Laporan HAM ELSAM 2005

Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM 

“Ekspektasi yang Sirna” 

Laporan Penegakan Hak Asasi Manusia Tahun 2005 

BAB I PENDAHULUAN................................................................................................... 2 

A. Tujuan dan cakupan......................................................................................... 4 

B. Metode dan sistematika laporan ....................................................................... 4 

BAB II TITIK TERENDAH PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN SIPIL 

............................................................................................................................... 5 

A. Kondisi Umum Jaminan atas Kebebasan Sipil....................................................... 5 

1. Ancaman atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan .................................... 6 

2. Ancaman Terhadap Wartawan - Ancaman atas Kebebasan menjalankan Profesi 

........................................................................................................................... 7 

3. Ancaman kebebasan aktivitas pribadi warga sipil yang dinilai menyimpang nilai 

atu simbol agama .............................................................................................. 8 

B. Respond dan Tanggungjawab Negara .................................................................... 9 

BAB III PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN HAK ATAS KESEHATAN14 

A. Situasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Hak Atas Kesehatan ................... 15 

1. Hak Atas Pendidikan....................................................................................... 15 

2. Memburuknya kualitas kesehatan masyarakat................................................ 20 

B. Respon Pemerintah Menghadapi Persoalan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Hak 

atas Kesehatan ..................................................................................................... 23 

1. Hak Atas Pendidikan....................................................................................... 23 

2. Hak Atas Kesehatan ........................................................................................ 27 

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI......................................................... 32


BAB I 

PENDAHULUAN 

Tahun 2005 merupakan tahun yang penting dalam penegakan hak asasi. Pertama, tahun ini 

merupakan tahun ujian bagi pemerintah baru yang terbentuk melalui proses pemilihan 

langsung, proses yang banyak dirujuk sebagai salah satu kemajuan paling signifikan dalam 

yang meletakkan sistem yang demokratis semenjak transisi politik dimulai di tahun 1998. 

Secara khusus ujian ini mencakup ekspektasi akan perbaikan yang signifikan atas kondisi hak 

asasi manusia, yang selalu menorehkan raport merah pada pemerintahan sebelumnya. Seperti 

dilansir dalam laporan ELSAM di tahun 2004, pemerintah saat ini dihadapkan pada pekerjaan 

rumah yang besar untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional dan penegakan hak 

asasi. Rumusan penegakan ham yang didasarkan pada pengalaman hidup para korban 

menghadapi berbagai hambatan besar dalam realisasinya, termasuk rendahnya dukungan 

politik dalam melakukan reformasi dalam tubuh aparatus represif negara, serta rendahnya 

kinerja administrasi keadilan dalam penyelesaian pelanggaran ham di masa lalu. 

Kedua, setelah tujuh tahun berjalan, kontestasi berbagai norma baru yang berlangsung dalam 

upaya mengkonsolidasi demokrasi yang belum matang harus berhadapan dengan 

kecenderungan konservatisme dan radikalisme kelompok-kelompok masyarakat. Dalam 

situasi ini, konsolidasi politik pemerintah yang belum matang berimplikasi pada lumpuhnya 

berbagai instrumen mulai dari perangkat dan institusi hukum serta perangkat birokrasi, dua 

hal instrumen penting dalam penegakan hak asasi. 

Beberapa langkah positif sebenarnya telah dilakukan di tahun 2005, seperti ratifikasi dua 

kovenan utama hak asasi manusia, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak 

Ekonomi Sosial dan Budaya. Ratifikasi ini akhirnya disetujui oleh DPR pada bulan 

September setelah hampir lima tahun dipersiapkan. Namun demikian langkah ini masih jauh 

dari memadai, lantaran realisasi dari jaminan atas hak asasi tak dapat dilakukan hanya dengan 

menetapkannya secara tekstual dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila 

dirunut, jaminan tekstual ini sebenarnya telah mulai diserap dalam berbagai perundangundangan 

jauh sebelum ratifikasi dimulai, seperti dalam amandemen kedua UUD 1945, dan 

UU No 39/199 tentang hak asasi. Namun sampai saat ini perangkat operasional untuk 

memenuhi jaminan tersebut masih jauh dari harapan. 

Akibatnya, tahun 2005 kembali menggoreskan sengkarut kekerasan pada wajah hak asasi 

manusia. Tahun ini menjadi tahun yang penting, dimana ekspektasi yang sangat besar dari 

masyarakat akan perubahan harus berhadapan dengan ketidakberdayaan pemerintahan saat 

ini dalam mengatasi dampak-dampak kebijakan di masa lalu. Sebaliknya masyarakat harus 

berhadapan dengan semakin tak terbendungnya kekerasan yang dilakukan oleh kelompokkelompok 

sipil yang mengancam rasa ketentraman dan hak-hak sipil (civil liberties). 

Kekerasan dan amuk massa menjadi instrumen efektif dalam pelanggaran hak-hak sipil. 

Masyarakat seperti dihadapkan secara diametral pada ancaman atas hak-hak sipil yang 

dilakukan melalui serangkaian kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil. Lebih jauh, 

penggunaan kekerasan dilihat sebagai sesuatu yang ‘biasa’ dan bukan sebagai satu bentuk 

tindakan kriminal. Dalam situasi ini, instrume negara seperti polisi, perangkat judisial, serta 

perangkat hukum justru absen seperti kehilangan gigi. Padahal, penegakan ham 

mengandaikan peran negara melalui instrumen-instrumen yang efektif, seperti hukum, sistem 

politik dan politik anggaran. 

2


Penegakan hak asasi menghadapi tantangan baru. Apabila dahulu aparatus represif negara 

merupakan satu-satunya ancaman terberat dalam penegakan hak asasi, kini, pola kekerasan 

yang sama telah mereproduksi diri dalam satuan-satuan kecil kelompok masyarakat. Tak 

melulu pada kelompok sipil terorganisir, kekerasan juga menjadi bahasa kekecewaan dan 

ketidaksepahaman. Sayangnya masyarakat juga mengafirmasi dan mentolelir penggunaan 

kekerasan. Situasi ini mendudukkan posisi hak asasi dalam titik yang rawan. Berbagai 

catatan praktek penyerangan dan kekerasan pada masyarakat, baik yang berkaitan dengan isu 

keagamaan, maupun yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan profesi, seperti 

kekerasan pada pekerja pers baik media massa ataupun media elektronik. 

Kekerasan ini tak melulu merebak di kota-kota besar seperti Jakarta, namun tersebar di 

berbagai kota di Jawa, Medan, Palu, Lombok dan beberapa daerah lain. Selain itu, catatan 

kekerasan yang mengatasnamakan moral susila juga mewarnai tahun 2005, secara khusus hal 

ini menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan terhadap pelanggaran hak-hak sipil. 

Beberapa catatan dari daerah menunjuk mulai berlaku efektifnya perda-perda yang secara 

langsung membatasi ruang gerak dan hak-hak sipil perempuan seperti diuraikan dalam bagian 

lain laporan ini. 

Pada saat yang sama tidak terjadi peningkatan kinerja pemerintah dalam pemenuhan hak-hak 

dasar. Proses transisi politik yang dimulai semenjak tahun 1998 meninggalkan banyak 

pekerjaan rumah bagi pemerintah saat ini untuk membuktikan komitmennya pada 

peningkatan kondisi hak-hak dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pmerintah 

disibukkan dengan urusan cicilan utang, dan tekanan liberalisasi yang lebih jauh di sektor 

publik sebagai konsekuensi komitmen pada para kreditur. Sementara secara internal, 

kapasitas birokrasi pemerintah mencapai titik nadir akibat praktek korupsi yang semakin tak 

terbendung. Hampir di semua institusi pemerintah ditemukan korupsi yang melibatkan para 

pejabat negara yang masih aktif menjabat saat ini. Tak hanya birokrasi, institusi-institusi yang 

penting dalam mewujudkan cita demokrasi tak luput dari sasaran. DPR yang pada awal 

reformasi memperoleh simpati publik untuk mengakhiri kekuasaan eksesif eksekutif juga tak 

luput dari persoalan. Selain korupsi, lemahnya kinerja di tingkat legislasi menorehkan catatan 

atas buruknya kinerja wakil rakyat yang pada gilirannya menggerogoti kepercayaan publik. 

Semua ini mencapai kulminasi dengan terungkapnya praktek korupsi di Mahkamah agung, 

institusi yang diharapkan menjadi pintu terakhir untuk tegaknya negara hukum, prasyarat 

pencapaian demokrasi dan penegakan hak asasi. 

Laporan ELSAM ini memfokuskan perhatiannya pada kedua hak dasar ini, lantaran 

memburuknya kondisi kedua hak tersebut berakibat langsung pada modalitas sosial, dan 

stabilitas sosial, yang menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan transisi politik. 

Warisan kebijakan pembangunan masa lalu menggerogoti kapasitas pemerintah untuk secara 

otonom menentukan arah kebijakan publik, satu instrumen penting untuk merealisasikan hakhak 

dasar. Akibatnya, percepatan liberalisasi menjadi ancaman serius implementasi hak-hak 

dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Potret ini merupakan gambaran umum akan 

kecenderungan liberalisasi sektor publik di Indonesia. 

Dalam laporan ini, ELSAM memaparkan observasi atas penurunan kualitas hak asasi 

sepanjang tahun 2005, dan implikasinya pada tahun ini. Observasi ini menunjukkan 

beberapa persoalan mendasar yang menghadang pemenuhan dan perlindungan hak asasi, 

khususnya berkaitan dengan merebaknya penggunaan kekerasan oleh kelompok sipil. 

Kekerasan yang mengatasnamakan berbagai norma dan keprihatinan ini merupakan ancaman 

3


bagi konsolidasi politik yang belum menunjukkan perkembangan berarti dari pemerintah saat 

ini. Selain membuka ruang pada berlakunya tirani baru yang mengatasnamakan kepentingan 

sipil, praktek kekerasan ini apabila terus ditoleransi akan meruntuhkan validitas jaminan 

konstitusional atas hak asasi manusia yang dilakukan melalui perangkat hukum dan birokrasi 

pemerintahan. 

A. Tujuan dan cakupan 

Laporan hak asasi ini bertujuan untuk secara kritis melihat kinerja penegakan hak asasi 

sepanjang tahun 2005. Secara khusus laporan mengambil fokus pada kinerja penegakan ham 

dalam perlindungan hak-hak sipil dan hak-hak kesehatan dan pendidikan masyarakat. 

Dengan demikian, laporan ini mencakup berbagai peristiwa kekerasan yang ditujukan pada 

kelompok-kelompok sipil, kinerja birokrasi serta institusi judisial dalam pemenuhan dan 

perlindungan hak. Selain itu, laporan ini juga mencakup kajian kritis atas initiatif-initiatif 

kebijakan publik yang telah ditempuh pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja 

pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, khususnya hak kesehatan dan pendidikan. 

Dalam kedua aspek tersebut, juga tercakup implikasinya pada pelanggaran hak asasi 

perempuan, seperti tersingkirnya perempuan dari akses pada hak-hak dasar, maupun kontrol 

atas perempuan dalam berbagai ketentuan yang implementatif di tingkat daerah. 

B. Metode dan sistematika laporan 

Laporan ini disusun dengan mengandalkan pada berbagai kumpulan wawancara, surat 

elektronik, dan dokumentasi media ELSAM dalam waktu satu tahun. Selain itu, beberapa 

laporan-laporan dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan organisasi PBB dipergunakan 

untuk mendukung kelengkapan penulisan laporan. 

Laporan ini disusun dalam tiga bab, masing-masing bab I yang berisi pendahuluan, 

merupakan uraian singkat yang memberikan potret keseluruhan atas laporan, sekaligus 

menjelaskan mengenai tujuan dan metode laporan. Bab II menguraikan mengenai kondisi 

hak asasi khususnya berbagai ancaman atas civil liberties, dan analisis atas kecenderungan 

ini. Bab terakhir memaparkan mengenai memburuknya kualitas kinerja negara dalam 

pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar, khususnya hak kesehatan dan pendidikan. Dua 

tema ini secara umum menggambarkan lemahnya komitmen dan kinerja birokrasi dan 

menentukan strategi pemenuhan hak. Selain itu, bagian ini juga menunjuk himpitan 

percepatan liberalisasi dan warisan utang luar negeri sebagai dua faktor yang memperparah 

kondisi hak–hak dasar masyarakat. Bab IV berisi rekomendasi-rekomendasi berdasarkan atas 

analisis terhadap situasi yang ada. Rekomendasi ini ditujukan pada beberapa pihak dan 

institusi pemerintah untuk mendorong peningkatan kinerja pemenuhan hak asasi di tahun ini. 

4


BAB II 

TITIK TERENDAH PELAKSANAAN PERLINDUNGAN 

KEBEBASAN SIPIL 

Selama tahun 2005 kondisi umum perlindungan hak-hak sipil menurun hingga titik terendah. 

Berbagai praktek-praktek pembatasan dan pelarangan hak-hak sipil terus menjalar ke 

sejumlah daerah dan bahkan di beberapa tempat telah memasuki ranah-ranah yang paling 

privat di masyarakat. Utamanya lagi, para aktor dari tindakan ini tidak hanya negara, akan 

tetapi juga melibatkan kelompok sipil terorganisir berbasis agama, suku, etnis maupun afiliasi 

politik tertentu. Dan bahkan dalam tahun ini aksi-aksi pembatasan yang melibatkan kelompok 

sipil terorganisir menjadi sangat dominan ketimbang negara sehingga pelaksanaan kebebasan 

hak-hak warga negara sebagaimana yang diakui dalam konstitusi dan regulasi hak asasi 

manusia. Negara pun terlihat absen untuk melindungi aksi-aksi pembatasan hak-hak sipil para 

organisasi sipil terorganisir ini, sehingga aktivitas sejumlah organisasi ini mengancam 

pelaksanaan hak-hak sipil para warga negara. 

Elsam menilai praktek-prakek pembatasan dan pengurangan hak-hak sipil yang dilakukan 

oleh kelompok sipil teroganisir ini terkait erat dengan praktek-praktek pembatasan dan 

pelarangan negara dengan berbagai dalih, seperti mengatasnamakan percepatan agenda 

pemulihan roda ekonomi nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang semakin menguatkan 

peran dominan atas kelompok mayoritas dalam menguasai otoritas ekonomi politik suatu 

daerah, maupun kampanye para pejabat pemerintah dalam hal pembubaran organisasi 

keagaaman dan kepercayaan yang dikategorikan sesat dan atau telah melakukan pelecehan 

simbol-simbol agama, pemberantasan bisnis atau prilaku sosial yang dikategorikan sebagai 

tindakan maksiat, yakni, perjudian, perdagang minuman kerasan dan obat terlarang, 

prostitusi, pornografi atau porno aksi. Buruknya lagi, kebijakan-kebijakan tersebut, baik 

secara sengaja atau pun tidak, kembali menguatkan sistem kontrol tidak resmi atas tindak 

tanduk perempuan seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Hampir sebagian besar laporan 

organisasi hak asasi manusia di daerah menyebutkan bahwa praktek-praktek pelarangan hakhak 

sipil ini berimplikasi pada menguatanya pratek-praktek pembatasan dan penguarangan 

hak-hak sipil perempuan di wilayah ekonomi, sosial, politik dan keluarganya. 

