Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang - Elsam

55. Bahwa Pemohon XI adalah isteri Alm. Munir Said Thalib selaku korban pembunuhan dengan
racun arsenik di atas pesawat Garuda GA 974 dengan rute penerbangan Jakarta–Amsterdam,
pada 7 September 2004. Selanjutnya, setelah melalui serangkaian penyidikan, pada tahun
2005, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai menyidangkan terdakwa Pollycarpus Budihari
Priyanto selaku Pilot Garuda Indonesia. Masing–masing pengadilan Tingkat I dan banding
menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara, kasasi di Mahkamah Agung RI 2 tahun penjara
namun kembali di perkuat oleh Peninjauan Kembali (PK) dengan hukuman 20 tahun penjara.
Berdasarkan laporan Tim Pencari Fakta (TPF), penyidikan Polri dan pemeriksaan terdakwa
Pollycarpus Budihari Priyanto dalam persidangan, ditemukan petunjuk keterkaitan terdakwa
dengan Badan Intelijen Negara (BIN);
56. Bahwa munculnya ketentuan Pasal 1 ayat (4); Pasal 1 ayat (8); Pasal 4; Pasal 6 ayat (3)
sepanjang frasa “dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan
nasional”; dan Pasal 32 ayat (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara,
secara faktual atau setidak-tidaknya potensial akan merugikan hak-hak konstitusional
Pemohon XI;
57. Bahwa Pemohon XII adalah salah seorang korban Tragedi Kemanusiaan Peristiwa
1965/1966 dimana sekurang-kurangnya 500.000 sampai 3.000.000 jiwa terbunuh pada
peristiwa kekerasan politik dan kemanusiaan ketika itu. Ratusan ribu dipenjarakan, dibuang
dan dipekerjakan secara paksa. Kesemuanya itu dilakukan tanpa proses pengadilan. Ia
ditahan di penjara Salemba Jakarta pada tahun 1970 kemudian dipindahkan ke penjara
Tangerang. Sebelum dikirim ke penjara Salemba ia mengalami proses interogasi secara
tidak manusiawi, distroom listrik, dipukuli dan ditelanjangi oleh agen rahasia Operasi
Intelijen Kalong di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ia disekap dalam tahanan selama 9
tahun, dibebaskan pada 1979. Ia mengalami, betapa menakutkan, cara-cara yang dilakukan
aparat intelijen dengan tidak mengindahkan kemanusiaan, melakukan penyiksaan hanya
untuk memperoleh pengakukan. Alhasil, pengakuan yang dihasilkan dengan cara-cara
kekerasan dan tekanan akan melahirkan kebohongan. Bahwa pemohon XII masih aktif
menjabat sebagai Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965-1966. Sebuah
organisasi non-pemerintah yang aktif melakukan advokasi kasus-kasus pelanggaran HAM
serius yang terjadi pada tahun 1965-1966;
58. Bahwa Pemohon XII juga merupakan Ketua Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk
Keadilan (JSKK). Sebuah organisasi korban yang memprakarsai Aksi Kamis Hitam yang selalu
digelar setiap Hari Kamis di depan Istana Presiden Republik Indonesia. Organisasi ini juga
digunakan sebagai wadah pertemuan lintas korban, khususnya untuk mengadvokasi kasuskasus
pelanggaran HAM yang berat di masa lalu;
59. Bahwa munculnya ketentuan Pasal 1 ayat (4); Pasal 1 ayat (8); Pasal 4; Pasal 6 ayat (3)
sepanjang frasa “dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan
nasional”; dan Pasal 31 Jo. Pasal 34 jo. Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2011
tentang Intelijen Negara, secara faktual atau setidak-tidaknya potensial akan merugikan hakhak
konstitusional Pemohon XII;
60. Bahwa Pemohon XIII adalah korban peristiwa Talangsari Lampung yang terjadi pada tanggal
6, 7 dan 8 Februari 1989, tepatnya di desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten
Lampung Timur. Pada saat peristiwa tersebut, Edi Arsadad masih berusia dibawah 10 tahun,
karena ayahnya ditahan dan rumahnya dibakar, maka ia bersama ibunya pulang ke Kampung
ayahnya yakni di Padang. Sesampainya di Padang, ia dan ibu serta adik–adiknya ditangkap
oleh Kodim Padang dan ditahan. Edi Arsadad adalah satu dari sekian banyak korban
16 |Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara