Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

More documents

Recommendations

Info

hukum dilaksanakan berupa study kelayakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR menjadi PT dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPR Syari’ah. Dari 2 Rancangan Peraturan Daerah yang direncanakan, hanya 1 yang diajukan untuk menjadi Peraturan Daerah yaitu Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD. BPR menjadi PT. BPR. Raperda tentang Pembentukan PT. BPR Syariah ditangguhkan berdasarkan pertimbangan rekomendasi hasil kajian yang menyatakan bahwa pembentukan PT. BPR Syari’ah dapat dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah terbentuknya PT. BPR. Perubahan bentuk hukum PD. BPR Kabupaten Bandung menjadi PT. BPR Kertaraharja telah dilaksanakan pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2012. Capaian Target PAD dari BUMD pada tahun 2012 meliputi : PD. BPR sebesar Rp. 1.200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.250.000.000 ( 104% ), PDAM target sebesar Rp. 2.200.000.000 terealisasi sebesar Rp. 2.200.000.000 ( 100% ) dan PT. CBS dari target Rp. 250.000.000 terealisasi sebesar Rp. 110.000.000 ( 42% ), tidak terealisasinya target PAD dari PT. CBS karena PT. CBS masih dalam upaya konsolidasi karena baru terbentuk pada tahun 2011. 7. Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengorganisasian Pemerintahan Daerah Analisis capaian kinerja tujuan 7 diuraikan lebih lanjut dengan indikatorindikator kinerja 3 (tiga) target sasaran yang telah ditetapkan. Uraian tentang tingkat capaian indikator-indikator kinerja tujuan berdasarkan penetapan target sasarannya, lebih lanjut dijelaskan di bawah ini. Tabel 32 Analisis Capaian Kinerja Tujuan 7 Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Realisasi (%) 2011 2010 Jumlah Fasilitasi Penyusunan 3 Perda 3 Perda 100 100 100 Perda penataan perubahan struktur OPD sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Fasilitasi Perbup 3 Perbup 3 Perbup 100 100 100 LAKIP Sekretariat Daerah 2012
perubahan tupoksi Jumlah Sumber : Data Bagian Organisasi Tahun 2013 Kebijakan penataan struktur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dilaksanakan secara parsial sesuai dengan kebutuhan atau adanya regulasi yang secara khusus perlu ditindaklanjuti dengan penataan kelembagaan pada pemerintah daerah. Pada tahun 2012 penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan secara khusus pada 3 (tiga) SKPD, yang terdiri dari : 1. Penataan kelembagaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung; Penataan kelembagaan SKPD DPPK didasari oleh adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada intinya adalah pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Daerah – Pajak Bumi Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) dari sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Peralihan kewenangan tersebut perlu diakomodasi agar dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah melalui penataan kelembagaan SKPD DPPK. 2. Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung; Penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja didasari oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menegaskan bahwa fungsi ke-Linmas-an merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, atas hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Penataan kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Page 1 and 2:
L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA
Page 3 and 4:
KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilita
Page 5 and 6:
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
Page 7 and 8:
a. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah
Page 9 and 10:
d. Staf Ahli, terdiri dari : (1) St
Page 11 and 12:
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PE
Page 13 and 14:
kebijakan pemerintah daerah, pembin
Page 15 and 16:
. Meningkatnya kualitas penataan ke
Page 17 and 18: pencapaian target tahun berjalan sa
Page 19 and 20: 5. Terwujudnya peningkatan kualitas
Page 21 and 22: 7. Terwujudnya peningkatan kualitas
Page 23 and 24: Sumber : Data seluruh Bagian Tahun
Page 25 and 26: Peningkatan Penataan dan Pengembang
Page 27 and 28: Peningkatan perekonomian daerah mel
Page 29 and 30: Peningkatan kualitas perencanaan te
Page 31 and 32: Sumber : Data seluruh Bagian Tahun