Bagian ini akan menguraikan tentang praktek-praktek pembatasan dan pelarangan hak-hak 

sipil warga negara oleh kelompok sipil terorganisir sepanjang 2005 dan sekaligus 

memaparkan problem-problem ditataran kebijakan dan institusi negara yang mengakibatkan 

perlindungan kebebasan sipil mencapai titik terendahnya tahun ini . 

A. Kondisi Umum Jaminan atas Kebebasan Sipil 

Setidaknya terdapat lima bentuk dan motif kekerasan kelompok sipil terorganisir. Pertama, 

kekerasan yang ditujukan untuk membatasan kebebasan beragama dan mengikuti aliran 

kepercayaan Kedua kekerasan yang ditujukan untuk mengancam kebebasan untuk 

menjalankan profesi. Ketiga kekerasan yang ditujukan untuk melawan atau menolak proses 

hukum yang sedang berjalan. Keempat kekerasan yang ditujukan untuk melakukan 

penertiban moral dan kontrol prilaku sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai 

5


lima agama yang diakui di Indonesia. Dan kelima, kekerasan yang ditujukan untuk 

mendukung perebutan aset-aset ekonomi wilayah yang terpisah karena proses otonomi 

daerah. Namun dari keempat kategori kekerasan yang terjadi, dua bentuk kekerasan yang 

berbasiskan agama dan yang mengancam kebebasan berpendapat merupakan peristiwa yang 

paling menonjol dalam tahun ini. Berikut ini adalah rekaman ELSAM atas tindak kekerasan 

kelompok sipil teroganisir yang mengancam pelaksanaan kebebasan sipil sepanjang 2005: 

1. Ancaman atas Kebebasan Beragama dan Kepercayaan 

Pembubaran, pelarangan dan pembatasan terhadap hak untuk beragama dan menjalankan 

aktifitas keagamaan adalah aksi-aksi yang menonjol sepanjang 2005. Aksi-aksi pengepungan 

dan penyerangan atas kelompok-kelompok agama dan kepercayaan oleh kelompok sipil 

terorganisir adalah aksi-aksi yang paling dominan dan menyebabkan sejumlah komunitas 

keagamaan dan keyakinan tidak dapat menjalankan aktivitas keagamaannya dengan bebas. 

Bahkan selanjutnya, para pemimpin dari komunitas ini harus berurusan dengan pihak 

penegak hukum karena dituduh telah menyebarkan aliran sesat dan menghina agama tertentu. 

Dari aksi-aksi tersebut, para anggota komunitas-komunitas tersebut, terpaksa meninggalkan 

tempat-tempat ibadahnya untuk menghindar aksi-aksi kekerasan kelompok sipil terorganisir. 

Setidaknya ada empat komunitas agama dan aliran kepercayaan yang menjadi sasaran 

pembubaran yang disertai dengan tindak kekerasan dan pengerusakan fasilitas yang dimiliki 

oleh komunitas tersebut. Di awali dengan kasus penyerangan Padepokan Nurut Taubah milik 

Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) di Probolinggo-Jawa Timur. Diawali 

dengan penetapan Jamaah Ngaji Lelaku di kawasan Sumberwaras, Kecamatan Lawang, 

Kabupaten Malang, Jatim sebagai kelompok aliran sesat oleh MUI, selanjutnya sejumlah 

orang yang mengaku dari organisasi-organisasi keagamaan di Malang menuntut pembubaran 

kelompok tersebut. Dari aksi protes tersebut, pimpinan jamaah tersebut, Muhamad Yusman 

Roy ditangkap dan selanjutnya diadili di pengadilan dengan tuduhan mengajarkan aliran 

sesat. 1 Hal serupa kembali terjadi di Probolinggo, dimana pasca penetapan YKNCA sebagai 

aliran sesat oleh MUI-Probolinggo, 1000 orang yang mengaku berasal dari Pasuruan, 

Probolinggo dan Lumajang mendatangi dan menyerang Padepokan Nurut dan menuntut 

yayasan tersebut segera menghentikan aktivitasnya. Selanjutnya, pimpinan padepokan 

tersebut ditangkap polisi dan diadili di pengadilan setempat dengan tuduhan melakukan 

pelecehan nilai-nilai keagamaan. 2 

Penyerangan atas komunitas keagamaan lainnya adalah, kasus penyerangan organisasi 

keagaman terhadap komunitas Ahamadiyah di sejumlah daerah. Diawali 9 juli 2005, 

sekelompok orang terorganisir mendatangi komunitas Ahmadiyah di daerah Parung Jawa 

Barat untuk menuntut penghentian aktivitas Komunitas Ahmadiyah yang telah dinyatakan 

sebagai aliran sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. 

3 Dalam peristiwa tersebut terjadi 

bentrokan dan mengakibatkan beberapa orang luka-luka. Adanya perlawanan dari jamaah 

Ahmadiyah, 15 Agustus massa dari organisasi keagamaan dalam jumlah yang lebih besar 

dan mengusung tuntutan yang sama kembali mendatangi komunitas Ahmadiyah di Parung. 

Meskipun dalam kejadian tersebut pihak kepolisian melakukan penjagaan, namun demikian, 

pada akhirnya pihak kepolisian mengambil keputusan mengevakuasi para warga jamaan 

Ahmadiyah dengan alasan untuk menghindari jatuhnya korban lebih besar. Pasca kejadian ini 

1 “ Pondok Itikaf Ngaji Lelaku Sepi,” www.liputan6.com, 8 Mei 2005 

2 “ Padepokan Aliran Sesat di Probolinggo Dihancurkan Massa,” Koran Tempo, 30 Mei 2005 

3 Pikiran Rakyat, 9 Juli 2005. 

6


upaya dari organisasi keagamaan ini untuk menutup pondok pesantren jamaah Ahmadiyah 

dan melarang aktivitas dari kelompok tersebut terus berlanjut dan meluas hingga ke berbagai 

daerah seperti Cianjur, Cibeber, Kuningan, dan Lombok. Dari Aksi-aksi penyerangan 

tersebut diduga mengakibatkan ribuan pengikut jamaah Ahmadiyah diungsikan secara paksa 

dan selanjutnya tidak dapat menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial secara bebas. Empat 

orang juga dilaporkan mengalami luka-luka, sedikitnya 73 rumah, enam masjid, delapan 

mushola rusak, dan dua kendaraan roda empat hangus terbakar dari aksi-aksi kekerasan 

terhadap kelompok Ahmadiyah. 4 Hingga saat ini tidak ada penyelidikan yang serius berkaitan 

dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok sipil terorganisir tersebut. 

Sementara, di Kalimantan selatan puluhan orang melakukan perusakan dan pembakaran 

rumah milik Ibram seorang warga Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Wana Raya, Kabupaten 

Barito Kuala, karena dijadikan tempat pertemuan dan ibadah sekitar 50 warga yang 

bergabung dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 5 

Selain kasus ancaman terhadap aliran yang dianggap sesat, serangkaian penutupan Gereja 

atau rumah ibadah selama tahun 2005 terus terjadi dan dilakukan dalam kurun waktu yang 

bersamaan. Sepanjang Juli-Agustus 2005 terjadi penutupan terhadap 11 gereja di Jawa Barat 

oleh organisasi-organisasi massa Islam, 8 (delapan) pada bulan juli dan 3 pada bulan 

Agustus. 6 Bulan September sebanyak 500-an orang yang tergabung dalam sembilan 

organisasi massa (ormas), mendatangi lahan proyek pembangunan gereja Graha Bintang 

Timur di kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi dan menolak pendirian gereja tersebut. 

Sementara menurut Laporan radio 68H menyatakan bahwa dalam beberapa pekan sebelum 

bulan September setidaknya 25 tempat ibadat di Jawa Barat, Banten dan Semarang ditutup 

dengan paksa oleh sejumlah organisasi massa Islamdengan alasan pendirian tempat ibadat 

tersebut melanggar Surat Keputusan Bersama dua menteri mengenai pendirian tempat ibadat. 

Selama periode April--Agustus 2005, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mencatat 

sebanyak 19 gereja ditutup menyusul adanya protes dari kalangan umat Islam. Jumlah gereja 

yang ditutup itu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 12 rumah 

ibadah 7 . Bulan Oktober, tempat Ibadah yang juga rumah seorang penduduk di jalan 

Pallantikang, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dirusak massa. 

2. Ancaman Terhadap Wartawan - Ancaman atas Kebebasan menjalankan Profesi 

Kekerasan kelompok sipil terorganisir juga diarahkan terhadap kebebasan menjalankan 

profes, yakni kalangan wartawan. Kekerasan ini bukan hanya terjadi kepada wartawan yang 

4 Para penyerangan Bersenjatakan kayu dan batu dengan cara melempari serta merusak rumah atau tempat 

ibadah di Kampung Neglasar, Kampung Rawaekek Desa Sukadana, Kampung Penyairan, Desa Cempaka di 

Kecamatan Cempaka. Jawa Pos, 21 September 2005. 

5 “ Tempat Pertemuan LDII Dibakar Massa, Kompas, 5 Desember 2005 

6 “ Gus Dur, Hentikan Aksi Penutupan Gereja” Sinar Harapan, 23 Agustus 2005 

7 

Selama periode dua tahun itu, sebagian besar rumah ibadah yang ditutup berada di daerah Jawa Barat. Dari 19 

rumah ibadah umat Kristiani yang ditutup pada 2005, tujuh gereja berada di Kompleks Permata Cimahi, 

Bandung. Tujuh di gereja yang ditutup pada 31 Juli 2005 adalah Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), Gereja 

Kristen Pasundan (GKP), Gereja Anglikan, Gereka Pantekosta Filadelfia I, Gereja Pantekosta Filadelfia II, 

Gereja Pantekosta Indonesia, Gereja Bethel Indonesia. Sedangkan pada tahun sebelumnya, 11 dari 12 gereja 

yang ditutup pada tanggal 3 September 2004 terletak di Kecamatan Rancaekek, Bandung. Yaitu, Gereja 

HKBP Bethani, Gereja Batak Karo Protestan, Gereka Kristen Indonesia, Gereja Pantekosta, Gereja Katolik, 

2 Gereja Kema Injil, Gereja Kristen Oikoumene, Gereja Pantekosta Tabernakel, Gereja Pantekosta 

Indonesia, dan Gereja Kristen Jawa. 

7


sedang meliput berita tetapi juga diarahkan pada kantor-kantor redaksi media massa. Tercatat 

11 kasus yang mengancam wartawan di beberapa daerah diantaranya di Cilegon, Makassar, 

Medan, Palu, Bekasi dan beberapa daerah lainnya. Kasus kekerasan terhadap wartawan ini 

dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pemberitaan yang dilakukan. Kekerasan yang 

terjadi mulai dari pengancaman pembunuhan, pengusiran, dan pemukulan. Akibat dari 

serangkaian kekerasan yang terjadi, sejumlah wartawan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit 

dan megalami luka-luka, perampasan alat-alat kerja wartawan sampai dengan tidak terbitnya 

sebuah harian selama 3 hari ancaman dari masyarakat. 8 Berikut ini adalah rekaman kasuskasus 

kekerasan sipil teroganisir yang diarahkan untuk membatasi kebebasan pers: 

Pada pertengahan Januari 2005 seorang wartawan radio HotFM dilarikan kerumah sakit 

karena dianiaya di kantor pemerintahan Kota Cilegon oleh sekelompok orang karena terkait 

dengan pemberitaan mengenai salah satu kegiatan Pemerintah Kota Cilegon. 9 Selanjutnya, 

sekelompok orang juga melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap kantor redaksi 

Palopo Pos dan harian Fajar di Makassar yang disertai dengan pemukulan terhadap 

wartawan. 10 16 April 2005 sekelompok preman melakukan pemukulan dan perusakan kamera 

terhadap wartawan yang meliput sebuah kebun binatang di Medan. Pada bulan Mei tiga 

wartawan Indopos dianiaya dan seorang wartawan Radio dakta dilaporkan diancam oleh 

sekelompok orang yang terkait dengan pengamanan perjudian di kota Bekasi. 11 Memasuki 

Juli aksi kekerasan kelompok sipil terorganisir belum berhenti, wartawan Radar Bogor 

Ahmad Junaedi dianiaya sekelompok orang yang tak dikenal dan mengakibatkan korban 

terpaksa dibawa ke rumah sakit karena kepalanya bocor. 12 Sementara pada akhir tahun 

penyerbuan yang terjadi di kantor redaksi Harian Indopos oleh sekolompok massa sipil 

menyebabkan lima wartawan harian tersebut luka-luka. 13 

3. Ancaman kebebasan aktivitas pribadi warga sipil yang dinilai menyimpang nilai atau 

simbol agama 

Aksi-aksi kelompok sipil terorganisir dalam hal melakukian protes dan ancaman penyerangan 

terhadap karya-karya seni dan aktivitas pribadi warga sipil juga menjadi sorotan dalam tahun 

ini. Dengan dalih melakukan pelurusan nilai-nilai keagamaan dan moral, sejumlah organisasi 

keagamaan melakukan aksi-aksi penutupan tempat-tempat usaha yang diduga melakukan 

bisnis maksiat yang meliputi perjudian, prostitusi, penjualan minuman beralkohol, tempat 

peredaran obat-obat terlarang, dan pelarangan perempuan keluar rumah malam. Kekerasan ini 

pun tidak terjadi secara spontan, akan tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan atas 

kebijakan pemerintah daerah (perda) yang sulit diterapkan karena ketidakpercayaan 

masyarakat dan kampanye para pejabat negara melawan maksiat. Selain itu, praktek-praktek 

kekerasan dan pelecehan dengan motif pembersihan praktek “zina” di lingkungan masyarakat 

oleh kelompok sipil terorganisir kembali menonjol. Praktek-praktek ini kerap diwarnai 

dengan aksi-aksi penyiksaan yang tidak manusiawi dan bahkan dalam beberapa kasus terjadi 

8 

9 

10 

11 

Di Palu, Selompok massa yang tersinggung dengan atikel yang ditulis oleh salah seorang Dosen dari 

Universitas Muhamadiyah Palu juga melakukan protes dan pengancaman ke Redaksi Harian radar Sulteng 

yang mengakibatkan harian tersebut tidak terbit selama 3 hari. 

Kompas, 19 Januari 2005. 

http://fajar.co.id/news.php?newsid=2311. 

Koran tempo, 6 Mei 2005. 

12 http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=203985&kat_id=89&kat_id1=&kat_id2= 

13 Kompas Cyber media, 22 Desember 2005 

8


praktek-praktek perampasan harta benda dari penduduk yang tertangkap dalam razia tersebut. 

Bahayanya, praktek-praktek ini justru mensasar para perempuan dimana di beberapa tempat 

membuat kontrol perempuan oleh keluarga semakin menguat dan membatasi hak-hak mereka 

untuk beraktifitas di malam hari. 

