Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang - Elsam

More documents

Recommendations

Info

pada 1966 dimotori oleh organisasi-organisasi media. Terdapat 9 informasi yang diberikan ‘perlindungan’ informasi di dalam FOIA: a. Classified Information yang terkait dengan perihal pertahanan negara dan kebijakan luar negeri. b. Peraturan internal personil dan pelaksanaannya di dalam sebuah lembaga c. Peraturan yang ‘dilindungi’ dibawah peraturan undang-undang lainnya d. Confidential trade dan rahasia bisnis e. Komunikasi internal maupun antar lembaga f. Informasi Personal g. Penegakkan hukum h. Institusi Finansial i. Informasi geologis. 200. Bahwa prosedur pengaturan rahasia negara yang terkait dengan keamanan nasional di Amerika Serikat juga diatur di dalam Classified Information Procedures Act (CIPA). Sementara itu, pengaturan mengenai klasifikasi, batasan, masa retensi, otoritas, dan sebagainya mengenai informasi yang ‘dilindungi’ berdasarkan alasan keamanan nasional di Amerika Serikat (AS) diatur di dalam U.S. Executive Order 12958 on Classified National Security Information yang pertama kali dikeluarkan pertama kali pada EO 12356 (1982), EO 12958 (1995), EO 12927 (1995), EO 13142 (1999) dan terakhir pada masa pemerintahan Presiden Bush EO 13292 (2003). Pada EO ini, diatur pula mengenai batasan-batasan kerahasiaan negara yang menjadi acuan dari penetapan kerahasiaan negara. Batasanbatasan yang digunakan untuk informasi yang memenuhi persyaratan ke dalam klasifikasi informasi di AS, antara lain: a. Perencanaan militer, sistem persenjataan dan operasi militer. b. Informasi pemerintahan negara lain c. Aktivitas intelijen (termasuk aktivitas special), sumber dan metodologi intelijen, dan kriptologi. d. Hubungan luar negeri atau aktivitas AS yang berhubungan dengan negara lain, termasuk sumber-sumber yang rahasia e. Perihal ilmu pengetahuan (ilmiah), teknologi dan ekonomi yang terkait pada keamanan nasional, dimana didalamnya termasuk pada perlawanan terhadap terorisme transnasional f. Program pemerintah AS dalam menjaga material dan fasilitas nuklir g. Kelemahan dan kapabilitas dari sistem, instalasi, infrastruktur, proyek, perencanaan dan perlindungan yang terkait pada keamanan nasional, yang termasuk di dalamnya perlawanan terhadap terorisme transnasional. h. Senjata pemusnah masal (weapons of mass destruction) dan terorisme. Perbandingan ketentuan kebebasan informasi dan rahasia negara di 3 negara/otoritas Isu Demokrasi Penuh: Swedia Demokrasi Setengah: Meksiko Demokrasi Belum Sempurna: Palestina Kebebasan Informasi Setiap warga negara Swedia berhak untuk mendapat akses informasi atas dokumen resmi, untuk mendukung kebebasan pertukaran pendapat dan Selain dari informasi yang dikecualikan, negara harus membuka akses untuk: struktur konstitusi kewenangan unit administrasi Mengijinkan seluruh warga negara dan penduduk Palestina untuk mendapatkan hak akses terhadap infromasi yang tersedia di institusi 42 |Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
Rahasia Negara tersedianya informasi yang komprehensif. (UU Kebebasan Pers Swedia, 1978) Undang-undang KIP Swedia mempromosikan transparansi dalam hal mandat, organisatorial, dan aktivitas dan administrasi publik sehingga akses ke dokumen publik harus dibuka (UU Kebebasan Informasi di Bidang Adm Publik, 2007) Pembatasan informasi dilakukan hanya bila informasi: berkaitan dengan keamanan yang berhubungan dengan negara lain atau organisasi internasional; berkaitan dengan kebijakan pajak, moneter dan mata uang inspeksi, kontrol atau aktivitas pengawasan lain yang dilakukan oleh otoritas publik kepentingan untuk mencegah atau menindak kejahatan kepentingan ekonomi untuk institusi publik daftar pejabat publik dari level kepala departemen ke bawah remunerasi bulanan bagi tiap posisi, termasuk sistem kompensasinya alamat pejabat bersangkutan baik fisik maupun elektronik tujuan unit dan skema operasi yang dilakukan jasa yang diberikan prosedur, syarat dan formulir pelayanan informasi anggaran hasil audit anggaran desain dan audit program subsidi bila ada kontrak yang disetujui atas pekerjaan publik, jumlah, nama rekanan, periode kerjasama norma yang diterapkan hukum positif mekanisme partisipasi publik informasi lain yang dianggap relevan (UU Transparansi dan Akses Informasi Aparat Pemerintah, 2002) Pembatasan informasi dilakukan bila: berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional dapat menghambat negosiasi internasional merugikan kestabilan ekonomi membuat kehidupan seseorang dalam bahaya melukai proses verifikasi hukum, pencegahan dan penindakan kejahatan, pengumpulan pajak, operasi imigrasi, atau proses prosedural peradilan dan administrasi yg sedang berjalan publik, sesuai dengan hukum yang ada. Mempromosikan semangat transparansi dan akuntabilitas bagi institusi publik Palestina dan keterbukaan bagi rakyat Semua informasi yang ada di badan publik dapat diakses oleh warga kecuali untuk yang dikecualikan berdasarkan hukum. Terdapat perlindungan bagi informan. (Draft UU Hak Informasi Publik, 2005) Petugas yang berkompeten harus menolak untuk membuka informasi yang dapat dibuktikan merugikan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Ini termasuk: senjata, taktik, strategi dan kekuatan militer, termasuk operasi yang bertujuan melindungi tanah air informasi intelijen yang bertujuan untuk menghambat tindakan kejahatan 43 |Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
Page 1 and 2: PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
Page 3 and 4: 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In
Page 5 and 6: Untuk selanjutnya secara keseluruha
Page 7 and 8: hukum. Sehingga terhadap pasal-pasa
Page 9 and 10: 18. Bahwa organisasi dapat bertinda
Page 11 and 12: 25. Bahwa usaha-usaha perlindungan,
Page 13 and 14: PBHI DKI Jakarta. Bahwa PBHI adalah
Page 15 and 16: 50. Bahwa Pemohon X adalah pedagang
Page 17 and 18: Talangsari yang pernah merasakan si
Page 19 and 20: tugas dan peranan untuk perlindunga
Page 21 and 22: Bahwa ketentuan Pasal 44 UU Intelij
Page 23 and 24: 92. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang
Page 25 and 26: prinsip negara hukum yang demokrati
Page 27 and 28: undang-undang a quo, dengan kitidak
Page 29 and 30: 131. Bahwa syarat-syarat untuk mend
Page 31 and 32: masing-masing kementerian dan/atau
Page 33 and 34: 155. Bahwa kaidah “negara hukum
Page 35 and 36: 166. Bahwa ketiadaan batas waktu ya
Page 37 and 38: penegakan hukum, baik yang dilakuka
Page 39 and 40: 1. informasi tentang strategi, inte
Page 41: “Any restriction on expression or
Page 45 and 46: Jenis informasi yang dikecualikan J
Page 47 and 48: 213. Bahwa kepastian hukum dan perl
Page 49 and 50: secara lentur, bersifat multitafsir
Page 51 and 52: juga sejalan dengan prinsip dasar k
Page 53 and 54: 251. Bahwa ketidakpastian dalam aku
Page 55 and 56: 7. Pasal 6 ayat (3) sepanjang frasa

Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?