strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

STRATEGI NASIONALPENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN KORUPSIJangka Panjang Tahun 2012-2025dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014Pemerintah Republik Indonesia2012

STRATEGI NASIONALPENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN KORUPSIJangka Panjang Tahun 2012-2025dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014Pemerintah Republik Indonesia2012

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 55 TAHUN 2012TENTANGSTRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSIJANGKA PANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKA MENENGAH TAHUN2012-2014DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang :a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahandan pemberantasan korupsi dan sejalan dengankomitmen Pemerintah yang telah meratifikasiKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti KorupsiTahun 2003, dipandang perlu menyusun StrategiNasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan JangkaMenengah Tahun 2012-2014;b. bahwa Strategi Nasional Pencegahan danPemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014dimaksudkan sebagai acuan langkah-langkah strategisKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerahuntuk memastikan terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan yang bersih dan bebas dari praktikkorupsi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Presiden tentang Strategi NasionalPencegahan dan Pemberantasan Korupsi JangkaPanjang Tahun 2012-2025 dan Jangka MenengahTahun 2012-2014;Mengingat ...

Mengingat :1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentangPengesahan United Nations Convention AgainstCorruption, 2003 (Konvensi PerserikatanBangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor32, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4620);MEMUTUSKAN:Menetapkan :PERATURAN PRESIDEN TENTANGSTRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN KORUPSI JANGKAPANJANG TAHUN 2012-2025 DAN JANGKAMENENGAH TAHUN 2012-2014.Pasal 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksuddengan:1. Strategi Nasional Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yangselanjutnya disebut Stranas PPK adalah dokumenyang memuat visi, misi, sasaran, strategi, danfokus kegiatan prioritas pencegahan danpemberantasan korupsi jangka panjang tahun2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014, serta peranti anti korupsi.2. Aksi PPK adalah kegiatan atau program yang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 12Ketentuan mengenai tata cara koordinasi,pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam PeraturanPresiden ini, diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaanpembangunan nasional.Pasal 13Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Mei 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 23 Mei 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 122Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIDeputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,ttd.Bistok Simbolon

Lampiran Perpres No. 55 Tahun 2012TentangSTRATEGI NASIONALPENCEGAHAN DANPEMBERANTASAN KORUPSIJangka Panjang Tahun 2012-2025dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

1.1. Sekilas Stranas PPKBAB IPENDAHULUANPemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokusutama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagaiupaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupunmemberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secaraserentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melaluiPemerintah Pusat dan pemerintah daerah), legislatif, sertayudikatif.Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikadpemberantasan korupsi terdorong ke seluruh Indonesia. Halitu ditunjukkan dengan semakin meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap tahunnya dalampencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlahinstitusi pelaksana dan pendukung pemberantasankorupsipun terbentuk, antara lain Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis TransaksiKeuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksidan Korban (LPSK).Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksidan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi(PPK), misalnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.Melalui Inpres ini, Presiden mengamanatkan berbagailangkah strategis, diantaranya berupa Rencana Aksi1

Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009. Dokumen yang dimaklumatkan sebagai acuanbagi para pihak di pemerintahan Pusat dan Daerah dalammemberantas korupsi ini menekankan pada upaya-upayapencegahan dan penindakan, selain juga sebagai pedomanbagi pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan evaluasi.Di tingkat kebijakan pemerintah, berlangsungdinamika menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dankonsolidasi kelembagaan; sementara di sisi lain, masyarakatmakin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasankorupsi. Hal ini bukan saja telah diakomodasi dalam RANPemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009, sejumlah daerahbahkan sudah mengembangkan Rencana Aksi DaerahPemberantasan Korupsi secara swakarsa. Pantaslah kiranyajika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yangterbukti mampu mencegah praktik korupsi di birokrasipemerintahan.Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menarikperhatian dunia internasional. Indonesia, melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2006, telah meratifikasiUnited Nations Convention against Corruption (KonvensiPerserikatan Bangsa-Bangsa Anti korupsi, UNCAC)2003. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satunegara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnyadi dalam skema UNCAC. Upaya pemberantasan korupsidi Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul didalam UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (gap2

analysis study). Hasil kajiannya menunjukkan bahwa,sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untukmemenuhi klausul-klausul di dalam UNCAC, terkhususbidang kriminalisasi dan peraturan perundang-undangan.Tak kurang, Transparency International (TI) punsetiap tahunnya menjajak pendapat masyarakat Indonesiamengenai eksistensi korupsi, terutama menyangkutkegiatan komersial, dengan mengukur Indeks PersepsiKorupsi (IPK) Indonesia. IPK Indonesia saat ini, kendatimengalami peningkatan terbesar di Association ofSoutheast Asian Nations (ASEAN) hingga tahun 2011,masih terbilang rendah: 3,0 dari nilai maksimal 10. Padatahun 2014, ditargetkan sejumlah peningkatan yangterukur, antara lain pemerintah menargetkan 5,0 untukIPK, serta penyelesaian 100 persen rekomendasi hasilreview pelaksanaan Bab III dan Bab IV UNCAC sebagaialat ukur keberhasilan pemberantasan korupsinya. Bahkandalam jangka panjang akan disusun suatu Sistem IntegritasNasional untuk melengkapi ukuran keberhasilannya.Demi menjawab target 2014 itu, maka pada bulan Mei2011, Presiden memaklumatkan Inpres No. 9 Tahun 2011tentang Rencana Aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Tahun 2011 diteruskan dengan Inpres No. 17Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi Tahun 2012, yaitu pada bulan Desember 2011.Melaluinya, Presiden menginstruksikan pelaksanaanberbagai rencana aksi yang terinci dengan fokus utama3

pencegahan korupsi pada lembaga penegak hukum.Aksinya berupa peningkatan akuntabilitas, keterbukaaninformasi, kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia,serta koordinasi antar lembaga. Inpres No. 9 Tahun 2011dan Inpres No. 17 Tahun 2011 diharapkan menjadi bagianpertama dan kedua dari rangkaian Rencana Aksi NasionalPencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK) yangakan diselenggarakan tahunan.Pelaksanaan berbagai dokumen nasionalpemberantasan korupsi ini tentu menuai tantangan. Salahsatunya, pelaksanaannya oleh Kementerian/Lembaga(K/L) maupun Daerah terasa berjalan sendiri-sendiri,belum sinergis, sehingga capaiannya belum maksimaldalam mendorong pemberantasan korupsi. Oleh karenaitulah, hadirnya Strategi Nasional Pencegahan danPemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK)yang komprehensif menjadi urgen, terutama sebagai acuanatau kompas bagi segenap pemangku kepentingan dalambergerak ke arah yang sama.Stranas PPK diharapkan dapat melanjutkan,mengonsolidasi, dan menyempurnakan apapun upayadan kebijakan pemberantasan korupsi agar berdampaksignifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsunganpembangunan, serta terkonsolidasikannya demokrasi.Stranas PPK juga penting untuk mengarahkan langkahlangkahpemberantasan korupsi agar ditempuh secara4

lebih bertahap-berkesinambungan, baik dalam jangkapendek (tahunan), menengah (hingga tahun 2014), maupunpanjang (hingga tahun 2025). Dalam hubungannyadengan dokumen nasional yang telah ada, Stranas PPKakan ditempatkan sebagai acuan oleh para pihak dalammenyusun RAN-PPK pada setiap tahunnya. Institusi terkait(K/L dan Pemda) dapat merujuk pula pada Stranas PPKini dan memakai peranti yang telah disediakan di dalamStranas PPK untuk melaksanakan upaya-upayanya dalampencegahan dan pemberantasan korupsi.Penyusunan Stranas PPK ditempuh melalui konsultasipublik dan diskusi kelompok terfokus. Di dalamnyadilibatkan secara aktif pelbagai pemangku kepentingan,dari elemen pemerintah hingga masyarakat madani. Disamping untuk menguatkan rasa memiliki (ownership)pada program termaksud, upaya semacam ini penting untukmemungkinkan terselenggaranya aksi PPK menuju arahyang telah disepakati bersama dengan hasil semaksimalmungkin.1.2. Visi dan MisiVisi Stranas PPK terjejak dalam dua jangka waktu:a. Visi Jangka Panjang (2012-2025): “Terwujudnya kehidupanbangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budayayang berintegritas.b. “Visi Jangka Menengah (2012-2014): “Terwujudnya tatakepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukungkapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang5

erintegritas”Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan disegenap tiga pilar PPK, yakni di pemerintahan dalam arti luas,masyarakat madani, dan dunia usaha. Dalam rangka mewujudkanVisi, dirumuskan serangkaian Misi Stranas PPK berikut:a. Membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitaspencegahan, dan penindakan korupsi yang terpadu secaranasional.b. Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasionalyang mendukung pencegahan dan penindakan korupsi secarakonsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis.c. Membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanismepenyelamatan aset hasil korupsi melalui kerja sama nasional daninternasional secara efektif.d. Membangun dan menginternalisasi budaya anti korupsi padatata kepemerintahan dan masyarakat.e. Mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporankinerja implementasi Stranas PPK secara terintegrasi.1.3. SasaranSasaran utama Stranas PPK adalah menurunkan tingkatkorupsi serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahteradan bebas korupsi. Indikator keberhasilan yang digunakan adalah:a. peningkatan Indeks Persepsi Korupsi;b. peningkatan kesesuaian antara pengaturan anti korupsi diIndonesia dengan klausul UNCAC secara utuh, termasukdidalamnya penyelesaian rekomendasi hasil review pelaksanaanBab III dan IV; danc. peningkatan indeks Sistem Integritas Nasional, yang6