Pertengahan tahun 2005 sebuah organisasi massa berjumlah 100 orang merusak warung 

remang-remang di kawasan eks Bandar Udara Kemayoran, Jakarta Pusat yang 

mengakibatkan ratusan pengunjung dan puluhan pemilik warung lari ketakutan. Di Solo, 

ribuan anggota organisasi keagamaan melakukan aksi penyerangan terhadap kawasan hiburan 

malam di daerah Gilingan, Alun-alun Kidul dan Monumen 45 karena dianggap sebagai 

daerah maksiat. 14 Di Kabupaten Purwakarta, sebuah organisasi keagamaan melakukan razia 

minuman keras serta para pekerja seks komersial di wilayah perkotaan Purwakarta, 20 

Oktober 2005. Dalam razia itu, kelompok tersebut berhasil merampas 153 botol miras 

berbagai jenis di sejumlah warung dan kios jamu. Organisasi tersebut juga menangkap empat 

orang anak baru gede (ABG) yang sedang nongkrong di Alun-alun Kiansantang Pemda 

Purwakarta di atas pukul 23.00 WIB dan seorang orang pemuda yang kedapatan sedang 

meminum miras di Taman Situ Buleud serta Alun-alun pemda. 15 

Selain itu beberapa kasus yang mengancam kebebasan individu dengan adanya sejumlah 

kasus penggrebekan massa terhadap warga yang lain. Pada bulan Februari 2005 warga 

Tembok Gede Surabaya melakukan penggrebekan terhadap sepasang pria dan wanita yang 

dianggap berbuat mesum di tempat tinggalnya dan langsung menangkan pasangan tersebut 16 . 

Pada bulan Juli 2005, sepasang kekasih diarak dalam keadaan bugil dan dipukuli massa 

karena dituduh melakukan tindakan asusila yang dianggap mencemari kampung. 17 Di Jakarta, 

seorang laki-laki dan perempuan diarak bugil keliling kampung dan dipukuli oleh massa 

karena diduga sedang melakukan zina. 18 

B. Respon dan Tanggungjawab Negara 

Konstitusi Indonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil dalam Undangundang 

Dasar (UUD) 1945. Amandemen kedua UUD 1945 semakin menegaskan bahwa hakhak 

sipil dan politik warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang menjadikan 

adanya keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Bab XA UUD 1945 

tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan dengan tegas tentang jaminan berbagai hak asasi 

baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 19 Regulasi yang 

memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik tersebut tertuang 

dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. UU ini dapat dikatakan 

merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi 

14 “Massa Razia Café dan Diskotik di Solo, Tempo Interaktif, 18 Oktober 2005 

15 

“Diakui Sebagai Tindakan Konkret Berantas PekatMassa FPI Purwakarta Razia Miras dan PSK,” Pikiran 

Rakyat, 27 Oktober 2005 

16 Jawa Pos, 20 Februari 2005. 

17 www.seketika.com. 28 Juli 2005. 

18 “ Sepasang Kekasih Diarak dan Dipukuli Massa,” Kompas, 28 Juli 2004 

19 Dalam bab XA ini juga, pasal 28 I angka 4 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara angka pasal 

28I angka 5 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 

negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

9


manusia di Indonesia. Selain mengatur tentang berbagai macam hak dasar warga negara, UU 

No. 39 tahun 1999 juga menegaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 20 . 

Dari kedua regulasi diatas, baik UUD 1945 maupun UU No. 39 tahun 1999 menunjukkan 

keterkaitan antara jaminan atas hak-hak asasi dan kewajiban atas pemenuhannya. Hal ini 

menjadikan negara, terutama pemerintah, untuk berkewajiban untuk melakukan serangkaian 

tindakan yang menjamin atas implementasi yang efektif dalam berbagai bidang diantaranya 

dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan langkahlangkah 

lainnya dalam segala bidang. 

Kasus-kasus yang terjadi dalam tahun 2005 justru sebaliknya dimana negara, dalam hal ini, 

lebih banyak absen dari tanggung jawabnya untuk memenuhi dan melindungi hak-hak sipil 

warga negaranya. Absennya Negara ini terlihat dari berbagai kondisi yang mendasari dan 

tindakan negara, termasuk aparatnya dalam menjamin kebebasan sipil. Setidaknya ada 3 

faktor kondisi yang menyebabkan negara gagal dalam menjamin kebebasan sipil yang justru 

muncul dari masyarakat sipil diantaranya adalah ketertundukan komitmen penegakan hak 

asasi manusia dengan konsensus politik, yang lebih banyak di dorong oleh kelompok massa 

yang terorganisir, karena lemahnya aparat hukum. Faktor lainnya adalah regulasi di tingkat 

operasional yang ternyata dalam kenyataannya masih merupakan warisan regulasi masa lalu 

yang belum disesuaikan dengan perkembangan saat ini. 

Salah satu problem mendasar dari munculnya kasus-kasus kekerasan oleh masyarakat adalah 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atas institusi-institusi hukum yang ada, 

termasuk instrumen hukum itu sendiri. Reformasi terhadap instrumen hukum yang telah 

dilakukan pada level konstitusi dan beberapa produk perundang-undangan belum menyentuh 

perubahan regulasi di tingkat yang lebih rendah. Kasus pelarangan Jamaah Ahmadiyah dan 

penutupan rumah ibadah, yang terjadi pada masa Orde baru, malah terus dilestarikan dan 

malah menjadi acuan yang terus digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Pelarangan 

Jamaah Ahmadiyah pada masa Orde Baru merupakan bentuk kemunduran dalam tataran 

implementasi atas hak kebebasan beragama jika dibandingkan dengan masa Orde Lama. 

Jamaah Ahmadiyah (Aliran Lahore maupun Qadian) yang merupakan organisasi legal sejak 

jaman kolonial dan pada pemerintah masa Orde lama justru memberikan status badan 

hukum 21 . Demikian juga dengan pendirian rumah ibadah yang dalam penyelesaianya masih 

menggunakan ketentuan SKB yang diterbitkan pada masa Orde Baru yang meskipun ada 

wacana untuk dicabut dan direvisi ternyata sampai saat ini belum ada pencabutan atau revisi 

atas SKB tersebut. 

`20 Dalam pasal 72 dinyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 

menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan 

perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 

Republik Indonesia. Sementara pasal 72 menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 

sebagaimana diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain. 

21 Berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13 dan diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui 

surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I./VI/2005. Pengakuan legal ini mendasarkan 

pada pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Masa Esa” dan 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.M. Dawam Raharjo, Teror atas Ahmadiyah dan Problem 

Kebebasan Beragama, 18 Juli 2005. 

10


Dalam kasus Jamaah Ahmadiyah, pernyataan Menteri Agama Maftuh Basyuni justru 

menjadikan perlindungan terhadap kelompok agama yang berbeda aliran ini semakin 

melemah dengan menyatakan bahwa bahwa Pemerintah tetap melarang penyebaran ajaran 

Ahmadiyah di Indonesia karena dianggap sesat. Sikap ini melanjutkan sikap Departemen 

Agama yang melarang penyebaran Ajaran Ahmadiyah. 22 Bahkan Presiden Yudhoyono juga 

menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah sebenarnya sudah lama dilarang di Indonesia. Presiden 

menyatakan telah meminta Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

Kejaksaan untuk segera memberi penjelasan apa yang telah diputuskan oleh pemerintahan 

yang dulu tentang ajaran Ahmadiyah. Sementara Fatwa MUI pada tahun 2005 juga kembali 

menegaskan tentang Aliran Ahmadiyah yang sesat. 

Kejaksaan Agung sendiri berdasar rekomendasi MUI (Majelis Ulama Indonesia) di era 1980- 

an pernah mengeluarkan larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Kejaksaan 

Agung, berdasarkan keterangan Kapuspenkum Soehandoyo, saat ini mengambil sikap jalan 

tengah yakni menyerahkan pelarangan Jemaat Ahmadiyah ke pemerintah daerah setempat. 

Soehandoyo menambahkan bahwa jika ada keganjilan yang memicu kontroversi di balik 

aktivitas tersebut, aparat muspida harus secepatnya melapor ke Kejagung atau minimal 

Kejaksaan setempat. 23 Berdasarkan kondisi ini, Pemerintah Daerah setempat dimana terjadi 

kasus-kasus yang berkaitan dengan Jamaah Ahmadiyah kemudian melakukan langkah 

pelarangan terhadap keberadaan Jamaah Ahmadiyah. 24 

Kondisi yang sama terjadi berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang 

pendirian tempat ibadah yang masih digunakan sebagai landasan dalam menyelesaian kasus 

pendirian tempat ibadah. Menkopolkam Widodo AS menyatakan bahwa kasus penutupan 

gereja ini perlu dilakukan beberapa hal diantaranya adalah penyelesaian harus mengacu pada 

ketentuan yang ada diantaranya SKB dua Menteri, mengembangkan Toleransi, dan 

menghindari anarkisme. 25 Sementara Presiden SBY sendiri menyatakan bahwa tidak harus 

terburu-buru mencabut SKB dan perlu dilihat kembali ketentuan dalam SKB tersebut, 

sementara disisi lain presiden menyatakan bahwa yang diperlukan sebuah pengaturan yang 

menjamin kebebasan beragama dan beribadah dan pengaturan yang tidak menimbulkan 

benturan antar umat beragama. 26 

22 Departemen Agama pada tanggal 20 September 1984 mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada 

kantor-kantor wilayah Departemen Agama, khususnya kepala bidang penerangan Agama Islam di seluruh 

Indonesia, yang antara lain menyatakan aliran-aliran Ahmadiyah sesat, karena aliran tersebut memercayai 

Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. 

23 Kejagung mempunyai tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat) di bawah struktur JAM 

Intelijen, yang bakal menampung pengaduan masyarakat terkait perkembangan aliran yang ditengarai 

meresahkan masyarakat. 

24 Sejalan dengan argumentasi menteri Agama, Pemerintah Daerah Bogor melakukan hal yang sama dengan 

melarang semua kegiatan jamaah Ahmadiyah di wilayahnya. Pelarangan ini berdasarkan atas surat 

pernyataan bersama Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Bogor, Kapolres Bogor, 

Kajari Cibinong, Kepala Pengadilan Negeri Cibinong, Dan Lanud Atang Sanjaya (ATS), Kepala Kantor 

Depag (Kakandepag) Kabupaten Bogor, dan MUI Kabupaten Bogor. Pemkab Kuningan juga menutup 

tempat peribadahan milik jemaat Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana. Penutupan ini 

sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara bupati, kepala Kejaksaan Negeri, dan 

Kapolres Kuningan pada 20 Desember 2004. Penutupan dilakukan terhadap Masjid An Nur dan tujuh 

mushala, yang biasa digunakan jemaat Ahmadiyah untuk melakukan aktifitas ibadah. Penutupan juga 

dilakukan terhadap gedung Fadhal Umar yang merupakan balai pertemuan Ahmadiyah. 

25 Kompas, 30 Agusustus 2005. 

26 Suara Pembaruan, 5 September 2005. 

11


Persoalan regulasi dalam kasus aliran sesat dan izin mendirikan tempat ibadah, adalah 

regulasi masa Orde Baru yang kembeli menjadi kontroversi setelah kasus-kasus yang muncul 

setelah adanya kekerasan yang berbasis agama. Beberapa kelompok massa yang selama ini 

aktif melakukan penutupan gereja selalu berdalih bahwa pemerintah tidak tegas dalam 

mengimplementaskan regulasi tentang pendirian gereja dan adanya kecurigaan atas isu 

kristenisasi. Tudingan atas aktivitas penutupan sejumlah gereja dijawab oleh kelompok massa 

ini bahwa yang mereka tutup bukan gereja tetapi rumah liar yang dijadikan yang dijadikan 

gereja sebagai upaya pemurtadan. Kegiatan ini dinilai melanggar Surat Keputusan Bersama 

(SKB) sehingga harus dikembalikan pada fungsinya semula. 27 Koordinator AGAP 

menambahkan bahwa sebelum penutupan telah ada dialog dengan pengurus gereja namun 

karena pengurus gereja tidak bisa membuktikan data dan fakta perizinan pendirian gereja 

maka penutupan itu dilakukan 28 . Kondisi ini membuka kembali gugatan tentang peraturan 

yang mengatur tentang ijin mendirikan tempat ibadah dan persoalan penyebaran ibadah. 29 

Dengan landasan argumentatif mengenai SKB yang tak kunjung selesai, cerita selanjutnya 

adalah ketidakberdayaan aparat negara dalam membendung keinginan massa untuk 

melakukan penutupan atas sejumlah tempat ibadah. Pemerintah Daerah di beberapa tempat 

terjadinya penutupan gereja juga cendrung tidak mempunyai sikap yang tegas tentang 

implementasi regulasi atas pendirian rumah ibadah dan bahkan pasca terjadinya penutupan 

oleh massa, pemerintah daerah akhirnya melakukan tindakan penutupan. Beberapa kasus 

menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini aparat daerah setempat, memfasilitasi adanya 

dialog antara pihak yang menuntut penutupan dengan pihak yang mempertahankan 

keberadaan rumah ibadah tersebut. 30 Namun dialog tersebut lebih banyak berujung pada 

penutupan rumah-rumah ibadah tersebut 31 . 

27 Suara pembaruan, 26 Agustus 2005. 

28 http://www.christianpost.co.id/dbase.php?cat=missions&id=130 

29 Setidaknya terdapat dua regulasi yang sangat populer yaitu SKB Menteri Agama dan Mendagri No. 1 tahun 

1969, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran 

Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya dan SK Menteri Agama No. 70 

tahun 1978 yang mengatur tentang Pedoman Penyiaran Agama. 

30 Dalam kasus kasus penutupan gereja Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Getsemane di Jalan 

Melati Raya Ujung RT 18/11, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi misalnya telah terjaid dialog antara warga. 

Dialog untuk menyelesaikan perselisihan antara warga dan jemaat Kristen terus dilakukan sampai akhirnya 

dicapai kesepakatan damai pada hari Ahad, 30 Oktober 2005. Kesepakatan yang berlangsung di Jababeka 

itu, turut ditandatangani Kapolda Metro Jaya Irjen Firman Gani, Anggota DPR Effendi Simbolon, serta 

perwakilan tokoh muslim dan nasrani. Ada empat poin kesepakatan yang dicapai pada pertemuan yang juga 

disaksikan Wakil Bupati Bekasi Solihin Sari. Pertama, pelaksanaan surat perintah pembongkaran rumah 

ibadah ditunda untuk menghindari dampak negatif terhadap opini masyarakat. Kedua, jemaat HKBP 

Getsemanie tidak lagi menggunakan rumah yang selama ini dipakai sebagai tempat ibadah. Ketiga, jemaat 

kristiani tidak lagi melakukan ibadah di pinggir jalan. Keempat, Pemkab Bekasi memfasilitasi pencarian 

tempat baru untuk mendirikan gereja. Untuk sementara, menurut Solihin, jemaat HKBP bisa menggunakan 

Gedung Departemen Sosial Bekasi di Jalan Joyo Martono, Bulak Kapal, Bekasi Timur, untuk melakukan 

ibadah. 

