o_19k41s5tr1efm1a2ie6iinpn50e.pdf

More documents

Recommendations

Info

26 pemancar AM (MW) dan drafttata cara monitoring untuk pemancar radio AM (MW). Tanggal 2-9 Desember 2013 rancangan keputusan meneteri tentang masterplan AM(MW) telah dilakukan uji publik dan menunggu finalisasi lanjutan untuk menjadi keputusan menteri IK-1.4. Prosentase Penataan Pita untuk Layanan Dinas Penyiaran Radio FM Secara umum gambaran pengkanalan Penyiaran Radio FM di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Pengkanalan untuk Penyiaran Radio FM telah direncanakan bagi seluruh kota di Indonesia yakni KM 13 tahun 2010 yang telah disusun sedemikian rupa untuk dapat merata bagi keseluruhan kota di Indonesia b. Terdapatnya permintaan kanal radio siaran di ibukota provinsi yang cukup tinggi. lembaga dan calon lembaga penyiaran berlomba untuk mendapatkan kanal di ibukota provinsi, sehingga menciptakan kesenjangan permintaan kanal yang cukup tinggi antara ibukota provinsi dengan kota lainnya di provinsi yang sama. c. Dinamika pemekaran wilayah yang cukup cepat .Masterplan disusun dengan menggunakan pedoman wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, namun demikian karena laju pemekaran wilayah yang cukup cepat menyebabkan beberapa daerah baru hasil pemekaran tidak mendapatkan porsi kanal yang semestinya d. Terdapat “tumpahan” siaran radio dari negara-negara tetangga di daerah perbatasan wilayah Indonesia, sedangkan di daerah tersebut belum terdapat Radio eksisting (baik LPP maupun LPS) di daerah terdepan masih sangat minim, sehingga tumpahan-tumpahan siaran radio dari negara-negara tetangga menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat di daerah tersebut. e. Banyak kasus dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) atau Forum Rapat Bersama (FRB), jumlah pemohon radio siaran (yang kebanyakan sudah beroperasi dan berinvestasi) melebihi jumlah kanal frekuensi yang tersedia. Dalam hal tersebut, masterplan eksisting tetap menjadi acuan f. Mengakomodir banyaknya permintaan radio komunitas pada satu wilayah layanan, terutama di wilayah layanan ibukota provinsi sehingga perlu penataan yang lebih cermat, mengingat pengalokasian kanal untuk radio penyiaran komutinas hanya 3 (tiga) kanal. g. Mengevaluasi pengkanalan untuk penyiaran radio komunitas yang selama ini berada di tiga kanal teratas yakni kanal 202, 203 dan 204 yang bersebelahan dengan penggunaan frekuensi untuk penerbangan sehingga rentan terjadi interferensi
Proses penyusunan Revisi KM 13 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan menteri Perhubungan Nomor 15 tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation) telah sampai pada finalisasi draft. Hal – hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain: 1. Merubah Kelas siaran untuk wilayah layanan yang berada di daerah perbatasan Indonsia berdasarkan arahan dari bapak Dirjen SDPPI. Klasifikasi Radio Siaran di daerah perbatasan semula berada pada kelas C sesuai dengan KM 15 tahun 2003 dengan ketentuan ERP maksimum 4 kw dengan wilayah layanan maksimum 12 km dari pusat kota. Kemudian dalam draft revisi KM 13 tahun 2010, wilayah layanan di daerah pernatasan, telah diklasifikasikan dalan sebuah lampiran dan diubah menjadi maksimum Kelas A. 2. Kebijakan Time Sharing untuk Penyiaran Radio Komunitas untuk wilayah layanan ibukota provinsi. Dengan adanya kebijakan time sharing, Radio Komunitas di wilayah layanan Jawa Barat yang jumlahnya 225 Radio, dapat diakomodir secara merata. IK-1.5. Prosentase Penyusunan Rekomendasi untuk Perubahan Frekuensi Maritim dari Analog ke Digital Penggunaan frekuensi radio untuk dinas maritim pada awalnya adalah untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode morse antara kapal dan darat. Sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinyu baik melalui modulasi amplitudo (AM), maupun modulasi frekuensi (FM). Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya seiring perkembangan teknologi ditemukanlah internet, dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. ITU (International Telecommunication Union) telah menerbitkan Final Act ITU yang terkait rencana migrasi dinas maritim dari era analog ke digital. Oleh karena itu Ditjen SDPPI sebagai regulator harus segera menyiapkan hal-hal langkah strategis untuk mengantisipasi terjadinya perubahan dan dampak dari digitalisasi tersebut baik secara teknis maupun bisnis sehingga regulator tetap dapat menjaga iklim industri maritim dan melaksanakan jurisdiksi pemerintah dalam bidang penataan dan pengalokasian frekuensi. Pada tahun 2013 dimulai kegiatan sebagai langkah awal mempersiapkan regulasi dalam menyongsong era digitalisasi maritim melalui Pembuatan Studi Penyusunan Rekomendasi untuk Perubahan Frekuensi Maritim dari Analog ke Digital yang memiliki ruang lingkup yaitu : a. Melakukan identifikasi dan mapping alokasi spectrum frekuensi maritim saat ini. 27
Page 2 and 3: KEMKOMINFO Copyright © 2014 Bagian
Page 4 and 5: 4 Kementerian Komunikasi dan Inform
Page 6 and 7: Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Page 8 and 9: 8 Dalam melaksanakan kegiatan dihar
Page 10 and 11: 10 Direktorat Pengendalian SDPPI me
Page 12 and 13: C. Organisasi Dan Tata Kerja Direkt
Page 14 and 15: 14 nilai ekonomis sumber daya spekt
Page 16 and 17: Terciptanya pengelolaan dan pemanfa
Page 18 and 19: 18 Misi Kemkominfo Misi 2. Mewujudk
Page 20 and 21: Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Page 22 and 23: 1. IK-1 Prosentase (%) Penataan Pit
Page 24 and 25: 24 dengan menelaah ketetapan ITU ya
Page 28 and 29: 28 b. Mengidentifikasi alokasi spec
Page 30 and 31: 30 maritim, terutama pelayaran raky
Page 32 and 33: 32 1.5 Melaksanakan kegiatan seleks
Page 34 and 35: 34 Pajak (PNBP) yang memberikan nil
Page 36 and 37: 36 Hak Penggunaan Izin Pita Spektru
Page 38 and 39: 38 Parameter teknis disusun pada ta
Page 40 and 41: 40 • Data stasiun radio yang tela
Page 42 and 43: 42 3. Keputusan Menteri Kominfo Tah
Page 44 and 45: Hingga akhir Desember 2013 Indonesi
Page 46 and 47: 46 dilakukan analisa dan penyampaia
Page 48 and 49: 48 Pelanggaran Tindakan No Wilayah
Page 50 and 51: 50 Pemilik perusahaan dan/atau yang
Page 52 and 53: 52 Bimtek Penindakan Hukum dan Pemb
Page 54 and 55: 54 6. IK-6 Prosentase (%) Tingkat K
Page 56 and 57: Berdasarkan data diatas dapat dihit
Page 58 and 59: 58 Sebagai tindak lanjut dari kegia
Page 60 and 61: Peningkatan infrastruktur SMFR dapa
Page 62 and 63: 62 A. Kendala yang Dihadapi 1. Kete
Page 64 and 65: 64 NO KOMPONEN PROSENTASE AVAILABIL
Page 66 and 67: 66 Berdasarkan data tersebut diatas
Page 68 and 69: Tabel ISR untuk Non Dinas Tetap Dan
Page 70 and 71: 70 26. Boven Digoel, Merauke - 14 S
Page 72 and 73: Jumlah total peserta REOR pada tahu
Page 74 and 75: 74 Pelaksanaan kegiatan Survey Kepu
Page 76 and 77:
persen dari estimasi pendapatan yan
Page 78 and 79:
78 dimasukan ke Indonesia, sehingga
Page 80 and 81:
80 Standarisasi pada perangkat tele
Page 82 and 83:
Panitia Teknis 35-01 untuk bidang T
Page 84 and 85:
16. IK-16 Prosentase (%) Layananan
Page 86 and 87:
Makasar 86 bogor
Page 88 and 89:
padang 88 5. Jumlah penerimaan prop
Page 90 and 91:
komersial mencakup diantaranya Peni
Page 92 and 93:
sasaran anggaran realisasi persen T
Page 94:
tingkat kepatuhan frekuensi radio d
show all

o_19k41s5tr1efm1a2ie6iinpn50e.pdf

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?