o_19k41s5tr1efm1a2ie6iinpn50e.pdf

80
Standarisasi pada perangkat telekomunikasi
dan perangkat lunak juga merupakan
salah satu langkah strategis dan penting
dilakukan dalam era konvergensi. Standar
perangkat telekomunikasi dan perangkat
lunak menempati level awal dalam
piramida terbalik teknologi informasi
dan komunikasi sehingga membutuhkan
regulasi yang tepat dan cepat. Standar
perangkat telekomunikasi dan perangkat
lunak diharapkan akan mampu memberikan
jaminan mutu keandalan informasi dan
keamanan dalam penggunakan perangkat
TIK di Indonesia.
Penyusunan persyaratan teknis alat
dan perangkat telekomunikasi adalah
amanat Undang-Undang Nomor 36
tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan
Peraturan Menteri nomor : 29/PER/M.
KOMINFO/09/2008 tentang sertifikasi alat
dan perangkat telekomunikasi. Tujuan
utama disusunnya persyaratan teknis alat
dan perangkat telekomunikasi baik radio
maupun non-radio adalah menghasilkan
suatu dasar dan acuan teknis bagi Balai
Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
dalam proses pengujian alat dan perangkat
telekomunikasi disamping dasar bagi
penerbitan sertifikat yang dilaksanakan
oleh Direktorat Standardisasi Perangkat
Pos dan Informatika. Pada tahun 2013
Direktorat Standardisasi Perangkat Pos
dan Informatika menargetkan tersusunnya
5 Rancangan Peraturan Menteri (RPM).
Realisasi Direktorat Standardisasi PPI yang
tercapai pada tahun 2013 telah melampaui
dari yang telah ditargetkan yakni sebanyak
16 Permen, 1 Surat Edaran dan 9 RPM
sebagai berikut :
Peraturan Menteri :
1. Persyaratan Teknis Video Conference
(PM No. 04/2013)
2. Kelompok Alat dan Perangkat
Telekomunikasi (PM No. 05/2013)
3. Persyaratan Teknis Tentang Call
Session Control Function (CSCF) (PM
No. 12/ 2013
4. Persyaratan Teknis Tentang Media
Resource Function (MRF) (PM No.
13/2013)
5. Persyaratan Teknis Tentang Session
Border Controller (SBC) (PM No.
14/2013)
6. Standar Kualitas Pelayanan Jasa
Teleponi Dasar Pada Jaringan Tetap
Lokal (PM No. 15/2013)
7. Standar Kualitas Pelayanan jasa
teleponi dasar pada jaringan bergerak
seluler (PM No. 16/2013)
8. Persyaratan teknis IPTV Set Top Box
(PM No. 26/2013)
9. Persyaratan teknis Integrated Receiver/
Decoder (PM No. 5/2014)
10. Persyaratan teknis Router (PM No.
6/2014)
11. Persyaratan Teknis Encoder (PM No.
7/2014)
12. Persyaratan teknis kartu cerdas
dengan kontak (PM No. 2/2014)
13. Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat
Radar dan Maritim dan Surveillance
(PM No. 31/2013)