Laporan HAM ELSAM 2005
Laporan HAM ELSAM 2005
Laporan HAM ELSAM 2005
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Laporan</strong> Penegakan <strong>HAM</strong> <strong>2005</strong> - <strong>ELSAM</strong><br />
BAB II<br />
TITIK TERENDAH PELAKSANAAN PERLINDUNGAN<br />
KEBEBASAN SIPIL<br />
Selama tahun <strong>2005</strong> kondisi umum perlindungan hak-hak sipil menurun hingga titik terendah.<br />
Berbagai praktek-praktek pembatasan dan pelarangan hak-hak sipil terus menjalar ke<br />
sejumlah daerah dan bahkan di beberapa tempat telah memasuki ranah-ranah yang paling<br />
privat di masyarakat. Utamanya lagi, para aktor dari tindakan ini tidak hanya negara, akan<br />
tetapi juga melibatkan kelompok sipil terorganisir berbasis agama, suku, etnis maupun afiliasi<br />
politik tertentu. Dan bahkan dalam tahun ini aksi-aksi pembatasan yang melibatkan kelompok<br />
sipil terorganisir menjadi sangat dominan ketimbang negara sehingga pelaksanaan kebebasan<br />
hak-hak warga negara sebagaimana yang diakui dalam konstitusi dan regulasi hak asasi<br />
manusia. Negara pun terlihat absen untuk melindungi aksi-aksi pembatasan hak-hak sipil para<br />
organisasi sipil terorganisir ini, sehingga aktivitas sejumlah organisasi ini mengancam<br />
pelaksanaan hak-hak sipil para warga negara.<br />
Elsam menilai praktek-prakek pembatasan dan pengurangan hak-hak sipil yang dilakukan<br />
oleh kelompok sipil teroganisir ini terkait erat dengan praktek-praktek pembatasan dan<br />
pelarangan negara dengan berbagai dalih, seperti mengatasnamakan percepatan agenda<br />
pemulihan roda ekonomi nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang semakin menguatkan<br />
peran dominan atas kelompok mayoritas dalam menguasai otoritas ekonomi politik suatu<br />
daerah, maupun kampanye para pejabat pemerintah dalam hal pembubaran organisasi<br />
keagaaman dan kepercayaan yang dikategorikan sesat dan atau telah melakukan pelecehan<br />
simbol-simbol agama, pemberantasan bisnis atau prilaku sosial yang dikategorikan sebagai<br />
tindakan maksiat, yakni, perjudian, perdagang minuman kerasan dan obat terlarang,<br />
prostitusi, pornografi atau porno aksi. Buruknya lagi, kebijakan-kebijakan tersebut, baik<br />
secara sengaja atau pun tidak, kembali menguatkan sistem kontrol tidak resmi atas tindak<br />
tanduk perempuan seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Hampir sebagian besar laporan<br />
organisasi hak asasi manusia di daerah menyebutkan bahwa praktek-praktek pelarangan hakhak<br />
sipil ini berimplikasi pada menguatanya pratek-praktek pembatasan dan penguarangan<br />
hak-hak sipil perempuan di wilayah ekonomi, sosial, politik dan keluarganya.<br />
Bagian ini akan menguraikan tentang praktek-praktek pembatasan dan pelarangan hak-hak<br />
sipil warga negara oleh kelompok sipil terorganisir sepanjang <strong>2005</strong> dan sekaligus<br />
memaparkan problem-problem ditataran kebijakan dan institusi negara yang mengakibatkan<br />
perlindungan kebebasan sipil mencapai titik terendahnya tahun ini .<br />
A. Kondisi Umum Jaminan atas Kebebasan Sipil<br />
Setidaknya terdapat lima bentuk dan motif kekerasan kelompok sipil terorganisir. Pertama,<br />
kekerasan yang ditujukan untuk membatasan kebebasan beragama dan mengikuti aliran<br />
kepercayaan Kedua kekerasan yang ditujukan untuk mengancam kebebasan untuk<br />
menjalankan profesi. Ketiga kekerasan yang ditujukan untuk melawan atau menolak proses<br />
hukum yang sedang berjalan. Keempat kekerasan yang ditujukan untuk melakukan<br />
penertiban moral dan kontrol prilaku sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai<br />
5