merupakan suatu sistem yang sedang dibangun sebagai upayapemberantasan korupsi di Indonesia secara holistik denganmengkolaborasikan semua pilar (legislatif, eksekutif, yudikatif,partai politik, lembaga pengawas, media, masyarakat sipil, dansektor swasta);Sementara itu, masing-masing strategi, indikatorkeberhasilannya adalah sebagai berikut:a. peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi, yang angkanyadiperoleh dari sub indikator Control of Corruption Index danperingkat Ease of Doing Business;b. peningkatan Indeks Penegakan Hukum Tipikor, yang angkanyadiperoleh dari penghitungan persentase penyelesaian di setiaptahap proses penegakan hukum terkait kasus Tipikor, mulai daritahap penyelesaian pengaduan Tipikor hingga penyelesaianeksekusi putusan pengadilan Tipikor;c. persentase penyelesaian rekomendasi hasil review UNCACterkait peraturan perundang-undangan (hasil pelaksanaanreview Bab III dan IV);d. persentase penyelamatan aset hasil Tipikor dan persentasetingkat keberhasilan (success rate) kerja sama internasional,yang dilihat dari persentase keberhasilan pelaksanaan mutuallegal assistance in criminal matters (MLA) dan Ekstradisiterkait Tipikor, baik yang dimintakan kepada negara lainmaupun yang diterima dari negara lain,e. Peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi; sertaf. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap LaporanPPK.7

BAB IISTRATEGIVisi dan Misi Stranas PPK harus bisa diturunkan kedalam level implementasi. Untuk itulah dibutuhkan strategi.Kini, 6 (enam) strategi nasional telah dirumuskan, yakni: (1)melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakanlangkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum;(3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunanperaturan perundang-undangan di bidang pemberantasankorupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipiko; (5)meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi;(6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanismepelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.Keenam strategi tersebut selaras dengan upayapencapaian indikator hasil utama (Key Result Indicator)Stranas PPK, yaitu: (1) Indeks Persepsi Korupsi;(2) Kesesuaian regulasi Indonesia dengan ketentuanUNCAC;dan (3) Indeks Sistem Integritas Nasional.Perbaikan pada setiap strategi diyakini akan berpengaruhterhadap membaiknya indikator hasil utama stranas PPKtersebut.2.1. Strategi 1: PencegahanPermasalahanBerbagai pendekatan pemberantasan korupsi yang9

telah dijalankan Pemerintah Indonesia, seperti diketahui,lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga yangmerupakan paradigma yang berkembang di masyarakat,bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yangefektif untuk menimbulkan efek jera.Dalam kenyataannya, praktik tipikor masih terjadisecara masif dan sistematis di banyak lini; di lembagaeksekutif, legislatif, yudikatif, Badan Usaha Milik Negara,lembaga jasa keuangan dan perbankan, serta di sendisendilainnya dalam kehidupan masyarakat kita. Upayapencegahan, dengan demikian, diharapkan menjadi langkahyang tepat dan membawa dampak perbaikan dimasa yangakan datang mengingat besarnya peluang kesinambunganyang dimilikinya.Masyarakat Indonesia kini sudah semakin menyadarihak dan kewajibannya sebagai warga negara. Aspekkemudahan dan kecepatan dalam layanan administratifmenjadi tuntutan di tengah masyarakat yang kian dinamisini. Kendati Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahsudah banyak melakukan perbaikan atau pembenahan padapelayanan publik, tapi pada praktiknya, masyarakat masihbelum merasakan manfaatnya secara optimal. Belumtuntasnya reformasi birokrasi secara menyeluruh, terutamadalam hal rightsizing, business process, dan sumber dayamanusia, kerap dituding sebagai masalah utamanya. Selainitu, keterbukaan informasi juga telah merupakan hakmasyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini10

ahkan telah dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik yang sampai saat ini masihperlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas.Akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat terhadapinformasi menjadi penting. Salah satu informasi yangpaling penting untuk dibuka adalah mengenai perencanaandan realisasi anggaran, di mana saat ini amat minim prosesyang dapat diikuti oleh masyarakat untuk mengawalbersihnya perencanaan dan realisasi anggaran instansipemerintahan.Beberapa masalah lain yang juga telah ditemukenaliadalah: belum memadainya mekanisme pemberianreward and punishment bagi pelayanan publik, minimnyaintegritas, sistem karir dan penggajian yang belumsepenuhnya berbasis kinerja, serta belum tersusunnyamanajemen kinerja dan standar pelayanan minimal.Masalah tersebut tidak dapat ditolerir sebagai dasarpembenar, namun merupakan realita dalam pemberianlayanan publik yang masih bisa dicegah, dibenahi, dandicarikan jalan keluarnya.Pencegahan memengaruhi persepsi publik terhadaptipikor. Hal ini dimungkinkan karena bidang-bidangpencegahan berkaitan erat dengan pelayanan publik yanglangsung bersentuhan dengan masyarakat dan pelakuusaha.Dalam skala internasional, pengukuran terhadap11

persepsi publik dilakukan oleh berbagai institusi, salahsatunya TI melalui survei Indeks Persepsi Korupsi yangmenilai persepsi masyarakat terhadap keberadaan korupsiberdasarkan gabungan beberapa survei dari berbagailembaga. Survei ini masih menempatkan Indonesia diposisi yang masih rendah kendati ada kecenderunganpeningkatan angka. Pada tahun 2011, IPK Indonesia adapada peringkat ke-100 dari 183 negara dengan skor 3,0(naik sekitar 0,2 dibandingkan IPK tahun 2010 atau 1,0sejak tahun 2004).Hal lain ditunjukkan oleh indeks global corruptionbarometer (GCB) tahun 2010. Menurut GCB 2010,sebagian responden menyatakan pernah melakukanpembayaran suap. Angkanya mencapai 18 persen. Semakintinggi indeks di suatu institusi, maka institusi tersebut kiandipersepsikan terkorup. Indeks GCB memberikan skortertinggi dengan nilai indeks 3,6 untuk lembaga legislatif,disusul lembaga kepolisian dan partai politik denganindeks 3,5. Yudikatif mendapat indeks 3,3, disusul pejabateksekutif dengan indeks 3,2.Selain itu, penyuapan dan tindak korupsi lainnyaterkait dengan perijinan dan pelaksanaan kegiatanusaha merupakan salah satu hambatan besar dalamberkembangnya investasi dan kegiatan bisnis di Indonesia.Peraturan perundang-undangan yang masih membukakemungkinan tumpang tindihnya perijinan serta kepastianhukum yang kadang dipertanyakan juga menjadi masalah12

lain yang umum terkait usaha di Indonesia. Di dunia bisnisinternasional, dikenal peringkat Ease of Doing Business(EoDB) atau peringkat kemudahan berusaha di negaranegaratertentu yang dikeluarkan oleh World Bank. Salahsatu indikatornya adalah nilai Starting Business yangmenyangkut penilaian memulai usaha. Pada saat ini,Indonesia berada pada peringkat ke-129 dalam peringkatEoDB, dan berada pada peringkat ke-155 untuk StartingBusiness dari 183 negara.Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telahdilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutulayanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapadaerah melalui pembentukan one stop service (layanansatu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsimasyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan,terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yangmeninggalkan sekian celah bagi korupsi.Demikian pula dengan peningkatan pelayananperpajakan, masih terdapat kendala dengan belum tuntasdan terintegrasinya program single identification number(nomor identifikasi tunggal). Selain masalah perpajakan,penuntasan dan pengintegrasian program ini dipercayaakan menyelesaikan banyak pekerjaan rumah terkaitpemberantasan korupsi. Hal lain yang memiliki banyakpekerjaan rumah adalah terkait dengan proses pengadaanbarang dan jasa yang kerap dinilai menjadi ranah basah bagiterjadinya praktik korupsi. Berbagai upaya terobosan harus13

dilakukan untuk meminimalisasi ruang-ruang terjadinyakorupsi pada bidang-bidang tersebut.Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK pada tahun2011 menyebutkan, skor rata-rata Integritas Sektor PublikIndonesia mencapai 6,31. Skor tersebut relatif rendahapabila dibandingkan dengan negara lain, meskipun bagiIndonesia merupakan peningkatan, yaitu dihitung dari basispenghitungan pada tahun 2007 dengan skor sebesar 5,53.Dari survei tersebut dapat ditarik benang merah, kurangmaksimalnya mutu birokrasi dan penegakan hukum yangdisertai dengan lemahnya mekanisme pemberian izin danpengawasan atas penerimaan negara dari pajak, merupakanakar masalah korupsi. Celakanya, reformasi manajemenkeuangan negara, terutama dalam hal perencanaan danpenganggaran pembangunan, belum juga kunjung tuntas.Semua ini merupakan permasalahan sistemik yang harusdapat dicegah melalui kerja keras penyempurnaan sistemdan kelembagaan.Berbagai permasalahan di atas mengisyaratkan bahwa,agar upaya pemberantasan korupsi bisa optimal dalamkonteks strategi pencegahan, pelibatan sektor swasta danmasyarakat wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintahsebagai penyedia pelayanan umum. Artinya, ketiga pilarpemberantasan korupsi (pemerintah, masyarakat danswasta) harus secara sadar membangun komitmen bersamabagi pencegahan korupsi.14

