Laporan HAM ELSAM 2005

Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan
manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi,
keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengaturan PP SNP ini mempertegas pengalihan tanggung
jawab pendidikan dari pemerintah kepada masyarakat.
b. Imbas keterbatasan UU terhadap penyusunan anggaran pendidikan
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional. Tetapi realisasi dari kewajiban ini tidak
dilaksanakan secara langsung. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dengan DPR pada
tanggal 26 Januari 2004, realisasinya akan dilakukan secara bertahap 61 . Sampai dengan 2009,
anggaran pendidikan akan ditingkatkan setiap tahun hingga mencapai 20%. Tahun 2004
sebanyak 16,8 triliun (16,6%), tahun 2005 naik 24,9 triliun (9,3%), tahun 2006 sebesar 33,8
triliun (12%), tahun 2007 sebesar 43,4 triliun (14,7%), tahun 2008 54,0 triliun (17,4%), maka
pada tahun 2009 sudah mencapai jumlah ideal 65, 5 triliun (20%). 62
Tetapi kenyataannya, realisasi pendidikan untuk tahun 2005 hanya sebesar 21,5 triliun,
sementara di tahun 2006 dari sekitar Rp 375,1 triliun anggaran belanja pemerintah pusat,
sektor pendidikan hanya kebagian Rp 40,1 triliun, terdiri atas Rp 34,5 triliun melalui
Depdiknas dan Rp 5,6 triliun melalui Departemen Agama. Jumlah itu hanya 8-10 persen dari
total anggaran belanja pemerintah pusat, berarti masih jauh dari 20% seperti yang
diamanatkan konstitusi.
Berdasarkan laporan Kompas (29 Desember 2005), di tingkat kabupaten/kota, umumnya,
bupati/wali kota menyebut angka 30-40 persen untuk sektor pendidikan dari APBD yang
sudah melebihi persyaratan minimal 20 persen. Namun setelah diteliti lebih lanjut, gemuknya
anggaran pendidikan yang disebutkan itu tidaklah segemuk nilai riil sesungguhnya.
Pemerintah kota cenderung mencampuradukkan dana alokasi umum (DAU) dengan pos
belanja sektor pendidikan. Padahal DAU adalah anggaran titipan dari pusat yang dominan
berupa gaji PNS, termasuk guru. Berhubung di setiap daerah jumlah guru PNS selalu lebih
dari separuh total PNS setempat, otomatis DAU selalu gemuk. Karena gaji guru dikelola
dinas pendidikan, diklaimlah anggaran untuk gaji itu sebagai belanja pendidikan. 63
Perlu disadari bahwa tingkat PAD masing-masing daerah yang tidak sama besarannya, hal ini
menjadi permasalahan tersendiri dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Tentu saja
kabupaten-kabupaten yang miskin, seperti Lembata, Yahukimo, dan Kabupaten Kawasan
Timur lainnya, akan mengalami kesulitan menetapkan alokasi anggaran untuk pendidikan di
banding kabupaten/kota seperti Jakarta, Batam dan Kutai Kerta Negara. Akibatnya alokasi
anggaran pendidikan menjadi tidak menentu dan berdasarkan tingkat ekonomi dan politik
masing-masing daerah. Pemerintah pusat tidak mempunyai kebijakan yang dapat memastikan
61 Hal ini merupakan kesepakatan antara Komisi VI DPR RI dan lima menteri terkait antara lain Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Keuangan Boediono, dan
Mendiknas A Malik Fadjar. Menyadari keterbatasan anggaran negara, lahirlah skenario progresif sehingga
pemenuhan alokasi 20 persen ditoleransi terwujud tahun 2009, Lihat Kompas, Kamis 29 Desember 2005,
Ketika Konstitusi Dilanggar
62 Ninang Mardinah, et al, Meneropong Hak Atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan, CESDA-LP3ES, 2005
63 Lihat: Kompas 29 Desember 2005, Ketika Konstitusi Dilanggar
25