31 Hal ini setidaknya dilakukan oleh Camat Bungursai kabupaten Purwakarta, yang oleh desakan kelompok 

masyarakat, menutup Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) yang sudah berdiri pada tahun 1995 di 

Kampung Warung Mekar, Ds. Bungursari RT 6 /RW 3, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta. Di Bandung, 

Kecamatan Rancaekek, pada tanggal 3 september 2005 Wakil Bupati Bandung Eliyadi Agraharja 

mengeluarkan Surat Edaran Nomor 452.2/ 829/Kesbang. Surat itu memerintahkan untuk menghentikan 

aktivitas 12 gereja di rumah tinggal dan rumah toko (ruko) di wilayah administrasinya. Pada bulan 

September 2005 Pemda Bekasi diwakili oleh Ka. Satpol PP, Dedeng Hermawan atas desakan sejumlah 

12


Ketidaktegasan dalam implementasi regulasi juga terjadi dalam kasus pembangunan rumah 

ibadah, misalnya dalam kasus jemaat Gereja Graha Bintang Timur yang tidak dapat 

mewujudkan pembangunan tempat ibadah meski sudah memiliki surat rekomendasi dari 

Pemda Bekasi 32 . Berdasarkan kondisi ini membuktikan bahwa problem hukum bukan 

semata-mata berkaitan dengan reformasi regulasi tetapi juga berkaitan dengan implementasi 

regulasi yang tak bisa diterapkan karena adanya protes dari masyarakat. Kasus yang sama 

terjadi dalam penyelesaian kasus-kasus agama dan kepercayaan yang dianggap sesat, 

sebagaimana dalam kasus penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cianjur sebagaimana diakui 

oleh para penyerang, merupakan kesalahan semua pihak terutama pemerintah, Majelis Ulama 

dan masyarakat itu sendiri karena penegakan hukum yang tidak jelas sehingga menyebabkan 

masyarakat bertindak sendiri-sendiri. 33 Sementara kasus-kasus yang berkaitan dengan 

kekerasan massa terhadap pihak lainnya yang bukan berdasarkan kepentingan agama, lebih 

banyak disebabkan karena kompetensi penegak hukum yang tidak juga melakukan proses 

reformasi diri. 

ormas Islam di Jababeka juga telah menyegel lahan proyek pembangunan gereja Graha Bintang Timur di 

kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi. 

32 Ketika itu, sekitar 400 orang mendatangi lokasi pembangunan gereja dan menyegel lahan seluas 6.635 meter 

persegi di Jababeka. Kemudian, massa menuju kantor Bupati Bekasi dan perwakilan mereka diterima Sekda 

Herry Koesaeri. Mereka minta pemerintah mencabut rekomendasi dan menghentikan pembangunan gereja 

itu. Rekomendasi ini adalah Surat bernomor 452.2/180/Sosial, tertanggal 3 Februari 2005 dan ditandatangani 

Bupati Drs H.M. Saleh Manaf, telah memberikan ijin kepada umat kristiani untuk mendirikan gereja di 

kawasan industri Jababeka, Cikarang. Gagalnya pembangunan gereja itu karena ada protes sekelompok 

massa dari berbagai organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Anshor, dan Ikatan Putra Daerah 

33 Republika, 23 September 2005. 

13


BAB III 

PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN HAK ATAS 

KESEHATAN 

Harapan peningkatan pemenuhan hak-hak dasar sepanjang tahun 2005 masih meninggalkan 

banyak pekerjaan rumah. Sebagaimana di catat dalam laporan human development report di 

tahun 2004, beberapa langkah perbaikan yang ada masih jauh dari mengesankan apabila 

dilihat dengan standar universal penegakan hak-hak dasar yang telah diakui di dunia. 34 

Hak-hak dasar yang mencakup hak kesehatan., termasuk hak atas pangan, dan hak atas 

pendidikan merupakan tiga titik krusial yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan 

proses transisi yang telah dimulai semenjak tahun 1998. Dalam himpitan berbagai persoalan 

yang menyertai proses transisi, berbagai keterbatasan negara sering dirujuk sebagai alasan 

adanya ketidakmampuan negara untuk mencapai peningkatan progressif atas pemenuhan hak 

dasar warga negara Oleh sebab itu, penting untuk membedakan antara ketidakmampuan dari 

ketidakmauan, artinya, menguji apakah negara pengabaian akan hak-hak dasar lebih 

merupakan bentuk ketidakmauan, daripada ketidakmampuan. Untuk menilai secara kritis 

kondisi tersebut, laporan ini mencoba menilai kinerja kewajiban negara berdasarkan kovenan 

hak ekosob yang telah diratifikasi pada bulan September 2005 yang lalu. 

Kovenan hak Ekosob sesungguhnya mengakomodasi kondisi yang berbeda dari tiap negara 

dengan menerapkan pemenuhan hak secara bertahap atau progresif. Artinya, pencapaian yang 

paling maksimal disadari membutuhkan waktu dan tidak mungkin dapat dipenuhi dalam 

waktu yang singkat Namun demikian, pemerintah terikat pada beberapa kewajiban dasar 

yang tidak dapat ditunda (immediate realisation), seperti, pengurangan angka kelahiran dan 

kematian bayi, pencegahan dan penanggulangan epidemic, endemik, serta peningkatan 

kondisi yang dapat menjamin terjangkaunya sarana medis bagi penderita penyakit. 35 

Beberapa inisiatif yang telah diambil oleh pemerintah seperti ratifikasi kovenan hak ekosob, 

pelaksanaan program PIN (Pekan Imunisasi Nasional) tahun 2005 memang menjadi catatan 

positif atas langkah pemajuan hak- hak dasar. Meskipun demikian, bukan berarti pelanggaran 

atas hak dasar tidak terjadi. Langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak mengelakkan 

pemerintah dari kecenderungan untuk melakukan pengabaian atas hak. Pengabaian ini terjadi 

karena pemerintah gagal mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai 

pemenuhan hak dasar, termasuk di dalamnya kegagalan menjamin adanya prasarana 

kesehatan yang dapat terjangkau oleh berbagai lapisan khususnya lapisan masyarakat yang 

terbawah. Dan yang lebih mendasar adalah kegagalan untuk menjadikan hak kesehatan, 

sebagaimana hak dasar lainnya yang telah menjadi hak konstitusional menjadi hak yang 

secara operasional dapat dinikmati. 

Harapan pemenuhan atas hak-hak dasar terhimpit diantara tiga persoalan mendasar yang 

belum dapat diatasi sampai laporan ini ditulis. Ketiga persoalan tersebut adalah, (1) 

melemahnya kekuatan negara dalam fungsi pelayanan publik dan semakin besarnya peran 

swasta dalam penyediaan layanan kesehatan. (2) Lemahnya kapasitas pemerintah dalam 

34 Lihat human development report 2004, pp30 

35 Lihat, kovenan hak ekosob, pasal 12 ayat 2. 

14


memformulasikan strategi kebijakan serta pembenahan penegakan hukum, sehingga hak-hak 

dasar yang secara tekstual telah menjadi hak-hak konstitusional sebagaimana diamanatkan 

dalam undang-undang dasar tidak dapat dirasakan realisasinya. Kelemahan ini mencakup 

penyediaan instrumen kebijakan yang dapat di implementasikan secara operasional serta 

menyangkut pula koordinasi antar institusi pemerintah yang terkait dalam pemenuhan hakhak 

dasar. (3) Semakin meningkatnya kemiskinan karena pilihan stratregi pembangunan 

A. Situasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Hak Atas Kesehatan 

1. Hak Atas Pendidikan 

Situasi pemenuhan hak atas pendidikan sepanjang tahun 2005 masih jauh dari harapan 

masyarakat yang notabene berharap banyak terhadap pemerintahan baru. Meskipun buruknya 

pemenuhan hak atas pendidikan tahun ini adalah tak lepas dari tumpukan persoalan pada 

masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, namun demikian persoalan-persoalan 

mendasar seperti akses terhadap pendidikan, pengurangan siswa putus sekolah, penguatan 

dan support atas institusi-institusi pendidikan dasar umum dan khusus (untuk anak-anak 

cacat) yang sudah ada dan penanganan akses pendidikan di wilayah terpencil belum 

tertanggulangi secara nyata. 

Kondisi ini nampak terlihat jelas dalam laporan-laporan media massa di tahun 2005 yang 

masih menyoroti dalam pemberitaan mereka tentang jumlah angka anak tidak sekolah dan 

anak putus sekolah dari kalangan penduduk miskin yang terus merangkak naik. 36 Disamping 

itu, pemberitaan media tentang runtuhnya bangunnan sekolah serta ketidakmampuan sekolah 

menampung jumlah siswa yang membengkak adalah fakta bahwa upaya penguatan dan 

support atas institusi pendidikan dasar umum dan untuk anak-anak cacat oleh pemerintah 

terus menurun, termasuk juga disini buruknya mekanisme perlindungan anak-anak dari 

tindak kekerasan dan praktek diskriminasi oleh institusi pendidikan dasar, menengah dan 

atas. Hal lain yang juga penting untuk dijadikan patokan dalam melihat minimnya 

pemenuhan hak atas pendidikan, adalah belum tersentuhnya akses pendidikan bagi anak-anak 

di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum tersentuh pembangunan 

nasional atau pun daerah. 

Meskipun di beberapa level nampak terlihat adanya upaya-upaya pemerintah untuk 

menangani persoalan-persoalan tersebut, namun demikian langkah-langkah penanganan 

merupakan bagian dari upaya meredam kritik masyarakat ataupun meredam protes 

masyarakat luas atas penerapan kebijakan ekonomi baru yang mengganggu kehidupan 

perekonomian masyarakat, seperti dalam kasus pemberian DANA BOS sebagai bagian dari 

kompensasi kenaikan harga BBM. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari 

pemerintah nasional ke pemerintah daerah sebagai jawaban pemerataan dan efektifitas 

pelaksanaan pendidikan juga tidak dengan sendirinya membuat pemenuhan hak atas 

pendidikan dapat dipenuhi secara minimal. Sebaliknya, pelimpahan kewenangan ini justru 

berakibat pada pemunduran kualitas pendidikan sebab tidak semua pemerintahan daerah 

memiliki kemampuan, baik dari sisi kapasitas personel dan anggaran, yang merata. Akibatnya 

banyak sekali laporan tentang robohnya gedung sekolan dan fasilitas sekolah yang jauh dari 

36 Hingga saat ini belum ada data akurat berkaitan dengan jumlah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. 

Sejumlah pihak meragukan data-data yang selama ini dikeluarkan oleh institusi pemerintah karena angka 

yang mereka keluarkan jauh dari kondisi sebenarnya. Namun demikian diperkirakan lebih dari 4 juta anakanak 

usia sekolah hingga saat ini belum sekolah dan atau terpaksa putus sekolah. 

15


kebutuhan menunjang proses belajar mengajar, termasuk juga minimnya jumlah guru tetap 

yang mesti dimiliki oleh setiap institusi pendidikan dasar. 

a. Anak tidak sekolah dan anak putus sekolah 

Berdasarkan data Depdiknas, sampai dengan tahun 2005 masih banyak anak usia sekolah 

yang tidak dapat mengikuti pendidikan, terutama anak sekolah dasar dan sekoah menengah 

pertama. Dari tahun ke tahun, jumlah anak sekolah masih cukup tinggi. Pada tahun 

2002/2003 terdapat 560.323 siswa SD yang tidak mampu melanjutkan sekolah, pada tahun 

2003/2004 terdapat 542 258, tahun 2004/2005 angkanya masih cukup tinggi, yaitu sebesar 

495.261. Jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah juga mengalami 

peningkatan. Data MTs menunjukkan bahwa pada tahun 2002/2003 terdapat 88.809 siswa 

putus sekolah, tahun 2003/2004 melonjak menjadi 91.905 dan terus melonjak lagi 2004/2005 

menjadi 92 417 siswa. 37 

Data Anak Putus Sekolah Di Beberapa Kabupaten 

No Lokasi Jumlah Keterangan 

1. Kota Bekasi 170.000 Tidak dapat dan belum melanjutkan 

pendidikan sekolah. 

Lemahnya ekonomi keluarga 

2 Kabupaten Majalengka, Jawa 

Barat 

Perhatian daerah kurang maksimal 

7.715 Telah diterbitkan 5000 kartu bebas biasa 

SPP, 1000 siswa SD, 3000 SMP, 1000 

SMA dengan anggaran 2 milyar, 

3 Kabupaten Lebak, Banten 11.422 Orang tua kurang mampu 

4 Kabupaten dan Kota Bogor 27.000 Keluarga tidak mampu 

5 Aceh 154.746 SD= 36.794; SMP= 51.838, SMA= 

66.114 

Karena kurang biaya 

6 Kabupaten Sukabumi 20.000 Ekonomi keluarga lemah 

7. Kuningan 3.000 Siswa SD yang tidak bisa melanjutkan 

pendidikannya 

393883 

Sumber: Diolah dari Dokumentasi ELSAM-Hak Atas Pendidikan tahun 2005 

Sebagian besar penyebab utama kasus anak putus sekolah adalah karena ongkos pendidikan 

yang terus merangkak mahal. Dalam pengamatan lapangan elsam di lapangan 38 , besarnya 

pungutan yang diterapkan sekolah, mulai dari uang LKS dan Buku paket, SPP/Komite tiap 

bulan, pendaftaran masuk sekolah, uang bangunan, uang ujian, biaya praktikum, study tour, 

olah raga, hingga uang ekstrakurikuler menjadi penyebab tingginya anak tidak sekolah dan 

putus sekolah. Dalam sebuah wawancara ELSAM dan Suara Ibu Peduli awal 2005, diketahui 

bahwa kebanyakan para orang tua mengatakan bahwa mereka terpaksa tidak menyekolahkan 

anaknya atau mengeluarkan anaknya dari sekolah karena mereka harus mengeluarkan dana 

pendidikan lebih dari Rp 300 ribu per orang per bulan. Padahal jumlah itu adalah jumlah 

penghasilan mereka per bulan. Dalam beberapa soal mereka mencoba untuk mensiasati 

dengan meminta keringanan pembayaran dan mencicil proses pembayaran, namun demikian 

37 Nanning Mardiniah, et al, op.cit. hlm 66-67. Mengutip dari data yang dipaparkan Fasli Jalal, Dirjen Dknas 

dalam Seminar tentang Konsep Pendidikan Gratis Bagi Semua Orang, diselenggarakan LP3ES, di Jakarta 

pada tanggal 22 Februari 2005 

38 Kumpulan dokumentasi wawancara pemantauan hak atas pendidikan ELSAM dan Suara Ibu Peduli, tahun 

2003-2005 

16


upaya tersebut tidak bisa dijalani oleh banyak keluarga karena jumlah anak yang harus 

mereka tanggung bukan hanya satu orang. 

Dilain sisi, strategi keluarga untuk mensiasati pendidikan bagi anak-anak mereka ini pada 

akhirnya semakin menguatkan praktek-praktek pembatasan terhadap anak-anak perempuan 

mereka untuk bersekolah, terutama para perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan. 