TujuanMempersempit peluang terjadinya tipikor pada tatakepemerintahan dan masyarakat menyangkut pelayananpublik maupun penanganan perkara yang bersih darikorupsi.Tantangana. Belum tuntasnya reformasi birokrasi yang menyeluruh.Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: belum memadainyamekanisme pemberian reward and punishment bagipelayanan publik, minimnya integritas, sistem karir danpenggajian yang belum sepenuhnya berbasis kinerja,serta belum tersusunnya manajemen kinerja dan standarpelayanan minimal.b. Masih minimnya badan publik yang menerapkanketerbukaan informasi menyangkut administrasi danpelayanan publik, termasuk penanganan perkara, kendatiUU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik telah diberlakukan.c. Layanan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintaholeh badan publik masih belum sepenuhnya menerapkanPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, termasuk belum diterapkannyae-procurement secara menyeluruh.d. Terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengawasanpengelolaan keuangan negara di tingkat pusat maupuntingkat daerah, termasuk sulitnya memperoleh akses15

informasi terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD).e. Rendahnya penanganan pengaduan masyarakat danpelaporan (whistleblowing) yang ditindaklanjutiakibat belum optimalnya mekanisme dan infrastrukturpengaduan publik.f. Proses perizinan yang masih tertutup dengan banyakhuman interaction yang dapat membuka ruang korupsi.Indikator KeberhasilanTerwujudnya layanan publik dan penanganan tipikoryang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi untukmempersempit peluang terjadinya tipikor sesuai tujuan daristrategi ini, keberhasilannya diukur dari Indeks PencegahanKorupsi.Indeks ini dihitung berdasarkan dua sub indikatoryakni Control of Corruption (CoC) Index serta peringkatEase of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkanoleh World Bank. CoC Index pada dasarnya mengukurefektifitas kebijakan dan kerangka instansional suatunegara dalam mencegah korupsi. Sementara, peringkatEoDB adalah mengukur tingkat kemudahan untuk memulaidan menjalankan usaha, yang erat kaitannya denganproses pemberian perizinan. Pemilihan kedua indikatortersebut sebagai ukuran keberhasilan strategi pencegahandidasarkan pada pertimbangan permasalahan dan tantanganyang dihadapi dalam PPK serta sebagai upaya mendorong16

percepatan peningkatan angka Indeks Persepsi Korupsi.Penggabungan kedua sub indikator ini menjadi IndeksPencegahan Korupsi dilakukan melalui konversi denganukuran angka indeks 1 (terburuk) sampai dengan angkaindeks 10 (terbaik). Tata cara konversi CoC dan konversiEoDB disajikan secara lebih rinci sebagaimana tercantumdi dalam bagian akhir dokumen ini. Semakin tinggi angkaIndeks Pencegahan Korupsi yang dicapai, maka diyakiniupaya pencegahan korupsi berjalan semakin membaik.2.2. Strategi 2: Penegakan HukumPermasalahanBerbagai upaya yang sudah dilakukan PemerintahIndonesia tidak serta-merta menyebabkan penurunan angkakorupsi serta semakin bersihnya tata kepemerintahan dantata kemasyarakatan dari tindak korupsi, kolusi, nepotisme.Dalam kurun lima tahun terakhir, tidak sedikit kasus korupsiyang menyangkut penyelenggara negara diproses hinggake tingkat peradilan. Kementerian Dalam Negeri mencatat,sejak tahun 2004-2011, Presiden telah menandatanganiijin pemeriksaan tipikor setidaknya terhadap 168 (seratusenam puluh delapan) Gubernur dan Bupati/Walikota yangtersangkut perkara tipikor.Masih banyak kasus korupsi yang belum tertuntaskanmeski telah menyedot perhatian khalayak luas. Pentinguntuk dicatat, penegakan hukum yang tidak konsisten17

dengan hukum positif yang berlaku berpengaruh padamelemahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadaphukum beserta aparaturnya. Persepsi masyarakat yangburuk mengenai proses penegakan hukum, pada akhirnya,menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yangtidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaiankonflik.Muncul kecenderungan untuk menyelesaikan konflikdengan caranya sendiri-sendiri. Pada akhirnya ada pihakpihaklain yang memanfaatkan inkonsistensi penegakanhukum untuk kepentingannya sendiri, yang berdampakkepada kerugian di pihak lainnya.Absennya kepercayaan (trust) di antara masyarakatyang melahirkan ketidakpuasan terhadap lembaga hukumbeserta aparaturnya itu lambat-laun menguat. Hal ini,ke depannya, dapat menjadi hambatan tersendiri tatkaladilakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka penguatanpenegakan hukum di Indonesia.Perlu dilakukan upaya percepatan penyelesaiankasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat. Upayapenegakan hukum juga tidak terlepas dari perbaikanperaturan perundang-undangan yang tumpang tindih.Penegakan hukum perlu didukung oleh kerangka regulasiyang memadai demi menjamin proses penegakanhukum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidaklarinya tersangka koruptor, hingga terselamatkannya16 18

aset negara yang dikorupsinya. Pengawasan terhadaplembaga, aparatur, maupun unsur-unsur profesi yangterkait penegakan hukum, juga perlu diperkuat denganpartisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat, baikselaku pelapor maupun saksi, masih belum didukungoleh keterjaminan mereka atas perlindungan hukum yangsepatutnya diterima. Mekanisme pengaduan hukum yangbelum terbangun dengan baik di masyarakat, begitu pulatransparansi penyelesaian kasus-kasus korupsi yang belummemuaskan khalayak luas. Faktor-faktor inilah yang kianmemperburuk kondisi yang ada.Melihat kondisi seperti itu, langkah-langkah perbaikandengan strategi yang mampu menjawab permasalahansangat dibutuhkan agar optimalisasi penegakan hukumdapat dilakukan. Oleh karena itu, di samping upayapencegahan korupsi, sudah selayaknya jika penegakanhukum ditempatkan sebagai pilar kedua Stranas PPK.TujuanPenuntasan kasus tipikor secara konsisten dan sesuaihukum positif yang berlaku demi memulihkan kepercayaanmasyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilandan transparan.Tantangana. Tipikor semakin marak. Tidak sedikit penyelenggaranegara yang tersangkut dan diproses hingga ke tingkatperadilan.b. Absennya tingkat kepercayaan (trust) di tengah19

masyarakat melahirkan ketidakpuasan terhadap lembagahukum beserta aparaturnya.c. Peraturan perundang-undangan masih banyak yangtumpang-tindih, padahal penegakan hukum perludukungan kerangka regulasi yang memadai.d. Pengawasan terhadap lembaga, aparatur, maupun unsurunsurprofesi terkait penegakan hukum, masih lemah.e. Partisipasi masyarakat, baik selaku pelapor maupunsaksi, masih belum didukung oleh keterjaminan merekaatas perlindungan hukum yang sepatutnya diterima.Ditambah lagi, mekanisme pengaduan masyarakat jugabelum memadai.Indikator KeberhasilanBerdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut diatas, maka perlu dilakukan suatu upaya menyeluruh dansistematis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakatterkait penegakan hukum yang adil dan transparan. Prosespenegakan hukum ini, dimulai dari proses pengaduan,penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga eksekusituntutan. Untuk mengukur keberhasilan strategi ini, makadiukur melalui capaian Indeks Penegakan Hukum Tipikor,yang mencakup 5 (lima) sub indikator sebagai berikut:a. Persentase penyelesaian pengaduan tipikor, yangdihitung berdasarkan jumlah pengaduan tipikor yangditingkatkan ke tahap penyelidikan dibandingkan dengantotal pengaduan yang diterima oleh aparat penegakhukum.b. Persentase penyelesaian penyelidikan tipikor, yang16 20

dihitung berdasarkan jumlah penyelidikan tipikor yangditingkatkan ke tahap penyidikan dibandingkan dengantotal penyelidikan kasus Tipikor.c. Persentase penyelesaian penyidikan, yang dihitungberdasarkan jumlah penyidikan tipikor yang ditingkatkanmenjadi tuntutan dibandingkan dengan total penyidikantipikor;d. Conviction Rate, yang dihitung berdasarkan jumlahpemidanaan kasus tipikor dibandingkan denganpelimpahan berkas kasus tipikor ke Pengadilan;e. Persentase penyelesaian eksekusi putusan, yang dihitungberdasarkan jumlah putusan yang dieksekusi (badan)dibandingkan dengan total putusan kasus tipikor yangberkekuatan hukum tetap.Untuk memperoleh angka Indeks Penegakan HukumTipikor, kelima sub indikator tersebut digabungkan denganpembobotan yang berbeda antara satu sub indikator dengansub indikator lainnya. Pembedaan bobot dimaksud denganmempertimbangkan penggunaan sumber daya dan waktuserta signifikansinya terhadap upaya penegakan hukum.Adapun sumber data dari sub indikator diperoleh darilembaga penegak hukum. Semakin tinggi angka indeksPenegakan Hukum Tipikor ini, maka diyakini upayapenegakan hukum tipikor mengalami perbaikan, dankepercayaan masyarakat mengalami peningkatan. Secaralengkap bobot dan formulasi penghitungan sub indikatordapat dilihat sebagaimana tercantum di dalam bagian akhirdokumen ini.21

