Laporan HAM ELSAM 2005

More documents

Recommendations

Info

Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM sedang meliput berita tetapi juga diarahkan pada kantor-kantor redaksi media massa. Tercatat 11 kasus yang mengancam wartawan di beberapa daerah diantaranya di Cilegon, Makassar, Medan, Palu, Bekasi dan beberapa daerah lainnya. Kasus kekerasan terhadap wartawan ini dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pemberitaan yang dilakukan. Kekerasan yang terjadi mulai dari pengancaman pembunuhan, pengusiran, dan pemukulan. Akibat dari serangkaian kekerasan yang terjadi, sejumlah wartawan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit dan megalami luka-luka, perampasan alat-alat kerja wartawan sampai dengan tidak terbitnya sebuah harian selama 3 hari ancaman dari masyarakat. 8 Berikut ini adalah rekaman kasuskasus kekerasan sipil teroganisir yang diarahkan untuk membatasi kebebasan pers: Pada pertengahan Januari 2005 seorang wartawan radio HotFM dilarikan kerumah sakit karena dianiaya di kantor pemerintahan Kota Cilegon oleh sekelompok orang karena terkait dengan pemberitaan mengenai salah satu kegiatan Pemerintah Kota Cilegon. 9 Selanjutnya, sekelompok orang juga melakukan penyerangan dan pengerusakan terhadap kantor redaksi Palopo Pos dan harian Fajar di Makassar yang disertai dengan pemukulan terhadap wartawan. 10 16 April 2005 sekelompok preman melakukan pemukulan dan perusakan kamera terhadap wartawan yang meliput sebuah kebun binatang di Medan. Pada bulan Mei tiga wartawan Indopos dianiaya dan seorang wartawan Radio dakta dilaporkan diancam oleh sekelompok orang yang terkait dengan pengamanan perjudian di kota Bekasi. 11 Memasuki Juli aksi kekerasan kelompok sipil terorganisir belum berhenti, wartawan Radar Bogor Ahmad Junaedi dianiaya sekelompok orang yang tak dikenal dan mengakibatkan korban terpaksa dibawa ke rumah sakit karena kepalanya bocor. 12 Sementara pada akhir tahun penyerbuan yang terjadi di kantor redaksi Harian Indopos oleh sekolompok massa sipil menyebabkan lima wartawan harian tersebut luka-luka. 13 3. Ancaman kebebasan aktivitas pribadi warga sipil yang dinilai menyimpang nilai atau simbol agama Aksi-aksi kelompok sipil terorganisir dalam hal melakukian protes dan ancaman penyerangan terhadap karya-karya seni dan aktivitas pribadi warga sipil juga menjadi sorotan dalam tahun ini. Dengan dalih melakukan pelurusan nilai-nilai keagamaan dan moral, sejumlah organisasi keagamaan melakukan aksi-aksi penutupan tempat-tempat usaha yang diduga melakukan bisnis maksiat yang meliputi perjudian, prostitusi, penjualan minuman beralkohol, tempat peredaran obat-obat terlarang, dan pelarangan perempuan keluar rumah malam. Kekerasan ini pun tidak terjadi secara spontan, akan tetapi merupakan bagian dari pelaksanaan atas kebijakan pemerintah daerah (perda) yang sulit diterapkan karena ketidakpercayaan masyarakat dan kampanye para pejabat negara melawan maksiat. Selain itu, praktek-praktek kekerasan dan pelecehan dengan motif pembersihan praktek “zina” di lingkungan masyarakat oleh kelompok sipil terorganisir kembali menonjol. Praktek-praktek ini kerap diwarnai dengan aksi-aksi penyiksaan yang tidak manusiawi dan bahkan dalam beberapa kasus terjadi 8 9 10 11 Di Palu, Selompok massa yang tersinggung dengan atikel yang ditulis oleh salah seorang Dosen dari Universitas Muhamadiyah Palu juga melakukan protes dan pengancaman ke Redaksi Harian radar Sulteng yang mengakibatkan harian tersebut tidak terbit selama 3 hari. Kompas, 19 Januari 2005. http://fajar.co.id/news.php?newsid=2311. Koran tempo, 6 Mei 2005. 12 http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=203985&kat_id=89&kat_id1=&kat_id2= 13 Kompas Cyber media, 22 Desember 2005 8
Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM praktek-praktek perampasan harta benda dari penduduk yang tertangkap dalam razia tersebut. Bahayanya, praktek-praktek ini justru mensasar para perempuan dimana di beberapa tempat membuat kontrol perempuan oleh keluarga semakin menguat dan membatasi hak-hak mereka untuk beraktifitas di malam hari. Pertengahan tahun 2005 sebuah organisasi massa berjumlah 100 orang merusak warung remang-remang di kawasan eks Bandar Udara Kemayoran, Jakarta Pusat yang mengakibatkan ratusan pengunjung dan puluhan pemilik warung lari ketakutan. Di Solo, ribuan anggota organisasi keagamaan melakukan aksi penyerangan terhadap kawasan hiburan malam di daerah Gilingan, Alun-alun Kidul dan Monumen 45 karena dianggap sebagai daerah maksiat. 14 Di Kabupaten Purwakarta, sebuah organisasi keagamaan melakukan razia minuman keras serta para pekerja seks komersial di wilayah perkotaan Purwakarta, 20 Oktober 2005. Dalam razia itu, kelompok tersebut berhasil merampas 153 botol miras berbagai jenis di sejumlah warung dan kios jamu. Organisasi tersebut juga menangkap empat orang anak baru gede (ABG) yang sedang nongkrong di Alun-alun Kiansantang Pemda Purwakarta di atas pukul 23.00 WIB dan seorang orang pemuda yang kedapatan sedang meminum miras di Taman Situ Buleud serta Alun-alun pemda. 15 Selain itu beberapa kasus yang mengancam kebebasan individu dengan adanya sejumlah kasus penggrebekan massa terhadap warga yang lain. Pada bulan Februari 2005 warga Tembok Gede Surabaya melakukan penggrebekan terhadap sepasang pria dan wanita yang dianggap berbuat mesum di tempat tinggalnya dan langsung menangkan pasangan tersebut 16 . Pada bulan Juli 2005, sepasang kekasih diarak dalam keadaan bugil dan dipukuli massa karena dituduh melakukan tindakan asusila yang dianggap mencemari kampung. 17 Di Jakarta, seorang laki-laki dan perempuan diarak bugil keliling kampung dan dipukuli oleh massa karena diduga sedang melakukan zina. 18 B. Respon dan Tanggungjawab Negara Konstitusi Indonesia secara tegas telah menjamin adanya hak-hak sipil dalam Undangundang Dasar (UUD) 1945. Amandemen kedua UUD 1945 semakin menegaskan bahwa hakhak sipil dan politik warga negara telah menjadi hak-hak konstitusional yang menjadikan adanya keharusan bagi negara untuk melindungi hak-hak tersebut. Bab XA UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan dengan tegas tentang jaminan berbagai hak asasi baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 19 Regulasi yang memperkuat jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. UU ini dapat dikatakan merupakan undang-undang payung dari semua regulasi yang mengatur tentang hak asasi 14 “Massa Razia Café dan Diskotik di Solo, Tempo Interaktif, 18 Oktober 2005 15 “Diakui Sebagai Tindakan Konkret Berantas PekatMassa FPI Purwakarta Razia Miras dan PSK,” Pikiran Rakyat, 27 Oktober 2005 16 Jawa Pos, 20 Februari 2005. 17 www.seketika.com. 28 Juli 2005. 18 “ Sepasang Kekasih Diarak dan Dipukuli Massa,” Kompas, 28 Juli 2004 19 Dalam bab XA ini juga, pasal 28 I angka 4 dinyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sementara angka pasal 28I angka 5 menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 9
Page 1 and 2: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Page 7: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM
Page 33: Laporan Penegakan HAM 2005 - ELSAM

Laporan HAM ELSAM 2005

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?