Kertas Posisi KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK HAK ... - Elsam

- Minim mengeksplorasi dugaan kuat terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan (paling
tidak menggunakan standar universal) terkait persekusi terhadap komunitas Ahmadiyah,
rangkaian pelanggaran HAM dalam kurun waktu tertentu di Aceh dan Papua. Publik di
Aceh dan Papua hingga kini mempersepsikan agenda HAM sebagai upaya akuntabilitas
negara atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu.
Sementara itu dalam menjalankan mandatnya Komnas HAM dihadang oleh kekuatan politik
yang menolak ditegakannya hak asasi manusia – terutama kekuatan yang membendung
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan kekuatan yang menolak penerapan hak asasi
manusia.
Meski demikian, Komnas HAM periode ini telah melakukan keberagaman prakarsa di tengah
kebuntuan hukum dan politik. Hal ini tampak pada kontribusi Komnas HAM dalam berbagai
judicial review peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar konstitusi dan
prinsip HAM dan berdampak pada perubahan UU yang memiliki perspektif HAM, seperti
judicial review untuk UU Perkebunan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal
Penyadapan), dan lain-lain.
Komnas HAM juga membuka ruang komunikasi politik lewat Presiden yang menelurkan Tim
Khusus Menkopolhukham untuk dua persoalan yang dianggap strategis yaitu Penyelesaian
Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Penyelesaian Konflik Agraria. Hingga kini, belum ada
perkembangan dari kerja untuk penyelesaian konflik agraria. Sementara itu, khusus untuk
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tim ini masih ‘mencari format penyelesaian
pelanggaran HAM masa lalu’. Dalam konteks ini, Komnas HAM ditantang untuk
memastikan dan mengawasi agar upaya ini tidak jatuh pada sekedar upaya karitatif negara
yang bisa mengaburkan keharusan akuntabilitas mereka. Komnas HAM harus memastikan
agar upaya non-yudisial tidak menjadi pengganti dari upaya penyelesaian yudisial. Upaya
lain adalah inisiatif Komnas HAM dalam memberikan status keperdataan khusus bagi orang
hilang - berupa Surat Keterangan Status Korban Penghilangan Paksa - di tengah-tengah
absennya tanggung jawab negara. Upaya ini merupakan suatu terobosan kreatif yang bisa
menjadi pendorong langkah maju agenda lainnya, khususnya pencarian kepada korban yang
dihilangkan secara paksa untuk menjamin kepastian hukum dan pemenuhan pemulihan bagi
keluarga korban.
Capaian-capaian ini sesungguhnya memiliki potensi untuk diperbesar karena besarnya
dukungan masyarakat sipil dan publik serta staf yang cukup mumpuni.
III. KECENDERUNGAN MASALAH-MASALAH HAM MENDATANG
Saat ini sejumlah Laporan HAM menunjukkan adanya tantangan dalam perlindungan,
pemenuhan, penghormatan dan pemajuan HAM di Indonesia. Pada satu sisi, terdapat
kemajuan dalam institusionalisasi norma-norma hak asasi dalam berbagai peraturan
perundang-undangan – yang diantaranya dengan mengadopsi berbagai instrumen hak asasi
internasional. Pada sisi lain, masih berlakunya sejumlah regulasi produk masa lalu yang
melanggar HAM, dan munculnya regulasi-regulasi baru yang berpotensi melanggar HAM
baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
3