06.02.2015 Views

Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 <strong>Tahun</strong> <strong>2012</strong> tentang Peraturan Bupati<br />

Bandung Nomor 47 <strong>Tahun</strong> <strong>2012</strong> tentang Rencana Pencapaian Standar<br />

Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informasi.<br />

2. Pada kegiatan sosialisasi dan seminar ketatalaksanaan dari rencana kegiatan<br />

dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan sesuai dengan rencana, yang terdiri dari :<br />

a. Seminar tentang lambang daerah <strong>Kabupaten</strong> Bandung; seminar ini<br />

dilaksanakan sebagai upaya pemerintah menjawab wacana yang berkembang<br />

terkait perkembangan isu penggantian lambang daerah. Berubahnya batasbatas<br />

geografis wilayah <strong>Kabupaten</strong> Bandung, beserta kondisi, potensi, sumber<br />

daya yang dimiliki, dengan terbentuknya wilayah pemekaran <strong>Kabupaten</strong><br />

Bandung Barat, merupakan dasar munculnya wacana tersebut.<br />

Berdasarkan hasil seminar yang bersifat hearing dan dengar pendapat dengan<br />

publik terkait isu tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan atas rekomendasi<br />

hasil kajian akademisi, Lambang <strong>Daerah</strong> <strong>Kabupaten</strong> Bandung tidak perlu<br />

diubah.<br />

b. Sosialisasi penyusunan SPM yang dilaksanakan kepada seluruh SKPD melalui 2<br />

tahapan kegiatan yaitu asistensi penyusunan Peraturan Bupati tentang SPM<br />

Bidang dan penjelasan tentang ecosting SPM Bidang. Sampai dengan saat ini,<br />

dari 15 bidang SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis, baru 4 bidang<br />

SPM yang telah diregulasikan dalam bentuk Peraturan Bupati Bandung, 5<br />

bidang SPM sudah dalam bentuk draft Peraturan Bupati dan 6 bidang SPM<br />

masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian teknis terkait.<br />

Perbedaan kelembagaan pusat sebagai penyusun kebijakan teknis SPM<br />

perbidang dengan struktur kelembagaan organisasi perangkat daerah,<br />

menyebabkan perlu penelaahan lebih lanjut dalam implementasinya<br />

disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan<br />

<strong>Pemerintah</strong> <strong>Kabupaten</strong> Bandung. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pada<br />

tahun 2013, penelaahan dalam penyusunan regulasi SPM akan disesuaikan<br />

dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.<br />

3. Kegiatan perumusan regulasi SOP SKPD adalah upaya untuk meningkatkan kualitas<br />

kinerja SKPD melalui penerapan prosedur dan mekanisme operasional yang jelas<br />

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk penetapan standar (baku mutu)<br />

secara jelas dalam proses tersebut. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan fasilitasi<br />

penyusunan 4 buah buku pedoman penyusunan SOP yang terdiri dari SOP<br />

LAKIP <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!