06.02.2015 Views

Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

c) Penyusunan Laporan Pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 <strong>Tahun</strong><br />

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dilaksanakan 2 kali<br />

kegiatan setiap tahun, dengan hasil 2 buah dokumen laporan pelaksanaan<br />

Inpres 5 <strong>Tahun</strong> 2004.<br />

Pada <strong>Tahun</strong> <strong>2012</strong> seluruh dokumen pelaporan tersebut dapat disusun dan<br />

dilaporkan sesuai dengan rencana. Tindak lanjut kegiatan penyusunan LAKIP<br />

dalam upaya memantau peningkatan kinerja pemerintahan adalah pemantauan<br />

pelaporan LAKIP SKPD, dari 72 SKPD yang wajib menyusun LAKIP, seluruhannya<br />

telah menyusun dan menyampaikan LAKIP SKPD.<br />

2. Pada Indikator kinerja sasaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban<br />

Kerja <strong>Tahun</strong> <strong>2012</strong>, dari 10 dokumen Anjab SKPD yang menjadi rencana target<br />

kegiatan, tersusun 11 dokumen informasi jabatan hasil analisis jabatan pada SKPD.<br />

Berdasarkan atas hasil ini, maka seluruh SKPD di Lingkungan <strong>Pemerintah</strong><br />

<strong>Kabupaten</strong> Bandung telah memiliki dokumen informasi jabatan hasil analisis<br />

jabatan.<br />

Pada tahun <strong>2012</strong>, juga dilaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Analisis Beban<br />

Kerja pada SKPD yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan<br />

Pelatihan. Dari hasil tersebut seluruh SKPD telah menyusun dan melaporkan<br />

dokumen ABK SKPD.<br />

Lebih lanjut pada tahun 2013 untuk mendayagunakan hasil ANJAB dan ABK, maka<br />

akan dilaksanakan verifikasi atas hasil ABK SKPD, dan pelaksanaan Evaluasi jabatan<br />

pada SKPD dengan keterlibatan seluruh pejabat pengelola kepegawaian pada<br />

setiap SKPD.<br />

3. Fasilitasi perumusan dan penyusunan perubahan regulasi TP-PNS, terdiri dari<br />

perumusan dan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Bandung<br />

tentang kebijakan TP-PNS. Pelaksanaan perubahan regulasi tersebut dilaksanakan<br />

karena adanya perubahan-perubahan regulasi dalam kerangka penataan<br />

organisasi perangkat daerah dan atau ketentuan-ketentuan pengaturan tentang<br />

jabatan fungsional tertentu, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian atau<br />

perubahan pada regulasi TP-PNS yang berlaku, sehingga kebijakan TP-PNS dapat<br />

akomodatif mendukung pelaksanaan kebijakan yang lainnya.<br />

LAKIP <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!