strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

karakteristik hukum yang berbeda mensyaratkan primanyapengetahuan teknis dan kapasitas aparat penegak hukumyang didukung kerja sama penuh dari seluruh lembagaterkait di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan,dan proses pengadilan. Untuk pengembalian aset di dalamnegeri, kedisiplinan eksekusi putusan pengadilan perludijaga agar seluruh ganti rugi dapat dipenuhi oleh terpidanatipikor.Selanjutnya adalah pengelolaan aset negara hasiltipikor, harus diakui, selama ini masih belum terlaksanasecara semestinya. Perlu dijelaskan mekanisme pengelolaandan dijadikan pembelajaran untuk mengambil kebijakankebijakanterkait penyelamatan aset tipikor di masa datang.Dalam hubungannya dengan UNCAC, Indonesiabelum memiliki peraturan yang cukup untuk menanganipermintaan bantuan dari negara lain, termasuk permintaanpenyitaan/perampasan aset. Indonesia juga belum memilikiperaturan tentang pelaksanaan penyitaan (perampasan) asetyang dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dari suatukasus korupsi (confiscation without a criminal conviction).Pemenuhan peraturan yang diperlukan untuk mendukungpermintaan negara lain dalam kerja sama internasionalterkait pemberantasan korupsi juga masih perlu diusahakan.TujuanMeningkatkan pengembalian aset untuk menggantikerugian negara yang ditempuh melalui peningkatan kerja27