Dengan kembali mempergunakan nilai-nilai lama atau keyakinan di komunitasnya, mereka 

kembali melarang anak-anak perempuan untuk melanjutkan sekolah, dan mendesak mereka 

untuk segera menikah, agar beban keluarga sedikit berkurang. Di beberapa daerah dalam 

beberapa kesempatan kunjungan lapangan selama tahun 2005, ELSAM banyak sekali 

mendengar komentar para penduduk yang menyebutkan bahwa mereka lebih mengutamakan 

anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan tinggi ketimbang perempuan, karena anak lakilaki 

dapat diharapkan menjadi tulang punggung keluarga ketimbang perempuan, yang pada 

akhirnya akan keluar dari keluarga karena harus mengikuti suaminya kelak. 

b. Menurunnya upaya perawatan dan penguatan institusi pendidikan dasar umum dan 

khusus anak-anak cacat oleh pemerintah 

Potret memburuknya pemenuhan hak atas pendidikan ini semakin diperparah dengan 

munculnya laporan tentang kualitas dan kuantitas bangunan sekolah yang terus menyusut 

karena banyak sekali bangunan sekolah yang ambruk atau sudah tidak bisa dipergunakan 

akibat dimakan usia. Dilaporkan 801.216 ruang kelas SD yang ada, 168.655 atau hampir 

21% mengalami rusak berat, dan secara bertahap mulai roboh. 39 Sementara data Depdiknas 

menunjukkan bahwa ruang kelas SD yang rusak mencapai 489.573, atau hampir 60 persen 

dari total 877.772 ruang ruang kelas SD di Tanah Air. Ini belum termasuk kerusakan 

bangunan di tingkat SLTP dan SLTA. 40 Angka-angka itu akan terus bertambah mengingat 

hampir sebagian besar bangunan sekolah yang terlalu tua atau kualitasnya yang buruk karena 

pembangunannya yang tidak sesuai dengan bestek. Di Maluku, dan Kalimantan Barat sebagian 

besar bangunan sekolah di wilayah tersebut dibangun pada tahun 1970-an. 41 

Disamping kondisi bangunan sekolah umum yang tidak layak pakai, sorotan terhadap upaya 

untuk membangun dan memperkuat sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak cacat juga 

belum terlihat. Meskipun ELSAM belum memiliki data akurat tentang pembangunan dan 

penguatan institusi sekolah khusus bagi anak-anak cacat tahun 2005 ini, namun demikian jika 

melihat fakta menurunnya upaya pemerintah untuk membangun dan merawat gedung sekolah 

umum , sudah bakal dipastikan pembangunan gedung sekolah luar biasa untuk anak cacat 

pasti terabaikan. Sebuah keluarga di bilangan Cilandak Jakarta mengaku anaknya yang cacat 

mental terpaksa ia sekolahkan di sekolah umum—meski akhirnya si anak dikeluarkan oleh 

pihak sekolah—karena untuk menyekolahkan anaknya di sekolah luar biasa sangat mahal 

ketimbang sekolah umum dan tempatnya pun juga cukup jauh. 42 

39 Naning Mardiniah, et al, op.cit. hlm 61. 

40 Kompas, Selasa, 27 Desember 2005, Masih Terseok dalam Keterbatasan 

41 Kompas, Selasa, 05 April 2005 Ratusan SD Rusak Berat, Proses Belajar Mengajar Terganggu., lih., juga 

Kompas, Senin 21 Mar. 05, Sekolah-sekolah Itu Roboh Satu Per Satu 

42 Wawancara dengan Ibu Astuti (bukan nama sebenarnya) di Cilandak, Pertengahan 2005 

17


Tabel bangunan Sekolah Ambruk 

No Lokasi Jumlah 

1 Lampung 

Way Kanan 

Sekitar 498 gedung SMP dan SMA rusak 

diperkirakan 50 persen dari 4.568 sekolah dasar 

di provinsi itu pun rusak. 

2 Provinsi Lampung sekitar 30.600 ruang dari 52.107 ruang kelas 

sekolah yang terdapat di berada dalam keadaan 

rusak. 

SD sekitar 14.488 ruang dari 31.642 ruang yang 

ada. 

3 Jawa tengah 27.495 dari 123.817 ruang kelas SD rusak berat 

MI: 4.359 rusak dari 21.981 ruang 

SMP: 676 dari 29.585 ruang 

MTs: 522dari 8.806 ruang 

SMA: 128 dari 9.923 ruang 

MA: , dari 2.486 ruang 

4 Jakarta Barat 10% dari 275 gedung SD di Jakarta Barat dalam 

kondisi tidak layak pakai lagi. 

5 Sumatera Selatan Sekitar 1.000 dari 6.336 ruang kelas mengalami 

kerusakan parah 

6 DKI Jakarta Sekitar 59 % gedung SDN dan SLTPN 

mengalami kerusakan 

sekitar 1.002 dari 1.699 gedung SD di Jakarta 

tidak layak digunakan. 

286 SLTP di seluruh wilayah DKI Jakarta rusak. 

7 Provinsi Maluku 425 SD rusak berat 

8 Kabupaten Sukabumi 40 persen dari 1.170 bangunan sekolah dasar 

rusak parah 

9 Kota Makassar Sebanyak 200 dari 336 bangunan sekolah saat ini 

dalam keadaan rusak dengan tingkat kerusakan 

yang beragam 

Sumber: Dokumentasi pemenuhan hak atas pendidikan ELSAM tahun 2005 

c. Buruknya mekanisme perlindungan anak-anak dari tindak kekerasan dan praktek 

diskriminasi 

Hal ini semakin diperparah dengan fasilitas penunjang belajar yang tidak memadai atau 

bahkan tidak ada sama sekali, sehingga tak jarang proses belajar mengajar berjalan dengan 

apa adanya atau kembali membebani para orang tua siswa untuk mengatas keterbatasan 

tersebut. Sejumlah orang tua murid mengaku terpaksa mengajak orang tua siswa yang lain 

untuk membiayai perbaikan fasilitas kamar mandi sekolah anaknya, khususnya kamar mandi 

siswa perempuan yang kondisi kamar mandinya sangat tidak sehat dan rentan dari tindakkan 

pelecehan seksual dari kawan laki-lakinya, karena tidak pihak sekolah tidak mampu 

membiayai perbaikan tersebut. 43 

Beberapa hal yang juga patut untuk disorot pada pemenuhan hak atas pendidikan adalah 

minimnya tindakkan kekerasan dan praktek diskriminasi terhadap siswa oleh institusi 

sekolah, termasuk disini para guru. Sejumlah laporan media massa menyebutkan adanya 

tindakan penganiayaan para siswa oleh para guru termasuk disini proses mempermalukan 

para siswa yang belum membayar biaya pendidikan dihadapan siswa yang lain. Di jakarta 

pertengahan tahun lalu dilaporkan sejumlah siswa sebuah SMP negeri di bilangan Jakarta 

Selatan karena belum melunasi uang ujian, tidak diperkenankan mengikuti ujian di dalam 

kelas. Kasus lainnya adalah, pelarangan para siswa yang belum melunasi biaya ujian untuk 

memperoleh rapor mereka, sehingga tak jarang orang tua siswa tidak mengetahui prestasi 

belajar anaknya. Bahkan di sebuah sekolah di Cilandak, seorang siswa terpaksa tidak naik 

kelas, meski ia naik kelas, karena belum melunasi uang SPP dan ujian. Bentuk-bentuk 

43 Wawancara dengan ibu puji (bukan nama sebenarnya) di Jakarta, Pertengahan Mei 2005. 

18


mempermalukan para siswa yang belum melunai biaya sekolah juga terlihat dari kasus-kasus 

bunuh diri siswa sekolah tahun ini. Kasus-kasus itu antara lain, dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Tabel 

Kasus Siswa Bunuh Diri Atau Percobaan Bunuh Karena Kemiskinan 

No Nama Korban Lokbasi Keterangan 

1 Eko Haryanto (15) siswa kelas VI SD 

Kepunduhan 01, Kecamatan 

Kramat, Kabupaten Tegal 

Pertengahan April 

2005 

2 Bunyamin (17) siswa kelas II Logam 1 SMK 

Negeri 2 Adiwerna, Kabupaten 

Tegal 

7 April 2005 

3 Elfi Mamora (15) siswi kelas III sebuah SMP 

Negeri di Tangerang 

4 Femilia Umami (13) siswa kelas I SMP Al Falah di 

Kampung Salimah, 

Sukamanah Jambe, Tangerang, 

Banten, 

5 Awang Aditya siswi kelas empat sekolah 

dasar tewas gantung diri di 

Dusun Siyono Kidul, Desa 

Logandeng, Gunung Kidul, 

Yogyakarta. 

6 Muhammad Firdaus siswa kelas VI sekolah dasar di 

7 Romdoni bin Husen 

(15) 

Sumber: Diolah dari data Indok ELSAM 

Kecamatan Jabung, Malang 

seorang pelajar SMA swasta di 

Tigaraksa, Kabupaten 

Tangerang 

Jumat, 03 Juni 

2005 

Kamis (15/12). 

d. Terabaikannya pemenuhan hak atas pendidikan di wilayah terpencil dan pulaupulau 

kecil 

Sorotan lain dalam pemenuhan hak atas pendidikan pada tahun 2005 ini adalah tidak adanya 

penanganan atas persoalan terbatasnya penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan di 

daerah terpencil dan pulau-pulau kecil, termasuk disini masyarakat adat yang tinggal diatas 

gunung. Laporan tentang adanya sekolah yang tidak berfungsi karena tidak ada tenaga 

pengajar di wilayah pedalaman atau tidak adanya aktifitas sekolah di sebuah pulau terpencil 

masih kerap ditemui. Bahkan untuk masyarakat adat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, 

hingga saat ini masih belum bisa mengakses pendidikan, dan kalaupun ada, mereka dipaksa 

untuk mengikuti system pendidikan umum yang jauh dari konteks budaya yang mereka jalani 

selama ini. 

Di Pulau Bakau NTT, di pulau tersebut tidak ditemukan gedung sekolah dan aktifitas proses 

belajar mengajar, sehingga banyak sekali anak tidak sekolah di pulau tersebut. 44 Di kepulauan 

Seribu, juga pernah di laporkan banyak sekolah yang tidak memiliki guru yang memadai 

44 Laporan aktivis kemanusian asal NTT tentang proses relokasi masyarakat nelayan di pulau Bakau, Oktober 

2005. Dalam laporannya disebutkan bahwa di pulau tersebut tidak ada fasilitas pendidikan. Celakanya alasan 

ini yang kemudian dijadikan oleh pemerintah daerah setempat untuk merelokasi penduduk setempat, agar 

proses pembangunan pulau tersebut sebagai kawasan wisata segera terealisasi. 

19


karena banyak para guru yang beralih profesi karena seringnya keterlambatan penerimaan 

gaji mereka. Demikian pula dengan pendidikan bagi masyarakat adat, hingga saat ini belum 

tersedia bangunan sekolah dan system pendidikan yang bisa diikuti oleh anak-anak di 

Masyarakat Adat Anak Dalam, Badui, Osing, Pakafah, dan masyarakat adat di pegunungan 

Jayawijaya. Kebanyakan dari anak-anak pada komunitas khusus tersebut hingga saat ini 

masih belum bisa membaca, menulis dan berhitung, dengan dalih mereka masih sangat kolot 

dan tradisional sehingga sulit untuk dimajukan. 

2. Memburuknya kualitas kesehatan masyarakat 

Tahun 2005 merupakan tahun yang memprihatinkan bagi pemenuhan hak-hak dasar 

masyarakat khususnya hak atas kesehatan. Alih-alih mengalami kemajuan, tahun ini 

diwarnai dengan berbagai indikasi melemahnya kualitas kesehatan masyarakat. Secara 

umum, terdapat dua jenis persoalan yang berkaitan dengan turunnya kualitas kesehatan ini, 

yaitu, masalah kesehatan yang bersifat luar biasa dan temporer namun memiliki dampak yang 

besar, seperti flu burung. Jenis lain adalah ancaman kesehatan yang sebenarnya merupakan 

kejadian yang berpotensi berulang setiap tahun, namun mengalami peningkatan baik 

kuantitas dan kualitas di tahun 2005. Persoalan dalam kelompok ini mencakup wabah demam 

Berdarah, polio, serta penyakit yang berkaitan dengan gizi, baik yang berupa gizi buruk, 

kelaparan, dan busung lapar. 

Kasus-kasus penyakit yang berkaitan dengan gizi ini, meskipun secara kuantitas banyak 

terjadi di wilayah Indonesia Barat. Namun secara kualitas, apabila diperbandingkan dengan 

prosentase jumlah penduduk di masing-masing wilayah, prevalensi kasus yang terjadi di 

wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Sulawesi lebih tinggi disbanding 

di wilayah lain. Wilayah ini pada umumnya memiliki infra struktur yang sangat minim, 

tingkat kesejahteraan yang rendah serta jumlah prosentasi keluarga miskin diatas 30%. 45 

Kasus busung lapar yang dilaporkan di wilayah Indonesia bagian timur terutama menimpa 

wilayah dimana prosentase produksi beras dibandingkan dengan kebutuhan pangan tidak 

memadai, seperti di wilayah Gorontalo ( 1022 kasus), Papua (1155 kasus). Selain itu 

tingginya prevalensi busung lapar juga berkaitan dengan tingginya prosentase keluarga 

miskin, seperti di wilayah NTT yang prosentase keluarga miskinnya mencapai lebih dari 60% 

sementara kemampuan produksi pangan (beras) juga rendah dibandingkan dengan tingkat 

kebutuhan pangan di wilayah ini 46 . 

Diawali dengan dampak Tsunami di Aceh, berbagai permasalahan terus menjalar dari 

provinsi paling barat ini, seperti bahaya epidemic flu burung, menjangkitnya kembali wabah 

polio dan merebaknya berbagai kasus busung lapar dan gizi buruk. Kembalinya prevalensi 

polio merupakan penanda awal kegagalan pemerintah untuk mempertahankan kualitas 

pemenuhan standar kesehatan dasar bagi masyarakat. Dalam tahun 2005, Departemen 

Kesehatan melaporkan setidaknya tercatat 71 815 kasus gizi buruk pada balita, 232 

diantaranya meninggal dunia. 47 Permasalahan gizi buruk ini mencapai puncaknya dengan 

45 Secara umum, prosentase keluarga miskin berdasarkan hasil Susenas tahun 2005 tercatat sebanyak 39,12%, 

Suara Pembaharuan 22/9/05; Hasil akhir Susenas sendiri baru akan dipublikasikan sekitar bulan Mei tahun 

2006 

46 Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pusat, 2005, “Situasi Pangan dan Gizi Indonesia”. Jakarta. 

47 Menkes RI, 2005, Disampaikan dalam Sarasehan dengan wartawan tentang perkembangan penanggulangan 

gizi buruk di Indonesia sampai dengan November 2005, 19 Desember 2005 

20


tragedi kelaparan di Yahukimo beberapa saat lalu yang menelan tak kurang 57 jiwa, dan lebih 

dari 112 penduduk dalam kondisi kritis. 