Page 33 and 34: BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada
Page 35 and 36: Jumlah Kadarkum 15 kec 15 kec 100%
Page 37 and 38: Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pe
Page 39 and 40: Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja
Page 41 and 42: Capaian kinerja rata-rata tujuan 8
Page 43 and 44: arang milik daerah, lain-lain yang
Page 45 and 46: Penataan dan Pengelolaan Keuangan S
Page 47 and 48: perangkat daerah yang bertugas mela
Page 49 and 50: Jumlah dokumen peta batas 1 dok 1 d
Page 51 and 52: kebijakan yang sesuai dengan kebutu
Page 53 and 54: pelaksanaan kewenangan PBB-P2 yang
Page 55 and 56: desa pada tahun 2012 dari target di
Page 57 and 58: Kegiatan FKUU atau Forum Komunikasi
Page 59 and 60: mengvaluasi dampak dari pemberian b
Page 61 and 62: Tabel 28 Analisis Capaian Kinerja T
Page 63 and 64: mengikuti Sosialisasi - Target dan
Page 65 and 66: sebanyak 4 kali ( setiap Triwulan )
Page 67: Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten
Page 71 and 72: d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4
Page 73 and 74: c) Penyusunan Laporan Pelaksanaan a
Page 75 and 76: Perlu dijelaskan bahwa target kiner
Page 77 and 78: Analisis Tujuan 8 Sasaran 3 diukur
Page 79 and 80: dari penghapusan tanah dan bangunan
Page 81 and 82: Sekretariat Jumlah pelaksanaan rapa
Page 83 and 84: Secara keseluruhan capaian kinerja
Page 85 and 86: Analisis capaian kinerja tujuan 10
Page 87 and 88: ersifat pelayanan internal. Sehingg
Page 89 and 90: Sosial yaitu sebesar 67,54%. Realis
Page 91 and 92: 1. Masih ada kebijakan dan regulasi
Page 93 and 94: DAFTAR PERBUP PERATURAN BUPATI TAHU
Page 95 and 96: Bandung 44 44 tahun 2011 Pedoman Pe
Page 97 and 98: Penanggulangan Bahaya Kebakaran 14
Page 99 and 100: Pendapatan dan Belanja Daerah TA.20
Page 101 and 102: 31 31 tahun 2009 Perubahan Kedua Pe
Page 103 and 104: Desa di Kab Bandung 21 21 tahun 200
Page 105 and 106: PERATURAN BUPATI TAHUN 2007 No Seri
Page 107 and 108: 11 11 tahun 2006 Badan Narkotika Ka
Page 109 and 110: Lingkungan Hidup dan Penyelesaian S
Page 111 and 112: Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pemb
Page 113 and 114: Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDE
Page 115 and 116: Perangkat Daerah Kab.Bandung 17 17
Page 117 and 118: 10 10 tahun 2001 Ketentuan dan Hari
Page 119 and 120:
Kab.Bandung 2001 58 58 tahun 2001 O
Page 121 and 122:
Perangkat Desa 8 7 tahun 2000 Petun
Page 123 and 124:
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Maj
Page 125 and 126:
13 13 / 2010 Perubahan Atas Perda K
Page 127 and 128:
5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Um
Page 129 and 130:
23 23 / 07 24 24 / 07 25 25 / 07 Ke
Page 131 and 132:
PERDA TAHUN 2004 No No/ Tahun Tenta
Page 133 and 134:
Penerangan Jalan 12 12 / 2002 13 13
Page 135 and 136:
PERDA TAHUN 2000 No No/ Tahun Tenta
Page 137 and 138:
SK BUPATI TAHUN 2011 Nomor - Tangga
Page 139 and 140:
No Urut Nomor - Tanggal Keputusan 2
Page 141 and 142:
No Urut Nomor - Tanggal Keputusan 4
Page 143 and 144:
72 584/Kep.72-DPPK/2011 2 Februari
Page 145 and 146:
97 900/Kep.97-Disdikbud/2011 21 Feb
Page 147 and 148:
117 954/Kep-Satpol PP/2011 17 Maret
Page 149 and 150:
Personil Satuan Kerja Program Praka
Page 151 and 152:
Nomor - Tanggal Keputusan 151 024/K
Page 153 and 154:
4 April 2011 Urudan Bersama (DDUB)
Page 155 and 156:
191 024/Kep.191-Aset/2011 11 April
Page 157 and 158:
Kesbangpolinmas/2011 29 April 2011
Page 159 and 160:
231 A 050/Kep.231 A-Disnaker/2011 2
Page 161 and 162:
254 593/Kep.254-Aset/2011 6 Juni 20
Page 163 and 164:
2011 275 445.8/Kep.275-BPMPD/2011 3
Page 165 and 166:
298 414.21/Kep.298- Dispertasih/201
Page 167 and 168:
321 954/Kep.321-Disnakan/2011 9 Sep
Page 169 and 170:
22 Sept 2011 Tanah Untuk Pembanguna
Page 171 and 172:
362 593.1/Kep.362-Aset/2011 28 Okt
Page 173 and 174:
Penetapan Nama-Nama Pemerintah Desa
Page 175 and 176:
SMPLB dan SATAP Negeri Serta SD, SD
Page 177 and 178:
DATA INDIKATOR KINERJA SETDA Indika
Page 179 and 180:
41 Jumlah pedoman pengadaan barang
Page 181 and 182:
118 Jumlah bahan dan jasa pelayanan
Page 183 and 184:
REKAPITULASI ANGGARAN SEKRETARIAT D
Page 185 and 186:
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALI
Page 187 and 188:
Page 189:
show all

Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?