meratifikasi UNCAC 2003 melalui UU No.7 Tahun 2006.Itikad ini mengandung arti, ketentuan-ketentuan dalamUNCAC harus dapat diterapkan dan mengikat sebagaiketentuan hukum di Indonesia. Beberapa ketentuan didalamnya merupakan hal baru di Indonesia, sehinggaperlu diatur atau diakomodasi lebih lanjut dalam peraturanperundang-undangan terkait pemberantasan korupsi.Hal ini diperlukan agar kriminalisasi perbuatan tindakpidana tertentu kelak menjadi dasar hukum yang memadaidalam rangka penegakan hukum. Hal-hal baru tersebutmisalnya tentang penyuapan pejabat publik asing danpejabat organisasi internasional publik, memperdagangkanpengaruh, memperkaya secara tidak sah, atau korupsi disektor swasta.Selain itu, negara-negara peserta UNCAC akan salingme-review dan merekomendasikan langkah-langkahperbaikan. Saat ini, review terhadap Indonesia telahdilakukan atas Bab III dan IV UNCAC. Hasil reviewtersebut dapat menjadi acuan perbaikan untuk kesesuaianperaturan perundang-undangan anti korupsi denganUNCAC.Langkah-langkah akomodatif dalam penyusunanmaupun revisi peraturan perundang-undangan Indonesiadalam rangka harmonisasi semacam ini perlu dilakukanagar PPK dapat terlaksana di atas landasan hukum yangmemadai. Melalui strategi ini, fondasi yang kuat bagipencegahan dan pemberantasan yang berkesinambunganatas tipikor dapat terwujud.23

Tujuana. Menyusun dan merevisi peraturan perundang-undangan antikorupsi di bidang tipikor maupun di bidang strategis lainyang berpotensi membuka peluang korupsi, agar terciptatatanan regulasi yang harmonis dan memadai bagi PPK.b. Tercapainya kesesuaian antara ketentuan-ketentuandi dalam UNCAC dengan hukum yang berlaku diIndonesia.Tantangana. Peraturan perundang-undangan pada sektor-sektorlain yang membuka peluang korupsi masih belumteridentifikasi secara komprehensif.b. Ketentuan-ketentuan UNCAC banyak yang masih belumterakomodasi dalam peraturan perundang-undanganIndonesia.c. Peraturan perundang-undangan terkait penegakanhukum dan penanganan perkara dalam sistem peradilanharus diperbaiki dan disempurnakan.Indikator KeberhasilanIndikator Keberhasilan strategi ini terletak padaperbaikan kondisi inkonsistensi peraturan perundangundangandi Indonesia agar dapat memberi dasar hukumyang memadai bagi PPK. Tingkat keberhasilan strategi inidiukur berdasarkan persentase kesesuaian antara peraturanperundang-undangan anti korupsi Indonesia dengan aturanUNCAC, termasuk di dalamnya persentase penyelesaianrekomendasi-rekomendasinya. Semakin mendekati 100%16 24

(seratus persen), maka peraturan perundang-undangan diIndonesia semakin sesuai dengan common practise yangada di berbagai negara.2.4. Strategi 4: Kerja Sama Internasionaldan Penyelamatan Aset HasilTipikorPermasalahanPenanganan tipikor seringkali memerlukan kerja samainternasional. Telah terdapat berbagai contoh kasus dimana penanganan tipikor bergantung kepada hal-hal yangberada di luar batas negara, misalnya ketika tersangka,bukti atau aset hasil tipikor berada di luar negeri. Dalamhal demikian, kerja sama internasional yang melibatkanotoritas antarnegara diperlukan demi penanganan tipikoryang juga sejalan dengan ketentuan UNCAC. Kerja samainternasional dapat dilaksanakan melalui bantuan timbalbalik dalam masalah pidana (mutual legal assistancein criminal matters atau MLA) dalam hal pencarianorang, barang bukti, dan pengembalian asset. Dalam halpengembalian pelaku tipikor ke dalam jurisdiksi Indonesiadilakukan melalui ektradisi.Sampai saat ini, Indonesia masih menemui banyakkendala dalam melaksanakan kerja sama internasional untukpenanganan tipikor, meskipun telah memiliki berbagaiperjanjian MLA dan ekstradisi. Tingkat Keberhasilan25

(success rate) pengembalian orang, pengambilan barangbukti, dan repatriasi aset dari luar negeri masih tergolongrendah. Beberapa permasalahan terkait dengan hal tersebutantara lain:a. Kesesuaian pelaksanaan proses hukum di dalam negeridengan permohonan bantuan kerja sama yang dimintakankepada negara lain yang melibatkan sistem hukum asingseringkali tidak saling sejalan.b. Koordinasi antar lembaga penegak hukum, OtoritasPusat (Central Authority), dan lembaga terkait lainnyamasih perlu ditingkatkan, dengan adanya mekanismeyang jelas dan ditepati untuk mendukung kelancaranproses kerja sama internasional.c. Kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dariinstansi terkait perlu menjadi perhatian.d. Selain itu, upaya-upaya ekstradisi dari negara lainbelum menemukan titik keberhasilan dengan hambatanyang serupa. Terlebih lagi masih perlu penguatan danpenambahan perjanjian ekstradisi dengan tempat-tempatsafe haven bagi pelaku tipikor.Khusus mengenai penyelamatan aset, baik di dalammaupun luar negeri, diperlukan mekanisme pencegahanpemindahan aset (transfer of assets) dan pengembaliannyadengan memperhatikan ketentuan UNCAC. Dari awalproses hukumnya, pemanfaatan intelijensi keuangan jugadirasa sangat penting sehingga aset di dalam dan luar negeridapat dirampas jika perlu. Khusus proses pengembalianaset hasil korupsi yang berada di luar negeri dengan16 26

karakteristik hukum yang berbeda mensyaratkan primanyapengetahuan teknis dan kapasitas aparat penegak hukumyang didukung kerja sama penuh dari seluruh lembagaterkait di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan,dan proses pengadilan. Untuk pengembalian aset di dalamnegeri, kedisiplinan eksekusi putusan pengadilan perludijaga agar seluruh ganti rugi dapat dipenuhi oleh terpidanatipikor.Selanjutnya adalah pengelolaan aset negara hasiltipikor, harus diakui, selama ini masih belum terlaksanasecara semestinya. Perlu dijelaskan mekanisme pengelolaandan dijadikan pembelajaran untuk mengambil kebijakankebijakanterkait penyelamatan aset tipikor di masa datang.Dalam hubungannya dengan UNCAC, Indonesiabelum memiliki peraturan yang cukup untuk menanganipermintaan bantuan dari negara lain, termasuk permintaanpenyitaan/perampasan aset. Indonesia juga belum memilikiperaturan tentang pelaksanaan penyitaan (perampasan) asetyang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatukasus korupsi (confiscation without a criminal conviction).Pemenuhan peraturan yang diperlukan untuk mendukungpermintaan negara lain dalam kerja sama internasionalterkait pemberantasan korupsi juga masih perlu diusahakan.TujuanMeningkatkan pengembalian aset untuk menggantikerugian negara yang ditempuh melalui peningkatan kerja27

sama internasional dalam rangka PPK, khususnya denganpengajuan bantuan timbal-balik masalah pidana, peningkatankoordinasi intensif antar lembaga penegak hukum, sertapeningkatan kapasitas aparat lembaga penegak hukum.Tantangana. Masih rendahnya tingkat kesuksesan pengembalianaset, baik dari luar maupun dalam negeri dan bentukpermintaan bantuan timbal-balik masalah pidana lainnya.b. Masih rendahnya tingkat kesuksesan permintaanekstradisi dari negara lain.c. Masih lemahnya informasi jalur keuangan untukmembuktikan keterkaitan aset hasil tipikor yang perludirampas oleh negara.d. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegakhukum dan kapasitasnya dalam menangani kerja samainternasional, khususnya pengembalian aset.e. Mekanisme internal dalam proses pengembalian asetperlu diperbaiki agar proses pengembalian aset dapatberjalan lebih optimal.f. Peraturan perundang-undangan Indonesia belummengatur pelaksanaan dari putusan penyitaan(perampasan) dari negara lain.g. Pengelolaan aset hasil pengembalian masih belumterselenggara.Indikator KeberhasilanKeberhasilan pelaksanaan strategi ini diukur16 28

erdasarkan 2 (dua) ukuran keberhasilan, yakni persentasetingkat keberhasilan kerja sama internasional dalam bidangtipikor dan persentase penyelamatan aset hasil tipikor.Peningkatan kesuksesan kerja sama internasional dalambidang tipikor yang diukur melalui 2 (dua) sub indikatoryakni meningkatnya persentasi keberhasilan MLA danekstradisi, baik yang dikirim kepada negara lain maupunyang diterima dari negara lain. Keberhasilan MLA danekstradisi diukur dengan pernyataan lengkapnya berkaspermintaan Indonesia kepada negara lain sehingga dapatditindaklanjuti, dan telah ditindaklanjutinya berkaspermintaan kerja sama dari negara lain.Dalam hal penyelamatan aset, ukuran keberhasilannyatercermin dari persentase penyelamatan aset hasil tipikoryang berasal dari dalam dan/atau luar negeri sesuai putusanpengadilan, baik di lembaga Kejaksaan Agung maupunKPK. Penyelamatan aset tersebut diukur dari realisasipengembalian aset tipikor yang disetor ke kas negaradibandingkan dengan total aset yang dirampas untuknegara berdasarkan putusan pengadilan. Semakin tinggipersentase kerja sama internasional dan penyelamatan aset,maka upaya ini akan mendorong percepatan kesesuaiandengan UNCAC.Dalam pelaksanaannya, strategi ini memerlukandukungan dari lembaga terkait penegakan hukum, termasukKepolisian, Kejaksaan, KPK, Mahkamah Agung, PPATKserta Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi29

