Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

pelaksanaan kewenangan PBB-P2 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan tentang
peralihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB dari kewenangan Pemerintah
Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Kegiatan-kegiatan pada indikator
sasaran fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan merupakan kegiatan
yang tidak sama setiap tahunnya, karena dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan
pusat yang mengatur tentang kewenangan daerah. Sehingga indikator kinerja sasaran
pada tahun 2012 menunjukkan bahwa pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan.
Tabel 21
Analisis Capaian Kinerja Tujuan 3 Sasaran 2
Terfasitasinya pengembangan otonomi daerah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Realisasi (%)
2011 2010
Jumlah fasilitasi dan 1 keg 1 keg 100 - -
konsolidasi penanganan
potensi panas bumi
Jumlah dokumen kajian 1 dok 1 dok 100 100 -
potensi dan optimalisasi PAD
Jumlah laporan inventarisasi 1 laporan 1 laporan 100 100 -
nama rupabumi
Jumlah bimtek toponimi bagi 1 keg 1 keg 100 - -
para kasi sosbud kecamatan
Rata-Rata 100% 40% 0%
Sumber : Data Bagian Otonomi Daerah Th 2013
Analisa capaian kinerja terhadap tujuan 3 sasaran 2 terfasilitasinya
pengembangan otonomi daerah, diukur melalui 5 indikator kinerja sasaran. Sasaran ini
terfokus pada optimalisasi kewenangan otonomi daerah, dalam bentuk kajian
terhadap potensi dan optimalisasi PAD sesuai kewenangan otonomi daerah yang
dimiliki, serta penataan pengembangan otonomi daerah. Kajian terhadap potensi dan
optimalisasi PAD bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang potensi sumber
daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung guna peningkatan kualitas
pelaksanaan otonomi daerah.
Keberhasilan otonomi daerah salah satu indikatornya diukur melalui tingkat
kemandirian daerah, dilihat dari sumber pembiayaan belanja daerah, semakin tinggi
persentase PAD dibanding dana alokasi pusat dalam neraca penganggaran
LAKIP Sekretariat Daerah 2012