Laporan HAM ELSAM 2005

More documents

Recommendations

Info

Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM Persoalan regulasi dalam kasus aliran sesat dan izin mendirikan tempat ibadah, adalah regulasi masa Orde Baru yang kembeli menjadi kontroversi setelah kasus-kasus yang muncul setelah adanya kekerasan yang berbasis agama. Beberapa kelompok massa yang selama ini aktif melakukan penutupan gereja selalu berdalih bahwa pemerintah tidak tegas dalam mengimplementaskan regulasi tentang pendirian gereja dan adanya kecurigaan atas isu kristenisasi. Tudingan atas aktivitas penutupan sejumlah gereja dijawab oleh kelompok massa ini bahwa yang mereka tutup bukan gereja tetapi rumah liar yang dijadikan yang dijadikan gereja sebagai upaya pemurtadan. Kegiatan ini dinilai melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) sehingga harus dikembalikan pada fungsinya semula. 27 Koordinator AGAP menambahkan bahwa sebelum penutupan telah ada dialog dengan pengurus gereja namun karena pengurus gereja tidak bisa membuktikan data dan fakta perizinan pendirian gereja maka penutupan itu dilakukan 28 . Kondisi ini membuka kembali gugatan tentang peraturan yang mengatur tentang ijin mendirikan tempat ibadah dan persoalan penyebaran ibadah. 29 Dengan landasan argumentatif mengenai SKB yang tak kunjung selesai, cerita selanjutnya adalah ketidakberdayaan aparat negara dalam membendung keinginan massa untuk melakukan penutupan atas sejumlah tempat ibadah. Pemerintah Daerah di beberapa tempat terjadinya penutupan gereja juga cendrung tidak mempunyai sikap yang tegas tentang implementasi regulasi atas pendirian rumah ibadah dan bahkan pasca terjadinya penutupan oleh massa, pemerintah daerah akhirnya melakukan tindakan penutupan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini aparat daerah setempat, memfasilitasi adanya dialog antara pihak yang menuntut penutupan dengan pihak yang mempertahankan keberadaan rumah ibadah tersebut. 30 Namun dialog tersebut lebih banyak berujung pada penutupan rumah-rumah ibadah tersebut 31 . 27 Suara pembaruan, 26 Agustus 2005. 28 http://www.christianpost.co.id/dbase.php?cat=missions&id=130 29 Setidaknya terdapat dua regulasi yang sangat populer yaitu SKB Menteri Agama dan Mendagri No. 1 tahun 1969, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya dan SK Menteri Agama No. 70 tahun 1978 yang mengatur tentang Pedoman Penyiaran Agama. 30 Dalam kasus kasus penutupan gereja Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Getsemane di Jalan Melati Raya Ujung RT 18/11, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi misalnya telah terjaid dialog antara warga. Dialog untuk menyelesaikan perselisihan antara warga dan jemaat Kristen terus dilakukan sampai akhirnya dicapai kesepakatan damai pada hari Ahad, 30 Oktober 2005. Kesepakatan yang berlangsung di Jababeka itu, turut ditandatangani Kapolda Metro Jaya Irjen Firman Gani, Anggota DPR Effendi Simbolon, serta perwakilan tokoh muslim dan nasrani. Ada empat poin kesepakatan yang dicapai pada pertemuan yang juga disaksikan Wakil Bupati Bekasi Solihin Sari. Pertama, pelaksanaan surat perintah pembongkaran rumah ibadah ditunda untuk menghindari dampak negatif terhadap opini masyarakat. Kedua, jemaat HKBP Getsemanie tidak lagi menggunakan rumah yang selama ini dipakai sebagai tempat ibadah. Ketiga, jemaat kristiani tidak lagi melakukan ibadah di pinggir jalan. Keempat, Pemkab Bekasi memfasilitasi pencarian tempat baru untuk mendirikan gereja. Untuk sementara, menurut Solihin, jemaat HKBP bisa menggunakan Gedung Departemen Sosial Bekasi di Jalan Joyo Martono, Bulak Kapal, Bekasi Timur, untuk melakukan ibadah. 31 Hal ini setidaknya dilakukan oleh Camat Bungursai kabupaten Purwakarta, yang oleh desakan kelompok masyarakat, menutup Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) yang sudah berdiri pada tahun 1995 di Kampung Warung Mekar, Ds. Bungursari RT 6 /RW 3, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta. Di Bandung, Kecamatan Rancaekek, pada tanggal 3 september 2005 Wakil Bupati Bandung Eliyadi Agraharja mengeluarkan Surat Edaran Nomor 452.2/ 829/Kesbang. Surat itu memerintahkan untuk menghentikan aktivitas 12 gereja di rumah tinggal dan rumah toko (ruko) di wilayah administrasinya. Pada bulan September 2005 Pemda Bekasi diwakili oleh Ka. Satpol PP, Dedeng Hermawan atas desakan sejumlah 12
Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM Ketidaktegasan dalam implementasi regulasi juga terjadi dalam kasus pembangunan rumah ibadah, misalnya dalam kasus jemaat Gereja Graha Bintang Timur yang tidak dapat mewujudkan pembangunan tempat ibadah meski sudah memiliki surat rekomendasi dari Pemda Bekasi 32 . Berdasarkan kondisi ini membuktikan bahwa problem hukum bukan semata-mata berkaitan dengan reformasi regulasi tetapi juga berkaitan dengan implementasi regulasi yang tak bisa diterapkan karena adanya protes dari masyarakat. Kasus yang sama terjadi dalam penyelesaian kasus-kasus agama dan kepercayaan yang dianggap sesat, sebagaimana dalam kasus penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cianjur sebagaimana diakui oleh para penyerang, merupakan kesalahan semua pihak terutama pemerintah, Majelis Ulama dan masyarakat itu sendiri karena penegakan hukum yang tidak jelas sehingga menyebabkan masyarakat bertindak sendiri-sendiri. 33 Sementara kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan massa terhadap pihak lainnya yang bukan berdasarkan kepentingan agama, lebih banyak disebabkan karena kompetensi penegak hukum yang tidak juga melakukan proses reformasi diri. ormas Islam di Jababeka juga telah menyegel lahan proyek pembangunan gereja Graha Bintang Timur di kawasan Jababeka, Cikarang, Bekasi. 32 Ketika itu, sekitar 400 orang mendatangi lokasi pembangunan gereja dan menyegel lahan seluas 6.635 meter persegi di Jababeka. Kemudian, massa menuju kantor Bupati Bekasi dan perwakilan mereka diterima Sekda Herry Koesaeri. Mereka minta pemerintah mencabut rekomendasi dan menghentikan pembangunan gereja itu. Rekomendasi ini adalah Surat bernomor 452.2/180/Sosial, tertanggal 3 Februari 2005 dan ditandatangani Bupati Drs H.M. Saleh Manaf, telah memberikan ijin kepada umat kristiani untuk mendirikan gereja di kawasan industri Jababeka, Cikarang. Gagalnya pembangunan gereja itu karena ada protes sekelompok massa dari berbagai organisasi seperti Front Pembela Islam (FPI), Anshor, dan Ikatan Putra Daerah 33 Republika, 23 September 2005. 13
Page 1 and 2: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Page 11: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Page 33: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM

Laporan HAM ELSAM 2005

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?