MD130

hukum
Seharusnya MK
memperbaiki mekanisme
penanganan sengketa
pemilu, bukan malah
balik badan melempar ke
instansi lain.”
menurut dia, MK sudah kelebihan beban dalam
mengadili perkara pilkada mengingat sekitar
160 perkara diajukan setiap bulannya.
Meski demikian, Victor menyayangkan
putusan poin kedua yang menyebutkan MK
tetap menyelesaikan perselisihan hasil pilkada
sampai ada undang-undang anyar. Sebab, hal
ini bisa menimbulkan masalah baru, yakni
kons titusionalitas putusan. “Seharusnya
ditegaskan kembali ke (kewenangan)
MA. Karena dalam UU
Pemerintahan Daerah Pasal
106 dinyatakan MA masih
berwenang menangani
sengketa pilkada,” ucap
Victor.
Sidang uji materi sempat
berlangsung “panas” karena
tak semua hakim MK setuju
kewenangan lembaga itu mengadili
sengketa pilkada diserahkan
ke institusi lain. Tiga hakim menyatakan
dissenting opinion atau pendapat
berbeda. Mereka adalah Anwar Usman, Arief
Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi. Ketiganya
berpendapat seharusnya MK menolak permohonan
uji materi yang diajukan oleh sejumlah
lembaga serta perseorangan tersebut.
Anwar Usman menilai tuntutan pemohon
yang menyatakan sengketa pilkada bukanlah
kewenangan MK berdasarkan UUD 1945 tidak
tepat. Sebab, kedua norma itu bukan yang utama.
Pasal 236 huruf c UU Nomor 12/2008, menurut
Anwar, hanya memuat norma administratif,
yakni pengalihan penanganan sengketa
pilkada dari MA ke MK. Hal ini sesuai dengan
putusan MK sebelumnya yang menyebutkan
pemilihan kepala daerah termasuk dalam rezim
hukum pemilu. Konsekuensinya, perselisihan
hasil pilkada pun secara hukum menjadi kewenangan
MK.
Apalagi MK sudah ratusan kali menyatakan
berwenang mengadili sengketa pilkada. Jadi,
kalau kewenangan tersebut hendak dihapus
karena dianggap tidak sesuai dengan konstitusi,
semestinya dinyatakan sejak MK pertama kali
menerima permohonan sengketa pilkada pada
2008. “Sebab, ini menyangkut kewenangan
mutlak yang membawa akibat hukum tersendiri,”
katanya secara terpisah.
Majalah detik 26 mei - 1 juni 2014