MD130

Kolom
aNak:
n Hanin
n Malia
n Syami
Pendidikan:
n FISIP Universitas Sriwijaya, Palembang,
1990-1995
n Pascasarjana Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, 1996-1999
n Pascasarjana Jurusan Hubungan
Internasional, Ohio University,
Amerika Serikat, 2001-2003
n Program Doktor Ilmu Politik, Ohio
University, Amerika Serikat, 2007-
2012
Pekerjaan:
n Dosen Universitas Paramadina,
Jakarta, 1996-sekarang
n Peneliti pada Pusat Studi Otonomi
Daerah di Kementerian Otonomi
Daerah, 1999-2000
n Graduate research assistant di Ohio
University, Center for International
Studies, Amerika Serikat, 2001-
2003
Prabowo ataupun Jokowi, juga tidak membuat poros baru dengan Partai
Golkar seperti banyak diduga sebelumnya.
Ada beberapa faktor partai berlambang bintang Mercy itu memilih sikap
netral. Pertama, lambannya menentukan sikap. Partai—dalam hal ini diwakili
ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono—bergerak lamban dengan
tidak segera menentukan sikap pascapemilihan legislatif. Padahal, dengan
perolehan suara sekitar 10 persen, seperti yang dirilis oleh beberapa lembaga,
sejatinya partai ini bisa berperan banyak.
Misalnya menggalang koalisi dengan partai lain, seperti Partai Keadilan
Sejahtera, Partai Amanat Nasional, atau Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrat bisa membentuk poros keempat. Terlebih, sebelum pemilu
legislatif, partai ini menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden yang
bakal diusungnya. Peta politik pascapemilihan pun sangat terang. Sejak 10
April atau sehari setelah pencoblosan hingga 15 Mei, sebenarnya sangat
cukup waktu bagi Demokrat untuk mempertimbangkan beberapa pilihan.
Tapi itu tak terjadi.
Meski keputusan netral itu banyak yang mencemooh, bolehlah kita
memberi sudut pandang positif dengan menyebut ini sebagai kalkulasi yang
“cermat” dari Demokrat, khususnya Yudhoyono. Mengapa begitu Dengan
mengambil sikap netral, ada beberapa keuntungan yang bakal diperoleh
partai ini. Pertama, ia akan dengan mudah masuk dalam pemerintahan, siapa
pun presiden yang terpilih, bila dia mau.
Karena sikap netral itu pula, Demokrat tak perlu mengerahkan jaringan
lembaga ataupun kadernya untuk mendukung calon yang disokongnya.
Artinya, biaya, baik sosial maupun finansial, pun bisa dihemat.
Majalah detik 26 mei - 1 juni 2014