Manusia.2.5. Strategi 5: Pendidikan dan BudayaAnti KorupsiPermasalahanMeskipun kejujuran merupakan nilai yang dijunjungtinggi oleh bangsa Indonesia, namun praktik korupsi yangjelas bertentangan dengan nilai tersebut kerap terjadi. Salahsatu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patutdiduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunyadan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakankorupsi. Rendahnya efek jera bagi pelaku korupsi inilahyang turut mendukung maraknya praktik korupsi.Dalam budaya organisasi modern, sistem nilaitertentu yang bersifat universal harus ditegakkan dalamorganisasi, baik di lingkungan pemerintahan maupunswasta. Masyarakat dengan kultur yang mendorongstruktur sosial berperilaku koruptif perlu diubah polapikirnya agar terbebas dari nilai-nilai koruptif, terlebihlagi agar menjunjung integritas. Lebih dari itu, sangatdiperlukan perilaku aktif dari masyarakat untuk mencegahperilaku koruptif di lingkungannya. Diperlukan individuindividuyang mampu memengaruhi dan bertindak untukmencegah adanya tindakan koruptif, tidak hanya pasifuntuk mencegah korupsi oleh dirinya sendiri.Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi16 30

tersebut perlu dilakukan melalui berbagai kampanyeyang memberikan ruang bagi masyarakat untuk turutberpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.Salah satu kanal utamanya adalah melalui pendidikandan internalisasi budaya anti korupsi di lingkunganPemerintah, swasta, masyarakat, maupun pemangkukepentingan lainnya. Jejaring pendidikan anti korupsi danperguruan tinggi atau pusat kajian antikorupsi juga perludikembangkan seiring dengan perkuatan sanksi sosial.Gerakan sosial anti korupsi perlu diintegrasikandengan nilai-nilai anti korupsi dalam sistem budaya lokal.Dengan demikian, selain tercipta pemahaman terhadapperilaku-perilaku koruptif, pembangunan karakter bangsayang berintegritas dan anti korupsi diharapkan juga akanmemperkuat gerakan anti korupsi beserta sanksi sosialnya.TujuanMemperkuat setiap individu dalam mengambilkeputusan yang etis dan berintegritas, selain juga untukmenciptakan budaya zero tolerance terhadap korupsi.Masyarakat diharapkan menjadi pelaku aktif pencegahandan pemberantasan korupsi sehingga mampu memengaruhikeputusan yang etis dan berintegritas di lingkungannya,lebih luas dari dirinya sendiri.31

Tantangana. Masih adanya sikap permisif di masyarakat terhadappelaku tipikor; sanksi sosial bagi pelaku tipikor perludiperkuat untuk menghasilkan efek jera. Sikap permisiftersebut juga seringkali ditunjukkan dengan pasifnyaindividu dalam menghadapi adanya tindakan koruptifdari individu lain di dalam lingkungannya.b. Absennya strategi komunikasi dalam pendidikanbudaya anti korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan kurangefektifnya materi maupun cara penyampaian pendidikandan kampanye anti korupsi pada masyarakat.c. Belum terintegrasinya pendidikan anti korupsi ke dalamkurikulum sekolah maupun perguruan tinggi.Indikator KeberhasilanTerwujudnya masyarakat dengan budaya integritasdalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara.Strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Antikorupsi yang ada di kalangan tata-kepemerintahan maupunindividu di seluruh Indonesia. Semakin tinggi angka indeksini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakinterinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiapindividu untuk memerangi tipikor.16 32

2.6. Strategi 6: Mekanisme PelaporanPelaksanaan Pemberantasan KorupsiPermasalahanDengan telah meratifikasi UNCAC, PemerintahIndonesia terikat dalam melaksanakan ketentuan sekaligusmelaporkan capaian-capaiannya. Artinya, Indonesiasebagai Negara Peserta, negara yang telah menandatanganidan meratifikasi UNCAC wajib menyediakan danmemublikasikan informasi mengenai apapun program yangtelah, tengah, dan akan dilaksanakan, berikut rencana danpraktiknya secara periodik dalam upaya pemberantasankorupsi.Mekanisme pelaporannya dapat dilakukan secaraberjenjang dengan perkuatan sistem pelaporaninternal para pihak terkait selaku pelaksana ketentuanUNCAC, dilaporkan dalam Konferensi Negara-NegaraPeserta (Conference of the States Parties atau CoSP).Sayangnya, hingga kini, belum ada suatu mekanismeinternal yang memudahkan tiap-tiap institusi pemerintahdan lembaga terkait dalam menyampaikan informasi(internal information gathering mechanism) menyangkutpelaksanaan ketentuan UNCAC di Indonesia.Selain itu, informasi mengenai upaya-upaya PPKsecara luas juga diperlukan oleh masyarakat luas yang kianhari perhatiannya kian tinggi terhadap PPK. Saat ini, belumbanyak informasi yang dipublikasikan dan digunakan33

untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam PPK.Agar kelancaran proses internalisasi dan pengaliranlaporannya tetap berjalan, perlu dipastikan denganmenunjuk penanggung jawab (Pj) bidang pelaporan. Pjtersebut berkewajiban untuk: (1) memastikan para pihaksecara rutin melaporkan kegiatan terkait pelaksanaanketentuan UNCAC; (2) mengonsolidasikannya ke dalamlaporan pelaksanaan PPK dan ketentuan UNCAC; serta(3) memublikasikannya ke berbagai media, termasukweb-portal PPK, guna mempermudah pemanfaatannyadalam penyusunan kebijakan dan pengukuran kinerja PPKnasional.Tujuana. Memastikan ketersediaan laporan rutin dan informasiterkait pelaksanaan ketentuan UNCAC dan kegiatanPPK di Indonesia beserta capaian-capaiannya.b. Memastikan bahwa para pihak, pelaksana ketentuanUNCAC dan aksi PPK, berkontribusi aktif melaporkankinerja dan capaian-capaiannya yang telah, tengah, danakan dilaksanakan secara rutin.c. Terlaporkan dan terpublikasikannya usaha-usaha yangtelah, tengah, dan akan dilaksanakan pemerintah,legislatif, yudikatif, dan masyarakat, berkenaan denganpelaksanaan ketentuan UNCAC dan PPK secaraperiodik.d. Terpenuhinya (seratus persen) semua kewajiban dalampelaporan terkait pelaksanaan ketentuan UNCAC.16 34

Tantangana. Informasi dan koordinasi terkait pelaksanaan PPK,kendati merupakan isu yang sering dibahas di berbagaipertemuan lintas K/L, namun minim pelaksanaan,konsistensi, dan kesinambungannya sulit terjaga.b. Pengumpulan informasi, pelaporan, dan publikasiinformasi, sering tersendat akibat minimnya catatan,dokumentasi, serta kedisiplinan para pihak dalampelaporan.c. Diperlukan penemuan format (bentuk) laporan danpublikasi yang efektif sehingga dapat digunakan olehmasyarakat untuk berpartisipasi dalam PPK, termasukpemantauannya.d. Penunjukan Penanggung Jawab (Pj) untuk penyusunanlaporan tanpa landasan hukum dan kewenangan yangcukup, sehingga kesulitan dalam melakukan koordinasidengan para pihak guna membangun komitmenuntuk berbagi informasi. Tugas pokok, fungsi, dankewenangannya perlu dituangkan dalam bentuk regulasisetingkat Instruksi Presiden atau Peraturan Presidendisesuaikan dengan kecukupan dan keefektifannyadalam berkoordinasi dan mengumpulkan informasi daripara pihak terkait.Indikator KeberhasilanKeberhasilan pelaksanaan strategi mekanismepelaporan PPK dilakukan dengan memakai IndeksKepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Laporan35

PPK yang diukur dari 2 (dua) elemen yakni pemanfaatanLaporan PPK dan ketepatan waktu publikasi laporanberbagai upaya PPK, termasuk pelaksanaan UNCAC,beserta capaian-capaiannya. Semakin tinggi tingkatkepuasan pemangku kepentingan, maka harapannya,semua kebutuhan informasi dan pelaporan terkait prosespenyusunan kebijakan dan penilaian progres PPK dapatsemakin terpenuhi sehingga upaya PPK dapat dikawalsecara berkesinambungan dan tepat sasaran.36