Hasil amatan ELSAM atas laporan kasus berkaitan dengan gizi dari pemberitaan 7 media 

masa sepanjang tahun 2005 mencatat sekurangnya sebanyak 1 091 474 orang bermasalah 

dengan gizi, yang tersebar di 73 kabupaten di seluruh nusantara. Sebaran kasus ini beragam 

mulai dari kurang gizi, gizi buruk sampai busung lapar. Dari total kasus yang terekam oleh 

media sepanjang tahun, tercatat beberapa kasus yang berakhir dengan kematian. Sekurangnya 

61 orang meninggal dunia dalam berbagai kasus yang tersebar di sekurangnya 73 kabupaten, 

dengan prevalensi kasus tertinggi di Nusa Tenggara Timur. 

Wilayah 

Penyebaran Gizi Buruk dan Busung Lapar di Propinsi-Propinsi Non Konflik 

Angka 

Balita 

di 

bawah 

lima 

tahun. 

Penderit 

a 

Kurang 

Gizi 

Penderit 

a Gizi 

Buruk 

Penderita 

Busung 

Lapar. 

Korba 

n 

Menin 

ggal 

Penyebaran Di Tingkat 

Kabupaten/Kota 

NTT 55.543 85.604 12.925 451 50 16 Kabupaten: 

Timor Tengah Utara, Timor 

Tengah Selatan, Sumba Barat, 

Kupang 

NTB 910 847 21 Lombok Timur, Lombok Barat, 

Dompu, Lombok Tengah, 

Mataram 

Jateng 367 13.376 34 26 Tegal, Semarang, Kota Semarang, 

Rembang, Boyolali, Banyumas, 

Cilacap, Purbalingga, 

Banjarnegara, Kebumen, 

Pemalang dan Pekalongan 

Jabar 148.120 61.805 18.136 140 1 Cirebon, Cianjur, Bogor, 

7 

Indramayu, Cibinong, Karawang, 

Bandung 

Banten 14.338 7.454 175 13 Lebak, Serang, Tangerang 3 

Sumut 2928 643 4 Gunungsitoli (P.Nias) 1 

Jatim 5 1.700 6.000 37 1 Kota Surabaya, Kediri, 

Situbondo, Bangkalan, Wonogiri, 

Ponorogo, Lamongan, Blitar, 

Bondowoso 

10 

Lampung 287 176 2 Tanggamus 1 

Riau 567.545 11.000 12 2 Bengkalis 1 

Sumsel 1.638 

Sulsel 144.075 59 Kota Makasar, Takalar , 

Makassar, Pinrang, Maros, Lutra, 

Selayar, Gowa, Bone, Luwu, 

Soppeng, Pangkep, Wajo, Rejang 

Lebong dan Parepare 

15 

DIY 220.006 1000 Bantul, Yogyakarta, Sleman, 6 

Kodya, Kulonprogo, Gunungkidul 

Kalbar 105 Sambas 1 

DKI Jakarta 8.007 8.579 1.355 Koja-Jakut, Jakarta Barat, Jakpus 3 

Jumlah 

Kabup 

aten 

16 

4 

12 

Jambi 272 Tanjung Jabung Timur, Tanjung 

Jabung Barat Batanghari, 

6 

Bengkulu 233 5 

Kalteng 72 7 Sukamara, Kotawaringin Timur, 5 

Kapuas, Barito Timur, Kota 

Palangkaraya 

Sultra 1 Kendari 1 

Jumlah 

seluruh 

1.146.66 

9 

173.951 73.644 1.705 123 93 

Meskipun demikian, kasus yang sesungguhnya terjadi di lapangan di perkirakan jauh lebih 

besar dari apa yang berhasil dicakup oleh pemberitaan media. Sebagai contoh, data malnutrisi 

yang dipublikasikan oleh badan pangan dunia FAO menyebutkan di tahun 2002 saja, jumlah 

21


populasi dengan malnutrisi di Indonesia tercatat sebanyak 6% dari populasi atau sekitar 12 

juta jiwa. Angka ini jauh lebih buruk dari beberapa Negara tetangga seperti Malaysia yang 

mencatat angka kurang dari 12,5%. Data ini tentu bukan merupakan data yang paling akurat, 

salah satu survey yang dilakukan oleh departemen kesehatan di tahun 2005 misalnya, 

mencatat tak kurang dari 100 juta masyarakat bermasalah dengan gizi. 48 Apabila data ini 

mendekati kebenaran, setidaknya separuh dari total populasi Indonesia bermasalah dengan 

gizi. Dengan demikian, berbagai pemberitaan mengenai busung lapar ataupun kurang gizi 

lebih merupakan puncak gunung es dari persoalan hak atas kesehatan yang sejauh ini seperti 

tersembunyi di bawah permukaan. 

Berbagai kasus yang berkaitan dengan gizi buruk terjadi di wilayah yang memiliki 

karakteristik yang mirip, yaitu, secara umum, daerah dengan prevalensi masalah gizi 

memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. 49 Karakteristik lain berupa tingginya tingkat 

ketergantungan pada pemerintah pusat, serta tingginya prosentase aktivitas ekonomi di 

bidang pertanian. Kabupaten Timor Timur Selatan, propinsi NTT misalnya, persentase 

kegiatan ekonominya digantungkan pada sector pertanian 50 . Daerah Bantul, di Jawa yang 

mewakili prevalensi tertinggi kasus-kasus gizi buruk memiliki karakteristik yang serupa. 

Dengan prosentase kegiatan ekonomi terbesar di sektor pertanian, kabupaten Bantul baru 

mampu membiayai 6% dari total anggaran pembelanjaan daerahnya. Tingkat ketergantungan 

pada pusat ditunjukkan dengan besarnya nilai dana alokasi umum yang dikucurkan, yang 

mencapai lebih dari 70% total anggaran daerah yang dibutuhkan. 51 

Dua karakteristik ini setidaknya menunjuk dua persoalan mendasar yang berkaitan 

kemampuan daerah dalam mengalokasikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi 

hak. Sebagai bagian dari pilihan desentralisasi yang dimulai di tahun 1999, alokasi 

pembiayaan sektor kesehatan dialihkan dari pusat ke daerah. Di satu sisi, kebijakan ini 

membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih berbasis local dalam memberikan jaminan 

yang lebih baik terhadap hak kesehatan. Namun di sisi lain juga muncul risiko kegagalan 

yang lebih besar, khususnya melihat ketiadaan kriteria pemenuhan hak kesehatan minimum 

yang ditetapkan pemerintah pusat berkaitan dengan alokasi minimum APBD untuk menjamin 

penyediaan sarana dan pelayanan kesehatan dasar serta hal-hal yang mendukung tercapainya 

tingkat kesehatan masyarakat yang memadai. Akibatnya muncul disparitas yang tinggi dalam 

penyediaan layanan dasar kesehatan. Sementara di Sumut pemerintah daerah mampu 

mengalokasikan sebesar 58 milyar dana kesehatan bagi kelompok miskin, provinsi seperti 

papua dan Nusa Tenggara Timur jauh tertinggal di belakang. 

Beberapa langkah jangka pendek dan respon cepat dilakukan oleh pemerintah melalui 

koordinasi interdepartemen. Namun langkah-langkah tersebut lebih bersifar kuratif, seperti 

dalam menghadapi penetapan wabah flu burung sebagai kondisi luar biasa. Tindakan lain 

48 Lihat Suara pembaharuan 19/2/2005 

49 Sebagai contoh proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi yang air bersih di wilayah Indonesia Timur lebih 

buruk di banding Jawa dan Sumatera. Hampir separuh (40%) rumah tangga di wilayah ini tidak memiliki 

sanitasi yang memadai, Depkes RI, 2004, Analisis Gizi dan kesehatan Masyarakat, hal 25-27 

50 Berdasarkan data BPS tahun 2001, prosentase kegiatan ekonomi di bidang pertanian mencapai 62,17% dari 

total aktivitas ekonomi. Daerah ini semula mengandalkan pada komoditas unggulan seperti apel dan 

cendana. Namun kedua jenis komoditas pertanian tersebut mulai menghilang dari kabupaten ini semenjak 

tahun 80-an, Kompas, 2001, Profil daerah kabupaten dan kota jilid I, hal 357-361. 

51 Berdasarkan data tahun 2001,dari 201 milyar total APBD, 180 milyar diantara merupakan dana DAU yang 

dikucurkkan dari pusat, sementara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, di NTT, 

22


berupa pembentukan tim operasi sadar gizi untuk merespon naiknya angka penderita gizi 

buruk di NTB, penerapan sistem kewaspadaan dini, perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas 

dan rumah sakit, serta penyediaan sarana dasar seperti bantuan pangan dan penyediaan air 

bersih. 52 Langkah ini diikuti oleh peningkatan alokasi pendanaan untuk perbaikan gizi 

masyarakat dengan proyeksi kenaikan lebih dari 10kali lipat untuk tahun anggaran 2006. 53 

B. Respon Pemerintah Menghadapi Persoalan Pemenuhan Hak Atas 

Pendidikan dan Hak atas Kesehatan 

1. Hak Atas Pendidikan 

a. Kebijakan baru yang tidak menghadapi persoalan pendidikan secara menyeluruh 

Dalam upaya pemenuhan hak atas pendidikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merupakan acuan utama. UU ini mengatur mengenai 

dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, 

dan pemerintah; peserta didik; wajib belajar; standar nasional pendidikan; kurikulum; 

pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana pendidikan; pendanaan pendidikan; 

serta ketentuan pidana. 

Secara substansi, UU Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan bukan merupakan tanggung 

jawab pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama termasuk masyarakat. 54 Baik 

itu dari penyelenggaraan, memfasilitasi, sampai pendanaan. Dari penyelenggaraan, dengan 

adanya otonomi daerah, pendidikan diselenggarakan juga oleh pemerintah daerah bakan 

kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari pengaturan UU Sisdiknas yang membagi tanggung 

jawab pemerintah kepada masyarakat untuk menyelenggarakan dan mendanai pendidikan; 

(Pasal 6 ayat 2 55 ; pasal 7 ayat 2). Bahkan UU Sisdiknas tersebut mewajibkan masyarakat 

memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). 56 

Pendanaan pendidikan tanggung jawabnya dipikul secara bersama-sama antara pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat(pasal 46 ayat (1)). Sementara Pasal 47 ayat (2) 

menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber 

daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya, 

dengan desentralisasi pembiayaan pendidikan dari pusat ke daerah, pemerintah pusat tidak 

dapat memastikan kelayakan anggaran-anggaran yang disediakan daerah untuk pendidikan 

dari total APBD. 

52 Menteri Kesehatan RI, bahan Sarasehan dengan wartawan tentang perkembangan penanggulangan gizi buruk 

di Indonesia sampai dengan November tahun 2005. 

53 Dana dekonsentrasi perbaikan gizi masyarakat untuk wilayah NTB di tahun 2005 adalah sebesar 2,03 milyar, 

menjadi sekitar 22,5 milyar di tahun 2006. Wilayah NTT juga memperoleh tingkat kenaikan anggaran 

dekonsentrasi yang serupa. Bantuan ini masih diikuti bantuan lain dari Menko kesra sebesar 7 milyar untuk 

wilayah NTB dan 51 milyar untuk wilayah NTT. 

54 Pasal 1 butir 27 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia 

nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan 

55 Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap 

keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Bagian Kedua 

56 Pasal 9 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya 

dalam penyelenggaraan pendidikan 

23


Pengalihan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan tercermin pula dengan adanaya 

Surat Keputusan Depdiknas No.044/U/2002 tentang Sistem Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS). 57 Berdasarkan sistem MBS, pemerintah tidak lagi menentukan berbagai jenis 

pungutan seperti uang seragam, pakaian olah raga, kegiatan ekstrakurikuler, raport, serta 

renovasi dan pemeliharaan gedung, termasuk iuran komite sekolah (yang sebelumnya disebut 

iuran BP3). Pungutan tersebut ditentukan oleh Komite Sekolah, melalui Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk diajukan oleh guru dan kepala sekolah. 

Akibatnya besarnya pungutan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama, 

tergantung pada penilaian masing-masing sekolah. 

Dalam hal kebijakan, setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

negara, yaitu UU Guru dan Dosen, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. UU Guru dan Dosen yang disahkan pada akhir tahun 2005 oleh pemerintah dan 

DPR RI ternyata tidak memberikan dasar yang kuat untuk mengangkat profesi guru setara 

dengan profesi dokter atau insinyur. 

Selain itu undang-undang tersebut gagal untuk menjawab problem guru secara lebih 

komprehensif. Di antaranya masalah profesionalisme guru dan kesejahteraan. Peningkatan 

profesionalisme dan kemampuan akademik dilaksanakan hanya dengan pemberian sertifikat. 

Pengaturan ini menganggap bahwa persoalan profesionalisme dijawab dengan persyaratan 

formal saja tanpa ada perbaikan kinerja guru. Pemberian tunjuangan sebesar satu kali gaji 

pokok PNS hanya diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat. Pengaturan ini tidak 

memberikan jaminan kesejahteraan kepada guru, terutama guru-guru honorer. 

Pada tanggal 16 Mei 2005 pemerintah juga telah mengundangkan PP Standar Nasional 

Pendidikan. Pada dasarnya PP ini mengatur mengenai Standar Nasional Pendidikan yang 

meliputi: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga 

kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan;dan 

standar penilaian pendidikan (Pasal 2 ayat 1). Untuk mengembangkan pemantauan, dan 

pelaporan pencapaian pencapaian standar nasional pendidikan, melalui PP ini dibentuk Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSPNP). 58 Dalam kenyataaannya BSPNP ini dibentuk 

sebelum PP disahkan sehingga legalitasnya dipertanyakan. 

Di samping permasalahan-permasalahan lain seputar PP SNP, berkenaan dengan sarana dan 

prasarana fisik sekolah, 59 secara substansi PP ini menyerahkan tanggung jawab 

pemeliharaannya kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. 60 Begitu pula mengenai 

standar pengelolaan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 PP SNP yang menyebutkan bahwa 

57 Dari segi kelembagaan, MBS dirumuskan melalui pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota 

yang bertugas menjalin kerja sama dengan berbagai pelaku pendidikan termasuk pemerintah daerah dan 

DPRD,serta pembentukan Komite Sekolah di tiap sekolah. 

58 PAsal 73 ayat (1) PP Standar Nasional Pendidikan. Tugasnya antara lain (i) mengembangkan Standar 

Nasional Pendidikan; (ii) menyelenggarakan ujian nasional; (iii) memberikan rekomendasi kepada 

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; serta (iv) 

merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lihat: 

Pasal 76 ayat (3) PP Standar Nasional Pendidikan 

59 sarana pendidikan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 

yang teratur dan berkelanjutan. Lihat Pasal 42 sampai 6 PP Standar Nasional Pendidikan. 

