Laporan HAM ELSAM 2005

More documents

Recommendations

Info

Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM BAB III PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DAN HAK ATAS KESEHATAN Harapan peningkatan pemenuhan hak-hak dasar sepanjang tahun 2005 masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah. Sebagaimana di catat dalam laporan human development report di tahun 2004, beberapa langkah perbaikan yang ada masih jauh dari mengesankan apabila dilihat dengan standar universal penegakan hak-hak dasar yang telah diakui di dunia. 34 Hak-hak dasar yang mencakup hak kesehatan., termasuk hak atas pangan, dan hak atas pendidikan merupakan tiga titik krusial yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan proses transisi yang telah dimulai semenjak tahun 1998. Dalam himpitan berbagai persoalan yang menyertai proses transisi, berbagai keterbatasan negara sering dirujuk sebagai alasan adanya ketidakmampuan negara untuk mencapai peningkatan progressif atas pemenuhan hak dasar warga negara Oleh sebab itu, penting untuk membedakan antara ketidakmampuan dari ketidakmauan, artinya, menguji apakah negara pengabaian akan hak-hak dasar lebih merupakan bentuk ketidakmauan, daripada ketidakmampuan. Untuk menilai secara kritis kondisi tersebut, laporan ini mencoba menilai kinerja kewajiban negara berdasarkan kovenan hak ekosob yang telah diratifikasi pada bulan September 2005 yang lalu. Kovenan hak Ekosob sesungguhnya mengakomodasi kondisi yang berbeda dari tiap negara dengan menerapkan pemenuhan hak secara bertahap atau progresif. Artinya, pencapaian yang paling maksimal disadari membutuhkan waktu dan tidak mungkin dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat Namun demikian, pemerintah terikat pada beberapa kewajiban dasar yang tidak dapat ditunda (immediate realisation), seperti, pengurangan angka kelahiran dan kematian bayi, pencegahan dan penanggulangan epidemic, endemik, serta peningkatan kondisi yang dapat menjamin terjangkaunya sarana medis bagi penderita penyakit. 35 Beberapa inisiatif yang telah diambil oleh pemerintah seperti ratifikasi kovenan hak ekosob, pelaksanaan program PIN (Pekan Imunisasi Nasional) tahun 2005 memang menjadi catatan positif atas langkah pemajuan hak- hak dasar. Meskipun demikian, bukan berarti pelanggaran atas hak dasar tidak terjadi. Langkah yang diambil pemerintah tersebut tidak mengelakkan pemerintah dari kecenderungan untuk melakukan pengabaian atas hak. Pengabaian ini terjadi karena pemerintah gagal mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai pemenuhan hak dasar, termasuk di dalamnya kegagalan menjamin adanya prasarana kesehatan yang dapat terjangkau oleh berbagai lapisan khususnya lapisan masyarakat yang terbawah. Dan yang lebih mendasar adalah kegagalan untuk menjadikan hak kesehatan, sebagaimana hak dasar lainnya yang telah menjadi hak konstitusional menjadi hak yang secara operasional dapat dinikmati. Harapan pemenuhan atas hak-hak dasar terhimpit diantara tiga persoalan mendasar yang belum dapat diatasi sampai laporan ini ditulis. Ketiga persoalan tersebut adalah, (1) melemahnya kekuatan negara dalam fungsi pelayanan publik dan semakin besarnya peran swasta dalam penyediaan layanan kesehatan. (2) Lemahnya kapasitas pemerintah dalam 34 Lihat human development report 2004, pp30 35 Lihat, kovenan hak ekosob, pasal 12 ayat 2. 14
Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM memformulasikan strategi kebijakan serta pembenahan penegakan hukum, sehingga hak-hak dasar yang secara tekstual telah menjadi hak-hak konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar tidak dapat dirasakan realisasinya. Kelemahan ini mencakup penyediaan instrumen kebijakan yang dapat di implementasikan secara operasional serta menyangkut pula koordinasi antar institusi pemerintah yang terkait dalam pemenuhan hakhak dasar. (3) Semakin meningkatnya kemiskinan karena pilihan stratregi pembangunan A. Situasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Hak Atas Kesehatan 1. Hak Atas Pendidikan Situasi pemenuhan hak atas pendidikan sepanjang tahun 2005 masih jauh dari harapan masyarakat yang notabene berharap banyak terhadap pemerintahan baru. Meskipun buruknya pemenuhan hak atas pendidikan tahun ini adalah tak lepas dari tumpukan persoalan pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, namun demikian persoalan-persoalan mendasar seperti akses terhadap pendidikan, pengurangan siswa putus sekolah, penguatan dan support atas institusi-institusi pendidikan dasar umum dan khusus (untuk anak-anak cacat) yang sudah ada dan penanganan akses pendidikan di wilayah terpencil belum tertanggulangi secara nyata. Kondisi ini nampak terlihat jelas dalam laporan-laporan media massa di tahun 2005 yang masih menyoroti dalam pemberitaan mereka tentang jumlah angka anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dari kalangan penduduk miskin yang terus merangkak naik. 36 Disamping itu, pemberitaan media tentang runtuhnya bangunnan sekolah serta ketidakmampuan sekolah menampung jumlah siswa yang membengkak adalah fakta bahwa upaya penguatan dan support atas institusi pendidikan dasar umum dan untuk anak-anak cacat oleh pemerintah terus menurun, termasuk juga disini buruknya mekanisme perlindungan anak-anak dari tindak kekerasan dan praktek diskriminasi oleh institusi pendidikan dasar, menengah dan atas. Hal lain yang juga penting untuk dijadikan patokan dalam melihat minimnya pemenuhan hak atas pendidikan, adalah belum tersentuhnya akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil yang selama ini belum tersentuh pembangunan nasional atau pun daerah. Meskipun di beberapa level nampak terlihat adanya upaya-upaya pemerintah untuk menangani persoalan-persoalan tersebut, namun demikian langkah-langkah penanganan merupakan bagian dari upaya meredam kritik masyarakat ataupun meredam protes masyarakat luas atas penerapan kebijakan ekonomi baru yang mengganggu kehidupan perekonomian masyarakat, seperti dalam kasus pemberian DANA BOS sebagai bagian dari kompensasi kenaikan harga BBM. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah nasional ke pemerintah daerah sebagai jawaban pemerataan dan efektifitas pelaksanaan pendidikan juga tidak dengan sendirinya membuat pemenuhan hak atas pendidikan dapat dipenuhi secara minimal. Sebaliknya, pelimpahan kewenangan ini justru berakibat pada pemunduran kualitas pendidikan sebab tidak semua pemerintahan daerah memiliki kemampuan, baik dari sisi kapasitas personel dan anggaran, yang merata. Akibatnya banyak sekali laporan tentang robohnya gedung sekolan dan fasilitas sekolah yang jauh dari 36 Hingga saat ini belum ada data akurat berkaitan dengan jumlah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Sejumlah pihak meragukan data-data yang selama ini dikeluarkan oleh institusi pemerintah karena angka yang mereka keluarkan jauh dari kondisi sebenarnya. Namun demikian diperkirakan lebih dari 4 juta anakanak usia sekolah hingga saat ini belum sekolah dan atau terpaksa putus sekolah. 15
Page 1 and 2: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Page 13: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Page 33: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM

Laporan HAM ELSAM 2005

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?