BAB IIIFOKUS KEGIATAN PRIORITAS3.1. Fokus Jangka Panjang (2012 - 2025)3.1.a. Strategi 1. PencegahanNasihat bijak ”mencegah lebih baik dari pada mengobati”relevan dalam strategi ini. Perbaikan di bidang pencegahanakan dilakukan secara sistematis agar dampak yangdihasilkan dapat membenahi kondisi yang ada. Kegiatanberjangka panjangnya adalah:a. Peningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalamadministrasi dan layanan publik, pengelolaan keuangannegara, penanganan perkara berbasis teknologi informasi(TI), serta pengadaan barang dan jasa berbasis TI di pusatmaupun daerah.b. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan danpartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraanpemerintahan dan keuangan negara, serta memasukkannilai integritas dalam sistem penilaian kinerjanya.c. Peningkatan efektivitas pemberian ijin terkait kegiatanusaha, ketenagakerjaan, dan pertanahan yang bebaskorupsi.d. Peningkatan efektivitas pelayanan pajak dan bea cukaiyang bebas korupsi.e. Penguatan komitmen anti korupsi di semua elemenpemerintahan (eksekutif), yudikatif, maupun legislatif.f. Penerapan sistem seleksi/penempatan/promosi pejabatpublik melalui assesment integritas (tax clearance,clearance atas transaksi keuangan, dll) dan pakta37

integritas.g. Mekanisme penanganan keluhan/pengaduan anti korupsisecara nasional.h. Peningkatan pengawasan internal dan eksternal, sertamemasukkan nilai integritas ke dalam sistem penilaiankinerja.i. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaankeuangan serta kinerja menuju opini audit Wajar TanpaPengecualian dengan Kinerja Prima.j. Pembenahan sistem kepemerintahan melalui ReformasiBirokrasi.k. Pelaksanaan e-government.3.1.b. Strategi 2. Penegakan HukumFokus-fokus kegiatan prioritas terkait perbaikan mekanismepenegakan hukum dalam rangka meningkatkankepercayaan (trust) masyarakat terhadap aparat dan lembagapenegak hukum adalah:a. Memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerjasama antarlembaga penegak hukum dalam rangkamengoptimalkan proses penegakan hukum terhadaptipikor.b. Memperkuat sarana pendukung berbasis TI untukkoordinasi antar lembaga penegak hukum dalampenanganan kasus dan proses peradilan (e-lawenforcement).c. Penerapan zero tolerance pada tipikor dan sanksihukum yang lebih tegas di semua strata pemerintahan(eksekutif), legislatif, dan yudikatif.38

3.1.c. Strategi 3. Harmonisasi PeraturanPerundang-undanganIsu utama dalam menghadapi tumpang-tindih regulasiterkait upaya pemberantasan korupsi adalah harmonisasidan penyusunan peraturan perundang-undangan dalamrangka implementasi UNCAC. Kegiatan berjangka panjangdalam strategi ini difokuskan pada:a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangansesuai dengan kebijakan nasional dankebutuhan daerah yang berhubungan dengan sumberdaya alam.b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangandan penyusunannya dalam rangka modernisasipenegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.c. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasiperaturan perundang-undangan terhadap pelaksanaanperaturan perundang-undangan yang tumpang-tindih dantidak konsisten.d. Melakukan pemetaan dan revisi peraturan perundangundanganterkait proses penegakan hukum, antaralain: perlindungan saksi dan pelaku yang bekerja sama(justice collaborator), serta menghalangi proses hukum(obstruction of justice).e. Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundangundangandalam rangka implementasi UNCAC danperaturan pendukung lainnya.f. Penyederhanaan jumlah dan jenis perijinan dalamkapasitas daerah.g. Harmonisasi terhadap pengawasan atas pelaksanaan39

egulasi terkait pelimpahan kewenangan PemerintahPusat kepada Pemerintah Daerah.3.1.d. Strategi 4. Kerja sama Internasional dan PenyelamatanAset Hasil TipikorPengembalian aset hasil tipikor penting di dalam rangkaianpemberantasan korupsi. Dalam rangka meningkatkanpersentase pengembalian aset dan kerugian negara, makakegiatan berjangka panjang dalam strategi ini difokuskanpada kegiatan:a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaanMLA dengan fokus pada pemantapan Otoritas Pusatdi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalamproses penyelamatan aset, kerja sama internasional, sertapelaksanaan ekstradisi.b. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsidengan mempertimbangkan kebutuhan nasional daninternasional.c. Pelatihan dan bantuan teknis di antara lembaga penegakhukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi.d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatpenegak hukum berkenaan dengan penyelamatan asetberikut implementasinya.e. Peningkatan kerja sama internasional dengan negaranegaralain dalam MLA dan ekstradisi.40

3.1.e. Strategi 5. Pendidikan dan Budaya AntiKorupsiDengan persamaan cara pandang bahwa korupsi sangatmerugikan masyarakat dan setiap manusia Indonesia,diharapkan akan muncul perbaikan-perbaikan. Pendidikandan internalisasi budaya anti korupsi di segenap lapisanmasyarakat merupakan salah satu cara untuk menyamakancara pandang tersebut. Kegiatan berjangka panjang dalamstrategi ini difokuskan pada:a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalamberbagai aktivitas kehidupan di 3 (tiga) pilar PPK;masyarakat, sektor swasta, dan aparat pemerintah.b. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai anti korupsi,kejujuran, keterbukaan, dan integritas di berbagaiaktivitas di sekolah, perguruan tinggi, dan lingkupsosial dalam rangka menciptakan karakter bangsa yangberintegritas.c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh dan terencana.d. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam rangkaPPK.3.1.f. Strategi 6. Mekanisme PelaporanPelaksanaan Pemberantasan KorupsiKegiatan pelaporan dalam melaksanakan PPK danketentuan UNCAC perlu difokuskan pada usaha-usahabeserta capaiannya yang telah, tengah, dan akan dilakukanpelbagai elemen terkait. Kegiatan itu, khususnya adalahaksi-aksi yang berdampak langsung dan signifikanbagi perbaikan IPK serta sejalan dengan ketentuan41

UNCAC. Media publikasinya perlu dipilih denganmempertimbangkan kemudahan akses para pihak dalammenilai dan menyusun kebijakan PPK. Guna kelancaranpasokan informasi, pelaporan, dan publikasinya, kegiatanpelaporan akan difokuskan pada:a. Penyusunan dan penerapan standar informasi,dokumentasi, dan pelaporan para pihak terkait,khususnya sistem pelaporan yang berbasis TI.b. Mekanisme pelaporan PPK Nasional secara terpadu.c. Keterbukaan dan komunikasi upaya-upaya PPK, sertapartisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,pemantauan dan pelaporan.d. Pengawasan dan pelaksanaan implementasi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,termasuk mekanisme verifikasi dan klarifikasi dalampelaksanaan PPK.e. Perluasan akses informasi menyangkut pelaksanaan PPKdan ketentuan UNCAC.3.2. Fokus Jangka Menengah (2012 - 2014)3.2.a. Strategi 1. PencegahanStrategi pencegahan, jika dilakukan secara menyeluruh,akan berdampak signifikan bagi pemberantasan korupsi.Kegiatan jangka menengah dalam strategi pencegahanadalah:a. Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:1) K/L dan Pemda di seluruh provinsi denganmemperhitungkan integrasi internal kelembagaan42

yang telah memiliki target jelas sampai 2014,dengan fokus pada pemberian perizinan;2) integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya PPK, termasuk prosespenegakan hukum;3) membuka akses antarlembaga untukmenindaklanjuti pengaduan yang disampaikanmasyarakat; dan4) keterbukaan Informasi dalam penanganan perkara(termasuk perkara korupsi), perencanaan, danpenganggaran pemerintah.b. Keterbukaan prosedur pengoperasian standar (standardoperating procedure) penanganan perkara danpemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang.c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas(diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintahtentang Disiplin Pegawai).d. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik,penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan.e. Implementasi UU tentang Pelayanan Publik, keterbukaandalam penunjukan pejabat publik, dan penyelarasan UUtentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Daerah.f. Pembenahan sistem melalui Reformasi Birokrasi denganfokus pada lembaga penegak hukum dan peradilan.g. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi danintegritas.h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan43

internal dan eksternal (termasuk masyarakat) ataspenyalahgunaan kewenangan.i. Pemantapan administrasi keuangan negara, termasukpenghapusan dana off-budget, dan memublikasikanpenerimaan hibah/bantuan/donor di badan publik danpartai politik.j. Penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang tepatwaktu, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)bagi K/L dan Pemda.k. Pembatasan nilai transaksi tunai.l. Penertiban dan publikasi Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat publik.m.Penguatan mekanisme kelembagaan dalam perekrutan,penempatan, mutasi, dan promosi aparat penegak hukumberdasarkan hasil assesment terhadap rekam-jejak,kompetensi, dan integritas sesuai kebutuhan lembagapenegak hukum.n. Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanismepengadaan barang dan jasa.o. Transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja tahunanK/L serta Pemda yang dilaporkan dan dipublikasikansecara tepat waktu.p. Penerapan pakta integritas.3.2.b. Strategi 2. Penegakan HukumFokus-fokus kegiatan prioritas perbaikan mekanismepenegakan hukum dalam rangka meningkatkankepercayaan masyarakat terhadap aparat dan lembagapenegak hukum adalah melalui:44

a. Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksihukum dan administrasi bagi pelaku maupun aparatpenegak hukum yang melakukan penyimpangan danpenyalahgunaan wewenang atau tipikor.b. Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaanwewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yangdikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan daripenyalahgunaan wewenang tersebut.c. Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi diantara lembaga penegak hukum dengan dukungan TIyang komprehensif (e-law enforcement).d. Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etikprofesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dankonsultan pajak.e. Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yangdilakukan oleh profesi berkode etik.f. Pengaturan pencabutan ijin, pengembalian keuntungan,dan ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yangmelakukan penyuapan.g. Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidakdapat dijelaskan.h. Memudahkan proses perolehan informasi bank olehlembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasankorupsi.i. Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor.j. Konsistensi penegakan hukum di satu daerah ke daerahlain.45

