MD130

internasional
Ini bukan kudeta.
Rakyat tak perlu
panik dan tetap
bisa menjalankan
kehidupan normal.”
menteri sementara ditolak partai pemerintah,
Partai Pheu Thai.
Kubu pemerintah menghendaki pemilu terlebih
dahulu, sementara barisan Kaus Merah
menghendaki referendum sebelum pemilihan
umum. Pihak seberang, Komite Reformasi,
yang dipimpin Suthep Thaugsuban, menginginkan
supaya Senat Thailand menunjuk perdana
menteri interim untuk memimpin reformasi
sebelum digelar pemilihan
umum.
Jurang di antara kedua
kubu kelewat lebar untuk
direkatkan dalam dua kali
pertemuan. Gampang
diduga, pertemuan kedua
pada Kamis siang pekan
lalu kembali membentur
tembok. Setelah satu jam
berdebat tanpa ada tanda
kompromi, kesabaran Jenderal Prayuth habis
sudah.
“Karena kita tak juga menemukan jalan untuk
membawa negeri ini ke perdamaian, aku akan
mengumumkan pengambilalihan kekuasaan,”
kata Jenderal Prayuth kalem. “Semua orang
harap tetap duduk di tempatnya.”
Tak berapa lama, puluhan tentara masuk ke
ruangan, mencegah semua peserta persamuhan
keluar. Mereka, kecuali anggota Senat dan
Komisi Pemilu, kemudian diangkut dan ditahan
di Markas Divisi Pengawal Raja. Jenderal Prayuth
beserta seluruh Kepala Staf Angkatan dan
Kepala Kepolisian Thailand bergegas ke stasiun
televisi pemerintah untuk mengumumkan
pengambilalihan kekuasaan.
Sejak Kamis sore itu, pukul 16.30, kurang dari
tiga hari setelah kudeta, seluruh kuasa pemerintahan
Thailand beralih ke Dewan Nasional
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban yang
dipimpin Jenderal Prayuth. “Demi kelancaran
operasi pemerintahan, konstitusi tahun 2007
dibekukan, kecuali pasal-pasal yang terkait
dengan kerajaan,” Jenderal Prayuth membacakan
pernyataan. Dewan Nasional juga melarang
aktivitas politik yang melibatkan lebih dari lima
orang. Ada 155 pemimpin politik dari pelbagai
kelompok yang dilarang pergi ke luar negeri,
termasuk Yingluck dan beberapa anggota keluarganya.
Majalah detik 26 mei - 1 juni 2014