60 PAsal 47 PP SNP 

24


Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan 

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, 

keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengaturan PP SNP ini mempertegas pengalihan tanggung 

jawab pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat. 

b. Imbas keterbatasan UU terhadap penyusunan anggaran pendidikan 

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional. Tetapi realisasi dari kewajiban ini tidak 

dilaksanakan secara langsung. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dengan DPR pada 

tanggal 26 Januari 2004, realisasinya akan dilakukan secara bertahap 61 . Sampai dengan 2009, 

anggaran pendidikan akan ditingkatkan setiap tahun hingga mencapai 20%. Tahun 2004 

sebanyak 16,8 triliun (16,6%), tahun 2005 naik 24,9 triliun (9,3%), tahun 2006 sebesar 33,8 

triliun (12%), tahun 2007 sebesar 43,4 triliun (14,7%), tahun 2008 54,0 triliun (17,4%), maka 

pada tahun 2009 sudah mencapai jumlah ideal 65, 5 triliun (20%). 62 

Tetapi kenyataannya, realisasi pendidikan untuk tahun 2005 hanya sebesar 21,5 triliun, 

sementara di tahun 2006 dari sekitar Rp 375,1 triliun anggaran belanja pemerintah pusat, 

sektor pendidikan hanya kebagian Rp 40,1 triliun, terdiri atas Rp 34,5 triliun melalui 

Depdiknas dan Rp 5,6 triliun melalui Departemen Agama. Jumlah itu hanya 8-10 persen dari 

total anggaran belanja pemerintah pusat, berarti masih jauh dari 20% seperti yang 

diamanatkan konstitusi. 

Berdasarkan laporan Kompas (29 Desember 2005), di tingkat kabupaten/kota, umumnya, 

bupati/wali kota menyebut angka 30-40 persen untuk sektor pendidikan dari APBD yang 

sudah melebihi persyaratan minimal 20 persen. Namun setelah diteliti lebih lanjut, gemuknya 

anggaran pendidikan yang disebutkan itu tidaklah segemuk nilai riil sesungguhnya. 

Pemerintah kota cenderung mencampuradukkan dana alokasi umum (DAU) dengan pos 

belanja sektor pendidikan. Padahal DAU adalah anggaran titipan dari pusat yang dominan 

berupa gaji PNS, termasuk guru. Berhubung di setiap daerah jumlah guru PNS selalu lebih 

dari separuh total PNS setempat, otomatis DAU selalu gemuk. Karena gaji guru dikelola 

dinas pendidikan, diklaimlah anggaran untuk gaji itu sebagai belanja pendidikan. 63 

Perlu disadari bahwa tingkat PAD masing-masing daerah yang tidak sama besarannya, hal ini 

menjadi permasalahan tersendiri dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Tentu saja 

kabupaten-kabupaten yang miskin, seperti Lembata, Yahukimo, dan Kabupaten Kawasan 

Timur lainnya, akan mengalami kesulitan menetapkan alokasi anggaran untuk pendidikan di 

banding kabupaten/kota seperti Jakarta, Batam dan Kutai Kerta Negara. Akibatnya alokasi 

anggaran pendidikan menjadi tidak menentu dan berdasarkan tingkat ekonomi dan politik 

masing-masing daerah. Pemerintah pusat tidak mempunyai kebijakan yang dapat memastikan 

61 Hal ini merupakan kesepakatan antara Komisi VI DPR RI dan lima menteri terkait antara lain Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan Boediono, dan 

Mendiknas A Malik Fadjar. Menyadari keterbatasan anggaran negara, lahirlah skenario progresif sehingga 

pemenuhan alokasi 20 persen ditoleransi terwujud tahun 2009, Lihat Kompas, Kamis 29 Desember 2005, 

Ketika Konstitusi Dilanggar 

62 Ninang Mardinah, et al, Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan, CESDA-LP3ES, 2005 

63 Lihat: Kompas 29 Desember 2005, Ketika Konstitusi Dilanggar 

25


terpenuhinya hak atas pendidikan untuk menyikapi situasi tingkat PAD yang berbeda 

tersebut. 

c. Pembakuan penggunaan program-program karitatif untuk penanganan persoalan di 

wilayah pendidikan 

Dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebenarnya pemerintah mempunyai program untuk 

mengatasi anak putus sekolah dan sekolah ambruk. Salah satunya adalah Bantuan 

Operasional Sekolah. Selama enam bulan untuk periode Juli-Desember 2005, BOS diberikan 

kepada siswa SD (atau setara) sebesar Rp 117.500,00 persiswa sementara SMP (atau setara) 

sebesar Rp 162.250,00 persiswa. BOS ini diberikan dalam satu kali pembayaran yang 

langsung dikelola sekolah yang dituju. Ini berarti, alokasi yang diberikan kepada siswa 

sebesar Rp 27.000-an persiswa setiap bulannya. Jumlah ini jauh dari memadai untuk menutup 

unit cost persiswa yang rata-rata mencapai Rp 80.000 sampai Rp 90.000. 64 Pemerintah pun 

dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa bantuan operasional sekolah hanya mengcover 

30 persen dari unit cost siswa. 65 

Sasaran dan Unit Cost BOS 

Jenjang Pendidikan 

Sasaran dan Biaya per Siswa 

Siswa Rp/Siswa 

BOS-SD/MI 28,779,709 235.000 / tahun 

BOS-SMP/MTs 10,625,816 324.000 / tahun 

BOS-Salafiyah setara SD 108,177 235.000 / tahun 

BOS-Salafiyah setara SMP 114,433 324.000 / tahun 

Beasiswa SMA/SMK/MA 698,458 65.000 / tahun 

Sumber: Bahan Sosialisasi PKPS-BBM – Depdiknas dan Depag 66 

Sesuai dengan nama programnya, kompensasi kenaikan BBM, kebijakan tersebut bukanlah 

kebijakan yang ditujukan mewujudkan pendidikan gratis dan dapat diakses semua orang. 

Tetapi sebagai program karitatif untuk memulihkan kekagetan masyarakat atas kenaikan 

harga BBM. Dari segi dana, biaya yang disediakan tersebut tidaklah cukup untuk membiayai 

pendidikan. Sementara dalam pelaksanaannya BOS sangat rentan dikorupsi dan tanpa 

pengawasan yang memadai. Pemberian BOS ini tidak menjamin bahwa setiap orang dapat 

menikmati pendidikan secara layak. Meskipun dana BOS sudah dialokasikan, tetapi 

berdasarkan hasil survey ICW, ternyata masih banyak orang tua murid yang mengaku tetap 

wajib membayar sumbangan yang diminta sekolah. Selain itu, miliaran rupiah dana BOS 

yang sudah dialokasikan bocor karena minimnya pengawasan. Sekolah juga tak transparan 

dalam mengelola dana BOS. 67 

Selama ini ternyata negara juga belum mempunyai strategi besar untuk menyelesaikan 

persoalan pendidikan di Indonesia. Baik itu dari pendanaan, penyelenggaraan, dan 

pengelolaan pendidikan, bahkan kurikulum, dan penyediaan sarana dan prasarana. 

64 Kompas, Senin 17 Oktober 2005, Memaknai Bantuan Operasional Sekolah 

65 Ibid 

66 Mengutip ulang dari Survey CRC Sektor Pendidikan – ICW Biaya Operasional Sekolah (BOS) 

67 hasil survei Indonesian Corruption Watch (ICW) di empat wilayah (DKI Jakarta, Semarang, Kupang, dan 

Garut) selama Agustus-September 2005. Empat kota yang jadi sasaran survei itu adalah DKI Jakarta, 

Semarang, Kupang, dan Garut. Responden terbanyak di Jakarta, yaitu 33,38 persen. 

26


Permasalahan-permasalahan seputar pendidikan di Indonesia masih dijawab dengan 

membentuk peraturan perundang-undangan. Misalnya saja mengenai guru dijawab dengan 

UU Guru dan Dosen, kemudian standar pendidikan dijawab dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Seolah-olah dengan membentuk 

peraturan-perundangan maka persoalan akan terjawab. Tetapi kenyataannya, adanya 

peraturan perundang-undangan itu ternyata telah menimbulkan permasalahan baru. Lihat saja 

pengaturan UU Guru dan Dosen dan seputar pengaturan standar nasional pendidikan. 

2. Hak Atas Kesehatan 

a. Melemahnya Kekuatan Negara Dalam Fungsi Pelayanan Kesehatan Publik 

Negara, dalam pemenuhan hak-hak dasar memiliki kedudukan yang vital, khususnya dalam 

dua fungsi, yaitu menjamin adanya sistem pelayanan publik yang dapat mendorong 

peningkatan akses masyarakat pada prasarana kesehatan, dan melindungi individu dari 

pelanggaran hak oleh pihak ketiga, dapat berupa individu, ataupun korporasi melalui 

penegakan hukum dan sistem kesehatan nasional yang berpihak pada masyarakat. 

Kedua fungsi tersebut gagal dijalankan oleh negara, karena negara semakin terpuruk pada 

warisan dan implikasi politik hutang masa lalu. Warisan hutang luar negeri ini, berimplikasi 

pada penerapan kebijakan liberalisasi sektor kesehatan, serta rendahnya anggaran negara 

yang dialokasikan untuk meningkatkan akses masyarakat pada sarana kesehatan. 

Meskipun terdengar klise, namun tunggakan cicilan utang luar negeri terbukti memiliki 

kontribusi terhadap kemampuan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dasar warga Negara. 

Dua implikasi penting dari beban utang ini adalah lumpuhnya kekuatan Negara untuk 

menentukan arah kebijakan publik, serta kemampuan meningkatkan alokasi anggaran yang 

ditujukan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 

Sebagai konsekuensi dari beban tunggakan hutang luar negeri, pemerintah sejak tahun 1997 

terikat dengan berbagai persyaratan/conditionalities, terutama berkaitan dengan pencabutan 

subsidi dan liberalisasi beberapa sektor seperti air dan pelayanan kesehatan. Meskipun 

pemerintah telah memutuskan hubungan dengan IMF namun prasyarat-prasyarat tersebut 

masih terus terjadi sampai saat ini. Proses liberalisasi ini juga temasuk dalam upaya 

harmonisasi kebijakan nasional dengan regulasi internasional sebagai konsekuensi 

keanggotaan Indonesia dalam WTO. Skema ini juga mendorong semakin besarnya peran 

pihak ketiga (swasta) sebagai penyedia jasa layanan kesehatan. Lebih jauh, dalam proses ini, 

pemerintah tidak memberikan pola alternatif mekanisme dan skema liberalisasi yang mampu 

melindungi kelompok-kelompok miskin dari pelanggaran hak. Sebaliknya, beberapa 

langkah akselerasi untuk penerapan liberalisasi terus berlangsung, ditengah absennya strategi 

nasional kesehatan. Padahal Komite Hak Ekosob dalam pendapat umumnya yang berisi 

panduan pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak ekosob menegaskan 

bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar proses privatisasi tidak sampai 

melanggar hak atas kesehatan. 

Sebagai gantinya, perhatian ditujukan untuk mengatasi dampak dari liberalisasi itu sendiri, 

yaitu peningkatan jumlah kemiskinan. Berbagai jenis program dialokasikan secara khusus 

kepada kelompok miskin, seperti kebijakan askeskin, atau asuransi kesehatan untuk keluarga 

miskin, kebijakan raskin, atau bahkan dana tunai langsung pengganti subsidi BBM. 

Sayangnya, program-program ini sebagian besar dilakukan sebagai bagian dari desakan 

27


eksternal seperti komitmen pencapaian target MDGs (Millennium Development Goals), serta 

sebagai bagian dari komitmen bantuan luar negeri. 

Bergesernya kewajiban penyediaan layanan kesehatan pada pihak swasta dapat secara jelas 

dilihat dari meningkatnya jumlah rumah sakit swasta di tingkat provinsi. Berdasarkan data 

terakhir di tahun 2003 68 , tingkat ketersediaan rumah sakit swasta jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan rumah sakit yang dikelola pemerintah. Dengan kenaikan sebesar 10% 

pertahun, jumlah rumah sakit swasta mencapai 617 buah, atau 45% lebih banyak dari rumah 

sakit yang dikelola oleh pemerintah. Skema ini diikuti dengan ketiadaan kebijakan dari 

pemerintah untuk menetapkan batas minimun penyediaan akses pelayanan bagi kelompok 

miskin yang dikelola oleh rumah sakit swasta. Apabila ada, kebijakan ini muncul sebagai 

satu inisiatif pemerintah di tingkat daerah, yang lebih merupakan satu diskresi pemerintah di 

tingkat daerah. 

Dalam beberapa kasus, justru rumah sakit negeri yang sering menolak pasien dari kelompok 

miskin. Satu kasus yang menyita banyak perhatian adalah penolakan bayi Zulkifri oleh tujuh 

rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah karena orang tua si anak tidak mampu membayar 

biaya pengobatan tersebut. 69 Bayi berusia kurang dari sebulan yang terserang penyakit 

kuning parah tersebut akhirnya justru di rawat di salah satu rumah sakit swasta. Padahal 

Departemen Kesehatan sendiri di bawah program pengentasan kemiskinan telah membuat 

kerja sama dengan sejumlah rumah sakit negeri di tingkat daerah untuk memberikan 

pengobatan gratis bagi pasien miskin. 

Tingginya cicilan utang luar negeri juga menghabiskan hampir lima kali lipat total anggaran 

belanja negara untuk sektor kesehatan di tahun 2005. 70 Alokasi belanja departemen 

kesehatan berdasarkan APBN tahun 2005 sebesar 11 031 924 193 000 dari total 364 115 018 

800 000 anggaran belanja pemerintah pusat. Nilai ini kurang lebih hanya berkisar 3% dari 

total alokasi anggaran belanja pusat, atau sekitar 2% dari total anggaran belanja negara 

ditahun 2005. Dari prosentase tersebut, hanya sekitar 2% nya yang dialokasikan untuk 

program perbaikan gizi masyarakat. Beberapa program penunjang kesehatan seperti 

pengembangan sistem layanan air minum dan air limbah hanya sebesar 3% dari total alokasi 

anggaran departemen pekerjaan umum. Melihat tingkat alokasi anggaran ini, kita dapat 

melihat kapasitas kemampuan pemerintah dalam peningkatan pemenuhan hak-hak dasar, 

khususnya yang berkaitan dengan hak kesehatan. 

Anggaran ini akan terasa timpang apabila diperbandingkan dengan alokasi dana yang 

diperuntukkan bagi institusi pertahanan dan keamanan Total anggaran departemen 

pertahanan sendiri sudah dua kali lipat anggaran untuk kesehatan. Apabila jumlah beberapa 

alokasi anggaran ini dikalkulasi bersama anggaran untuk institusi pertahanan lain seperti 

kepolisian dan lembaga pertahanan negara, maka ketimpangan ini akan semakin meningkat 

tajam, sebesar tiga ratus persennya. Total anggaran ini tercatat sebesar 6% dari total anggaran 

negara, yang berarti tiga kali lipat total anggaran untuk kesehatan. 

68 Pendataan rumah sakit dan puskesmas dilakukan setiap dua tahun sekali, untuk tahun 2005 dipergunakan 

hasil pendataan tahun 2003, sementara proses pendataan tahun 2005 baru akan selesai di bulan Mei 2006 

69 KCM,27/7/2005 

70 berdasarkan rencana anggaran belanjan negara tahun 2005, besar cicilan utang luar negeri mencapai mencapai 

…. 

