untuk menentukan kriteria kewajiban zakat atas segala jenis harta yang dihasilkan oleh manusia, selama harta tersebut didapatkan dengan jalan yang halal dan sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Apalagi ada perintah untuk mengeluarkan zakat dari segala hasil usaha yang baik, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam QS 2 : 267. Ketiga, dari sisi pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Islam adalah agama yang adil, sehingga menjadi tidak adil jika para petani yang mayoritas miskin, harus membayar zakat sebesar 5 % ketika hasil panen dari sawah yang diairi melalui sistem irigasi melebihi 5 ausaq (setara 524 kg beras), sementara banyak orang kaya tidak terkena kewajiban zakat hanya karena profesinya tidak disebut secara eksplisit dalam nash. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa argumentasi semacam ini adalah ta’lil bil hikmah dan tidak bisa dijadikan rujukan/ sandaran pengambilan hukum, tidak pula bisa kita abaikan. Apalagi di dalam QS 16 : 90 dinyatakan, basis dari perintah Allah itu adalah adil dan ihsan. Karena itu, mewajibkan orang kaya yang hartanya bersumber dari profesi yang baru ada pada masa sekarang, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Al-Quran. Tinggal sekarang, bagaimana ketentuan nishab, kadar, dan cara mengeluarkan zakatnya. Pada praktiknya, ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, dianalogikan dengan zakat perdagangan atau zakat emas perak. Haulnya 1 tahun, artinya dikeluarkannya setahun sekali. Nishabnya 85 gram emas dan kadarnya 2,5 %. Kedua, dianalogikan dengan zakat pertanian. Nishabnya senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras, dengan kadar 5 %. Tidak ada haul, artinya setiap kali menerima penghasilan segera dikeluarkan zakatnya. Misalnya sebulan sekali. Ketiga, dianalogikan dengan dua hal sekaligus (disebut qiyas syabah). Yaitu, untuk nishab dianalogikan dengan zakat pertanian (senilai 524 kg beras) dan tanpa haul. Sementara kadarnya dianalogikan dengan zakat emas perak, yaitu 2,5 %. Munculnya pendekatan yang menganalogikan zakat penghasilan dengan zakat pertanian, karena adanya sejumlah argumentasi. Pertama, hadis-hadis tentang ketentuan bahwa tidak wajib zakat kecuali telah berlalu satu tahun (ketentuan haul), menurut Yusuf Al Qardhawi, lemah dari sisi sanad. Hadis-hadis tersebut, antara lain, hadis dari Ali yang diriwayatkan Abu Daud, kelemahannya terletak pada Ashim dan Haris yang dianggap cacat dan tidak bisa dipercaya. Kemudian, hadis dari Ibnu Umar yang di antara jalur sanadnya ada Ismail bin Iyasy yang dianggap dha’if. Selanjutnya, hadis dari Anas yang kelemahannya terletak pada Hasan bin Siyah, dan hadis dari Aisyah yang kelemahannya terletak pada Harisha bin Abur Rijal. Dengan adanya kelemahan pada sisi sanad ini, maka ketentuan bahwa Irfan Syauqi Beik Staf Ahli BAZNAS zakat profesi harus satu tahun, tidak bisa dijadikan rujukan. Kecuali jika zakat penghasilan/profesi itu dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka pasti ada haul. Kedua, ada kedekatan antara profesi KAIDAH hari ini dengan pertanian ZAKAT pada masa lalu. Yaitu, keduanya adalah sektor yang dominan dalam perekonomian pada masanya. Ekonomi yang dominan pada masa Rasul Saw adalah ekonomi pertanian, sementara ekonomi yang dominan saat ini adalah sektor jasa. Ketiga, adanya aspek keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Kesimpulannya, kewajiban zakat profesi memiliki basis dalil yang kuat. Perbedaannya hanya pada pendekatan yang digunakan. Kewajiban zakat penghasilan ini juga sudah dinyatakan dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4 ayat 2 poin h (pendapatan dan jasa). Ketentuan UU ini menjadi pemutus perbedaan pendapat yang ada, karena ada kaidah yang menyatakan : “hukmul wali yarfa’ul khilaf”, yang artinya ketentuan penguasa/ hukum menghapuskan perbedaan (pendapat). Jadi, janganlah kita ragu untuk menunaikan kewajiban zakat penghasilan/profesi kita. Wallahu a’lam.
Page 1 and 2: Nov - Des 2013 M Shafar 1435 H TAHU
Page 3 and 4: HIKMAH Setelah mengikuti pelajaran
Page 5 and 6: KOLOM AGAMA KOSONG, GANGGU PELAYANA
Page 7 and 8: Edisi November-Desember 2013 M •
Page 9 and 10: Saat ini, kita telah memasuki tahun
Page 13: Edisi November-Desember 2013 M •
Page 39 and 40: Lembaga zakat bisa ikut berperan se
Page 48: 46 • Edisi November-Desember 2013

Nov-Des-2013

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?