Skema Tata Ruang Kawasan Agro/Minapolitan - Ditjen Cipta Karya

More documents

Recommendations

Info

pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Buku tersebut juga mendefinisikan Kawasan Agropolitan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yang ditandai dengan ke beradaan pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya sehingga terbentuklah Kawasan Agropolitan. Definisi Kawasan Agropolitan pun telah ter maktub dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan Kawasan Agropolitan sebagai kawasan yang ter diri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi per tanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya ke terkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis. Adapun konsep Agropolitan merupakan konsep yang dikenalkan Friedman dan Douglas (1975). Konsep ini ditawarkan atas pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri yang terjadi dialami negara-negara berkembang di Asia. Kegagalan tersebut mengakibatkan terja dinya hyper ubanization, pembangunan hanya terjadi di beberapa kota saja, tingkat pe - ng angguran dan setengah penggangguran yang tinggi, kemiskinan akibat pendapatan yang tidak merata, terjadinya kekurangan bahan pangan, penurunan kesejahteraan masyarakat desa, serta ketergantungan kepada dunia luar. Friedman mengungkapkan konsep agropolitan sebagai distrik-distrik agropolitan yang merupakan kawasan pertanian perdesaan dengan ke padatan penduduk rata-rata 200 jiwa/km 2 . Kawasan Agropolitan Ngombol, Purworejo AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN Konsep Kawasan Menuju Keharmonian 21
Kawasan Agropolitan Serang, Banten AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN Konsep Kawasan Menuju Keharmonian 22 Distrik agropolitan terdiri atas kota-kota tani berpenduduk 10.000–25.000 jiwa. Luas wilayahnya dibatasi dengan radius sejauh 5–10 km sehingga menghasilkan jumlah penduduk total antara 50.000–150.000 jiwa yang mayori tas be kerja di sektor pertanian. Konsep Friedman ti dak membedakan secara spesifik antara perta nian modern ataupun konvensional dan menyebutkan setiap distrik sebagai satuan tunggal yang terintegrasi. Definisi Friedman di atas menggunakan besar an penduduk dan luasan wilayah sebagai ukuran. Maka. dapat disimpulkan bahwa suatu distrik Agropolitan setara dengan 1 Wilayah Pengembangan Parsial (WPP) permukiman trans migrasi jika dilihat dari besaran penduduknya. Sedangkan. jika dilihat dari luasan wilayahnya yang berkisar pada 100–250 km2 atau 10.000–25.000 ha. ukurannya dapat lebih kecil dari luasan 1 WPP. Apabila dilihat secara administratif, besaran penduduk dan luasan wilayah tersebut setara dengan luasan wilayah kecamatan yang berpenduduk sampai dengan 25.000 jiwa dan sudah dapat berfungsi sebagai suatu simpul jasa distribusi. Sementara, berdasarkan strukturnya, Kawasan Agropolitan dibedakan atas Orde Pertama (Kota Tani Utama), Orde Kedua (Pusat Distrik Agropolitan atau Pusat Pertumbuhan), dan Orde Ketiga (Pusat Satuan Kawasan Pertanian). Setiap orde berfungsi sebagai simpul jasa koleksi dan distribusi dengan skala yang beragam dan berjenjang (hirarki) serta pusat pelayanan permukiman. Antarsimpul tersebut disambungkan oleh jaringan transportasi yang sesuai. Orde Pertama dan Kedua dipisahkan oleh jarak sekitar 35–60 km. sesuai dengan kondisi gegografis wilayah. Sedangkan, Orde Kedua dan Ketiga terletak dalam satu distrik agropolitan yang berjarak sekitar 15–35 km satu sama lainnya. Menurut definisi yang ada, Agropolitan atau Kota Pertanian dapat merupakan Kota Menengah, Kota Kecil, Kota Kecamatan, Kota Perdesaan, atau Kota Nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan, Kota Pertanian ini pun mampu mendorong pertumbuhan pembangunan perde saan dan desa-desa di wilayah sekitarnya (hinterland) melalui pengembangan berbagai sektor, mulai dari pertanian, industri kecil, jasa pelayanan, hingga pariwisata. Pengembangan Kawasan Agropolitan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kese jahteraan masyarakat melalui percepatan pe ngem bangan wilayah dan peningkatan
