MD130

hukum
Gubernur Jawa Timur Soekarwo
(tengah) dan wakilnya, Saifullah
Yusuf, saat menghadiri sidang
sengketa pilkada Jawa Timur,
Oktober tahun lalu.
Hasan Alhabshy/detikcom
baik daripada MK,” ujarnya.
Senin, 19 Mei lalu, MK mengabulkan permohonan
uji materi Pasal 236 huruf c Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf
e UU Nomor 48/2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, yang menjadi dasar kewenangan
MK mengadili sengketa pilkada. Dengan pembatalan
kedua pasal itu, MK tak lagi berwenang
mengadili sengketa pilkada.
Sementara Hakam menganggap putusan
MK sebagai solusi atas rentannya praktek suap
dalam penanganan sengketa pilkada di MK,
Ketua MK Hamdan Zoelva menyebut putusan
lembaganya itu lebih didorong oleh faktor
kons titusi. Hamdan menganggap kedua pasal
yang mengatur kewenangan sengketa pilkada
inkonstitusional alias bertentangan dengan
UUD 1945.
“Sebab, pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945
harus dimaknai secara limitatif untuk memilih
anggota DPR, DPD, DPRD, presiden, dan wakil
presiden yang dilaksanakan lima tahun sekali.
Dengan begitu, jika memasukkan pemilihan
kepala daerah menjadi bagian dari pemilu dan
menjadi kewenangan MK, maka tidak sesuai
dengan makna original intent dari pemilu,” tutur
Hamdan saat ditemui majalah detik di kantornya,
Jakarta, Selasa, 20 Mei lalu.
Victor Santoso, Ketua Umum Forum Kajian
Hukum dan Konstitusi—salah satu lembaga
pemohon uji materi―menilai pembatalan
kewenangan mengadili sengketa pilkada tak
semata didasari kasus Akil Mochtar. Selama ini,
Majalah detik 26 mei - 1 juni 2014