Laporan HAM ELSAM 2005

Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Persoalan regulasi dalam kasus aliran sesat dan izin mendirikan tempat ibadah, adalah
regulasi masa Orde Baru yang kembeli menjadi kontroversi setelah kasus-kasus yang muncul
setelah adanya kekerasan yang berbasis agama. Beberapa kelompok massa yang selama ini
aktif melakukan penutupan gereja selalu berdalih bahwa pemerintah tidak tegas dalam
mengimplementaskan regulasi tentang pendirian gereja dan adanya kecurigaan atas isu
kristenisasi. Tudingan atas aktivitas penutupan sejumlah gereja dijawab oleh kelompok massa
ini bahwa yang mereka tutup bukan gereja tetapi rumah liar yang dijadikan yang dijadikan
gereja sebagai upaya pemurtadan. Kegiatan ini dinilai melanggar Surat Keputusan Bersama
(SKB) sehingga harus dikembalikan pada fungsinya semula. 27 Koordinator AGAP
menambahkan bahwa sebelum penutupan telah ada dialog dengan pengurus gereja namun
karena pengurus gereja tidak bisa membuktikan data dan fakta perizinan pendirian gereja
maka penutupan itu dilakukan 28 . Kondisi ini membuka kembali gugatan tentang peraturan
yang mengatur tentang ijin mendirikan tempat ibadah dan persoalan penyebaran ibadah. 29
Dengan landasan argumentatif mengenai SKB yang tak kunjung selesai, cerita selanjutnya
adalah ketidakberdayaan aparat negara dalam membendung keinginan massa untuk
melakukan penutupan atas sejumlah tempat ibadah. Pemerintah Daerah di beberapa tempat
terjadinya penutupan gereja juga cendrung tidak mempunyai sikap yang tegas tentang
implementasi regulasi atas pendirian rumah ibadah dan bahkan pasca terjadinya penutupan
oleh massa, pemerintah daerah akhirnya melakukan tindakan penutupan. Beberapa kasus
menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini aparat daerah setempat, memfasilitasi adanya
dialog antara pihak yang menuntut penutupan dengan pihak yang mempertahankan
keberadaan rumah ibadah tersebut. 30 Namun dialog tersebut lebih banyak berujung pada
penutupan rumah-rumah ibadah tersebut 31 .
27 Suara pembaruan, 26 Agustus 2005.
28 http://www.christianpost.co.id/dbase.php?cat=missions&id=130
29 Setidaknya terdapat dua regulasi yang sangat populer yaitu SKB Menteri Agama dan Mendagri No. 1 tahun
1969, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran
Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya dan SK Menteri Agama No. 70
tahun 1978 yang mengatur tentang Pedoman Penyiaran Agama.
30 Dalam kasus kasus penutupan gereja Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Getsemane di Jalan
Melati Raya Ujung RT 18/11, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi misalnya telah terjaid dialog antara warga.
Dialog untuk menyelesaikan perselisihan antara warga dan jemaat Kristen terus dilakukan sampai akhirnya
dicapai kesepakatan damai pada hari Ahad, 30 Oktober 2005. Kesepakatan yang berlangsung di Jababeka
itu, turut ditandatangani Kapolda Metro Jaya Irjen Firman Gani, Anggota DPR Effendi Simbolon, serta
perwakilan tokoh muslim dan nasrani. Ada empat poin kesepakatan yang dicapai pada pertemuan yang juga
disaksikan Wakil Bupati Bekasi Solihin Sari. Pertama, pelaksanaan surat perintah pembongkaran rumah
ibadah ditunda untuk menghindari dampak negatif terhadap opini masyarakat. Kedua, jemaat HKBP
Getsemanie tidak lagi menggunakan rumah yang selama ini dipakai sebagai tempat ibadah. Ketiga, jemaat
kristiani tidak lagi melakukan ibadah di pinggir jalan. Keempat, Pemkab Bekasi memfasilitasi pencarian
tempat baru untuk mendirikan gereja. Untuk sementara, menurut Solihin, jemaat HKBP bisa menggunakan
Gedung Departemen Sosial Bekasi di Jalan Joyo Martono, Bulak Kapal, Bekasi Timur, untuk melakukan
ibadah.
31 Hal ini setidaknya dilakukan oleh Camat Bungursai kabupaten Purwakarta, yang oleh desakan kelompok
masyarakat, menutup Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) yang sudah berdiri pada tahun 1995 di
Kampung Warung Mekar, Ds. Bungursari RT 6 /RW 3, Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta. Di Bandung,
Kecamatan Rancaekek, pada tanggal 3 september 2005 Wakil Bupati Bandung Eliyadi Agraharja
mengeluarkan Surat Edaran Nomor 452.2/ 829/Kesbang. Surat itu memerintahkan untuk menghentikan
aktivitas 12 gereja di rumah tinggal dan rumah toko (ruko) di wilayah administrasinya. Pada bulan
September 2005 Pemda Bekasi diwakili oleh Ka. Satpol PP, Dedeng Hermawan atas desakan sejumlah
12