3.2.c. Strategi 3. Harmonisasi PeraturanPerundang-undanganMengatasi tumpang-tindih peraturan perundangundanganterkait upaya pemberantasan korupsi adalahdengan mengharmonisasikan dan menyusun peraturanperundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC.Fokus kegiatan jangka menengah dari strategi ini adalah:a. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangansesuai dengan kebijakan nasional dengankebutuhan daerah terkait masalah sumber daya alam.b. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundanganterkait masalah bidang kehutanan, mineral danbatu bara, sumber daya air, pertanahan, tata ruang, sertaperimbangan keuangan Pusat dan Daerah.c. Harmonisasi dan penyusunan peraturan perundangundangandalam rangka implementasi UNCAC danperaturan pendukung lainnya.d. Harmonisasi, sinkronisasi, dan penyusunan peraturanperundang-undangan untuk modernisasi penegakanhukum dalam sistem peradilan pidana.e. Melakukan pemetaan dan evaluasi Program LegislasiNasional (Prolegnas) terkait pemberantasan korupsiserta revisi peraturan perundang-undangan terkait prosespenegakan hukum dan peraturan pendukung lainnya.f. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentangKitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana, perampasan aset, tipikor,ekstradisi, MLA, dan transfer of sentenced person (yangsubstansinya sesuai ketentuan UNCAC).46

g. Harmonisasi dan pembatalan peraturan mengenaipungutan yang bertentangan dengan peraturan Pusat.h. Penyederhanaan jumlah dan jenis perizinan dalamkapasitas Daerah.i. Pengawasan atas pelaksanaan regulasi pelimpahankewenangan Pemerintah Pusat kepada PemerintahDaerah.j. Penyelarasan UU tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Daerah.k. Pengaturan dan penegakan aturan main konflikkepentingan, yang berlaku juga bagi partai politik.l. Analisis putusan pengadilan dan pangkalan data putusankorupsi sebagai preseden bagi para hakim.m. Pengaturan untuk PPK di sektor swasta.n. Pengaturan tentang peningkatan kekayaan secara takwajar (illicit enrichment), memperdagangkan pengaruh(trading in influence), dan penyuapan pejabat asing.o. Kemudahan akses masyarakat dalam proses pembuatanperaturan perundang-undangan, termasuk jaminanpartisipasi dalam uji publik.3.2.d. Strategi 4. Kerja Sama Internasional danPenyelamatan Aset Hasil TipikorLangkah yang perlu ditempuh adalah denganmeningkatkan kerja sama internasional dalam rangkapencegahan, pengembalian aset, dan penyelesaian tindakpidana lainnya. Langkah itu dilakukan melalui penyusunaninstrumen hukum dan mekanisme kerja sama (internasional,bilateral, dan regional), khususnya dalam pengajuan MLA47

terkait masalah pidana, kordinasi intensif antarlembagapenegak hukum, serta peningkatan upaya dan kemampuandiplomasi aparat lembaga penegak hukum. Fokus kegiatandalam jangka menengahnya adalah:a. Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksanaOtoritas Pusat untuk tipikor.b. Perbaikan mekanisme MLA dalam rangka pemberantasankorupsi.c. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan aset (assetmanagement unit) hasil tipikor guna mendukung prosespenegakan hukum dan transparansi pengelolaan asetterkait lainnnya sebagai bentuk pemanfaatan pengelolaanaset hasil tipikor.d. Pelatihan dan asistensi teknik pada lembaga penegakhukum, baik kualitatif dan kuantitatif, dalam rangkapenyelamatan aset hasil korupsi, termasuk perihalintelijen/forensik keuangan.e. Peningkatan kerja sama dengan penegak hukum asingdalam rangka PPK.f. Pembentukan Unit Penyelamatan Aset, termasuk disetiap lembaga terkait.3.2.e. Strategi 5. Pendidikan dan Budaya AntikorupsiDengan persamaan cara pandang dan pola pikirbahwa korupsi sangat merugikan masyarakat, diharapkanprakarsa-prakarsa positif yang mengarah pada perbaikandapat terjadi. Hal ini dapat diakomodasi dalam fokuskegiatan berjangka menengah dalam strategi ini, yakni:48

a. Pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi dalampelbagai aktivitas tiga pilar PPK, yakni: masyarakat,sektor swasta, dan aparat pemerintah.b. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi dalam berbagaiaktivitas pendidikan, yakni; di sekolah, perguruan tinggidan lingkup sosial, demi menciptakan karakter bangsayang berintegritas, termasuk melalui kurikulum dankegiatan di luar kurikulum.c. Kampanye anti korupsi secara menyeluruh.d. Strategi komunikasi, informasi, dan edukasi yang jelasdan terencana.e. Menggalang kerja sama dengan media dalammengembangkan nilai anti korupsi dan karakterberintegritas, termasuk malalui berbagai media kreatif.f. Keterpaduan manajemen kampanye anti korupsi(penyebarluasan jejaring AC Forum/ToT PenyusunanRencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi,koordinasi anggaran untuk kebutuhan kampanye).g. Publikasi dan sosialisasi hasil-hasil masukan masyarakatkepada publik oleh K/L atau Pemda terkait.h. Publikasi praktik-praktik terbaik anti korupsi (jaringanpendidikan integritas).i. Memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam upayapemberantasan korupsi dengan melaksanakan diseminasianti korupsi oleh masyarakat (CSO, NGO, CBO).3.2.f. Strategi 6. Mekanisme PelaporanPelaksanaan Pemberantasan KorupsiDalam strategi ini, dibangun mekanisme pengkajian49

dan pelaporan nasional/internal yang menyajikan informasipelaksanaan ketentuan UNCAC serta informasi mengenaiupaya PPK lainnya di Indonesia kepada masyarakatluas. Kegiatan tersebut berdasarkan sistem monitoring(pemantauan) dan evaluasi yang berbasis pada hasil danpencapai-an yang terukur dalam konteks PPK. Stakeholdersdalam mekanisme ini meliputi aparat K/L hukum danorganisasi nonpemerintah. Kegiatan berjangka menengahdalam strategi ini adalah:a. Memperluas dan mempermudah akses informasiberbagai upaya dalam rangka proses PPK dari masingmasingK/L.b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,pemantauan aksi dan pelaporan kinerja PPK.c. Penyusunan payung hukum dan kebijakan yangmendukung kelancaran penyusunan laporan sertapublikasi pelaksanaan PPK Nasional secara rutin dankonsisten.d. Penyusunan mekanisme kerja para pihak untukmendukung pelaporan dan publikasi PPK Nasional.e. Penyiapan sarana-prasarana pendukung penyusunan danpublikasi laporan PPK.50

BAB IVPERANTI ANTI KORUPSIBerikut adalah suatu daftar peranti anti korupsiyang dapat diadopsi oleh K/L dan Pemda dalam rangkamengimplementasikan Stranas PPK. Daftar ini tidakmembatasi diadopsinya peranti anti korupsi lainnya yangsesuai dengan situasi dan kondisi K/L dan Pemda dalamupaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.4.1.a. Profile assesment, di dalamnya meliputi pelaksanaanrekrutmen, mutasi, dan promosi yang ditempuhberdasarkan kompetensi dan integritas dalam rangkameningkatkan mutu sumber daya manusia.4.1.b. Citizen’s charter, yaitu itikad menetapkan komitmenatas layanan publik yang disediakan oleh institusibersangkutan dengan merespon terhadap tanggapandan masukan masyarakat.4.1.c. Kode etik, merupakan pedoman yang memuatketentuan-ketentuan yang menunjukkan komitmeninstitusi bersangkutan dalam pemberantasan korupsi.4.1.d. Mekanisme kontrol sosial, dengan adanyamekanisme yang mengedepankan partisipasimasyarakat, pemerintah dapat didorong untukbekerja secara lebih efisien, baik dalam kontekswaktu maupun biaya.4.1.e. Mekanisme pelaksanaan keterbukaan informasi,memberikan jalur akses dokumen-dokumen, kecualiyang dirahasiakan, agar masyarakat dapat turutmengawasi kerja dan kinerja pemerintah.51

4.1.f. Mekanisme penanganan pengaduan masyarakatsecara transparan, bertujuan untuk meningkatkanakuntabilitas instansi bersangkutan dalam pelayananpublik atau penegakan hukum.4.1.g. Mobilisasi masyarakat sipil melalui edukasi danpeningkatan kesadaran masyakarat, dengan caramendiseminasi perilaku yang diharapkan datangdari pemerintah (pada umumnya) atau pejabat(pada khususnya) dalam rangka meningkatkanakuntabilitas penyedia layanan publik.4.1.h. Pakta integritas, merupakan suatu pakta formalyang berisi komitmen untuk melaksanakan tugas,fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peransesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi,kolusi, dan nepotisme. Pakta integritas juga dapatdiimplementasikan dalam proses pengadaan barangdan jasa dengan kontraktor dan pihak-pihak terkait.4.1.i. Pengaturan konflik kepentingan, di mana pejabatbukan hanya diwajibkan untuk mengungkapkepentingan pribadinya ketika timbul konflikkepentingan, melainkan juga harus memastikanbahwa tindakan yang diambilnya memang untukmeniadakan konflik tersebut. Absennya konflikkepentingan juga dapat menjadi prasyarat bagipengisian jabatan tertentu.4.1.j. Penggunaan insentif positif untuk memperbaikibudaya dan motivasi pegawai, antara lain ditempuhdengan cara meningkatkan remunerasi/kompensasi.52

