Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...
Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...
Lakip Sekretariat Daerah Tahun 2012 - Pemerintah Kabupaten ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
c) Penyusunan Laporan Pelaksanaan atas Instruksi Presiden Nomor 5 <strong>Tahun</strong><br />
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dilaksanakan 2 kali<br />
kegiatan setiap tahun, dengan hasil 2 buah dokumen laporan pelaksanaan<br />
Inpres 5 <strong>Tahun</strong> 2004.<br />
Pada <strong>Tahun</strong> <strong>2012</strong> seluruh dokumen pelaporan tersebut dapat disusun dan<br />
dilaporkan sesuai dengan rencana. Tindak lanjut kegiatan penyusunan LAKIP<br />
dalam upaya memantau peningkatan kinerja pemerintahan adalah pemantauan<br />
pelaporan LAKIP SKPD, dari 72 SKPD yang wajib menyusun LAKIP, seluruhannya<br />
telah menyusun dan menyampaikan LAKIP SKPD.<br />
2. Pada Indikator kinerja sasaran pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban<br />
Kerja <strong>Tahun</strong> <strong>2012</strong>, dari 10 dokumen Anjab SKPD yang menjadi rencana target<br />
kegiatan, tersusun 11 dokumen informasi jabatan hasil analisis jabatan pada SKPD.<br />
Berdasarkan atas hasil ini, maka seluruh SKPD di Lingkungan <strong>Pemerintah</strong><br />
<strong>Kabupaten</strong> Bandung telah memiliki dokumen informasi jabatan hasil analisis<br />
jabatan.<br />
Pada tahun <strong>2012</strong>, juga dilaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Analisis Beban<br />
Kerja pada SKPD yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan<br />
Pelatihan. Dari hasil tersebut seluruh SKPD telah menyusun dan melaporkan<br />
dokumen ABK SKPD.<br />
Lebih lanjut pada tahun 2013 untuk mendayagunakan hasil ANJAB dan ABK, maka<br />
akan dilaksanakan verifikasi atas hasil ABK SKPD, dan pelaksanaan Evaluasi jabatan<br />
pada SKPD dengan keterlibatan seluruh pejabat pengelola kepegawaian pada<br />
setiap SKPD.<br />
3. Fasilitasi perumusan dan penyusunan perubahan regulasi TP-PNS, terdiri dari<br />
perumusan dan penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Bandung<br />
tentang kebijakan TP-PNS. Pelaksanaan perubahan regulasi tersebut dilaksanakan<br />
karena adanya perubahan-perubahan regulasi dalam kerangka penataan<br />
organisasi perangkat daerah dan atau ketentuan-ketentuan pengaturan tentang<br />
jabatan fungsional tertentu, yang perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian atau<br />
perubahan pada regulasi TP-PNS yang berlaku, sehingga kebijakan TP-PNS dapat<br />
akomodatif mendukung pelaksanaan kebijakan yang lainnya.<br />
LAKIP <strong>Sekretariat</strong> <strong>Daerah</strong> <strong>2012</strong>