03.01.2015 Views

Nov-Des-2013

Nov-Des-2013

Nov-Des-2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

14 • Edisi <strong>Nov</strong>ember-<strong>Des</strong>ember <strong>2013</strong> M • Safar 1434 H<br />

PUTUSAN MK<br />

PERKUAT OPTIMALISASI<br />

PENGELOLAAN ZAKAT<br />

PROGRAM<br />

BAZNAS<br />

Setelah hampir setahun ditunggu semua pihak, terutama<br />

para pengelola zakat, akhirnya Mahkamah Konstitusi<br />

(MK) memutuskan gugatan uji materi Undang-Undang<br />

No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Kamis, 31<br />

Oktober <strong>2013</strong>. Isinya, MK mengabulkan sebagian pasal<br />

yang diujimaterikan, yakni persyaratan pendirian lembaga<br />

amil zakat (LAZ) tak harus berlatar belakang ormas Islam<br />

dan pengelolaan zakat tanpa izin tak bisa dikriminalisasi.<br />

Masjid dan mushalla juga bisa mengelola zakat.<br />

“Mereka cukup melaporkan pengelolaan zakatnya kepada<br />

pengawas syariah eksternal atau pemegang kewenangan<br />

di wilayahnya, “kata Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva<br />

dalam sidang putusan itu<br />

Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhuddin menyambut<br />

baik putusan itu. “Tak ada kalah dan menang. Semua<br />

adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaikbaiknya.<br />

Insya Allah ke putus an ini semakin mem per kuat<br />

optimalisasi peng himpun an dan penyaluran zakat secara<br />

nasional dalam mewujudkan kesejah tera an masyarakat<br />

sebagai bagian dari tujuan pegelolaan zakat,” katanya.<br />

Sementara itu, menanggapi putusan MK ini, Presiden<br />

Direktur Dompet Dhuafa Ahmad Juwaini mengatakan,<br />

meskipun MK tidak mengabulkan semua permohonan<br />

penggugat, paling tidak keputusan ini memberi jaminan<br />

bahwa LAZ, bahkan pengelola zakat kecil-kecil, seperti<br />

mushala dan masjid, dilindungi. “Ini yang utama. Jadi,<br />

menurut kami, keputusan ini sudah baik,” tegasnya. DD<br />

adalah salah satu LAZ yang melakukan uji materi UU Zakat.<br />

Dia mengapresiasi keputusan ini karena sebenarnya<br />

seluruh permintaan umat diterima dan direkam dengan<br />

baik oleh MK. “Keputusannya cukup jelas. Kami bukan lagi<br />

sub-ordinasi BAZNAS. Kami setara. Kami hanya diminta<br />

membuat laporan. Itu wajar, “katanya.<br />

BAZNAS & LAZNAS<br />

SEPAKAT INTENSIFKAN<br />

KERJA SAMA<br />

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) merivisi<br />

Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan<br />

Zakat, maka BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat<br />

Nasional (LAZNAS) menyelenggarakan pertemuan<br />

si la tu rahim untuk menyusun ber sa ma tentang<br />

strategi dan agenda perzakatan nasional sebagai<br />

wu jud nyata Ukhuwah Islamiyah.<br />

Pada pertemuan yang di ada kan di Jakarta, 27 <strong>Nov</strong>ember<br />

<strong>2013</strong> ini hadir, antara lain, BAZ NAS Jawa Barat, Dompet<br />

Dhuafa, dan Rumah Zakat. Yang dibahas, antara lain, lima<br />

agenda perzakatan nasional. Yaitu, so siali sasi dan edukasi<br />

zakat; penguatan kelem bagaan pengelola (amil) zakat;<br />

optimalisasi pendaya gu naan zakat; penguatan regulasi<br />

pengelolaaan zakat; dan sinergi.<br />

Menurut Ketua Umum BAZ NAS Didin Hafidhuddin,<br />

sosialisasi dan edukasi zakat perlu terus dilakukan<br />

karena masih banyak pemahaman masyarakat yang keliru<br />

tentang zakat. Misalnya, zakat dipahami sebagai<br />

urusan pribadi, sehingga tak perlu keterlibatan lembaga

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!