Selain itu bisa juga dengan memperbaiki statusprofesional, ketahanan lahan pekerjaan (jobsecurity), dan kondisi kerja. Secara umum, insentifpositif dapat mencegah dan memberantas korupsi.4.1.k. Penguatan lembaga yudisial, melalui peningkatankompetensi, profesionalisme, dan integritas hakimyang amat penting untuk memberantas korupsi.Caranya antara lain dengan pelatihan hakim,implementasi kode etik hakim, transparansi prosespersidangan, transparansi harta dan penghasilanhakim, serta pengaturan penugasan hakim padakasus korupsi sedemikian rupa sehingga sulit bagipihak luar memprediksi atau memengaruhi hakimmana yang akan ditempatkan untuk suatu kasustertentu.4.1.l. Penguatan Pemerintah Daerah, sejumlah elemenstrategi anti korupsi direncanakan di level pusat,namun agar efektif, diperlukan implementasidi daerah. Ada pula elemen anti korupsi, yangbaik perencanaan maupun implementasinya,sepenuhnya diselenggarakan di daerah. Peranti ini,dengan demikian, selain penting untuk membantuperencanaan dan pembuatan keputusan yang cocokdengan kebutuhan di daerah terkait, sekaligusjuga dapat memfasilitasi integrasi perangkat yangdigunakan di tingkat daerah secara vertikal (denganprogram nasional) maupun horisontal (denganprogram daerah lain). Perangkat ini juga dapatdimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi53

masyarakat di daerah.4.1.m. Pengurangan kompleksitas prosedural, adalahpenataan ulang administrasi dengan tujuanmemangkas prosedur administratif dan penjelasanwewenang. Selain agar dapat mempersempit peluangbagi terjadinya korupsi, hal ini bertujuan pula untukmeningkatkan transparansi, integritas, pelayanan,serta mengurangi biaya.4.1.n. Perlindungan bagi whistle blower dan justicecollaborator, penting untuk mendorongpengungkapan tipikor.4.1.o. Proses pelayanan publik dan pengadaan barangdan jasa berbasis TI, akan memperkecil interaksiantar-manusia yang ujung-ujungnya mempersempitpeluang terjadinya tipikor.4.1.p. Transparansi serta penyingkapan aset danpenghasilan, pelaksanaannya dilakukan secaraefektif agar menjadi pintu masuk bagi penerapanaturan mengenai perolehan harta kekayaan pejabatpublik yang tidak wajar.4.1.q. Uji integritas, dilakukan secara mendadak denganmengondisikan suatu situasi tertentu tempat pegawaiyang bersangkutan memiliki kesempatan untukmelakukan tipikor. Melaluinya, dapat dimungkinkanuntuk tahu apakah seorang pegawai negeri sipil atauunit pemerintah terlibat praktik korupsi atau tidak.Uji integritas juga bertujuan untuk meningkatkanrasio tertangkapnya pelaku agar menimbulkan efekdeteren.54

4.2.a. Peta Jalan (Roadmap) Stranas PPKJangka Panjang Tahun 2012-2025SasaranKeluaranUtama/Pendukung2012-2014 2015-2019 2019-2024 2025IPK/CPI 5 6,5 7,9 8% KesesuaianRatifikasiUNCAC80 % 100 % 100 % 100 %Indeks SistemIntegritasNasional(SIN)-KenaikanIndeks15 %KenaikanIndeks15 %KenaikanIndeks5 %IndeksPencegahanKorupsi-KenaikanIndeks15 %KenaikanIndeks15 %KenaikanIndeks5 %Indeks PenegakanHukumTipikor-KenaikanIndeks20 %KenaikanIndeks20 %KenaikanIndeks5 %%PenyelesaianrekomendasiUNCAC% PengembalianAset Tipikor80 % 100 % 100 % 100 %80 % 90 % 95 % 96 %Indeks PerilakuAnti Korupsi3,25 dariSkala 54 dariSkala 54,5 dariSkala 54,6 dariSkala 5Indeks KepuasanStakeholdersterhadapPelaporanPPK3,25 dariSkala 54 dariSkala 54,5 dariSkala 54,6 dariSkala 555

4.2.b. Peta Jalan (Roadmap) Stranas PPKJangka Menengah Tahun 2012-2014SasaranKeluaranUtama/Pendukung2012(Baseline)2012 2013 2014IPK/CPI 3 3,5 4,25 5% KesesuaianRatifikasiUNCAC- 30 % 70 % 80 %Indeks SistemIntegritasNasional(SIN)- -PenetapanBaselineKenaikanIndeks5 %IndeksPencegahanKorupsi- 3,94 4,51 5,08IndeksPenegakanHukumTipikor-PenetapanBaselineKenaikanIndeks5 %KenaikanIndeks5 %%PenyelesaianrekomendasiUNCACReview BabIII dan BabIV UNCAC30 % 70 % 80 %% PengembalianAset Tipikor- 70 % 75 % 80 %Indeks PerilakuAnti Korupsi-PenetapanBaseline3 dariSkala 53,25 dariSkala 5Indeks KepuasanStakeholdersterhadapPelaporanPPK-PenetapanBaseline3 dariSkala 53,25 dariSkala 556

4.2.c. Formula Pengukuran Indikator KeberhasilanIndikatorKeberhasilanSub IndikatorFormulaPengukuranSumber DataIPK/CPI - Survei TI% KesesuaianRatifikasi UNCAC- Survei KPKIndeks SIN - Survei KPKIndeks PencegahanKorupsiControl of Corruption Survei World BankEase of DoingBusinessSurveiWorld BankIndeks PenegakanHukum% PenyelesaianLaporan TipikorRasio Jumlah TindakLanjut dengan TotalLaporan yangDiterimaPolri, Kejagung,KPK% Penyelidikan yangmenjadi PenyidikanRasio Jumlah Penyidikandengan Total PenyelidikanPolri, Kejagung,KPK% Penyidikan yangmenjadi TuntutanRasio JumlahPenuntutan denganTotal PenyidikanPolri, Kejagung,KPKConviction RateRasio JumlahPemidanaan denganTotal PenuntutanKejagung, KPK% Execution RateRasio Jumlah yang Dieksekusidengan PemidanaanKejagung, KPK% PenyelesaianrekomendasiUNCAC-Rasio Jumlah yangDiselesaikan dengan yangDirekomendasikanUNCAC, KPK% PenyelamatanAsetTipikor-Rasio Jumlah Aset yangDisetorkan keKas Negara dengan yangDiputus PengadilanKPK, Kejagung% TingkatKeberhasilan KerjaSama InternasionalIndeks PerilakuAntiKorupsiIndeks KepuasanStakeholders thdPelaporan PPK-Rasio Jumlah RealisasidenganTotal PermintaanMLA dan PerjanjianExtradisiKemkumham- Survei BPS, Bappenas- Survei BPS, Bappenas57

4.2.d. Formula Perhitungan Indeks PencegahanKorupsi dan Indeks Penegakan Hukum TipikorIndeks Pencegahan Korupsi(Indeks Kesetaraan CoC + Indeks Kesetaraan Ease of Doing Business)/24.2.d.1 Indeks Kesetaraan Control of Corruption (CoC)CoC – Convernance Score(-2,5 sampai dengan 2,5)Indeks Kesetaraan CoC2,5 102 91,5 81 70,5 60 5-1 4-1,5 3-2 2-2,5 158

4.2.d.2 Indeks Kesetaraan Ease of DoingBusiness (EoDB)EoDB – RankingIndeks Kesetaraan EoDB1 - 18 1019 - 36 937 - 54 855 - 72 773 - 90 691 - 108 5109 - 126 4127 - 144 3145 - 162 2163 - 183 1Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2011 : 4,37 = (4,73+4)/259

4.2.d.3 Indeks Penegakan Hukum TipikorSub IndikatorBobot% Penyelesaian Laporan Tipikor 10 %% Penyelidikan yang menjadi Penyidikan 20 %% Penyidikan yang menjadi Tuntutan 30 %% Conviction Rate 30 %% Execution Rate 10 %Sub Indikator% PenyelesaianLaporan Tipikor% Penyelidikan yangmenjadi Penyidikan% Penyidikan yangmenjadi Tuntutan% Conviction Rate% Execution RateBobotPengaduan Tipikor yang menjadi PenyelidikanTotal Pengaduan Tipikor yang DiterimaPenyelidikan yang menjadi PenyidikanTotal Penyelidikan yang DiterimaPenyidikan yang menjadi TuntutanTotal Penyidikan yang DiterimaTuntutan yang menjadi Keputusan TetapTotal Tuntutan yang DiterimaEksekusi Keputusan TetapTotal Keputusan TetapX 100X 100X 100X 100X 10062 60

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 Mei 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 23 Mei 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 122Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT KABINET RIDeputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,ttd.Bistok Simbolon

Sekretariat Stranas PPKKementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( BAPPENAS )Direktorat Hukum dan HAMJl. Taman Suropati No. 2Jakarta 10310Telp/Fax : 021-31934723 atau Telp: 021-31936207