Nov-Des-2013

Recommendations

Info

24 • Edisi November-Desember 2013 M • Safar 1434 H DUNIA ZAKAT DI PAKISTAN PUN ZAKAT DIKELOLA NEGARA Hingga saat ini, di Indonesia, pengumpulan zakat masih menjadi masalah, terutama soal siapa yang wajib mengumpulkan zakat, pemerintah atau swasta. Begitu pula soal sifatnya, apakah sentralisasi atau desentralisasi Namun, di Pakistan, yang sejak 1947 lepas dari India dan berdiri sendiri sebagai negara Islam, pengumpulan zakat sudah tidak lagi menjadi masalah seperti di Indonesia. Dengan tegas, pemerintah Pakistan menyatakan bahwa zakat dikelola negara. Maka, dikeluarkanlah Zakat and Ushr Ordinance 1979 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Zakat dan Ushr 1980. Sejak 2006, UU ini telah lebih dari 12 kali diamandemen. Begitu pula soal sifatnya. Berdasarkan UU Zakat dan Ushr 1980 tersebut, pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralisasi. Artinya, zakat dikelola secara sentralistik dengan hirarki, pusat atau nasional oleh Dewan Zakat Pusat (Central Zakat Council), provinsi oleh Dewan Zakat Provinsi (Provincial Zakat Council), kabupaten oleh Komite Zakat Kabupaten, kecamatan oleh Komite Zakat Kecamatan, dan perdesaan/ perkotaan oleh Komite Zakat Lokal Dewan Zakat Pusat atau Central Zakat Fund (CZF) dipimpin secara kolektif oleh 16 orang anggota yang salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan. Unsur masyarakat, seperti ulama, juga terlibat di CZF yang tugas utamanya adalah melakukan pengawasan dan membuat kebijakan tentang penyaluran dana zakat. Selain itu, CZF juga bertugas mendistribusikan dana zakat yang dihimpun ke Dewan Zakat Provinsi. Kebijakan dan aturan dari Dewan Zakat Pusat menjadi pedoman Dewan Zakat Provinsi yang di setiap provinsi terdiri dari 10 orang anggota dan dipimpin seorang Hakim Pengadilan Tinggi.
Edisi November-Desember 2013 M • Safar 1434 H • 25 Dewan Zakat Provinsi ini bertugas mengawasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten, kecamatan, dan perdesaan/perkotaan serta mendistribusikan dana zakat ke Komite Zakat Lokal melalui Komite Zakat Kecamatan.yang terdiri dari ketua dengan enam anggota yang bekerja secara sukarela. Komite Zakat Lokal ini keanggotannya bersifat nonofficial dan dipilih oleh Komite Zakat Kabupaten. Mereka, yang bekerja secara sukarela, mempunyai tanggung jawab di dalam mengidentifikasi dan memverifikasi mustahik yang layak mendapat dana zakat. Setelah itu, baru mereka Sejak berlakunya UU Zakat dan Ushr 1980, selama tiga dekade (1981-2010) jumlah dana zakat yang dapat dihimpun pemerintah Pakistan umumnya mengalami peningkatan yang cukup berarti. mencairkan dana zakat kepada para mustahik.. Pemerintah Pakistan mempunyai wewenang untuk menentukan pemotongan zakat bersamaan dengan dimulainya awal Ramadhan. Penghimpunan zakat ini dilakukan dengan cara debit langsung oleh lembaga keuangan, seperti bank dan disalurkan ke Central Zakat Fund. Jenis harta yang dipotong secara langsung ini, menurut UU Zakat dan Ushr 1980 ada 11 jenis. Yaitu, (1) Saving Bank Accounts & Similar Accounts; (2) Notice Deposit Receipts and Accounts, (3) Fixed Deposit Receipts and Accounts (Periodically), (4) Fixed Deposit Receipts and Accounts (on Maturity/Enchasment), (5) NIT Units; (6) ICP Mutual Funds; (7) Government Securities; (8) Shares and Debentures of Companies; (9) Annuities; (10) Life Insurance Policies; dan (11) Provident Credit Balances. Sedangkan harta lain, seperti emas dan perak, uang tunai, surat berharga obligasi dan saham, zakatnya tidak dipotong langsung oleh bank yang ditunjuk CZF, tapi diserahkan sepenuhnya kepada muzaki dengan cara menghitung sendiri (self- assessment). Zakat ini boleh dibayarkan melalui lembaga zakat baik di tingkat pusat maupun daerah atau langsung ke mustahik, baik perorangan maupun lembaga. Sejak berlakunya UU Zakat dan Ushr 1980, selama tiga dekade (1981-2010) jumlah dana zakat yang dapat dihimpun pemerintah Pakistan umumnya mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada 1981, dana zakat yang terhimpun adalah Rs 844 juta. Pada 2005 meningkat menjadi Rs 4.665 juta. Kemudian, pada 2010 turun menjadi Rs 4.222 juta. Jumlah tertinggi terjadi pada 1999 yang mencapai Rs 6.512 juta. Dana zakat tersebut disalurkan kepada empat provinsi dengan proporsi sesuai dengan persentasi jumlah penduduk. Yaitu, Punjab (57,36%), Sindh (23,71%), Khyber Pakhtunkhwa (13,83%), dan Baluchistan (5,11 %). Berdasarkan UU Zakat dan Ushr 1980, yang berhak menerima zakat ada tujuh sektor. Yaitu, tunjangan hidup, tunjangan pendidikan umum; tunjangan pendidikan agama; kesehatan; kesejahteraan sosial; bantuan pernikahan; dan rehabilitasi. Jumlah dana zakat yang disalurkan dan penerima manfaat zakat dari tahun ke tahun berfluktuasi. Misalnya, pada 2001-2002, jumlah dana zakat yang disalurkan adalah Rs 5.254 juta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.710.000 jiwa. Kemudian, pada 2002-2003 naik menjadi Rs 8.009 juta dengan penerima manfaat 1.754.000 jiwa. Periode ini termasuk yang tertinggi. Sedangkan yang terendah terjadi pada periode 2008-2009 ,yaitu sebesar Rs 2,877 juta dengan penerima manfaat sebanyak 1.085.378 jiwa. (sumber: Indonesia Zakat Development Report 2012) DUNIA ZAKAT
Page 1 and 2: Nov - Des 2013 M Shafar 1435 H TAHU
Page 3 and 4: HIKMAH Setelah mengikuti pelajaran
Page 5 and 6: KOLOM AGAMA KOSONG, GANGGU PELAYANA
Page 7 and 8: Edisi November-Desember 2013 M •
Page 9 and 10: Saat ini, kita telah memasuki tahun
Page 25: Edisi November-Desember 2013 M •
Page 39 and 40: Lembaga zakat bisa ikut berperan se
Page 48: 46 • Edisi November-Desember 2013

Nov-Des-2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?