28


Apabila diperbandingkan dengan besarnya cicilan utang luar negeri yang pada tahun 2005 

mencapai 58 393,1 miliar, maka total anggaran dana kesehatan bagi masyarakat hanya 

sebesar 19% dari jumlah total cicilan utang luar negeri yang harus dibayarkan oleh 

pemerintah di tahun yang sama. Akibatnya sebagaimana telah ditengarai dalam laporan 

pembangunan manusia UNDP di tahun 2004, akses pada layanan kesehatan dasar banyak 

dibebankan pada kantong pribadi penderita. Merujuk pada laporan tersebut, sebesar 70% 

pembiayaan kesehatan diambil dari kantong pribadi dan dilayani oleh sektor swasta. Data ini 

akan semakin muram apabila disandingkan dengan hasil temuan survey tenaga medis yang 

dilakukan di akhir tahun 2003 oleh Departemen kesehatan. Dari survey tersebut, dari 337 

kabupaten di seluruh Indonesia, hanya tersedia sekitar 22 334 tenaga medis, dari jumlah itu, 

hampir 52% diantaranya terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali. 71 Konsentrasi ini juga 

menunjukkan terpusatnya tenaga medis pada wilayah-wilayah dengan daya beli dan aktivitas 

ekonomi yang cukup tinggi. Kecenderungan ini juga menunjuk semakin dalamnya logika 

pasar dalam pelayanan kesehatan, semakin tinggi tingkat kemampuan daya beli konsumen 

atas layanan kesehatan, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan kualitas layanan 

yang lebih baik, setidaknya semakin banyak pilihan atas jenis-jenis layanan yang dapat 

dinikmati. Apabila sistem ini dituruti, tidak mengherankan apabila sebagian besar penduduk 

yang tinggal di wilayah seperti Yahukimo, pedalaman banten, atau wilayah yang tingkat 

pertumbuhan ekonominya rendah seperti Nusa Tenggara Timur, menjadi wilayah yang rawan 

terhadap kasus gizi buruk. Sebab gizi buruk tidak melulu di sebabkan oleh ketiadaan akses 

pada bahan nutrisi dasar yang baik, namun juga pada sarana dan fasilitas layanan kesehatan 

yang memadai yang dapat memberikan peringatan dini akan bahaya gizi buruk dan bahkan 

mungkin busung lapar. 

Dalam situasi ini, menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menjamin tetap tersedianya 

prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memadai, sebab, apabila melulu 

diserahkan pada hukum pasar, maka wilayah-wilayah yang selama ini terus berpotensi 

mengalami berbagai masalah dengan gizi akan terus terabaikan. Namun, nampaknya, 

desakan komodifikasi dan liberalisasi prasarana kesehatan terus menggerus pola kebijakan 

kesehatan nasional. Sebagai tindak lanjut dari komitmen liberalisasi bidang kesehatan, di 

bulan Juni tahun 2005 misalnya diadakan pertemuan regional working group sektor layanan 

kesehatan di Bandar Sri Begawan yang intinya untuk mempercepat proses liberalisasi 

layanan jasa kesehatan. 72 

Pemenuhan hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam kovenan hak-hak dasar memang 

mempertimbangkan kemampuan masing-masing Negara, dalam upaya pemenuhan hak 

dikenal prinsip pemenuhan secara bertahap, atau lebih dikenal sebagai pemenuhan progressif, 

yang meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, negara terikat pada beberapa 

kewajiban dasar untuk menjamin setiap individu memperoleh akses pada sarana kesehatan 

dasar. Namun upaya memenuhi hak atas kesehatan ini, juga sangat tergantung pada 

kemampuan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dasar lain, seperti akses pada 

pangan, dan jaminan untuk terhindar dari kelaparan. Sebab tingkat kesehatan dasar yang 

memadai tidak mungkin dicapai tanpa adanya hadirnya prasyarat-prasyarat utama, seperti 

keamanan pangan, serta tersedianya sistem sanitasi dan hygienis dasar yang mencukupi. 73 

71 Tenaga kesehatan.or.id, 21 September 2004, “ Survey Dokter dan dokter gigi”, http://www.tenagakesehatan.or.id/artikel_detail.php?id=7 

dikunjungi pada 3 January 2005 

72 Lihat http://www.tenaga-kesehatan.or.id/press_detail.php?id=16 terakhir dikunjungi tgl 4 Januari 2006 

73 Lihat general comment no 3/ 

29


b. Lemahnya strategi penyusunan kebijakan dan kinerja institusional dalam menjamin 

realisasi hak 

Strategi kebijakan yang tepat sasaran dan efektif merupakan satu instrumen penting untuk 

merealisasikan kewajiban negara dalam pemenuhan hak. Strategi ini mencakup baik 

peraturan perundang-undangannya maupun institusi pelaksananya. Sayangnya sampai saat ini 

pemerintah belum berhasil memformulasikan struktur yang kohesif antara peraturan 

perundangan dengan institusi pelaksananya. Akibatnya, jaminan atas hak kesehatan hanya 

berhenti sebagai satu jaminan tekstual semata. Sebagai contoh, sampai saat ini, undangundang 

23/1992 belum diamandemen untuk dapat menjadi ketentuan yang lebih operasional 

dari jaminan atas hak kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam UU 39/1999 mengenai hak 

asasi manusia. Selain itu, rumusan sanksi baik sanksi administrative ataupun pidana dalam 

peraturan kesehatan yang telah ada belum dapat dioperasionalkan. Akibatnya efek penjera 

(detterent effect) atas berbagai pelanggaran atau pun pengabaian terhadap kewajiban 

pemerintah tidak berfungsi, sehingga kontrol atas pelaksanaan peraturan teknis yang 

mendukung pencapaian tingkat pemenuhan hak yang lebih baik sangat lemah. Dalam kasus 

penolakan pasien miskin oleh tujuh rumah sakit di Jakarta, sampai saat ini tidak ada tindakan 

yang cukup berarti yang diambil oleh departemen kesehatan terhadap rumah sakit-rumah 

sakit tersebut. 

Lemahnya fungsi kontrol ini juga terjadi pada kewajiban pemerintah untuk menciptakan 

prasyarat-prasyarat yang mendukung terpenuhinya hak atas kesehatan. Ini dapat dicermati 

dari penanganan penyakit-penyakit berbahaya dan wabah tahunan seperti Demam Berdarah 74 , 

serta dalam perlindungan atas ketersediaan makanan yang sehat. Kasus maraknya 

penggunaan formalin dalam berbagai produk makanan memberikan potret yang gamblang 

mengenai hilangnya kontrol atas peredaran makanan yang sehat. Sebenarnya, perangkat 

perlindungan ini tidak sepenuhnya absen, beberapa standar makanan sehat ada dan berlaku 

pada segmen pasar tertentu sebagai bagian dari tuntutan konsumen. Apa yang kemudian 

terjadi adalah pengalihan beban penyediaan jaminan ini ke tangan konsumen. Artinya biaya 

jaminan tersebut menjadi bagian dari ongkos produksi; sehingga mempertinggi harga jual 

barang. Jaminan kesehatan makanan berimplikasi pada meningkatnya biaya produksi yang 

pada gilirannya meningkatkan harga jual. Dengan Skema ini kelompok masyarakat dengan 

daya beli terendah merupakan kelompok yang paling rentan, karena sebagian besar 

penggunaan zat-zat berbahaya dalam makanan dilakukan untuk menekan biaya produksi 

sehingga dapat menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif. 75 Dengan demikian 

seluruh kondisi tersebut menempatkan kelompok miskin sebagai kelompok yang 

menanggung dampak terbesar. 

74 Kasus yang paling menonjol adalah sikap pemerintah yang kurang responsive dalam penanggulangan epidemi 

flu burung. Inisiatif memperjuangkan lisensi obat agar dapat diproduksi di dalam negeri dan dijual dengan 

harga yang lebih terjangkau baru ditempuh setelah hampir satu tahun wabah menyebar di Indonesia. 

Setidaknya 85 orang meninggal dunia akibat epidemi ini ( Kompas,6/10/05). Beberapa tindakan 

penyemprotan dilakukan di wilayah-wilayah yang dilaporkan mempunyai kasus flu burung. Diluar upaya 

ini, belum terdapat strategi nasional untuk mencegah penyebarn epidemi agar tidak meluas. Sejauh ini 

berdasarkan liputan media masa sepanjang tahun 2005, wabah ini tekah menyebar di 9 provinsi di tiga 

wilayah, Jawa, Sumatera dan Kalimantan. 

75 Hal ini terlihat dari kasus penggunaan formalin sebagai bahan pengawet alternatif dalam teri dan ikan asin, 

atau pun tahu. Motif serupa ditemui dalam penggunaan pewarna pakaian pada makanan dan borax pada 

bakso. 

30


Ketidakmampuan melakukan pengarusutamaan hak kesehatan dan memformulasikan 

kebijakan yang operasional ini juga dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dari institusi 

pemerintah untuk secara khusus memahami dan mengembangkan standar dan indikator yang 

akurat.Selain itu, berbagai aturan pelaksanaan yang ada menghadapi persoalan akurasi 

sasaran. Program pengurangan gizi buruk yang dilakukan melalui pemberian makanan 

pengganti ASI (MP-ASI) efektifitasnya terbukti hanya sekitar 12,4%. 76 Program yang setiap 

tahunnya menelan biaya sebesar 100-120 milyar ini hanya sekitar 52% yang benar-benar 

dinikmati oleh mereka yang berasal dari kelompok masyarakat miskin. Dari jumlah ini, hanya 

sekitar 23,8% yang benar-benar dikonsumsi. 

76 Beban Ganda masalah gizi dan implikasinya terhadap pembangunan kesehatan Nasional: Pidato pengukuhan 

Jabatan Guru Besar pada Fakultas Kedokteran UGM- diucapkan pada tanggal 5 Februari 2005 

31


BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Secara umum dapat diamati terjadinya ekskalasi kekerasan pada masyarakat sipil di tahun 

2005. Kekerasan ini secara langsung merupakan ancaman yang serius terhadap perlindungan 

civil liberties (hak-hak sipil) masyarakat, meskipun komitmen perlindungan hak asasi telah 

secara konstitusional telah diintroduksi sejak tahun 1998. 

Semenjak tahun 1998, sesungguhnya tengah terjadi proses kontestasi berbagai nilai dan 

norma dalam masyarakat sebagai upaya untuk mengkonsolidasi gagasan mengenai 

perubahan. Seperti terlihat sepanjang tahun ini, proses konsolidasi politik yang lambat, diikuti 

dengan melemahnya kapasitas berbagai instrumen pemerintahan, termasuk di dalamnya 

birokrasi dan perangkat hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi hak asasi 

manusia, khususnya kebebasan sipil dan hak atas pendidikan serta kesehatan. Selain itu, pada 

saat yang sama, pemerintah berhadapan dengan implikasi beban kebijakan pembangunan 

masa lalu seperti tingginya cicilan hutang luar negeri, korupsi yang sistemik dalam tubuh 

birokrasi dan system politik. 

Kedua hal sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memperbaiki kondisi hak 

asasi sepanjang tahun 2005. Dalam perlindungan hak sipil, kekerasan yang semula menjadi 

monopoli apparatus represif Negara telah secara luas direproduksi oleh kelompok masyarakat 

dan menjadi ancaman yang serius bagi penegakan ham. Terlebih, pola kekerasan ini seolah 

menjadi sesuatu yang ‘legitimate’ melucuti keabsahan instrument-instrumen perlindungan 

hak, serta meninggalkan masyarakat tak terlindungi di tanah tak bertuan. Apabila dibiarkan, 

situasi ini akan membawa hak asasi pada ancaman tirani baru, dimana negara tak ubahnya 

seperti lapangan kosong dimana kelompok yang kuat akan memaksakan keyakinan dan nilainilainya 

pada kelompok yang lebih lemah. Dalam situasi ini, jaminan perlindungan hak asasi 

tak akan lebih dari catatan-catatan tekstual dalam serangkaian produk-produk perundangan. 

Cita penghormatan hak asasi sebagai nilai fondasi penciptaan system yang lebih demokratis 

yang menjadi komitmen transisi politik akan semakin jauh dari jangkauan. 

Selain itu, kondisi ini juga mengurangi kemampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan 

publik yang pro hak-hak dasar. Sebaliknya, justru pemerintah gagal mengelakkan diri dari 

proses akselerasi liberalisasi di sector-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan. Semestinya, dalam situasi ini, dengan modalitas kapasitas birokrasi dan system 

politik yang memadai, pemerintah mampu memberikan tawaran alternative kebijakan lain 

sehingga liberalisasi tidak melanggar hak-hak dasar. Terlebih apabila mengingat bahwa 

kelompok miskin dan perempuan merupakan strata populasi yang menerima dampak terbesar 

dari struktur liberalisasi ini. 

Berdasarkan observasi ini, ELSAM merumuskan beberapa rekomendasi penting yang 

substansial dalam upaya mendorong perbaikan kinerja negara dalam perlindungan hak asasi 

di tahun ini. Rekomendasi ini meliputi: 

a. Peningkatan kinerja perangkat hukum dan peradilan dalam perlindungan hakhak 

sipil. Perlindungan hak tidak mungkin dilakukan apabila instrumen 

administrasi keadilan absen, seperti pihak kepolisian, dan proses peradilan. 

Karena itu penting untuk mengembalikan fungsi administrasi keadilan sebagai 

32


perangkat pelindung hak asasi dengan mendasarkan diri pada jaminan 

konstitusional dalam menilai praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh 

masyarakat sipil. 

b. Meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam pembentukan kebijakan publik 

yang pro hak-hak dasar. Hal ini sangat penting mengingat pelaksanaan 

pencapain bertahap atas hak pendidikan dan kebudayaan harus mampu 

dituangkan dalam strategi nasional yang memadai dengan indicator capaian 

yang tegas. Ini juga akan memperkecil kesalahan sasaran pada programprogram 

yang ditujukan pada perbaikan hak-hak dasar. 

c. Memenuhi komitmen perlindungan hak-hak dasar melalui politik anggaran 

negara. Alokasi anggaran merupakan instrument penting dalam perbaikan 

kinerja pemenuhan hak-hak dasar. Tanpa perubahan yang berarti dalam 

pengalokasian anggaran negara, perbaikan akses masyarakat pada sarana 

pendidikan dan kesehatan akan semakin sulit untuk dijangkau. Secara khusus 

melihat keterbatasan kemampuan pemerintah di ditingkat daerah, pelimpahan 

kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan patut ditinjau kembali. Perlu dirumuskan satu batasan minimal yang 

harus dipenuhi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar. Dalam hal 

terdapat keterbatasan sumberdaya di tingkat daerah, pemerintah pusat wajib 

mengembangkan mekanisme yang menjamin tidak terlanggarnya hak dasar 

masyarakat di daerah, khususnya perempuan dan kelompok miskin. 

33

Laporan HAM ELSAM 2005

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?