Nov-Des-2013
Nov-Des-2013
Nov-Des-2013
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
14 • Edisi <strong>Nov</strong>ember-<strong>Des</strong>ember <strong>2013</strong> M • Safar 1434 H<br />
PUTUSAN MK<br />
PERKUAT OPTIMALISASI<br />
PENGELOLAAN ZAKAT<br />
PROGRAM<br />
BAZNAS<br />
Setelah hampir setahun ditunggu semua pihak, terutama<br />
para pengelola zakat, akhirnya Mahkamah Konstitusi<br />
(MK) memutuskan gugatan uji materi Undang-Undang<br />
No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Kamis, 31<br />
Oktober <strong>2013</strong>. Isinya, MK mengabulkan sebagian pasal<br />
yang diujimaterikan, yakni persyaratan pendirian lembaga<br />
amil zakat (LAZ) tak harus berlatar belakang ormas Islam<br />
dan pengelolaan zakat tanpa izin tak bisa dikriminalisasi.<br />
Masjid dan mushalla juga bisa mengelola zakat.<br />
“Mereka cukup melaporkan pengelolaan zakatnya kepada<br />
pengawas syariah eksternal atau pemegang kewenangan<br />
di wilayahnya, “kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva<br />
dalam sidang putusan itu<br />
Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhuddin menyambut<br />
baik putusan itu. “Tak ada kalah dan menang. Semua<br />
adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaikbaiknya.<br />
Insya Allah ke putus an ini semakin mem per kuat<br />
optimalisasi peng himpun an dan penyaluran zakat secara<br />
nasional dalam mewujudkan kesejah tera an masyarakat<br />
sebagai bagian dari tujuan pegelolaan zakat,” katanya.<br />
Sementara itu, menanggapi putusan MK ini, Presiden<br />
Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini mengatakan,<br />
meskipun MK tidak mengabulkan semua permohonan<br />
penggugat, paling tidak keputusan ini memberi jaminan<br />
bahwa LAZ, bahkan pengelola zakat kecil-kecil, seperti<br />
mushala dan masjid, dilindungi. “Ini yang utama. Jadi,<br />
menurut kami, keputusan ini sudah baik,” tegasnya. DD<br />
adalah salah satu LAZ yang melakukan uji materi UU Zakat.<br />
Dia mengapresiasi keputusan ini karena sebenarnya<br />
seluruh permintaan umat diterima dan direkam dengan<br />
baik oleh MK. “Keputusannya cukup jelas. Kami bukan lagi<br />
sub-ordinasi BAZNAS. Kami setara. Kami hanya diminta<br />
membuat laporan. Itu wajar, “katanya.<br />
BAZNAS & LAZNAS<br />
SEPAKAT INTENSIFKAN<br />
KERJA SAMA<br />
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) merivisi<br />
Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan<br />
Zakat, maka BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat<br />
Nasional (LAZNAS) menyelenggarakan pertemuan<br />
si la tu rahim untuk menyusun ber sa ma tentang<br />
strategi dan agenda perzakatan nasional sebagai<br />
wu jud nyata Ukhuwah Islamiyah.<br />
Pada pertemuan yang di ada kan di Jakarta, 27 <strong>Nov</strong>ember<br />
<strong>2013</strong> ini hadir, antara lain, BAZ NAS Jawa Barat, Dompet<br />
Dhuafa, dan Rumah Zakat. Yang dibahas, antara lain, lima<br />
agenda perzakatan nasional. Yaitu, so siali sasi dan edukasi<br />
zakat; penguatan kelem bagaan pengelola (amil) zakat;<br />
optimalisasi pendaya gu naan zakat; penguatan regulasi<br />
pengelolaaan zakat; dan sinergi.<br />
Menurut Ketua Umum BAZ NAS Didin Hafidhuddin,<br />
sosialisasi dan edukasi zakat perlu terus dilakukan<br />
karena masih banyak pemahaman masyarakat yang keliru<br />
tentang zakat. Misalnya, zakat dipahami sebagai<br />
urusan pribadi, sehingga tak perlu keterlibatan lembaga