strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi - UNDP

yang telah memiliki target jelas sampai 2014,dengan fokus pada pemberian perizinan;2) integrasi mekanisme penanganan keluhan/pengaduan terhadap upaya PPK, termasuk prosespenegakan hukum;3) membuka akses antarlembaga untukmenindaklanjuti pengaduan yang disampaikanmasyarakat; dan4) keterbukaan Informasi dalam penanganan perkara(termasuk perkara korupsi), perencanaan, danpenganggaran pemerintah.b. Keterbukaan prosedur pengoperasian standar (standardoperating procedure) penanganan perkara danpemrosesan pihak yang menyalahgunakan wewenang.c. Penyempurnaan kode etik dengan sanksi yang jelas(diperkuat dengan penerbitan Peraturan Pemerintahtentang Disiplin Pegawai).d. Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik,penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP), serta publikasi pelaku penyalahgunaan jabatan.e. Implementasi UU tentang Pelayanan Publik, keterbukaandalam penunjukan pejabat publik, dan penyelarasan UUtentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Daerah.f. Pembenahan sistem melalui Reformasi Birokrasi denganfokus pada lembaga penegak hukum dan peradilan.g. Sertifikasi hakim tipikor berdasarkan kompetensi danintegritas.h. Pengembangan sistem dan pengelolaan pengaduan43