Page 2 and 3: AGROPOLITAN & MINAPOLITAN Konsep Ka
Page 4 and 5: Direktur Jenderal Cipta Karya Kemen
Page 6 and 7: Direktur Pengembangan Permukiman Di
Page 8 and 9: PENDAHULUAN AGROPOLITAN DAN MINAPOL
Page 10 and 11: Gorontalo 7 Kawasan Agropolitan 1 K
Page 12 and 13: tambahnya jumlah penduduk, tingkat
Page 14 and 15: mi liki kepastian karena sektor yan
Page 16 and 17: MENATA INFRASTRUKTUR AGROPOLITAN BA
Page 18 and 19: Jalan poros desa di kawasan agropol
Page 22 and 23: ke terikatan desa dan kota. Hal ini
Page 24 and 25: nanamkan modalnya di kawasan yang t
Page 26 and 27: Jalan poros desa di kawasan agropol
Page 28 and 29: Pembangunan jalan setapak di salah
Page 30 and 31: agroindustri yang dilaksanakan seca
Page 32 and 33: Dari tabel ini terlihat peningkatan
Page 34 and 35: AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN Konsep
Page 36 and 37: sejurus kemudian, puluhan sepeda mo
Page 38 and 39: petugas yang siap membantu. Sesuai
Page 40 and 41: Saluran irigasi di Desa Wasiat, Kec
Page 42 and 43: er selang, ia mengangkat singkong r
Page 44 and 45: masih banyak jalan poros desa di Ke
Page 46 and 47: DI BALIK CAKRAWALA BIRU INDONESIA A
Page 48 and 49: Sebutan ‘negara kepulauan’, seb
Page 50 and 51: laut yang dimiliki negeri ini selua
Page 52 and 53: udidaya dan produk olahannya. • M
Page 54 and 55: dilihat dari profil kawasan tersebu
Page 56 and 57: ektorat Pengembangan Permukiman tel
Page 60 and 61: KABUPATEN Muaro Jambi merupakan kab
Page 62 and 63: dibuktikannya dengan hasil panen 10
Page 64 and 65: enyah dan gurih. Untuk penjualan ab
Page 68 and 69: Pulau Ternate merupakan wilayah kep
Page 70 and 71:
Melihat potensi yang ada di kota ya
Page 72 and 73:
“Alhamdulilah...Setelah adanya pe
Page 74 and 75:
PENUTUP AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN
Page 76 and 77:
Pengolahan potensi dan kekayaan ala
Page 78 and 79:
Pencapaian Dukungan Infrastruktur P
Page 80 and 81:
2. PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN AN
Page 82 and 83:
4. PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN : 2
Page 84 and 85:
6. PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN :
Page 86 and 87:
8. PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN A
Page 88 and 89:
10. PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN
Page 90 and 91:
12. PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGA
Page 92 and 93:
AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN Konsep
Page 94 and 95:
15. PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGA
Page 96 and 97:
17. PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
Page 98 and 99:
19. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
Page 100 and 101:
21. PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAR
Page 102 and 103:
23. PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
Page 104 and 105:
25. PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN
Page 106 and 107:
27. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TA
Page 108 and 109:
29. PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN
Page 110 and 111:
31. PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGG
Page 112 and 113:
Peningkatan jalan poros desa Kawasa
Page 114 and 115:
3. PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN AN
Page 116 and 117:
7. PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN
Page 118 and 119:
11. PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN
Page 120 and 121:
15. PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGA
Page 122 and 123:
19. PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN A
Page 124 and 125:
23. PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHU
Page 126 and 127:
27. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA
Page 128 and 129:
Peningkatan jalan poros desa Kawasa
show all

Skema Tata Ruang Kawasan Agro/Minapolitan - Ditjen Cipta Karya

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?