Laporan HAM ELSAM 2005

More documents

Recommendations

Info

Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM Pengalihan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan tercermin pula dengan adanaya Surat Keputusan Depdiknas No.044/U/2002 tentang Sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). 57 Berdasarkan sistem MBS, pemerintah tidak lagi menentukan berbagai jenis pungutan seperti uang seragam, pakaian olah raga, kegiatan ekstrakurikuler, raport, serta renovasi dan pemeliharaan gedung, termasuk iuran komite sekolah (yang sebelumnya disebut iuran BP3). Pungutan tersebut ditentukan oleh Komite Sekolah, melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) untuk diajukan oleh guru dan kepala sekolah. Akibatnya besarnya pungutan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama, tergantung pada penilaian masing-masing sekolah. Dalam hal kebijakan, setidaknya ada dua peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara, yaitu UU Guru dan Dosen, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. UU Guru dan Dosen yang disahkan pada akhir tahun 2005 oleh pemerintah dan DPR RI ternyata tidak memberikan dasar yang kuat untuk mengangkat profesi guru setara dengan profesi dokter atau insinyur. Selain itu undang-undang tersebut gagal untuk menjawab problem guru secara lebih komprehensif. Di antaranya masalah profesionalisme guru dan kesejahteraan. Peningkatan profesionalisme dan kemampuan akademik dilaksanakan hanya dengan pemberian sertifikat. Pengaturan ini menganggap bahwa persoalan profesionalisme dijawab dengan persyaratan formal saja tanpa ada perbaikan kinerja guru. Pemberian tunjuangan sebesar satu kali gaji pokok PNS hanya diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat. Pengaturan ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan kepada guru, terutama guru-guru honorer. Pada tanggal 16 Mei 2005 pemerintah juga telah mengundangkan PP Standar Nasional Pendidikan. Pada dasarnya PP ini mengatur mengenai Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan;dan standar penilaian pendidikan (Pasal 2 ayat 1). Untuk mengembangkan pemantauan, dan pelaporan pencapaian pencapaian standar nasional pendidikan, melalui PP ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSPNP). 58 Dalam kenyataaannya BSPNP ini dibentuk sebelum PP disahkan sehingga legalitasnya dipertanyakan. Di samping permasalahan-permasalahan lain seputar PP SNP, berkenaan dengan sarana dan prasarana fisik sekolah, 59 secara substansi PP ini menyerahkan tanggung jawab pemeliharaannya kepada satuan pendidikan yang bersangkutan. 60 Begitu pula mengenai standar pengelolaan, sebagaimana diatur dalam pasal 49 PP SNP yang menyebutkan bahwa 57 Dari segi kelembagaan, MBS dirumuskan melalui pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas menjalin kerja sama dengan berbagai pelaku pendidikan termasuk pemerintah daerah dan DPRD,serta pembentukan Komite Sekolah di tiap sekolah. 58 PAsal 73 ayat (1) PP Standar Nasional Pendidikan. Tugasnya antara lain (i) mengembangkan Standar Nasional Pendidikan; (ii) menyelenggarakan ujian nasional; (iii) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; serta (iv) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lihat: Pasal 76 ayat (3) PP Standar Nasional Pendidikan 59 sarana pendidikan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Lihat Pasal 42 sampai 6 PP Standar Nasional Pendidikan. 60 PAsal 47 PP SNP 24
Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengaturan PP SNP ini mempertegas pengalihan tanggung jawab pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat. b. Imbas keterbatasan UU terhadap penyusunan anggaran pendidikan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional. Tetapi realisasi dari kewajiban ini tidak dilaksanakan secara langsung. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dengan DPR pada tanggal 26 Januari 2004, realisasinya akan dilakukan secara bertahap 61 . Sampai dengan 2009, anggaran pendidikan akan ditingkatkan setiap tahun hingga mencapai 20%. Tahun 2004 sebanyak 16,8 triliun (16,6%), tahun 2005 naik 24,9 triliun (9,3%), tahun 2006 sebesar 33,8 triliun (12%), tahun 2007 sebesar 43,4 triliun (14,7%), tahun 2008 54,0 triliun (17,4%), maka pada tahun 2009 sudah mencapai jumlah ideal 65, 5 triliun (20%). 62 Tetapi kenyataannya, realisasi pendidikan untuk tahun 2005 hanya sebesar 21,5 triliun, sementara di tahun 2006 dari sekitar Rp 375,1 triliun anggaran belanja pemerintah pusat, sektor pendidikan hanya kebagian Rp 40,1 triliun, terdiri atas Rp 34,5 triliun melalui Depdiknas dan Rp 5,6 triliun melalui Departemen Agama. Jumlah itu hanya 8-10 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, berarti masih jauh dari 20% seperti yang diamanatkan konstitusi. Berdasarkan laporan Kompas (29 Desember 2005), di tingkat kabupaten/kota, umumnya, bupati/wali kota menyebut angka 30-40 persen untuk sektor pendidikan dari APBD yang sudah melebihi persyaratan minimal 20 persen. Namun setelah diteliti lebih lanjut, gemuknya anggaran pendidikan yang disebutkan itu tidaklah segemuk nilai riil sesungguhnya. Pemerintah kota cenderung mencampuradukkan dana alokasi umum (DAU) dengan pos belanja sektor pendidikan. Padahal DAU adalah anggaran titipan dari pusat yang dominan berupa gaji PNS, termasuk guru. Berhubung di setiap daerah jumlah guru PNS selalu lebih dari separuh total PNS setempat, otomatis DAU selalu gemuk. Karena gaji guru dikelola dinas pendidikan, diklaimlah anggaran untuk gaji itu sebagai belanja pendidikan. 63 Perlu disadari bahwa tingkat PAD masing-masing daerah yang tidak sama besarannya, hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Tentu saja kabupaten-kabupaten yang miskin, seperti Lembata, Yahukimo, dan Kabupaten Kawasan Timur lainnya, akan mengalami kesulitan menetapkan alokasi anggaran untuk pendidikan di banding kabupaten/kota seperti Jakarta, Batam dan Kutai Kerta Negara. Akibatnya alokasi anggaran pendidikan menjadi tidak menentu dan berdasarkan tingkat ekonomi dan politik masing-masing daerah. Pemerintah pusat tidak mempunyai kebijakan yang dapat memastikan 61 Hal ini merupakan kesepakatan antara Komisi VI DPR RI dan lima menteri terkait antara lain Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan Boediono, dan Mendiknas A Malik Fadjar. Menyadari keterbatasan anggaran negara, lahirlah skenario progresif sehingga pemenuhan alokasi 20 persen ditoleransi terwujud tahun 2009, Lihat Kompas, Kamis 29 Desember 2005, Ketika Konstitusi Dilanggar 62 Ninang Mardinah, et al, Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan, CESDA-LP3ES, 2005 63 Lihat: Kompas 29 Desember 2005, Ketika Konstitusi Dilanggar 25
Page 1 and 2: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Page 23: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Page 33: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM

Laporan HAM ELSAM 2005

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?