Kertas Posisi KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK HAK ... - Elsam

yang bermaksud mencalonkan kembali. Adapun proses seleksi kami usulkan, melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pengumuman pendaftaran melalui media dan sarana elektronik (sudah dilaksanakan);
2. Diskusi Publik antara Panita Seleksi dan Pemangku kepentingan, baik yang
berkedudukan di pusat maupun yang berkedudukan di daerah untuk mencari masukan
tentang persyaratan calon anggota selain yang disebutkan dalam UU No. 39 tahun
1999 Tentang Komnas HAM:
Strategi penjaringan bakal calon dan proses pengumpulan nominasi kandidat
dikembangkan sedemikian rupa (butir 1 dan 2 di atas), untuk memastikan
kesempatan yang sama (equal opportunity) bagi sebanyak mungkin orang
yang berminat dan berkompeten untuk menjadi kandidat.
3. Selain kedua tahapan di atas, penjaringan bakat calon dapat pula dilakukan dengan
cara menjemput bola terhadap para kandidat yang potensial untuk menjadi Anggota
Komnas HAM.
4. Pencantuman nama-nama calon yang memenuhi formalitas administratif dalam media
massa dan mengundang masukan publik mengenai calon-calon yang bersangkutan.
5. Keharusan semua calon, bagi yang telah lulus dalam proses administratif di butir 3 di
atas untuk membuat makalah (maksimum 5 halaman, spasi 1,5, font 12) dengan topik
yang sama bagi semua calon. Pembuatan makalah yang sama bagi semua calon
dimaksudkan untuk mengetahui:
a. Visi calon mengenai misi Komnas HAM dalam mencapai tujuannya;
b. Posisi calon mengenai Komnas HAM.
c. Pengetahuannya di bidang hak asasi manusia.
6. Presentasi Publik oleh calon yang telah “lolos” dalam seleksi tahap administratif dan
makalah. Presentasi ini dilakukan di hadapan pemangku kepentingan (stakeholders)
dan kemudian dilakukan tanya jawab antara calon dengan pemangku kepentingan.
melibatkan pemangku kepentingan sangat penting dilakukan untuk
memperoleh masukan tentang calon secara utuh terkait latar belakang (track
record) calon. Dengan diumumkannya calon kepada publik tersebut,
diharapkan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara langsung untuk
memberikan komentar, tanggapan, kritikan berkenaan dengan latar belakang
para calon.
7. Penilaian profile didasarkan pada sistem scoring dikaitkan dengan kriteria pokok dan
tambahan di atas, termasuk pula mengenai hal-hal sebagai berikut:
a. Penguasaan calon mengenai permasalahan HAM, terutama:
Peraturan perundang-undangan nasional; dan
Instrumen-instrumen internasional.
b. Pandangan calon untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Komnas HAM;
13