Kertas Posisi KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK HAK ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

integritas, kredibilitas serta memiliki pemahaman hak asasi yang memadai – yang saat ini sedang dicari oleh tim seleksi calon anggota HAM 2012-2017. II. Komnas HAM 2007 – 2011 Komnas HAM Periode 2007 – 2011 memberi kesan menurunnya kewibawaan lembaga. Hal ini disinyalir karena faktor internal maupun eksternal dari lembaga. Faktor internal meliputi : 1. Kompentensi (individual) dan tanggung jawab (terhadap pihak lain): - Tidak meratanya kualitas anggota dalam pemahamanan dan perspektif standar HAM. Sebagai akibatnya banyak pendapat yang dikeluarkan oleh anggota Komnas HAM yang tidak mencerminkan perspektif hak asasi manusia atau Komnas HAM lamban merespon suatu kasus pelanggaran HAM fundamental. - Tidak adanya pembagian kerja antara anggota dengan staf; serta antara Komnas HAM dengan komisi-komisi HAM daerah sehingga Komnas HAM tampak tidak memiliki prioritas kerja dan mengutamakan penanganan kasus. Persoalan-persoalan pokok yang strategis seperti yang menyangkut kebijakan dan pengembangan kekuatan hak asasi kurang digarap. - Minim kemampuan untuk membangun relasi strategis dan kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Contohnya Pemerintah dan DPR tidak meminta pertimbangan Komnas HAM dalam perumusan legislasi untuk pengarusutamaan substansi suatu RUU. Contoh lain bisa dilihat pada substansi MoU yang dibuat Komnas HAM dengan Polri di mana isinya lebih bersifat formalitas (karena sudah diatur oleh undang-undang lain) dan tidak melahirkan suatu terobosan berarti. 2. Independensi dan komposisi anggota yang beragam: - Regulasi mengenai KOMNAS HAM tidak mengharuskan rekomendasi Komnas HAM dilaksanakan oleh pihak lain. Akibatnya berkas penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Komnas HAM tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. - Dilihat dari keragaman anggota, Komnas HAM masih minim representasi perempuan, dan terlalu banyaknya anggota berlatar belakang dari kalangan aktivis NGO ternyata membuat Komnas HAM relatif sulit berelasi secara strategis dan taktis dengan lembagalembaga negara lainnya. 3. Penanganan/respon terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya yang bersifat serius: - Meski memiliki mandat sebagai pihak penyelidik untuk dugaan terjadinya suatu pelanggaran HAM yang berat, namun Komnas HAM belum juga merampungkan laporan final mereka soal peristiwa tragedi 1965/66 dan Penembakan Misterius (Petrus) pada 1980-an. 2
- Minim mengeksplorasi dugaan kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (paling tidak menggunakan standar universal) terkait persekusi terhadap komunitas Ahmadiyah, rangkaian pelanggaran HAM dalam kurun waktu tertentu di Aceh dan Papua. Publik di Aceh dan Papua hingga kini mempersepsikan agenda HAM sebagai upaya akuntabilitas negara atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Sementara itu dalam menjalankan mandatnya Komnas HAM dihadang oleh kekuatan politik yang menolak ditegakannya hak asasi manusia – terutama kekuatan yang membendung penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan kekuatan yang menolak penerapan hak asasi manusia. Meski demikian, Komnas HAM periode ini telah melakukan keberagaman prakarsa di tengah kebuntuan hukum dan politik. Hal ini tampak pada kontribusi Komnas HAM dalam berbagai judicial review peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar konstitusi dan prinsip HAM dan berdampak pada perubahan UU yang memiliki perspektif HAM, seperti judicial review untuk UU Perkebunan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal Penyadapan), dan lain-lain. Komnas HAM juga membuka ruang komunikasi politik lewat Presiden yang menelurkan Tim Khusus Menkopolhukham untuk dua persoalan yang dianggap strategis yaitu Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Penyelesaian Konflik Agraria. Hingga kini, belum ada perkembangan dari kerja untuk penyelesaian konflik agraria. Sementara itu, khusus untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tim ini masih ‘mencari format penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu’. Dalam konteks ini, Komnas HAM ditantang untuk memastikan dan mengawasi agar upaya ini tidak jatuh pada sekedar upaya karitatif negara yang bisa mengaburkan keharusan akuntabilitas mereka. Komnas HAM harus memastikan agar upaya non-yudisial tidak menjadi pengganti dari upaya penyelesaian yudisial. Upaya lain adalah inisiatif Komnas HAM dalam memberikan status keperdataan khusus bagi orang hilang - berupa Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa - di tengah-tengah absennya tanggung jawab negara. Upaya ini merupakan suatu terobosan kreatif yang bisa menjadi pendorong langkah maju agenda lainnya, khususnya pencarian kepada korban yang dihilangkan secara paksa untuk menjamin kepastian hukum dan pemenuhan pemulihan bagi keluarga korban. Capaian-capaian ini sesungguhnya memiliki potensi untuk diperbesar karena besarnya dukungan masyarakat sipil dan publik serta staf yang cukup mumpuni. III. KECENDERUNGAN MASALAH-MASALAH HAM MENDATANG Saat ini sejumlah Laporan HAM menunjukkan adanya tantangan dalam perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan HAM di Indonesia. Pada satu sisi, terdapat kemajuan dalam institusionalisasi norma-norma hak asasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan – yang diantaranya dengan mengadopsi berbagai instrumen hak asasi internasional. Pada sisi lain, masih berlakunya sejumlah regulasi produk masa lalu yang melanggar HAM, dan munculnya regulasi-regulasi baru yang berpotensi melanggar HAM baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. 3
Page 1: Kertas Posisi KOALISI MASYARAKAT SI
Page 5 and 6: Disamping tiu kasus Wasior (2001-20
Page 7 and 8: dan jaksa yang persentasenya hanya
Page 9 and 10: c) Munculnya berbagai tindak kekera
Page 11 and 12: a. mengembangkan kondisi yang kondu
Page 13 and 14: yang bermaksud mencalonkan kembali.

Kertas Posisi KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK HAK ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?