Kertas Posisi KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK HAK ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Kontras Papua sepanjang tahun 2011 menunjukan eskalasi kekerasan di Papua meningkat. Kekerasan terjadi dalam tiga bentuk, yakni kekerasan misterius, kekerasan yang dilakukan polisi dan kekerasan yang dilakukan militer. Terdapat 15 kasus kekerasan yang dilakukan polisi, 9 kasus dari militer dan 30/40 kasus misterius. Kekerasan di Papua diprediksikan akan berlanjut terkait adanya berbagai rencana pengembangan dan pembukaan kawasan perkebunan dan sumber daya alam lainnya, dan masih kentalnya anggapan tentang separatisme terhadap rakyat Papua. Selama segala tindakan untuk menyatakan ekspresi politik dimaknai sebagai tindakan untuk melakukan makar atau separatis, maka akan terus terjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Papua. h. Ekspansi Korporasi Meningginya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia bersumbu pada konflik masyarakat dengan korporasi. Hal ini terjadi dalam perkara konflik sumber daya alam, sengketa lahan maupun perebutan ruang publik. Ancaman ini semakin diperkuat dengan sikap pejabat publik yang diskriminatif dan memberi perlindungan berlebihan pada kepentingan investasi. i. Perburuhan dan Buruh Migran Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat selama 2011, pekerja atau buruh masih dalam kondisi yang tidak normal dan belum bebas dari kekerasan, tekanan, ketakutan di bawah ancaman sehingga belum menikmati kebebasan berserikat. Sementara terhadap buruh migran sejumlah kebijakan dan sikap politik pemerintah tidak melindungi buruh migran dan menempatkan buruh migran menjadi komoditas. Di sepanjang tahun 2011, buruh migran masih mengalami penangkapan, pengusiran, kekerasan, perkosaan, dan ancaman hukuman mati di berbagai negara. Data Migrant Care menyebut saat ini 417 TKI terancam hukuman mati. Sebanyak 348 orang di Malaysia, 45 orang di Arab Saudi, 22 orang di China, dan 2 orang di Singapura. Sebanyak 32 orang di antaranya, kini menghitung hari menunggu eksekusi. Selain sejumlah kecenderungan persoalan-persoalan HAM yang disebutkan di atas, terdapat sejumlah kecenderungan meningkatnya pelanggaran HAM karena diskriminasi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT), eksisnya hukuman mati, minimnya perlindungan terhadap pembela HAM (human rights defenders), dan lain-lain. Secara umum, sejumlah permasalah HAM tersebut juga dapat diklasifikan dalam aras nasional, sub-regional dan internasional, yang menuntut adanya berbagai upaya untuk menjawab tantangan-tantang tersebut. a. Di Tingkat Lokal: a) Diproduksinya regulasi tingkat lokal (Perda, Peraturan Gubernur/Bupati, dll) yang berpotensi melanggar HAM; b) Praktik-praktik pemerintah daerah yang mendukung atau mendiamkan pelanggaran HAM terjadi diwilayanya karena desakan kelompok mayoritas dan mengorbankan kelompok minoritas; 8
c) Munculnya berbagai tindak kekerasan yang disebabkan oleh pemilihan kepada daerah; d) Masih belum terimplementasikannya jaminan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diakibatkan keterbatasan sumber daya di pemerintah daerah. b. Di Tingkat Nasional : a) Berlanjutnya pelanggaran HAM kelompok rentan dan kelompok minoritas sebagai berlanjutnya non-pelaksanaan kewajiban negara, terutama pemerintah, dalam memajukan, melindungi, menegakkan, dan memenuhi HAM sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 (Pasal 28I ayat (1)) dan UU No. 39 tahun 1999 (Pasal 8 dan Pasal 7); b) Berlanjutnya erosi perhatian di kalangan penyelenggara negara untuk menyelesaikan secara yudisial, ataupun ekstrayudisial, pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU 26/2000 c) Berlanjutnya keengganan aparat penegak hukum untuk menempuh proses yudisial bagi pelangar HAM, baik pelanggar HAMbiasa, menurut UU 39/1999 maupun pelanggaran HAM yang berat, walaupun terjadi sesudah mulai berlakunya UU 26/2000. d) Meningkat dan meluasnya wawasan dan kesadasaran HAM di kalangan masyarakat yang akan berdampak antara lain pada makin banyaknya pelanggaran HAM yang diekspos dan akan makin banyaknya laporan dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM atau perwakilannya di daerah; c. Sub regional (Asia Tenggara): a) Makin mengedepannya HAM dalam hubungan antar negara anggota ASEAN; b) ASEAN akan mempunyai instrumen HAM subregional, misalnya ASEAN Declaration on Human Rights; c) Akan bertambahnya negara anggota ASEAN yang akan mempunyai national human rights institution (NHRI) (seperti kemungkinan Kamboja dan Burma); d) Akan terus meningkatnya kerja sama antar komnas HAM yang sekarang sudah ada di sub -kawasan Asia Tenggara dan yang tergabung dalam South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) (Komnas HAM Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Timor Leste); e) Akan makin banyaknya permasalahan HAM yang menjadi urusan bersama (common concern) Negara-negara anggota ASEAN, yang penanganannya memerlukan kerja sama subkawasan (seperti namun tidak terbatas pada masalah pekerja migran, perdagangan orang, pencari suaka/pengungsi); f) Perkembangan ASEAN ini akan berdampak pada meningkatnya kegiatan Komnas HAM di bidang kerja sama regional dalam pemajuan, perlindungan HAM yang menuntut kecakapan anggota-anggotanya (Penguasaan HAM, penguasaan bahasa inggris, dsb) agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut dan memberi sumbangan pada dan menarik manfaat dari pemajuan kerja sama subregional itu; d. Regional (asia pasifik) a) Asia Pasific Forum of National Human Rights Institutions (APF) adalah forum kerja sama regional institusi-institusi pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan asia 9
Page 1 and 2: Kertas Posisi KOALISI MASYARAKAT SI
Page 3 and 4: - Minim mengeksplorasi dugaan kuat
Page 5 and 6: Disamping tiu kasus Wasior (2001-20
Page 7: dan jaksa yang persentasenya hanya
Page 11 and 12: a. mengembangkan kondisi yang kondu
Page 13 and 14: yang bermaksud mencalonkan kembali.

Kertas Posisi KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK HAK ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?