Download - SMERU Research Institute

meningkat pada tahun 1993 dan mencapai 72% pada tahun 1997. Tetapi setelah krisis
tingkat partisipasi turun menjadi 69% pada tahun 1999. Penurunan tingkat partisipasi pada
tingkat SLTP agak mengejutkan, dan bahkan mungkin angka ini akan jauh lebih rendah
apabila program JPS di bidang pendidikan tidak ada. Namun demikian, perkembangan ini
jelas menjadi pertanda tidak baik bagi pencapaian target nasional Wajar DikDas sembilan
tahun pada tahun 2004. Pada bulan Maret 2000 diumumkan bahwa target pencapaian Wajar
Diknas diundur hingga tahun 2009.
Krisis telah mengakibatkan kemerosotan nyata di bidang pendidikan, antara lain
keterlambatan yang serius dalam pengembangan pendidikan menengah pertama (SLTP),
dan penurunan partisipasi sekolah pada tingkat menengah atas (SLTA/SMU). Secara umum
penurunan daya beli menyebabkan penurunan kemampuan orang tua murid membayar uang
sekolah dan biaya sekolah lainnya. Pendapatan sekolah juga terkena dampak karena naiknya
berbagai biaya kebutuhan sekolah dan harga buku pelajaran. Kesejahteraan guru juga sangat
terpengaruh karena penurunan kemampuan orangtua membayar uang bulanan BP3 (Badan
Pembantu Penyelenggara Pendidikan), disamping sumber tambahan penghasilan guru
lainnya juga menurun. Hal yang menggembirakan adalah pada bulan April 1999, gaji pokok
guru pegawai negeri naik sebesar Rp 150.000/bulan sehingga agak meningkatkan kemampuan
guru dalam memenuhi kebutuhannya selama krisis.
2. Program Beasiswa dan DBO Tahun 1998/1999
Sebagai salah satu upaya mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap pendidikan, khususnya
kemampuan murid untuk menuntaskan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Pemerintah
telah mengembangkan Program Beasiswa bagi murid dan Dana Bantuan Operasional (DBO)
bagi sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang diikut-sertakan dalam program ini adalah
sekolah negeri, swasta, dan madrasah, meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah
(MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah
Menengah Umum dan Kejuruan (SMU/SMK), serta Madrasah Aliyah (MA).
Program Beasiswa bertujuan untuk mencegah agar murid tidak putus sekolah, terutama agar
anak-anak kurang mampu mempunyai kesempatan lebih besar untuk tetap sekolah dan
melanjutkan ke jenjang berikutnya. Pemerintah mengharap semua anak, khususnya
perempuan, dapat melanjutkan pendidikannya, sekurang-kurangnya hingga SLTP. Beasiswa
diberikan dalam bentuk uang untuk membiayai keperluan sekolah murid, sedangkan
Program DBO adalah bantuan dana langsung untuk sekolah agar dapat mempertahankan
pelayanan pendidikan kepada masyarakat di tengah meningkatnya biaya-biaya.
Seluruh kabupaten dan kotamadya di semua propinsi yang ditentukan telah menerima
program ini, namun alokasi dana untuk masing-masing area ditetapkan berdasarkan jumlah
murid dan sekolah, serta indeks kemiskinan di masing-masing daerah. Untuk melaksanakan
Program JPS Beasiswa dan DBO pemerintah telah membentuk komite pada tingkat nasional,
propinsi, kabupaten/kotamadya, kecamatan, dan sekolah. Masing-masing komite mempunyai
tugas dan tanggung jawab sendiri.
Sumber dana program berasal dari Pemerintah Indonesia (GOI) serta pinjaman dari Bank
Dunia (WB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Sasaran program dan sumber dana tahun
1998/1999 secara nasional disajikan pada Tabel 2.
10
Lembaga Penelitian SMERU, September 2003