strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

a. Penguatan serta peningkatan konsistensi sanksihukum dan administrasi bagi pelaku maupun aparatpenegak hukum yang melakukan penyimpangan danpenyalahgunaan wewenang atau tipikor.b. Penguatan sanksi hukum terhadap penyalahgunaanwewenang, misalnya dengan mengembalikan aset yangdikorupsi dan membayar kerugian yang ditimbulkan daripenyalahgunaan wewenang tersebut.c. Memperkuat koordinasi penanganan kasus korupsi diantara lembaga penegak hukum dengan dukungan TIyang komprehensif (e-law enforcement).d. Pengaturan anti penyuapan serta korupsi dalam kode etikprofesi, termasuk profesi advokat, akuntan publik, dankonsultan pajak.e. Pemberatan sanksi hukum pidana untuk penyuapan yangdilakukan oleh profesi berkode etik.f. Pengaturan pencabutan ijin, pengembalian keuntungan,dan ganti rugi bagi pengusaha/swasta/individu yangmelakukan penyuapan.g. Penerapan pembuktian terbalik atas kekayaan yang tidakdapat dijelaskan.h. Memudahkan proses perolehan informasi bank olehlembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasankorupsi.i. Pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tipikor.j. Konsistensi penegakan hukum di satu daerah ke daerahlain.45