Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

perubahan tupoksi
Jumlah
Sumber : Data Bagian Organisasi Tahun 2013
Kebijakan penataan struktur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dilaksanakan secara parsial sesuai
dengan kebutuhan atau adanya regulasi yang secara khusus perlu ditindaklanjuti
dengan penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2012 penataan
kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan secara
khusus pada 3 (tiga) SKPD, yang terdiri dari :
1. Penataan kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK)
dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
Penataan kelembagaan SKPD DPPK didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada intinya
adalah pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Daerah – Pajak Bumi Bangunan
Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) dari sebelumnya merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
Peralihan kewenangan tersebut perlu diakomodasi agar dapat dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah, salah satunya adalah melalui penataan kelembagaan SKPD
DPPK.
2. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung;
Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja didasari oleh adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang
menegaskan bahwa fungsi ke-Linmas-an merupakan kewenangan Satuan Polisi
Pamong Praja, atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan
penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan struktur organisasi
sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Penataan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
LAKIP Sekretariat Daerah 2012