Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang - Elsam

“the principle which requires that the rules of law must be predictable as well as the extent
of the rights which are conferred to individuals and obligations imposed upon them must be
clear and precise”
Terjemahan:
(prinsip yang mensyaratkan bahwa ketentuan hukum harus dapat terprediksi sebagaimana
halnya lingkup hak yang diberikan kepada individu dan kewajiban yang kenakan kepada
mereka haruslah jelas dan persis”; dan
“the principle which ensures that individuals concerned must know what the law is so that
would be able to plan their actions accordingly”
Terjemahan:
(prinsip yang menjamin bahwa seseorang harus mengetahui hukum sehingga ia mampu
merencanakan tindakannya sesuai dengan hukum itu);
221. Bahwa prinsip kepastian hukum, khususnya dalam hukum pidana, selalu terkait dengan
asas legalitas yang harus diterapkan secara ketat. Melalui asas legalitas inilah individu
mempunyai jaminan terhadap perlakuan sewenang-wenang negara terhadapnya sehingga
terjadi kepastian hukum;
222. Bahwa asas legalitas ini mencakup 4 (empat) aspek penting yaitu; peraturan perundangundangan/lex
scripta, retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi. Aspek penting
terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang menjamin adanya kepastian
hukum adalah asas lex certa yaitu pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan
secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan,
crimes). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar
(nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai
perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit
hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya
penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuanketentuan
seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku;
223. Bahwa Pasal 26 jo. Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Intelijen Negara telah dirumuskan
secara samar-samar dan tidak dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang
dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit. Sehingga
berpotensi disalahgunakan oleh penguasa karena Pasal tersebut bersifat lentur, subjektif,
dan sangat tergantung interpretasi penguasa. Oleh karenanya berpotensi dan secara faktual
menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak konstitusional warga negara;
224. Bahwa Pasal 26 jo. Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Intelijen Negara bertentangan
dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum yang didasarkan pada suatu keinginan bahwa
kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil, seperti
dikemukakan Frans Magnis;
225. Bahwa unsur "setiap orang" dalam Pasal 26 jo. Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang
Intelijen Negara ini merupakan kriteria umum tanpa kecuali, yang berarti bahwa “setiap
orang yang dianggap melakukan tindakan yang berakibat pada bocornya Rahasi Intelijen”,
dapat dipidana. Ketentuan ini berpotensi disalahgunakan karena ketentuan tersebut dibuat
48 |Permohonan Pengujian UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara