o_19k41s5tr1efm1a2ie6iinpn50e.pdf

More documents

Recommendations

Info

30 maritim, terutama pelayaran rakyat yang tidak menggunakan sistem digital, maka pemerintah harus fokus dalam pembuatan perangkat yang harganya lebih murah, didukung oleh regulasi yang bisa membebaskan bea masuk untuk perangkat digital pelayaran/maritim, sehingga akan mengurangi harga jual perangkat tersebut. Selebihnya regulasi pada masa digital lebih banyak berfokus juga kepada pengawasan penggunaan alat pelayaran/maritim digital.Untuk memastikan semua operator pelayaran/maritim sudah menggunakannya. Action plan kebijakan pemerintah di era migrasi analog ke digital. Dalam rencana strategis kebijakan pemerintah di era migrasi analog ke digital, diperlukan peran serta dari seluruh stakeholder maritim di Indonesia yakni pemerintah, industri, dan elemen masyarakat.Keseluruhan pemangku kepentingan tersebut berfungsi sebagai perencana, pelaksana, maupun sebagai pengawas pengembangan maritim di Indonesia. 2. IK-2 Prosentase (%) Utilitas Pita Frekuensi Radio Indikator Kinerja ini capaiannya tergantung atas capaian 4 Indikator Kinerja Komponen nya.Capaian indikator kinerja ini diukur dari nilai rata – rata capaian 4 indikator kinerja komponennya yaitu sebesar 100 %. Capaian masing – masing indikator kinerja komponen dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya. IK.2-1 Jumlah Lebar Pita Frekuensi 3G yang Dialokasikan melalui Seleksi Memperhatikan peningkatan kebutuhan bandwidth yang sangat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi dan tuntutan pasar yang konvergen menuju layanan pita lebar (broadband), maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk mengalokasikan 2 (dua) blok pita frekuensi radio yang masih tersedia pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 yang telah ada. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, bahwa Menteri berkewajiban membina penggunaan spektrum frekuensi radio seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan tuntutan global; Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil kebijakan membuka peluang penambahan blok pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 1.1 Adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio dalam memberikan layanan telekomunikasi 1.2 Adanya kebutuhan tambahan spektrum frekuensi radio untuk pengembangan teknologi telekomunikasi bergerak
seluler pada pita frekuensi radio 2.1 GHz kedepan Berdasarkan pertimbangan sebagai mana disebutkan diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan kegiatan sebagai berikut: 1.3 Menetapkan dasar hukum kebijakan penambahan blok frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000, yaitu: 1.3.1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/ M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT- 200; dan 1.3.2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/ 2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. 1.4 Menetapkan norma-norma umum pelaksanaan seleksi pengguna pita frekuensi radio tambahan pada pita frekuensi radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000 yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000; 31 Indikator Kinerja Prosentase Utilitas pita frekuensi radio IndikatorKinerja Komponen Target Realisasi Prosentase Jumlah lebar pita frekuensi 3G yang dialokasikan melalui seleksi 10 MHz 10 MHz 100 % Jumlah dokumen penetapan pentarifan penggunaan spektrum frekuensi radio 9 Draft KM 12 KM 100 % eksisting layanan BWA dan seluler/FWA 1 dokumen 1 dokumen Jumlah dokumen acuan parameter parameter parameter teknis frekuensi radio di perbatasan teknis teknis 100 % Jumlah dokumen penyesuaian data 1 dokumen 1dokumen teknis spektrum frekuensi radio di penyesuaian penyesuaian 100 % daerah perbatasan data teknis data teknis
Page 2 and 3: KEMKOMINFO Copyright © 2014 Bagian
Page 4 and 5: 4 Kementerian Komunikasi dan Inform
Page 6 and 7: Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Page 8 and 9: 8 Dalam melaksanakan kegiatan dihar
Page 10 and 11: 10 Direktorat Pengendalian SDPPI me
Page 12 and 13: C. Organisasi Dan Tata Kerja Direkt
Page 14 and 15: 14 nilai ekonomis sumber daya spekt
Page 16 and 17: Terciptanya pengelolaan dan pemanfa
Page 18 and 19: 18 Misi Kemkominfo Misi 2. Mewujudk
Page 20 and 21: Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Page 22 and 23: 1. IK-1 Prosentase (%) Penataan Pit
Page 24 and 25: 24 dengan menelaah ketetapan ITU ya
Page 26 and 27: 26 pemancar AM (MW) dan drafttata c
Page 28 and 29: 28 b. Mengidentifikasi alokasi spec
Page 32 and 33: 32 1.5 Melaksanakan kegiatan seleks
Page 34 and 35: 34 Pajak (PNBP) yang memberikan nil
Page 36 and 37: 36 Hak Penggunaan Izin Pita Spektru
Page 38 and 39: 38 Parameter teknis disusun pada ta
Page 40 and 41: 40 • Data stasiun radio yang tela
Page 42 and 43: 42 3. Keputusan Menteri Kominfo Tah
Page 44 and 45: Hingga akhir Desember 2013 Indonesi
Page 46 and 47: 46 dilakukan analisa dan penyampaia
Page 48 and 49: 48 Pelanggaran Tindakan No Wilayah
Page 50 and 51: 50 Pemilik perusahaan dan/atau yang
Page 52 and 53: 52 Bimtek Penindakan Hukum dan Pemb
Page 54 and 55: 54 6. IK-6 Prosentase (%) Tingkat K
Page 56 and 57: Berdasarkan data diatas dapat dihit
Page 58 and 59: 58 Sebagai tindak lanjut dari kegia
Page 60 and 61: Peningkatan infrastruktur SMFR dapa
Page 62 and 63: 62 A. Kendala yang Dihadapi 1. Kete
Page 64 and 65: 64 NO KOMPONEN PROSENTASE AVAILABIL
Page 66 and 67: 66 Berdasarkan data tersebut diatas
Page 68 and 69: Tabel ISR untuk Non Dinas Tetap Dan
Page 70 and 71: 70 26. Boven Digoel, Merauke - 14 S
Page 72 and 73: Jumlah total peserta REOR pada tahu
Page 74 and 75: 74 Pelaksanaan kegiatan Survey Kepu
Page 76 and 77: persen dari estimasi pendapatan yan
Page 78 and 79: 78 dimasukan ke Indonesia, sehingga
Page 80 and 81:
80 Standarisasi pada perangkat tele
Page 82 and 83:
Panitia Teknis 35-01 untuk bidang T
Page 84 and 85:
16. IK-16 Prosentase (%) Layananan
Page 86 and 87:
Makasar 86 bogor
Page 88 and 89:
padang 88 5. Jumlah penerimaan prop
Page 90 and 91:
komersial mencakup diantaranya Peni
Page 92 and 93:
sasaran anggaran realisasi persen T
Page 94:
tingkat kepatuhan frekuensi radio d
show all

o_19k41s5tr1efm1a2ie6iinpn50e.pdf

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?