o_19k41s5tr1efm1a2ie6iinpn50e.pdf

More documents

Recommendations

Info

36 Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. BAKRIE TELECOM, Tbk. 3. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 881 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk. 4. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 882 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran Dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. INDOSAT,Tbk. 5. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 883 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. XL AXIATA,Tbk. 6. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 884 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 900 MHz dan 1800 MHz PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR. 7. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 885 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS. 8. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 886 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz PT. AXIS TELEKOM INDONESIA. 9. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 1199 Tahun 2013 TentangPenetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Keempat untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM.
10. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 1196 Tahun 2013 TentangPenetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Pertama untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM. 11. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 1197 Tahun 2013 TentangPenetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM. 12. Keputusan Menteri Kominfo Nomor: 1198 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Ketiga untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. SMARTFREN TELECOM. IK-2.3 Jumlah Dokumen Acuan Parameter Teknis Frekuensi Radio di Perbatasan Meningkatnya penggunaan frekuensi radio mengakibatkan kemungkinan terjadinya gangguan/interferensi dalam penggunaan frekuensi tersebut. Wilayah yang sangat rawan terjadi interferensi adalah wilayah perbatasan negara, di samping itu wilayah tersebut juga menjadi sangat potensial dijadikan sebagai market atau cakupan layanan negara tetangga sehingga dapat melanggar teritorial dan kedaulatan Negara serta akan berdampak pada kehidupan soial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu perlu disusunParameter Teknis Spektrum Frekuensi di perbatasan yang berisi batasan teknis penggunaan spektrum frekuensi radio di perbatasan negara sebagai bahan koordinasi teknis dan negosiasi dengan negara tetangga sehingga dalam penggunaan frekuensi tidak terjadi interferensi di perbatasan kedua negara. Mengingat bahwa pembangunan dan perkembangan layanan penyiaran (broadcasting) negara tetangga telah sedemikian marak, dimana banyak Radio Siaran Malaysia dapat di terima dengan sangat baik di wilayah perbatasan Indonesia, sedangkan di satu sisi Radio siaran Indonesia kurang berkembang Oleh karenanya pada tahun 2013 Parameter teknis yang akan disusun difokuskan pada parameter teknis layanan broadcasting untuk wilayah perbatasan yang berbatasan dengan darat. 37
Page 2 and 3: KEMKOMINFO Copyright © 2014 Bagian
Page 4 and 5: 4 Kementerian Komunikasi dan Inform
Page 6 and 7: Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
Page 8 and 9: 8 Dalam melaksanakan kegiatan dihar
Page 10 and 11: 10 Direktorat Pengendalian SDPPI me
Page 12 and 13: C. Organisasi Dan Tata Kerja Direkt
Page 14 and 15: 14 nilai ekonomis sumber daya spekt
Page 16 and 17: Terciptanya pengelolaan dan pemanfa
Page 18 and 19: 18 Misi Kemkominfo Misi 2. Mewujudk
Page 20 and 21: Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Page 22 and 23: 1. IK-1 Prosentase (%) Penataan Pit
Page 24 and 25: 24 dengan menelaah ketetapan ITU ya
Page 26 and 27: 26 pemancar AM (MW) dan drafttata c
Page 28 and 29: 28 b. Mengidentifikasi alokasi spec
Page 30 and 31: 30 maritim, terutama pelayaran raky
Page 32 and 33: 32 1.5 Melaksanakan kegiatan seleks
Page 34 and 35: 34 Pajak (PNBP) yang memberikan nil
Page 38 and 39: 38 Parameter teknis disusun pada ta
Page 40 and 41: 40 • Data stasiun radio yang tela
Page 42 and 43: 42 3. Keputusan Menteri Kominfo Tah
Page 44 and 45: Hingga akhir Desember 2013 Indonesi
Page 46 and 47: 46 dilakukan analisa dan penyampaia
Page 48 and 49: 48 Pelanggaran Tindakan No Wilayah
Page 50 and 51: 50 Pemilik perusahaan dan/atau yang
Page 52 and 53: 52 Bimtek Penindakan Hukum dan Pemb
Page 54 and 55: 54 6. IK-6 Prosentase (%) Tingkat K
Page 56 and 57: Berdasarkan data diatas dapat dihit
Page 58 and 59: 58 Sebagai tindak lanjut dari kegia
Page 60 and 61: Peningkatan infrastruktur SMFR dapa
Page 62 and 63: 62 A. Kendala yang Dihadapi 1. Kete
Page 64 and 65: 64 NO KOMPONEN PROSENTASE AVAILABIL
Page 66 and 67: 66 Berdasarkan data tersebut diatas
Page 68 and 69: Tabel ISR untuk Non Dinas Tetap Dan
Page 70 and 71: 70 26. Boven Digoel, Merauke - 14 S
Page 72 and 73: Jumlah total peserta REOR pada tahu
Page 74 and 75: 74 Pelaksanaan kegiatan Survey Kepu
Page 76 and 77: persen dari estimasi pendapatan yan
Page 78 and 79: 78 dimasukan ke Indonesia, sehingga
Page 80 and 81: 80 Standarisasi pada perangkat tele
Page 82 and 83: Panitia Teknis 35-01 untuk bidang T
Page 84 and 85: 16. IK-16 Prosentase (%) Layananan
Page 86 and 87:
Makasar 86 bogor
Page 88 and 89:
padang 88 5. Jumlah penerimaan prop
Page 90 and 91:
komersial mencakup diantaranya Peni
Page 92 and 93:
sasaran anggaran realisasi persen T
Page 94:
tingkat kepatuhan frekuensi radio d
show all

o_19k41s5tr1efm1a2ie6iinpn50e.pdf

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?